Tag: indonesia

Demokrasi dan Narsisme Kita

Jusuf Sunya (Foto Istimewa)

Penulis : Jusuf Sunya

Menjelang hari-hari pesta demokrasi (pemilihan kepala daerah) tanggal 9 Desember mendatang, dinamika politik lokal nampak disekitar kita. Nuansa riuhan diwarung kopi, pojok jalan atau sudut ruang kota serta ruang publik seakan menjadi arena debat. Tema besar isu-isu global, mulai dari pendemi virus corona hingga kekalahan Donald Trump dalam mempertahankan kursi Presiden USA versus Jhoseph Biden, yang rencana aksi pemulihan ekonomi negara ASEAN plus lima negara pasifik dalam RCEP (regional comprehenship economic partner – kemitraan ekonomi komprehensip regional), terkait perdangan bebas serta isu Laut China Selatan.

Dilevel nasional masih berdelik dengan masalah Habib Rizieq Shihab, hingga ancaman pencopotan kepala daerah pasca Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran corona virus, dengan sejuta berita ikutan lainnya seperti soal pemanggilan Anies Baswedan serta mutasi rotasi di tubuh kepolisian. Ditingkat lokal justru lebih menarik, kelompok muda terjebak tema “bakumalawang”, dimulai soal politik (furikisasi) dan demokratisasi (demohasi), yang bahkan jika kita mengintip diranah virtual, khusus pada griup-grup media sosial mulai umbaran fitnah dan maraknya ujaran kebencian (hate speech).

Ini seperti representasi komunal masyarakat kita yang lebih doyan mendiskusikan sesuatu yang banyak menghabiskan energi bakumalawang dengan kepiawaian jari pada gawai, ketimbang membangun derajat rasionalitas dan edukasi politik yang sehat dan santun. Tidaklah berlebihan jika pemaknaan simbolik politik dewasa ini oleh sebagian kalangan dimaknai sempit dan provokatif. Demokrasi dan politik, dua kata yang seharusnya liner, sejalan dan seirama. Teori klasik Aristoteles menyatakan politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Politika adalah media menuju kuasa secara konstitusi maupun non-konstitusional. Makanya, politik itu diibaratkan seperti belati. Tajam dan menusuk jika dilakukan orang tidak memahami posisinya. Tetpai bagi yang memahami, poilitik adalah jalan pengabdian. Seperti halnya demokrasi, diksi yang digunakan lebih pada tataran utopis, diadopsi sebagai sistem sosial dan politik pemerintahan pada kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak publik.

Demorasi seharusnya menjadi sarana menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Banyak pandangan menyatakan demokrasi kita saat ini belum baik. Demokrasi mengalami deviasi. Selalu bersebrangan dengan etika politik. Kita mengharapkan kebebasan sipil (civil liberty) yang lebih, seperti dalam jargon-jargon retorika semata. Istilah Rocky Gerung, kita surplus demokrasi, tetapi juga mengalami defisit etika. Kondisi inilah yang oleh Guillermo O’Donell – sebagai the absence of anything more – tidak ada apa-apanya lagi. Demokrasi tak bermakna, hanya mengikuti perkembangan sejarah.

Demagogi Elit Beberapa waktu lalu saya dikirimi beberapa buku oleh Bang Syaiful Bahri Ruray. Dari sekian buku tersebut, ada 4 buku menarik yang cocok dengan kondisi saat ini. Buku pertama How Democracies Die (bagaimana demokrasi mati, karya Steven Levitsky dan Daniel Ziblait, yang ramai diperbincangkan saat Anies Baswedan memposting dijagad media sosial. Buku kedua Politik Lokal di Indonesia (editor Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, Buku setebal 700 halaman dengan kata pengantar Anies Baswedan. Buku ketiga, Demokrasi dan Kekecewaan, yang merupakan orasi ilmiah Goenawan Muhamad (GM) yang kemudian ditanggapi bersama oleh R. William Liddle, Rocky Gerung, dkk.

Buku ini mengulas mengenai demokrasi dan disilusi (kekecewaan) – bagaimana mendudukan demokrasi versus politik dalam menjaga keseimbangan sebagai alat perjuangan atau sebagai tujuan mencapai kekuasaan. Dan ke-empat, Democracy For Sale, Election, Clientelism and The State in Indonesia (2019), karya Edward Aspinall dan Ward Berenschot. Ada korelasi penting ke-empat buku tersebut dengan konstelasi politik nasional dan lokal saat ini.

Menariknya bahwa kondisi kita seperti terjebak pada pertarungan semu – bukan pada tataran pertarungan visi dan program para calon kepala daerah, tetapi mainstreamnya pada gesekan akar rumput yang berimbas pada potensi konflik dilevel masyarakat. Dalam pergolakan politik daerah – selalu saja ada distribusi dan desentralisasi kepentingan pusat yang dimainkan oleh elit serta partai politik dengan kecenderungan berperan sebagai oligargi dalam menuju mencapai kuasa.

Gejala yang mengkhawatirkan adanya demogogi politik. Sebagai aktor politik, mereka menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan dan kepentingan. Demagog adalah tokoh atau elit yang suka mempengaruhi masyarakat untuk mencapai tujuan kuasa dengan cara menghasut, mengumbar serta membuat citra baik dengan bahasa – bahasanya hebat dan menyentuh, kadang bombastis namun hakikatnya mereka sedang berbohong. Mereka juga menjadi sangat narsis padahal sebetulnya mereka melakukan kamuflase. Profesor Mahfud MD menyatakan bahwa demagog adalah agitator – penipu ulung yang seakan-akan memperjuangkan rakyat padahal semua itu dilakukan demi kepentingan dirinya.

Demagog biasa menipu, dengan janji-janji manis untuk mengeruk keuntungan, (baca Dominasi Politik Kaum Demagog). Narsisme Politik Saat ini, dunia politik tidak bisa dipisahkan dengan narsisme. Lintasan globalisasi serta kemajuan teknologi semakin mempermudah elit politik melakukan kamusflase dengan pencitraan. Masyarakat kita mudah diperdaya dengan mantra narsistik, dimana pencitraan diri lebih utama dari pada realitas yang sebenarnya.

Secara faktual ada kandidat yang bermasalah, tetapi dipoles oleh media sehingga merubah citra dirinya. Kesenangan pada citra dirinya yang menggiring kearah narsisme politik. Oleh Christopher Lach dalam The Culture of Narcissism, bahwa narsisme ini sangat berbahaya karena masyarakat diperdaya dengan rasionalitas semu dan kepalsuan, seperti polesan wajah, ketenaran semu, dan tampilan sesaat, yang menyebabkan esensi demokrasi yang sebenarya subtansial berupa kesejahteraan, serta keadilan sulit dijangkau. Tidak berlebihan di sudut kota terpajang foto, baliho serta jargon narsisme.

Kesetiaan publik kadang terjerembab dalam kubangan kepalsuan, dimana terjadi distorsi yang nyata. Dalam konteks political marketing, bisa dipahami sebagai upaya menjual diri kepada khalayak kolektif (konstituen). Kebanyakan elit dan politisi kita memilih konstruksi ini menjadi pilihan. Kita berharap bahwa dalam setiap momen politik apalagi penjelang pemilihan kepala daerah ini, harus lebih mengutamakan keterbukaan dan kejujuran. Jangan sampai polesan narsistik tersebut dijadikan bualan retorika semata. Publik tentu tidak mengharapkan pemimpin yang doyan menjual kepalsuan diri.

Masyarakat merindukan pemimpin yang jujur, yang tidak bersembunyi dibalik jargon-jargon kepalsuan. Seorang pemimpin ketika berbicara tata kelola pemerintahan yang bersih harus mulai dari diri sendiri – sehingga citra diri benar-benar nyata bukan sekedar retorika, kebohongan dan polesan narsistik belaka. Kita tidak mengharapkan pemimpin yang merasa paling benar dan paling bersih, tetapi sesungguhnya dia sangat bermasalah. Semoga harapan masyarakat atas pemimpin yang baik daerah ini benar-benar terwujud. Wallahu A’lam bisawab.

 

*Penulis merupakan Pengurus KAHMI Wilayah Maluku Utara

Punya Program Unggulan Promosikan Indonesia, PMI Tampilkan Inovasi

Benny Rhamdani dalam giat Migrant Day (Foto Istimewa)

JAKARTA, Suluttoday.com – Dalam kegiatan ini, Kepala BP2MI juga berkesempatan untuk berdialog dengan KDEI Taiwan yang memaparkan terkait program unggulan penempatan PMI ke luar negeri, yaitu SP2T (Special Placement Program to Taiwan), dan perwakilan perusahaan berserta PMI yang ditempatkan melalui skema SP2T.

Sesuai data KDEI Taiwan, jumlah PMI yang telah ditempatkan melalui skema SP2T hingga Oktober 2020 sebanyak 38 orang, untuk 2 (dua) perusahaan yaitu Shing Kong Textile dan Ho Yu Textile. PMI SP2T atas nama Nita Mutmainah saat menyampaikan testimoninya mengatakan, rasa terimakasihnya karena diberikan kesempatan bekerja dengan skema zero cost melalui SP2T.

“Seluruh proses SP2T ini sangat mudah dan cepat, bahkan saat saya berada di Taiwan, perusahaan memberikan fasilitas yang memadai dan saya merasa dihargai,” kata Nita secara virtual.

BP2MI dalam meriahnya kegiatan Migrant Day (Foto Istimewa)

Sementara itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani berpesan kepada para PMI yang berada di negara penempatan, untuk tetap menjaga nama baik Indonesia.

“Dignity Indonesia diwakili oleh PMI. Baik buruknya Indonesia dinilai melalui PMI. Untuk itu terus bicarakan semua hal yang baik mengenai Indonesia. Kalian lah Duta Wisata Indonesia,” ujar Benny.

(*/Redaksi)

Benny Rhamdani: Sebagai Duta Wisata, PMI Mewakili Indonesia

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani (Foto Istimewa)

JAKARTA, Suluttoday.com – Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dibawah kepemimpinan Benny Rhamdani, selaku Kepala tidaklah main-main bekerja. Dalam konteks mengistimewakan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Benny memberikan standar tinggi kepada PMI dari aspek perlindungan kemanusiaannya. PMI tidak sekedar menjadi pendongkrak ekonomi dalam bentuk devisa negara, tapi diposisikan sebagai representasi wajah Indonesia di luar negeri.

“Tentu para pekerja migran ini membawa semangat merah putih di dadanya, menghayati Pancasila di hatinya, dan menjadi cermin budaya Indonesia. Maka mereka layak untuk disematkan predikat Duta Wisata bagi Indonesia, dalam memasarkan dan mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia,” kata Benny dalam rangkaian kegiatan Migrant Day 2020 di kantor UPT BP2MI Jakarta, Senin (18/11/2020).

Benny menyampaikan pula, bahwa bayangkan jika 3,7 juta PMI yang terdata oleh Pemerintah (atau 9 juta PMI menurut Bank Dunia termasuk yang nonprosedural) dapat menjadi Duta Wisata, maka sebanyak itulah potensi jumlah wisatawan mancanegara yang dapat didatangkan oleh PMI ke Indonesia. Oleh karenanya, kita mengharapkan para pekerja migran juga dapat dibekali wawasan akan pariwisata Indonesia yang dapat dikenalkan kepada para pemberi kerja.

Benny Rhamdani ketika menandatangani MoU (Foto Istimewa)

“Tidak usah ragu lagi bahwa PMI mampu menyelipkan budaya Indonesia dalam interaksi keseharian dengan pemberi kerja. Tidak usah ragu lagi bahwa PMI mampu mengemban misi memperkenalkan budaya Indonesia, dan tentu saja mempromosikan pariwisata Indonesia,” ujar Benny.

BP2MI juga melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.

Saat memberikan sambutannya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama, berharap dengan adanya nota kesepahaman ini selain menjadi pahlawan devisa, PMI juga dapat menjadi pahlawan bagi pariwisata Indonesia.

“Sebagai Duta Wisata, PMI akan mewakili Indonesia di luar negeri dan memperkenalkan Indonesia di mata dunia,” imbuhnya.

Promosi wisata Indonesia yang disupport BP2MI (Foto Istimewa)

Tak hanya itu, kolaborasi diharapkan Benny juga dapat mempermudah purna PMI yang telah kembali, untuk mengembangkan usahanya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui koordinasi dan sinkronisasi perencanaan terkait akses pemodalan.

“Selain remitansi ekonomi, PMI juga membawa remitansi sosial, seperti keahlian, ide-ide, dan praktik-praktik yang pekerja migran pelajari di luar negeri dan kemudian mereka bawa ke daerah asalnya untuk membangun masyarakat di daerah tempat tinggalnya. Pembangunan sosial ini adalah dampak sosial dari migrasi ke luar negeri,” ucap Benny.

(*/Mas)

Selain Keppres, Kepala BP2MI Tegaskan Audit Kepatuhan Terhadap Korporasi

Suasana rapat virtual yang dipimpin Benny Rhamdani (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Tak pernah berhenti, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, Rabu (7/10/2020), menyatakan akan mendorong penguatan Satgas Pemberantasan Sindikat Pengiriman Ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan menguatkan personil dan payung kebijakan dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres). Hal itu disampikannya dalam rapat virtual bersama Satgas dan Kepala UPT BP2MI se-Indonesia.

“Rapat Satgas menyepakati dan mengesahkan program prioritas selama 6 bulan ke depan. Sebagaimana dikatakan Wakil Ketua Satgas akan menguatkan personel Satgas serta mendorong payung kebijakan Satgas dalam bentuk Keppres agar lebih memiliki kewenangan yang kuat dan jangkauan yang luas,” kata Benny di hotel Quality Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (7/10/2020).

Brani begitu Benny akrab disapa menyampaikan terkait dengan upaya pemberantasan sindikat pengiriman ilegal PMI perlu ada tindakan terpadu dengan melibatkan multi stakeholder yang memberikan efek jera. Tidak hanya hukuman pidana, namun juga perlu upaya untuk memiskinkan pelaku sindikat pengiriman ilegal PMI.

Selanjutnya, tambah Brani, perlu ada rapat koordinasi penanganan dan penegakan hukum Pekerja Migran yang diinisiasi Satgas BP2MI dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait antara lain TNI/Polri, Komnas HAM, LPSK, Kemenaker, Kementerian Anak dan PPA, serta Kemenlu, untuk mendorong penanganan kasus pidana maupun memenuhi hak-hak migran yang dirumuskan dalam program aksi Satgas.

“Perlu juga dilakukan due diligence (audit kepatuhan) terhadap korporasi dengan menelusuri sumber-sumber keuangan dan transaksi keuangan perusahaan penempatan PMI,” ujar Brani.

Kepala BP2MI ketika memimpin rapat (Foto Suluttoday.com)

Politisi Partai Hanura itu menegaskan, perlu energi kuat dan keseriusan dalam membongkar pelaku utama (mastermind) di balik korporasi bukan hanya pelaku antara. Due dilligence dilakukan dengan sampel di wilayah perbatasan maupun kota kota besar.

“Rencana aksi akan dibukukan dan dirumuskan untuk disampaikan kepada seluruh UPT BP2MI. Seperti mitigasi pergerakan di lapangan, dengan memfokuskan pada aspek pencegahan, penindakan, dan pendampingan/persidangan, pemberkasan pelindungan saksi dan korban,” tutur Brani menutup.

Selain itu, BP2MI selain mendorong penguatan Satgas, juga berkomitmen peningkatan kapasitas SDM dalam penegakan hukum bagi jajaran BP2MI Pusat dan daerah, serta perlunya pemahaman peran PMI dalam mengatasi persoalan. Selain itu, dalam waktu tiga bulan perlu ada penegakan dan penindakan kasus-kasus besar hingga P21.

(*/Amas)

Satgas Langsung Action, Benny Rhamdani Optimis ”Perang” Sedang Dimulai

Benny Rhamdani saat memimpin rapat virtual (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Memerangi mafia pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) bukan sekedar retorika Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dibawak kepemimpinan Benny Rhamdani sebagai Kepala. Melainkan komitmen itu diwujudkan Brani, sapaan akrab Benny dengan membuat sejumlah terobosan. Selain memodernisasi sistem pelayanan, menindak oknum yang melakukan praktek ilegal di internal BP2MI.

Sejumlah gebrakan dilakukan. Termasuk Brani menginsiasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Pengiriman PMI Ilegal yang melibatkan seluruh stakeholder di tengah masyarakat. Dalam rakor virtual membahas soal program prioritas Satgas, Brani yang memimpin rapat di Manado, Rabu (7/10/2020) menyampaikan optimismenya terhadap Satgas yang dibentuk tersebut. Sejumlah target dan sasaran akan dicapai dengan memasang deadline.

”Rekan-rekan yang tergabung dalam Satgas Pemberantasan Pengiriman PMI Ilegal ini adalah mereka yang berintegritas, punya pengalaman dibidangnya masing-masing. Itu sebabnya saya optimis kerja yang menjaga diskala prioritas akan mampu mereka capai. Rapat koordinasi untuk mengkonkritkan dan memastikan semua program strategis Satgas akan berjalan menghasilkan beberapa kesimpulan yang akan kita tindaklanjuti,” ujar Brani yang juga mantan Ketua GP Ansor Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) 2 periode ini.

Politisi senior yang juga mantan Anggota DPRD Provinsi Sulut 3 periode itu menyebutkan pada level regulasi pihaknya telah melakukan pemantapan. Sehingga Satgas tinggal tancap gas untuk merealisasikan program prioritas. Tak hanya itu, Brani menyebut Satgas yang dibentuknya tersebut akan sangat membantu BP2MI dalam kerja-kerja yang terukur. Lanjut Brani menambahkan bahwa saat ini merupakan eranya pemerintah dan masyarakat berkolaborasi.

”Penguatan dari aspek regulasi terus dilakukan. BP2MI dengan slogan melayani dengan nurani akan mengakselerasi pelayanan terhadap PMI, motong alur birokrasi yang dianggap tidak efektif dan efesien. Sembari kita tegas menindak oknum atau perusahaan, agen dan siapapun itu yang melegalkan proses ilegal dalam urusan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri. Satgas akan tancap gas, mengerjakan apa yang akan mereka lakukan. Saya percaya betul, para senior-senior yang tergabung dalam Satgas punya keresahan yang sama dengan saya. Kita bekerja untuk kesejahteraan dan kemajuan para pekerja migran Indonesia,” kata Brani.

Selain itu, Brani menitipkan agar masyarakat juga ikut terlibat dalam menyampaikan laporan atau masukan bila ada kasus pengiriman PMI ilegal yang diketahuinya. Bagi Brani pekerjaan berat akan terasa ringan manakala dikerjakan secara iklas dan bersama-sama. Segala upaya yang dikerahkan untuk mengisolasi dan memberi sanksi untuk para pembegal aturan dibidang pengiriman pekerja Indonesia, lanjut Brani sebagai wujud kecintaan terhadap Indonesia agar terus mengalami kemajuan.

Berlangsungnya rapat pembahasan gebrakan (Foto Suluttoday.com)

”Pekerjaan ini merupakan ibadah. Jangan kita habiskan energi untuk kepentingan yang tidak produktif. Melainkan kita iklas bekerja, memberi dedikasi untuk Indonesia tercinta. Kita secara kolektif mengawal, menjaga dan melayani para pekerja migran Indonesia, lindungi mereka. Negara harus hadir untuk rakyatnya. Kehadiran Satgas ini sebagai energi baru bagi BP2MI dalam melayani segenap rakyat Indonesia,” tutur Brani, Wakil Ketua Komite I DPD RI periode 2014-2019 itu.

Sekedar diketahui, Satgas Pemberantasan Pengiriman PMI Ilegal merupakan langkah progresif dan baru pertama dibentuk di Indonesia. Pada rapat virtual tersebut hadir Ketua Harian Gugus Tugas Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius, pimpinan Satgas lainnya yakni Marzuki Darusman, yang juga Jaksa Agung periode 1999-2021, Wakil Ketua Harian Mas Achmad Santoso, Suwiryo Ismail, Kepala BP2MI bersama jajarannya serta dan Kepala UPT BP2MI se-Indonesia.

(*/Amas)

iklan1