Tag: imba-boby

Pilwako Ditunda, Tumbelaka: Warga Manado Dirugikan

Taufik Tumbelaka (Foto Ist)

Taufik Tumbelaka (Foto Ist)

MANADO – Berdasarkan informasi, Selasa (15/12/2015) besok Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar akan memutuskan apakah mengabulkan gugatan yang dilayangkan kubu Jimmy Rimba Rogi-Boby Daud (Imba-Boby) sebagai penggugat, atau justru memenangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manado sebagai tergugat.

Perselisihan ini membawa dampak luas pada masyarakat Manado. Jawab terhadap penundaan Pilwako Manado hingga dilaksanakan tahun 2017, ataukah tetap dilaksanakan 2015, merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu warga Manado. Menurut Taufik Tumbelaka, pengamat politik dan pemerintahan Sulawesi Utara (Sulut), kasus Pilkada yang terjadi di Manado merupakan kejadian luar biasa sehingga Pilkada Manado harus mendapat perlakuan khusus.

”Namanya Pilkada Manado masuk paket Pilkada serentak tahap I, dimana KPU RI memutuskan digelar Desember 2015 ini, ya harus digelar tahun ini, jangan ditunda hingga 2017,” ujar Tumbelaka, Senin (14/12/2015).

Lanjut Tumbelaka menyampaikan persidangan di PT TUN nanti mendapatkan hasil akhir Desember ini, maka skenarionya tetap dilakukan pascaputusan tersebut. ”Entah itu dilakukan Januari 2016, tidak masalah. Kalau ada yang mempermasalahkan itu sudah masuk Tahun Anggaran baru dalam pemerintahan dan tidak bisa lagi menggunakan anggaran daerah melalui APBD, maka cara yang dilakukan adalah menggunakan dana pusat melalui APBN,” tandas Tumbelaka.

Itulah kenapa, lanjut dia, Pilkada Manado mendapat perlakuan khusus. ”Harus dong, sebab yang menjadi persoalan konflik Pilkada Manado ini bukan karena ulah kandidat, tetapi karena pengelenggarannya yakni KPU yang amburadul. Kalau saya lihat, para pasangan calon setuju dan siap-siap saja jika dilakukan Desember 2015 ini. Namun sekali lagi, kekacauan pilkada di Manado ini karena KPU-nya, jadi tak ada alasan penundaan Pilwako ini. Dan yang perlu diingat, akibat persoalan ini maka rakyat yang dirugikan, belum lagi uang rakyat yang tidak sedikit yang telah dipakai untuk proses Pilkada ini,” kata putra Gubernur Sulut pertama ini tegas.

Diapun menegaskan, dinamika politik di Pilkada Manado yang tak jelas waktu pelaksanaannya telah memasung hak politik warga Manado khususnya pemilih. “Ini jelas memprihatinkan dan tentunya yang paling rugi adalah rakyat karena hak politiknya terpasung. Untuk Pilkada Manado, guna mengembalikan hak politik rakyat maka maka seharusnya mendapat perlakuan khusus, dalam arti harus dilaksanankan secepatnya dan tidak perlu menunggu Pilkada serentak 2017,” ungkap Tumbelaka. (Tim Redaksi)

GSVL-MOR Meminta KPU Manado Loloskan Imba-Boby

GS Vicky Lumentut dan Mor D Bastiaan (Foto Suluttoday.com)

GS Vicky Lumentut dan Mor D Bastiaan (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Penundaan Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Manado yang rencananya dilaksanakan Rabu (9/12/2015) kemarin mendapat tanggapan berbagai kalangan, termasuk diantaranya dari pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado Nomor Urut 3, GS Vicky Lumentut-Mor D Bastiaan. Kamis (10/12/2015) dihadapan sejumlah wartawan, GSVL sapaan akrab Lumentut menyampaikan bahwa dirinya bersama Mor meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) meloloskan pasangan calon Nomor Urut 2, Jimmy Rimba Rogi alias Imba-Boby Daud.

“Sejak awal saya mengatakan bahwa Pak Imba dan saudara Boby Daud sebaiknya mereka diikutkan dalam Pilwako, hak demokrasi seseorang jangan dibatasi oleh penyelenggara Pemilu apalagi dengan alasan politis. Ingat, calon Nomor Urut 2, sudah mendapatkan Nomor Urut kemudian telah juga mengikuti prosedur yang ditetapkan, seperti melakukan kampanye, dan lain-lain,” tutur GSVL.

Wali Kota Manado periode 2010-2015 yang baru saja meninggalkan jabatannya secara terhormat itu menegaskan jika Imba-Boby Daud menjadi kompetitor dalam Pilwako Manado 2015, maka praktek demokrasi di daerah ini akan lebih terasa. GSVL meminta KPU Manado untuk tegas dalam mengambil keputusan-keputusan strategis yang didasarkan atas aturan main.

”Jangan kemudian keputusan KPU lebih bersikap sepihak, ingat penyelenggara Pemilu sebagai bagian dari perwakilan rakyat sehingga wajib mendahulukan kepentingan rakyat. Bukan sebaliknya, jangan sampai muncul kesimpulan ditengah masyarakat bahwa KPU mendahulukan kepentingan segelintir orang, mari kita sama-sama wujudkan Pilwako Manado yang aman dan tertib,” ujar GSVL yang juga Ketua Umum APEKSI ini tegas. (Amas)

Masa Pendukung Imba Boby Kembali Duduki KPU Sulut

Massa pendukung Imba-Boby saat melakukan demonstrasi (Foto Suluttoday.com)

Massa pendukung Imba-Boby saat melakukan demonstrasi (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Kekesalan masa pendukung pasangan nomor urut 2, Jimmy Rimba Rogi dan Bobby Daud. Makin nyata terlihat, lewat aksi demo damai yang dilakukan para pendukung di kantor KPU Sulut. Setelah kurang lebih 1 jam, berbalas pantun dengan pihak aparat kepolisian yang telah memblokade jalan sehingga para pendukung tidak bisa masuk di wilayah kantor KPU Manado, akhinrya lewat koordinasi yang dilakukan pihak kepolisian dalam hal ini Kapolres Manado.

Akhinrya, kesepakatan di ambil bersama untuk mengirimkan 20 pendukung, terdiri dari 10 pendukung pria, dan 10 pendukung wanita. Untuk diberikan kesempatan berdiskusi dengan 4 Komisioner termasuk ketua KPU Sulut. Dalam diskusi tersebut, masa pendukung meminta kepastian terhadap nasib para “Kuda Jagoan” mereka yang dinilai belum atau tidak mendapatkan keadilan. Sementara, Pihak KPU sendiri bersih keras hal tersebut, tidak akan terwujud di karenakan status calon, yang dinilai “bermasalah” sehingga tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tingkat selanjutnya.

Meski di akhirnya hampir pukul 18.00 petang, diskusi tetap tidak berjalan seperti yang diharapkan masa pendukung, hingga mereka berjanji akan kembali lagi untuk menduduki KPU sulut, Dengan jadwal yang diketahiu pada kamis berikut jadwal aksi demo damai akan berlangsung di Banwaslu, selanjutnya akan memblokade serta menjamin pemilihan tanggal 9 nanti, tidak akan berlangsung kondusif seperti yang diharapkan bersama, jika calon mereka tidak di ikut sertakan dalam pemilu nantinya. (Angel)

Wah, Ada Skenario Pilkada Manado Ditunda? Ini Tanggapan Aktivis

Tommy Turangan SH, Ketua AMTI

Tommy Turangan SH, Ketua AMTI

MANADO – Setelah diloloskan pasangan calon Wali Kota Manado, Jimmy Rimba Rogi-Boby Daud, kemudian tidak diloloskan Bawaslu, dan diloloskan kembali KPU Manado belum lama ini, kini beredar informasi Imba sapaan akrab Rimba Rogi-Boby Daud akan dicoret kembali. Menanggapi hal tersebut, aktivis LSM Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI) angkat bicara.

Menurut Tommy Turangan SH, selaku Ketua Umum AMTI sikap penyelenggara Pemilu untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Manado mencoreng wajah demokrasi di Indonesia. Dirinya meminta agar penyelenggara pemilu di Sulut bersikap objektif, tidak mengambil keputusan berdasarkan ”pesanan”.

”Jika kita mengikuti kasus Imba-Boby yang merupakan Paslon Wali Kota Manado Nomor Urut 2 ini, maka sangat jelas bisa disimpulkan penyelenggara Pemilu telah ”masuk angin”. Kok, keputusan KPU meloloskan mereka, lalu kemudian dianulir, diloloskan lagi, dan terakhir sebagaimana pemberitaan media online Nasional, malam ini Imba-Boby akan dicoret berdasarkan permintaan KPU Pusat kepada KPU Sulut. Sunggu ini mencoreng wajah demokrasi kita, sepertinya penyelenggara Pemilu di daerah ini tidak lagi memiliki integrias,” tutur Tommy, Senin (23/11/2015).

Tak hanya itu, Turangan yang juga jebolan Fakultas Hukum Unsrat Manado itu menduga ada semacam grand skenario untuk melakukan penundaan terhadap Pilkada Manado. Pria yang dikenal selalu berusara lantang terkait kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada kepentingan rakyat ini meminta penyelnggara Pemilu memberikan contoh berdemokrasi yang baik pada masyarakat.

”Kami menduga ada beberapa obsi yang sengaja dimainkan partai penguasa untuk memenangkan calonnya di Pilwako Manado. Langkah pertama, Imba dijegal, dan langkah selanjutnya akan ada kandidat lain yang notabene sebagai rival politik ”dibabat”, kemudian bisa jadi upaya ini dilakukan sembari menarik konsentrasi masyarakat (massa pendukung) agar bereaksi, inilah yang menjadi alasan agar Pilkada di Manado dapat ditunda dengan alasan belum siap. Ini bahaya yang harus kita hindari, jangan karena birahi ingin menguasai orang lain, kita lantas melakukan hal-hal yang tidak etis dalam berpolitik, kalau misalkan Pilkada Manado ditunda yang pasti partai penguasa berpeluang menang. Boleh jadi, ada yang tidak menginginkan Imba menjadi Wali Kota Manado sehingga tidak sportif dalam bertarung sebagai politisi,” ucap Turangan. (Amas)

Imba-Boby Dianulir, LSI: Mayoritas Masyarakat Kota Manado tidak Setuju

Jimmy Rimba Rogi saat kampanye (Foto Ist)

Jimmy Rimba Rogi dan Boby Daud saat kampanye (Foto Ist)

MANADO – Pengaruh Jimmy Rimba Rogi-Boby Daud dihati warga Kota Manado diakui sangat kuat, lihat saja pasangan calon Wali Kota Manado yang dianulir dari kepesertaan Pilwako Manado terus berpolemik. Ada yang tidak setuju, ada pula yang setuju dengan keputusan yang diambil KPU Manado.

Belum lama ini, 11-15 November, Citra Publik Adv-Lingkaran Survei Indonesia (CPA-LSI) mengadakan survei guna mengetahui respon publik di Manado, ternyata sebanyak 64,63 persen menyatakan tidak setuju. Mayoritas publik merespon negatif. Hanya sebesar 31,71 persen publik yang menyatakan setuju dengan adanya keputusan KPU Manado tersebut.

”Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 440 responden dan margin of error sebesar +/- 4,8 persen. Kami juga melengkapi survei dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD, dan in depth interview. Survei ini didanai sendiri CPA – LSI,” kata Rully Akbar, Manager CPA-LSI.

Disebutkan, penolakan terhadap keputusan KPU Manado merata di semua segmen masyarakat. Mulai yang berpendidikan rendah hingga berpendidikan tinggi. Mereka yang ‘wong cilik’ maupun yang berekonomi mapan juga menolak keputusan KPU Manado tersebut.

”Namun, mereka yang pria, berpendidikan tinggi, ekonomi menengah atas, lebih tinggi tingkat penolakannya terhadap keputusan KPU tersebut. Ini merupakan kondisi wajar karena segmen-segmen ini biasasanya lebih concern dengan isu politik dan pemerintahan. Bahkan, segmentasi pemilih kandidat lain (selain pemilih Imba-Boby) juga menyatakan tidak setuju terhadap isu tersebut,” sebutnya.

Rully menyebut, ada sejumlah alasan yang mendasari penolakan publik terhadap keputusan KPU Manado tersebut. Dari data gabungan riset kuantitatif (survei) dan kualitatif (in depth interview), publik menilai keputusan untuk menggugurkan Imba-Boby adalah suatu bentuk intervensi politik. Sebanyak 57,3 persen publik menilai keputusan ini bentuk intervensi politik, bukan murni sebagai mekanisme penegakan hukum.

”Mereka menilai ada campur tangan lawan politik dari pasangan Imba–Boby yang sengaja ingin ‘menjegal’ pasangan ini agar tidak bisa melanjutkan proses dan tahapan Pilkada sampai dengan tanggal 9 Desember 2015 nanti,” ujarnya.

Alasan penolakan lain, keputusan KPU dinilai terlambat. Sebanyak 54,3% publik Manado menilai jika memang tidak memenuhi syarat, seharusnya Panwaslu dan KPU setempat tidak meloloskan pasangan yang ‘masih bermasalah’ untuk menjadi peserta sejak awal penetapan. Karena menimbulkan kerugian materiil maupun immateril.

Selanjutnya, KPU Manado dianggap tidak konsisten terhadap keputusan. Sebanyak 35,1 persen publik Manado menyalahkan KPU Manado. Dan sebanyak 31,2 persen menyalahkan Bawaslu Provinsi Sulut terhadap keputusan ini. ”Ketiga alasan itulah yang mendasari pertimbangan publik menolak keputusan penganuliran Imba-Boby,” urainya.

Ditambahkan Koordinator LSI wilayah Sulut Saleh Nggiu, dari hasil riset kualitatif (in depth interview), ada 3 (tiga) wacana terhadap keputusan pengguguran ini. Pertama, tetap meloloskan seluruh calon wali kota dan wakil wali kota Manado untuk tetap bertarung sampai dengan pemilihan 9 Desember mendatang.

Kedua, penyelenggara Pilkada (Panwaslu, Bawaslu dan KPU Manado) memberikan penjelasan kepada masyarakat, bahwa seluruh pasangan calon kepala daerah Manado tetap menjadi peserta Pilkada. Ketiga, menunda waktu Pilkada Manado pada 2017. Apalagi ada gugatan, maka seluruh proses hukum harus diselesaikan terlebih dahulu. ”Jika keputusan final proses hukum melewati hari H (9 Desember), maka sebaiknya Pilkada Manado diundur pelaksanaannya hingga 2017,” sebutnya.

Diakui, ketiga wacana terhadap keputusan pengguguran Imba-Boby memang akan menjadi perdebatan. Namun survei menunjukan publik menyetujui jika akhirnya proses Pilkada di Manado tetap dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan penegakan hukum, tanpa intervensi politik dari pihak manapun. (Amas)

iklan1