Tag: indonesia

UPT BP2MI Manado Lakukan Sosialisasi untuk Tenaga Kerja ke Jepang

Berlangsungnya sosialisasi UPT BP2MI Manado (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) Manado UPT BP2MI Manado Hendra Makalalag, setelah dilantik langsung menggelar beberapa kegiatan. Jumat (5/2/20212), BP2MI Manado melakukan sosialisasi untuk genjot penempatan ke Jepang Sebagai langkah awal menggenjot penempatan pekerja migran ke Jepang.

Sebagai menyelenggarakan sosialisasi peluang kerja ke Jepang, BP2MI Manado mengundang salah satu Registered Support Organization (RSO) sebagai organisasi pendukung pendaftaran program Specified Skilled Worker (SSW) ke Jepang.

Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat UPT BP2MI Manado tersebut menghadirkan ±25 peserta yang terdiri dari Kota Manado, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Bitung, dan Kabupaten Minahasa Utara yang kesemuanya memiliki minat yang tinggi untuk bekerja ke luar negeri.

Sosialisasi kali ini diadakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku dimana seluruh peserta wajib memakai masker dan menjaga jarak duduk. Ini merupakan pelaksanaan dari program SSW yang merupakan salah satu program unggulan pemerintah untuk mengurangi pengangguran,” kata Makalalag.

Lanjut disampaikannya bahwa jumlah pengangguran akibat pandemi Covid-19 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Menurut data yang diperoleh BP2MI Manado, di Sulawesi Utara sendiri ketambahan kurang lebih 1,36% pengangguran.

”Jadi kalau ditotal kurang lebih 90 ribuan orang dalam keadaan menganggur saat ini. Nah, program SSW merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini karena merupakan program unggulan dari pemerintah,” ungkap Makalalag.

Tak hanya itu, Makalalag menamahkan, program SSW merupakan peluang yang tidak boleh dilewatkan. Program SSW adalah program unggulan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang karena penghasilan yang nantinya akan didapat sangatlah besar sehingga peluang ini sayang untuk dilewatkan.

”Untuk itu saya berharap lewat sosialisasi yang kami adakan ini, para calon pekerja yang berminat kerja ke luar negeri bisa mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pekerjaan, penghasilan, sampai kehidupan ketika bekerja di Jepang nanti. Kedepannya kami akan banyak mengadakan sosialisasi serupa dengan RSO yang lain,” kata Makalalag menutup.

(*/Amas)

Ketua Umum PB HMI Desak Kapolri Tangkap Permadi Arya

Affandi Ismail (Foto Istimewa)

Affandi Ismail, Ketua Umum PB HMI

Terkait dugaan rasisme kepada Natalius Pigai, apapun argumentasi pembelaan pribadi yang disampaikan oleh Permadi Arya alias Abu Janda tentu tidak serta merta dapat diterima begitu saja oleh Publik. Sebab penggunaan diksi “evolusi” dalam cuitannya di akun twitter pribadinya dalam ungkapan “sudah selesai evolusi belum kau” yang diperuntukkan kepada mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, sudah dapat dipastikan oleh Abu Janda digunakan untuk mendiskreditkan Natalius Pigai. Meskipun Abu Janda menolak diksi “evolusi” ini dikaitkan dengan teori evolusi Darwin, dan dia mengatakan bahwa maksud dari kata evolusi itu adalah “perubahan atau perkembangan”.

Namun demikian justru semakin mempertegas makna implisit yang terkandung yang cenderung berbau rasis, pendiskreditan dan penghinaan atas individu dari ungkapannya yaitu “kau ini sudah berkembang belum otak kau” maksudnya “kau gak ada otak” yang ditujukan kepada Natalius Pigai. Sekali lagi apapun alasan dan argumentasi pembelaan yang disampaikan oleh Abu Janda, sebab diksi evolusi yang digunakan berada di ruang publik maka tentu publik memiliki hak atas interpretasi dari diksi dan ungkapan yang disampaikan oleh Abu Janda di dalam akun twitter pribadinya tersebut.

Padahal semestinya sebagai penggiat sosial media, mestinya Abu Janda bersikap bijak dalam menggunakan sosial media. Jangan justru menjadikan sosial media sebagai tempat untuk mendiskreditkan pribadi orang lain, menebar kebencian dan mengutarakan ungkapan – ungkapan yang sangat tidak mendidik atau tidak memiliki nilai edukatif bahkan tidak mencerminkan sikap yang humanis.

Dalam konteks ke Indonesiaan sikap humanis ini penting dikedepankan antara satu individu dengan individu yang lainnya, harus saling menghargai apalagi sebagai sesama warga negara Indonesia yang harus menjunjung tinggi kesadaran kebineka tunggal ikaan.

Kemudian terkait ungkapan Abu Janda di akun twitter pribadinya yang mengatakan “yang arogan di Indonesia itu adalah Islam sebagai agama pendatang dari Arab kepada budaya asli kearifan lokal. Haram-haramkan ritual sedekah laut, sampe kebaya diharamkan dengan alasan aurat,” ungkapan Abu Janda ini jelas.

Sangat sarat atas kebencian terhadap agama Islam. Tuduhan Abu Janda bahwa Islam itu arogan, Islam itu agama pendatang dari Arab, dia juga menyinggung soal perintah menutup aurat dan bahkan sampai pada soal prinsip akidah Islam, tentunya sangat menyakiti hati perasaan ummat Islam tidak saja di Indonesia tetapi juga ummat Islam di seluruh dunia.

Padahal sebagai seorang yang mengaku dirinya muslim tidak semestinya dia mengatakan demikian. Karena dengan mengatakan Islam sebagai agama pendatang dari Arab yang arogan kepada budaya asli atau kearifan lokal Indonesia, itu menegaskan bahwa Abu Janda tidak mengerti dan memahami sejarah Islam di Nusantara bahkan dia tidak memahami esensi dan substansi ajaran Islam itu sendiri.

Abu Janda tidak mengerti sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia sampai hadirnya Pancasila yang mempertegas Indonesia sebagai darul ‘ahdi wa syahadah, dimana perjuangan tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kontribusi besar ummat Islam. Dengan mengatakan Islam arogan itu berarti dia telah melakukan over generalisasi terhadap seluruh ummat Islam.

Padahal dia sendiri mengaku dirinya Islam. Nah hal ini pula yang menjadi ironis dan membingungkan publik. Membikin publik geram, lalu beraksi. Sebab sebagai seorang yang mengaku Muslim mestinya dia tidak mengatakan demikian karena ungkapan itu kembali kepada dirinya sendiri. Sehingga kita bertanya, Permadi Arya ini Islam atau bukan sebenarnya? Sebab kalau dia Islam tidak mungkin dia akan membangun proposisi yang demikian hal itu juga yang semakin mempertegas rendahnya nalar seorang Abu Janda.

Bahkan menurut saya, dengan ungkapannya itu semakin menegaskan bahwa Abu Janda inilah sosok individu yang arogan. Kemudian soal aurat yang telah jelas dan tegas disebutkan di dalam Al Qur’an sebagai perintah atau Syari’at Allah SWT terhadap Muslim, ungkapan Abu Janda yang mengatakan bahwa “sampe kebaya diharamkan dengan alasan aurat” jelas bermakna penghinaan terhadap Al Qur’an.

Aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah Polri harus bersikap dan bertindak tegas terhadap Abu Janda. Meskipun Abu Janda telah memberikan klarifikasi atas ungkapannya tersebut dengan mengatakan Islam itu arogan sebagai bentuk autokritik, namun bukan berarti bahwa proses penegakan hukum tidak berlaku lagi kepada Abu Janda dan dia bisa bebas begitu saja dari jeratan hukum. Hukum harus ditegakkan kepada siapapun tanpa pandang bulu untuk menjamin rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat khususnya Indonesia sebagai negara yang majemuk, plural dan multikultural.

Cuitan Abu Janda di akun twitter nya sekali lagi saya tegaskan jelas tidak bernilai edukasi dan justru cenderung bernilai provokatif dan dapat berpotensi mengganggu stabilitas nasional NKRI baik kaitannya dalam relasi sosial konteks masyarakat yang multikultural maupun dalam dalam konteks masyarakat yang plural. Olehnya itu tegas saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendesak kepada Polri untuk segera menangkap dan menindak tegas Abu Janda sesuai dengan mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk komitmen Polri terhadap penegakan hukum.

Hal ini juga tentu menjadi salah satu pembuktian bagi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di masa awal kepemimpinannya atas komitmen visi dan misi dan 16 program yang telah dicanangkannya, dimana salah satunya adalah peningkatan kinerja penegakan hukum yang berkorelasi dengan program pemantapan kinerja pemeliharaan kamtibmas dalam rangka mewujudkan Polri yang presisi yaitu prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan. (*/Red)

LESTARI Siap Bersinergi Bangkitkan Destinasi Pariwisata Indonesia

Suasana kebersamaan usai Bimtek (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Target untu mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia terus ditunjukkan Lembaga Strategis Pariwisata Republik Indonesia (LESTARI). Seperti terobosan yang dilakukan LESTARI, Senin (7/12/2020), melalui gerakan berkolaborasi dari semua lini di Manado.

Setelah dihantam penurunan pendapatan luar biasa yang disebabkan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sejak awal tahun 2020, industri pariwisata mulai menggeliat naik di penghujung tahun. Hal itu tidak membuat LESTARI berdiam diri.

Untuk jumlah wisatawan dari luar Indonesia secara angka memang masih tidak ada peningkatan sama sekali. Namun, untuk wisatawan domestik mulai mengalami peningkatan sejak Agustus 2020. Angka ini berdasarkan dengan paparan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia pada kegiatan Sosialisasi Teknis Sertifikasi program Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability (CHSE) yang diadakan di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Senin (7/12/2020).

Dalam kegiatan ini para pelaku industri pariwisata di Manado berkesempatan untuk bertatap muka langsung dan menyampaikan aspirasi kepada Lenda Pelealu, S.Sos, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Manado, dan perwakilan dari Kemenparekraf.

Kegiatan juga diisi LESTARI yang menghadirkan narasumber dari beberapa lini penting di pariwisata. Harry Tjahaja Purnama yang juga adik dari Basuki Tjahaya Purnama, menjadi narasumber dari LESTARI untuk sektor pariwisata Indonesia dengan pandangan global.

“Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah perlu disinergikan dengan para pelaku industri pariwisata dan tentunya SDM perlu lebih ditingkatkan lagi dengan program-program yang diimplementasi dengan baik agar wisatawan asing ini mau datang lagi ke Indonesia,” kata Harry.

Dialog virtual terkait pariwisata (Foto Istimewa)

Selain Harry, Niluh Djelantik pemilik merek sepatu yang sudah dikenal oleh pasar internasional juga menjadi narasumber dari LESTARI untuk sektor UMKM. Niluh bercerita tentang penurunan omzet yang sangat menurun saat wabah COVID-19 dan mengharuskan 3 gerainya harus ditutup.

Niluh juga menekankan pentingnya peningkatan koordinasi dari pemerintah, swasta dan pelaku UMKM pariwisata agar tercipta keharmonisan untuk peningkatan ekonomi kreatif tiap-tiap daerah. Diskusi dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Wayne Ramschie selaku Ketua Utama dari LESTARI, yang menekankan persiapan para pelaku industri untuk 2021 menggunakan program CHSE dari pemerintah.

Meskipun dalam waktu diskusi yang singkat, LESTARI yang sudah meninjau beberapa pelaku usaha pariwisata di Bali sebelumnya, mencoba untuk menampung aspirasi dari audiens acara yang hadir. Wayne mengungkapkan perlu adanya implementasi yang terstruktur dan berkelanjutan sehingga program terlaksana untuk kesejahteraan para pelaku pariwisata baik dari elemen masyarakat, elemen swasta, dan elemen pemerintahan.

Dalam sesi tanya jawab, Refindo Tawaris dari LESTARI juga menanyakan tentang dana hibah untuk pelaku industri pariwisata yang dicanangkan pemerintah tidak turun secara merata kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal ini ternyata disebabkan oleh belum lengkapnya legalitas dari UKM bidang pariwisata sehingga pengajuan ditolak Dinas Pariwisata Manado.

Jawaban dari perwakilan Kemenparekraf tersebut kemudian dikritisi Friant Haekal, Kepala Divisi Kreatif LESTARI. Menurutnya aspek sosialisasi pariwisata rupanya kurang merata dan tidak fokus dilakukan pemerintah.

Potret berlangsungnya dialog virtual (Foto Istimewa)

Selain itu, Friant mengkritisi sosialisasi yang tidak tepat sasaran dan kurang menggunakan media terkini yang bisa diukur secara kuantitatif sehingga tidak lengkapnya informasi yang diterima oleh target pasar dari kebijakan.

Selanjutnya, Jodi Cross Ante, Ketua Bidang Kemitraan LESTARI secara eksplisit mengungkapkan komitmen LESTARI untuk bersinergi disemua lini. Demi mensukseskan kebangkitan pariwisata Indonesia lebih cepat. LESTARI melanjutkan perbincangan dan diskusi dengan audiens seusai acara di tempat yang berbeda.

Hal ini karena implementasi yang perlu disegerakan untuk keberlangsungan pelaku industri pariwisata Indonesia, khususnya dimulai dari Sulawesi Utara. LESTARI mengajak para pelaku industri pariwisata untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan potensi UMKM dari objek wisata yang ada di wilayah Nusantara.

(*/Bung Amas)

Demokrasi dan Narsisme Kita

Jusuf Sunya (Foto Istimewa)

Penulis : Jusuf Sunya

Menjelang hari-hari pesta demokrasi (pemilihan kepala daerah) tanggal 9 Desember mendatang, dinamika politik lokal nampak disekitar kita. Nuansa riuhan diwarung kopi, pojok jalan atau sudut ruang kota serta ruang publik seakan menjadi arena debat. Tema besar isu-isu global, mulai dari pendemi virus corona hingga kekalahan Donald Trump dalam mempertahankan kursi Presiden USA versus Jhoseph Biden, yang rencana aksi pemulihan ekonomi negara ASEAN plus lima negara pasifik dalam RCEP (regional comprehenship economic partner – kemitraan ekonomi komprehensip regional), terkait perdangan bebas serta isu Laut China Selatan.

Dilevel nasional masih berdelik dengan masalah Habib Rizieq Shihab, hingga ancaman pencopotan kepala daerah pasca Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran corona virus, dengan sejuta berita ikutan lainnya seperti soal pemanggilan Anies Baswedan serta mutasi rotasi di tubuh kepolisian. Ditingkat lokal justru lebih menarik, kelompok muda terjebak tema “bakumalawang”, dimulai soal politik (furikisasi) dan demokratisasi (demohasi), yang bahkan jika kita mengintip diranah virtual, khusus pada griup-grup media sosial mulai umbaran fitnah dan maraknya ujaran kebencian (hate speech).

Ini seperti representasi komunal masyarakat kita yang lebih doyan mendiskusikan sesuatu yang banyak menghabiskan energi bakumalawang dengan kepiawaian jari pada gawai, ketimbang membangun derajat rasionalitas dan edukasi politik yang sehat dan santun. Tidaklah berlebihan jika pemaknaan simbolik politik dewasa ini oleh sebagian kalangan dimaknai sempit dan provokatif. Demokrasi dan politik, dua kata yang seharusnya liner, sejalan dan seirama. Teori klasik Aristoteles menyatakan politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Politika adalah media menuju kuasa secara konstitusi maupun non-konstitusional. Makanya, politik itu diibaratkan seperti belati. Tajam dan menusuk jika dilakukan orang tidak memahami posisinya. Tetpai bagi yang memahami, poilitik adalah jalan pengabdian. Seperti halnya demokrasi, diksi yang digunakan lebih pada tataran utopis, diadopsi sebagai sistem sosial dan politik pemerintahan pada kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak publik.

Demorasi seharusnya menjadi sarana menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Banyak pandangan menyatakan demokrasi kita saat ini belum baik. Demokrasi mengalami deviasi. Selalu bersebrangan dengan etika politik. Kita mengharapkan kebebasan sipil (civil liberty) yang lebih, seperti dalam jargon-jargon retorika semata. Istilah Rocky Gerung, kita surplus demokrasi, tetapi juga mengalami defisit etika. Kondisi inilah yang oleh Guillermo O’Donell – sebagai the absence of anything more – tidak ada apa-apanya lagi. Demokrasi tak bermakna, hanya mengikuti perkembangan sejarah.

Demagogi Elit Beberapa waktu lalu saya dikirimi beberapa buku oleh Bang Syaiful Bahri Ruray. Dari sekian buku tersebut, ada 4 buku menarik yang cocok dengan kondisi saat ini. Buku pertama How Democracies Die (bagaimana demokrasi mati, karya Steven Levitsky dan Daniel Ziblait, yang ramai diperbincangkan saat Anies Baswedan memposting dijagad media sosial. Buku kedua Politik Lokal di Indonesia (editor Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, Buku setebal 700 halaman dengan kata pengantar Anies Baswedan. Buku ketiga, Demokrasi dan Kekecewaan, yang merupakan orasi ilmiah Goenawan Muhamad (GM) yang kemudian ditanggapi bersama oleh R. William Liddle, Rocky Gerung, dkk.

Buku ini mengulas mengenai demokrasi dan disilusi (kekecewaan) – bagaimana mendudukan demokrasi versus politik dalam menjaga keseimbangan sebagai alat perjuangan atau sebagai tujuan mencapai kekuasaan. Dan ke-empat, Democracy For Sale, Election, Clientelism and The State in Indonesia (2019), karya Edward Aspinall dan Ward Berenschot. Ada korelasi penting ke-empat buku tersebut dengan konstelasi politik nasional dan lokal saat ini.

Menariknya bahwa kondisi kita seperti terjebak pada pertarungan semu – bukan pada tataran pertarungan visi dan program para calon kepala daerah, tetapi mainstreamnya pada gesekan akar rumput yang berimbas pada potensi konflik dilevel masyarakat. Dalam pergolakan politik daerah – selalu saja ada distribusi dan desentralisasi kepentingan pusat yang dimainkan oleh elit serta partai politik dengan kecenderungan berperan sebagai oligargi dalam menuju mencapai kuasa.

Gejala yang mengkhawatirkan adanya demogogi politik. Sebagai aktor politik, mereka menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan dan kepentingan. Demagog adalah tokoh atau elit yang suka mempengaruhi masyarakat untuk mencapai tujuan kuasa dengan cara menghasut, mengumbar serta membuat citra baik dengan bahasa – bahasanya hebat dan menyentuh, kadang bombastis namun hakikatnya mereka sedang berbohong. Mereka juga menjadi sangat narsis padahal sebetulnya mereka melakukan kamuflase. Profesor Mahfud MD menyatakan bahwa demagog adalah agitator – penipu ulung yang seakan-akan memperjuangkan rakyat padahal semua itu dilakukan demi kepentingan dirinya.

Demagog biasa menipu, dengan janji-janji manis untuk mengeruk keuntungan, (baca Dominasi Politik Kaum Demagog). Narsisme Politik Saat ini, dunia politik tidak bisa dipisahkan dengan narsisme. Lintasan globalisasi serta kemajuan teknologi semakin mempermudah elit politik melakukan kamusflase dengan pencitraan. Masyarakat kita mudah diperdaya dengan mantra narsistik, dimana pencitraan diri lebih utama dari pada realitas yang sebenarnya.

Secara faktual ada kandidat yang bermasalah, tetapi dipoles oleh media sehingga merubah citra dirinya. Kesenangan pada citra dirinya yang menggiring kearah narsisme politik. Oleh Christopher Lach dalam The Culture of Narcissism, bahwa narsisme ini sangat berbahaya karena masyarakat diperdaya dengan rasionalitas semu dan kepalsuan, seperti polesan wajah, ketenaran semu, dan tampilan sesaat, yang menyebabkan esensi demokrasi yang sebenarya subtansial berupa kesejahteraan, serta keadilan sulit dijangkau. Tidak berlebihan di sudut kota terpajang foto, baliho serta jargon narsisme.

Kesetiaan publik kadang terjerembab dalam kubangan kepalsuan, dimana terjadi distorsi yang nyata. Dalam konteks political marketing, bisa dipahami sebagai upaya menjual diri kepada khalayak kolektif (konstituen). Kebanyakan elit dan politisi kita memilih konstruksi ini menjadi pilihan. Kita berharap bahwa dalam setiap momen politik apalagi penjelang pemilihan kepala daerah ini, harus lebih mengutamakan keterbukaan dan kejujuran. Jangan sampai polesan narsistik tersebut dijadikan bualan retorika semata. Publik tentu tidak mengharapkan pemimpin yang doyan menjual kepalsuan diri.

Masyarakat merindukan pemimpin yang jujur, yang tidak bersembunyi dibalik jargon-jargon kepalsuan. Seorang pemimpin ketika berbicara tata kelola pemerintahan yang bersih harus mulai dari diri sendiri – sehingga citra diri benar-benar nyata bukan sekedar retorika, kebohongan dan polesan narsistik belaka. Kita tidak mengharapkan pemimpin yang merasa paling benar dan paling bersih, tetapi sesungguhnya dia sangat bermasalah. Semoga harapan masyarakat atas pemimpin yang baik daerah ini benar-benar terwujud. Wallahu A’lam bisawab.

 

*Penulis merupakan Pengurus KAHMI Wilayah Maluku Utara

Punya Program Unggulan Promosikan Indonesia, PMI Tampilkan Inovasi

Benny Rhamdani dalam giat Migrant Day (Foto Istimewa)

JAKARTA, Suluttoday.com – Dalam kegiatan ini, Kepala BP2MI juga berkesempatan untuk berdialog dengan KDEI Taiwan yang memaparkan terkait program unggulan penempatan PMI ke luar negeri, yaitu SP2T (Special Placement Program to Taiwan), dan perwakilan perusahaan berserta PMI yang ditempatkan melalui skema SP2T.

Sesuai data KDEI Taiwan, jumlah PMI yang telah ditempatkan melalui skema SP2T hingga Oktober 2020 sebanyak 38 orang, untuk 2 (dua) perusahaan yaitu Shing Kong Textile dan Ho Yu Textile. PMI SP2T atas nama Nita Mutmainah saat menyampaikan testimoninya mengatakan, rasa terimakasihnya karena diberikan kesempatan bekerja dengan skema zero cost melalui SP2T.

“Seluruh proses SP2T ini sangat mudah dan cepat, bahkan saat saya berada di Taiwan, perusahaan memberikan fasilitas yang memadai dan saya merasa dihargai,” kata Nita secara virtual.

BP2MI dalam meriahnya kegiatan Migrant Day (Foto Istimewa)

Sementara itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani berpesan kepada para PMI yang berada di negara penempatan, untuk tetap menjaga nama baik Indonesia.

“Dignity Indonesia diwakili oleh PMI. Baik buruknya Indonesia dinilai melalui PMI. Untuk itu terus bicarakan semua hal yang baik mengenai Indonesia. Kalian lah Duta Wisata Indonesia,” ujar Benny.

(*/Redaksi)

iklan1