Tag: indonesia

Wawali Manado Mendukung Seni Budaya Nusa Utara Dilestarikan

DR. Harley Mangindaan (Foto Ist)

DR. Harley Mangindaan (Foto Ist)

MANADO – Pelestarian kebudayaan Nusa Utara melalui pementasan seni budaya khas Nusa Utara di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, oleh tim dari Sangihe berjalan meriah. Wakil Walikota (Wawali) Manado DR. Harley Mangindaan yang ikut diundang mendapingi Wakil Gubernur Sulut, DR Djouhari Kansil MPd di pementasan hasil prakarsa Pelka Kaum Bapa Sinode GMIST dan Forum Komunikasi Nusa Utara (FKNU) mengaku bangga. Pasalnya, seluruh panitia bekerja begit apik sehingga gelaran seni dan budaya Nusa Utara berjalan begitu memukau.

”Ini promosi besar-besaran warga Nusa Utara menyangkut semua potensi yang ada dari seni dan budaya. Jelas warga Nusa Utara telah banyak membantu pembangunan di kota Manado khususnya. Saya ajak mari sama-sama bergandengan tangan wujudkan Manado yang berdaya saing,” kata Mangindaan, Rabu (22/10/2014).

Disamping pagelaran seni dan budaya, kabarnya kegiatan tersebut akan digelar berbagai agenda. Diantaranya pameran produk unggulan Nusa Utara, temu pakar ketahanan pangan serta pemaparan panelis tentang perspektif ekonomi kerakyatan di Nusa Utara. Kegiatan tersebut tak hanya diikuti Kabupaten Sangihe, melainkan juga dua daerah lain di wilayah Nusa Utara.

Pagelaran seni budaya di Jakarta ini merupakan suatu sajian yang dipersembahkan oleh warga Nusa Utara dalam rangka peringatan HUT ke-50 Provinsi Sulut. Pagelaran tersebut juga merupakan kali pertama untuk mendorong agar kebudayaan Nusa Utara makin dikenal luas di Indonesia dan dunia. (Amas Mahmud)

Efek Negatif Banjir Pujian Bagi Pemimpin

Zaenal Abidin Riam (Foto Ist)

Zaenal Abidin Riam (Foto Ist)

MANADO – Rakyat Indonesia sedang larut dalam eufhoria menyambut pemimpin baru, beberapa daerah rela menggelar perayaan akbar untuk sang pemimpin, mulai sekadar seremonial hingga pesta rakyat, menganggap semua perayaan tersebut sebagai hal spontan, tentu  bukan pandangan tepat, pasti ada kelompok tertentu yang menggerakkannya, antusiasme warga dalam berbagai perayaan terbilang tinggi, jika dikaitkan dengan sejarah pemilihan presiden secara langsung, maka antusiasme dengan eskalasi seperti ini belum pernah terlihat sebelumnya, hal ini menunjukkan adanya harapan terhadap pemimpin baru, bila ditelaah lebih lanjut, hampir semua antusiasme diekspresikan dalam bentuk pujian kepada sang pemimpin baru, ini juga merupakan sebuah fenomena baru dalam sejarah kepemimpinan negeri ini, bukan berarti bahwa pemimpin sebelumnya tidak mendapat pujian saat selesai dilantik, hanya saja eskalasi pujiannya tidak sehebat presiden ke VII.

            Pada dasarnya, pujian bagi pemimpin baru, sah – sah saja dilakukan, namun pujian tersebut hendaknya tetap dalam kadar proporsional, berimbang dan tidak berlebihan, bukan berarti sanjungan berlebihan tidak berpotensi membawa pengaruh negatif bagi sang figur, tetap ada konsekuensi negatif yang bisa dihadirkannya, kesimpulan penilaian kita terhadap seorang pemimpin, seharusnya juga mampu keluar dari intervensi media, terlebih media yang sejak awal punya kecenderungan pada kandidat tertentu, pandangan yang ideal adalah pandangan yang ditemukan, bukan pandangan yang dibentuk dari luar diri kita, rakyat harus mampu menemukan pandangannya sendiri terhadap pemimpin barunya, bukan hanya berdiam diri dan menunggu media merias pandangannya.

            Jika rakyat memberikan sanjungan berlebihan kepada pemimpinnya, maka sikap itu pula yang menyebabkan mereka tak lagi benar – benar kritis terhadap kinerja pemimpinnya, boleh jadi semua kerja figur bersangkutan di masa selanjutnya, akan serta – merta mendapat pujian tanpa telaah mendalam terlebih dahulu, dalam titik terjauh, pujian yang melampaui kadarnya, tidak hanya berpotensi memandulkan sikap kritis bagi pribadi bersangkutan, namun juga berpotensi menghambat sikap kritis kelompok masyarakat yang lain, hal itu terjadi saat kritik yang dialamatkan kepada pemimin terpilih, selalu diapresiasi negatif oleh kelompok masyarakat yang intens memuji sang pemimpin baru, diakui atau tidak, presiden yang baru saja terpilih, memiliki gaya khas, yakni sifat senang membaur dengan masyarakat, gaya khas ini memang melabrak gaya kepemimpinan mapan yang cenderung elitis, akan tetapi, semua pemimpin memiliki kekurangan, bila tak dikawal serius, kekurangan tersebut akan mengantarkannya pada kekeliruan, pada posisi ini, sifat kritis dihadirkan demi memastikan sang pemimpin agar tak jatuh ke lubang yang salah.

Tidak perlu bersikap anti terhadap kelompok masyarakat yang memberikan pujian, demikian pula sebaliknya, mereka yang memberikan pujian, tidak perlu bersikap fobia terhadap mereka yang mempersembahkan kritik kepada sang pemimpin baru, demokrasi dalam sebuah negara akan lebih mapan, saat pujian dan kritikan terhadap pemimpin berjalan beriringan tanpa ada yang sangat dominatif, yang dibutuhkan hanya memastikan bahwa ke duanya terekspresikan sesuai kadarnya, pujian harus proporsional, demikian pula kritik, harus proporsional pula, kritik ideal adalah yang kritik yang bertanggungjawab, pada kondisi ini, kritik tidak boleh berangkat dari emosi belaka, karena kesannya akan sangat tidak intelek, malah hanya akan bermetamorfosis ke dalam bentuk hujatan dan makian, kritik seharusnya berasal dari pengamatan lapangan dan analisa akal sehat, kritik juga tidak boleh hanya mengikuti nalar media, terlebih media yang sejak awal anti pati terhadap kandidat terpilih, mari menyambut pemimpin baru dengan sikap hormat, yang jelas, mengkritik pemimpin baru bukan berarti tidak bersikap hormat. (***)

_____________

Artikel ini ditulis oleh : Zaenal Abidin Riam (Ketua Umum HMI MPO Badko Sulambanusa)

Jelang Pelantikan Jokowi, Ini 4 Catatan Penting DR Ferry Liando

DR. Ferry Liando (Foto Ist)

DR. Ferry Liando (Foto Ist)

MANADO – Rotasi kepemimpinan Nasional sebentar lagi akan berjalan, sebagaimana yang dijadwalkan, Senin (20/10/2014), proses pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kallah masing-masing sebagai Presiden RI serta Wakil Presiden RI diprediksi bakal membawa perubahan bagi bangsa Indonesia tercinta. Menyambut momentum istimewa tersbut, DR. Ferry Liando pengamat politik dan pemerintahan Sulut, saat diwawancarai Suluttoday.Com menyampaikan beberapa catatan penting.

Jokowi dilantik besok, hal-hal penting yang harus dibenahi awal adalah pertama dan yang utama adalah konsolidasi kelembagaan Negara. Politik tidak akan pernah kondusif jika tidak terbangun komunikasi politik antar lembaga Negara. Apalagi baik pimpimpinan MPR RI maupun pimpinan DPD RI punya afiliasi politik yang berbeda dengan Jokowi. – DR. Ferry Liando pengamat politik dan pemerintahan Sulut yang juga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsrat Manado.

Lanjut ditambahkan Liando yang juga pengurus AIPI Kota Manado itu menjebarkan lanjutan dari poin penting yang menurutnya perlu diperhatikan pemerintahan baru Indonesia. ”Kedua, bangun komitmen dengan mitra kerja. Pikiran politik Jokowi harus berderet lurus dgn pikiran Jusuf Kalla dan megawati. Jika ini tidak dibangun kepemimpinan Jokowi akan diganggu oleh dua sosok ini,” kata Liando.

Pengajar mata kuliah Politik dan Pemerintahan di FISIP Unsrat Manado juga mengatakan pentingnya pemimpin baru Indonesia membangun kepercayaan dengan pihak Luar Negeri karena situasi politik internasional juga menurutnya menyumbangkan pengaruh besar pada kemajuan bangsa Indonesia.

”Yang ketiga, bangun kepercayaan dengan pihak Luar Negeri. Situasi politik yang mencekam belakangan ini menjadikan Indonesia menjadi negara yang dihindari dlm kerjasama atau investasi. Ke-empat, Jokowi harus yakinkan bangsa ini bahwa dirinya bukan hanya milik PDI-P, PKB, NasDem, Partai Hanura dan PKPI, tapi ia adalah milik seluruh Rakyat Indonesia. Sekat-sekat politik perlu dibenahi agar Jokowi bisa diterima oleh seluruh Rakyat,” ujar Lindo menutup. (Amas Mahmud)

Turangan: Jokowi Bisa Dilantik di GBK, Tidak Harus di Gedung MPR

Joko Widodo dan Jusuf Kallah (Foto Ist)

Joko Widodo dan Jusuf Kallah (Foto Ist)

MANADO – Beredar rencana pelantikan Presiden RI terpilih di Gelora Bung Karno (GBK) mendapat sambuatan hangat. Muncul pro dan kontra saat rakyat Indonesia mendapatkan informasi ini, menurut Tommy Turangan SH, Ketua Umum Aliansi Maysrakat Transparansi (AMTI) apa yang direncanakan terkait pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kallah selaku Presiden serta Wakil Presiden terpilih untuk dilantik di GBK tidaklah menabrak aturan.

”Penjelasan UUD 1945 pasal 3 dan 9 tidak semerta-merta Presiden harus di lantik di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat. Aturan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ternyata tak bisa di artikan di Gedung MPR saja. Tempat pelantikan presiden ternyata tak harus di Gedung DPR/MPR, bisa juga dilaksanakan di tempat terbuka, seperti di Gelora Bung Karno (GBK),dan lain-lain tempat, malah bagus kalau di GBK supaya dihadiri rakyat Indonesia untuk menyaksikan,” kata Turangan pada Suluttoday.Com, Minggu (12/10/2014).

Turangan yang juga mantan aktivis 98 itu mengatakan Indonesia saat ini menganut sistem Presidensial. Ditambahkannya lagi, seorang presiden tak dilantik oleh lembaga manapun. Presiden hanya membaca sumpah jabatannya disaksikan oleh Mahkamah Agung (MA) dan pimpinan MPR.

”Pimpinan MPR-nya tak harus semua ikut hadir, sudah bisa dikatakan sah. Ketua boleh, Wakil Ketua juga boleh, dengan demikian Pelantikan Jokowi turut di rekomendasikan oleh Ribuan bahkan jutaan pendukungnya apalagi pelantikannya, bukan di Gedung MPR. Dan untuk teknis pelantikannya bisa di ambil saja satu pimpinan MPR, Misalnya satu Pimpinan Tersebut EE Mangindaan lalu disaksikan Mahkamah Agung, dan itu sudah sah. Apalagi Rakyat dilibatkan,” tegas Turangan yang juga warga asli Minahasa Selatan ini. (Amas Mahmud)

Belum Ada Ketua Defenitif, Poros Tengah Bakal Bangkit di DPRD Manado

Kantor DPRD Manado (Foto Ist)

Kantor DPRD Manado (Foto Ist)

MANADO – Dinamika di DPRD Kota Manado periode 2014-2019 relatif berbeda dengan sebelumnya, dimana menurut penuturan beberapa anggota DPRD Manado ada pangaruh signifikan dari rivalitas politik koalisi Nasional antara, Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Ada yang menarik di DPRD Kota Manado, dimana disinyalir terbentuk Poros Tengah yang ikut menjadi bagian penting dalam kekuatan politik di DPRD Manado.

”Secara Nasional memang ada Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat, hal ini juga ikut mempengaruhi konstalasi politik di DPRD Manado. Walau begitu, di Manado ada sedikt hal berbeda, saya dengar sementara dibangun Poros Tengah sebagai suati kekuatan penyeimbang di DPRD Manado,” kata Boby Daud, anggota DPRD Kota Manado.

Sementara itu menurut Isen warga Kota Manado yang ditemui di Jalan Roda  mengharapkan agar DPRD Kota Manado dalam menjalankan tugasnya dapat lebih mengutamakan kepentingan rakyat diatas segalanya. Apa yang menjadi janji politik anggota DPRD saat kampanye harus dapat diwujudkan.

”Apapun dinamikanya di DPRD Manado, kami selaku warga tentu berharap ada kebijakan konkrit atau tugas dan fungsi DPRD dijalankan secara maksimal sehingga warga yang memilih mereka merasakan imbas positif dari kerja wakil rakyat ini. Selain itu, kami ingatkan agar anggota DPRD Manado tidak lupa dengan janji-janji politik mereka saat kampanye sebelumnya,” ujar Isen singkat. (Amas Mahmud)

 

iklan1