Tag: Iqbal Anas Ma’ruf

Iuran JKN-KIS Disesuaikan, Pemerintah Masih Menanggung Iuran Terbesar

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf (FOTO Suluttoday.com)

JAKARTA, Suluttoday.com – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres tersebut seperti dirangkum media ini terdapat beberapa perubahan penyesuaian iuran yang patut diketahui oleh masyarakat.

Untuk Kategori peserta Peserta Bantuan Iuran (PBI), yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp42.000, berlaku 1 Agustus 2019 dan peserta PBI yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah mendapat bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp19.000,- per orang per bulan untuk bulan pelayanan 1 Agustus – 31 Desember 2019.

Sementara itu, Kategori peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dengan batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan yaitu sebesar Rp12 juta, dimana komposisi  5% dari gaji atau upah per bulan, dan dibayar dengan ketentuan 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.

Dalam peraturan baru tersebut peserta PPU tingkat pusat yang merupakan Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, PNS, Prajurit, Anggota Polri, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Oktober 2019. Dan peserta PPU tingkat daerah yang merupakan Kepala dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan pekerja swasta, berlaku nanti per 1 Januari 2020.

Sedangkan peserta PPU yang merupakan pekerja swasta, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Januari 2020. Dengan perincian iuran untuk kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang berlaku awal tahun depan; Kelas III menjadi Rp 42.000,-, Kelas II menjadi Rp 110.000,- dan Kelas I menjadi Rp 160.000,-.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf dalam rilisnya  mengungkapkan melihat ketentuan penyesuaian iuran dalam Perpres tersebut, Pemerintah masih mendapatkan andil sebagai pembayar iuran terbesar. Dimana Pemerintah menanggung 73,63% dari total besaran penyesuaian iuran yang akan ditanggung oleh pemerintah melalui peserta PBI APBN, penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah, pegawai pemerintah pusat/daerah, TNI, dan Polri.

Layanan BPJS Kesehatan (FOTO Suluttoday.com)

Kontribusi pemerintah tersebut sangat membantu peserta mandiri sehingga penyesuaian iuran peserta mandiri tidak sebesar seharusnya.

“Besaran iuran yang akan disesuaikan tidaklah besar apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan Program JKN-KIS ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan,” kata Iqbal.

Iqbal menambahkan, untuk buruh dan pemberi kerja, penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp 8 juta sampai dengan Rp 12 juta saja. Artinya, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut, tidak terkena dampak.

”Untuk peserta buruh dan pemberi kerja, yang terdampak yaitu yang berpenghasilan 8 juta sampai dengan 12 juta, penyesuian iuran hanya menambah sebesar rata-rata Rp27.078 per bulan per buruh, angka ini sudah termasuk untuk 5 orang, yaitu pekerja, 1 orang pasangan (suami/istri) dan 3 orang anak. Artinya beban buruh adalah Rp5.400 per jiwa per bulan. Ini sama sekali tidak menurunkan daya beli buruh seperti yang dikabarkan,” kata Iqbal.

Perlu diketahui bersama bahwa dari 221 juta peserta JKN-KIS, hampir separuhnya dibiayai oleh pemerintah. Tepatnya, ada 98,6 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-KIS-nya ditanggung negara lewat APBN dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang luar biasa agar Program JKN-KIS yang telah memberikan manfaat bagi orang banyak ini dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Iqbal berharap melalui penyesuaian iuran, Program JKN-KIS akan mengalami perbaikan secara sistemik.

Pekerjaan rumah lain untuk perbaikan program ini akan terus dilakukan, misalnya perbaikan dari aspek pemanfaatan dan kualitas layanan kesehatan serta manajemen kepesertaan.(cat)

BPJS Kesehatan Pastikan Pelayanan Tetap Berjalan Pasca Bencana

Duta BPJS (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – BPJS Kesehatan memastikan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tetap berjalan ditengah musibah bencana gempa dan tsunami di Kota Palu dan Doggala Jumat (28/09/2018) lalu.

”Kami terus upayakan akses penjaminan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS tidak mengalami hambatan, ditengah kondisi yang kita pahami serba sulit mulai dari jaringan komunikasi dan infrastruktur pasca gempa dan tsunami,” ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf, kepada media ini Senin (01/10/2018).

Iqbal menambahkan penjaminan kesehatan tetap diberikan sesuai prosedur termasuk misalnya dalam kondisi kegawatdaruratan, peserta diharapkan tidak perlu khawatir pelayanan kesehatan akan dijamin oleh BPJS Kesehatan. 

Duta BPJS Kesehatan berkomitmen penuh terus memberikan pelayanan yang optimal kepada peserta JKN-KIS dan masyarakat Palu dan Donggala. BPJS Kesehatan juga memperkuat koordinasi dengan fasilitas kesehatan agar peserta JKN-KIS mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik.

”Kami atas nama manajemen dan Duta BPJS Kesehatan di Indonesia, mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya dan mendoakan serta memberikan semangat kepada masyarakat Palu dan Donggala bersama-sama dan bergotong royong untuk kembali bangkit,” jelas Iqbal.

Sementara itu, upaya kemanusiaan lain yang dilakukan BPJS Kesehatan yang dikoordinasikan oleh BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Suluwesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) serta Kedeputian Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku (Sulselbaltramal), yang langsung dilakukan aksi Gerak Cepat oleh BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo, Manado, Tondano, Luwuk, Makassar dan Mamuju. Semua aktivitas ini dipimpin langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris.

”Sejak Sabtu pagi tim telah bergerak serentak membawa bantuan ke lokasi gempa Palu dan Donggala menempuh dengan perjalanan darat 10-12 jam dan tim masih di lapangan memastikan bantuan terdistribusi,” tandas Lisa Nurena Deputi Direksi Wilayah Suluttenggomalut BPJS Kesehatan.

Hingga saat ini pengiriman bantuan ke Palu dan Donggala mengalami kendala karena bandara dan pelabuhan mengalami kerusakan. Karena itu pengiriman bantuan harus menggunakan helikopter dan kendaraan darat. Tentu saja hal itu mengalami keterbatasan, apalagi jalur darat sebagian longsor dan jalan yang tak semuanya mudah dilalui.

Komunikasi melalui telepon pun mengalami kesulitan karena sebagian besar tower telekomunikasi belum bisa dipulihkan. Namun untuk kloter pertama Tim Gerak Cepat BPJS Kesehatan menjelang fajar tadi telah tiba dengan selamat di kota Palu dan segera mendirikan posko darurat. Rombongan pengiriman bantuan bergerak dari Manado, Tondano, Gorontalo, Luwuk, Makasar dan Mamuju yang masing-masing berjarak 192 hingga 947 kilometer dari lokasi kejadian.

Bantuan yang dibawa berupa sembako, obatan dasar, P3K, tenda, bed, selimut, makanan bayi, popok bayi, susu, air minum, pakaian, peralatan MCK, genset, lampu solar sel, yang semuanya dihimpun dari pegawai BPJS Kesehatan Di beberapa tempat rombongan terkendala jalan longsor dan jalan yang rusak.

Sebagian juga mengalami kemacetan yang parah akibat mobilitas masyarakat yang berbondong-bondong memasuki kota Palu. Hingga saat ini, bantuan sudah mulai didistribusikan di beberapa titik dan akan terus dilanjutkan oleh tim berikutnya.

”Alhamdulilah bantuan kini terus mengalir termasuk bantuan tunai dari seluruh Duta BPJS Kesehatan se Indonesia dan eksternal yang terhimpun sampai Minggu sore adalah sebesar Rp223.803.808,- Kami harapkan bantuan ini dapat membantu meringankan beban warga Palu dan Donggala dan terus bersemangat untuk bangkit kembali,” ujar Lisa.(Cat)

iklan1