Tag: jakarta

Legislator Senayan Asal Sulut Perjuangkan Nasib Masyarakat Berpenghasilan Rendah

H. Herson Mayulu, S.IP saat mengikuti rapat dengar pendapat (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Dirjen Perumahan Kementerian PUPR , Kamis (9/7/2020), H. Herson Mayulu, S.IP menyampaikan beberapa usulan penting. Politisi Senayan asal Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengatakan pentingnya pembatasan atau tafsir tentang Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mewujudkan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA).

”Perlu diperjelas dan diketahui, apa definisi MBR dalam implementasi TAPERA. Sebab ada beberapa kerancuan batasan di dalamnya. Contohnya target sasaran ASN yang pendapatan Rp 4 juta – Rp 8 juta dari ASN ini belum jelas ditarik dari gaji pokok atau bukan. Sebab jika rujukannya gaji pokok, pendapatan Rp.4 juta-Rp 8 juta itu hanya dimiliki ASN Golongan IV, dan biasanya mereka sudah memiliki rumah sendiri,” kata H2M sapaan akrab Haji Herson, di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Tambahnya lagi, Keberadaan ASN Golongan I, II dan III yang notabene pendapatannya dibawah 4 juta, di dalam TAPERA juga perlu diperjelas ungkap anggota DPR RI asal Sulawesi Utara ini. Sebab sebenarnya mereka inilah yang seharusnya menjadi sasaran pokok pengadaan perumahan. Begitu juga ASN yang memasuki masa pensiun, perlu diatur dalam implementasi TAPERA ini, lanjutnya.

Suasana rapat Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR (Foto Istimewa)

”Belum lagi nasib pekerja lepas, buruh dan karyawan yang pendapatannya dibawah UMR. Dimana posisi mereka dalam implementasi TAPERA ini. Padahal mereka inilah yang sangat membutuhkan perumahan,” ujar H2M, mantan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Sulut yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI ini.

H2M juga meminta agar transparansi dalam pengelolaan TAPERA bukan hanya sekedar retorika. Pasti semua peserta membutuhkan akses informasi kepersertaan, oleh sebab itu BP TAPERA harus mampu menerapkan transparansi disetiap proses pelaksanaannya. Tak hanya itu, H2M pun menyorot tentang struktur kelembagaan BP TAPERA yang dinilainya tidak tergambar secara utuh dalam dokumen penjelasan tentang TAPERA.

(*/Bung Amas)

Soal Pilgub 2017, AHOK Masih Lakukan Move

Gubernur DKI Jakarta, Ahok (Foto Ist)

Gubernur DKI Jakarta, Ahok (Foto Ist)

JAKARTA – Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (AHOK) tegas menyatakan tetap maju di Pilkada DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen. Calon petahana itu menilai tidak mudah untuk mengumpulkan dukungan satu juta identitas (KTP) dari warga yang digalang relawan Teman Ahok.

“Teman Ahok tidak mudah kumpulkan satu juta KTP,” ungkapnya dalam acara penghitungan dan syukuran satu juta KTP untuk Ahok di markas Teman Ahok, Pejaten, Jakarta, Minggu (19/6/2016).

Bahkan, Ahok berani menyatakan dirinya lebih memilih gagal menjadi gubernur dua periode daripada harus meninggalkan para relawan.

“Kalau saya disuruh pilih, pilih Teman Ahok tapi gagal jadi gubernur atau jadi gubernur tapi tinggalkan Teman Ahok. Saya pilih gagal jadi gubernur saja,” jelasnya disambut riuh ratusan pendukun yang hadir.

Diketahui, saat ini sudah ada tiga partai politik yang siap mengusung Ahok menjadi calon petahana di Pilkada DKI 2017 lewat jalur manapun, yakni Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai Nasdem. Tiga partai tersebut memiliki gabungan suara yang cukup untuk mengusung Ahok maju lewat jalur parpol yaitu 24 kursi di DPRD DKI.(*/Rahmta)

Wah, Ada Penggelapan Sejumlah Pengaduan Layanan Go-Jek Serang Manajemen

Sejumlah pegiat Go-Jek (Foto Ist)

Sejumlah pegiat Go-Jek (Foto Ist)

JAKARTA – Perkembangan layanan Ojek Aplikasi (Go-Jek), ternyata tak lepas dari masalah. Lihat saja, sejumlah pengemudi layanan ojek aplikasi Go-Jek menuding manajemen telah melakukan penggelapan dan penipuan. Hal itu menyusul adanya pemotongan honor sebesar Rp 40.000 oleh manajemen terhadap pengemudi.

Salah seorang pengemudi, Fitrijansjah Toisutta, mengatakan manajemen beralasan pemotongan dilakukan untuk biaya pembuatan jaket, seragam, dan atribut lainnnya. Padahal, kata dia, pemotongan biaya tersebut tidak pernah dibahas saat dilakukannya perjanjian kerja.

“Saat perjanjian pemotongan hanya untuk biaya handphone. Karena itu kami menilai mereka sudah melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan,” kata Fitrijansjah saat dihubungi, Minggu (15/11/2015).

Fitrijansjah menyatakan hal itulah yang melatarbelakangi para pengemudi untuk mogok kerja dan melakukan unjuk rasa pada pekan depan.

Unjuk rasa direncanakan dilakukan pada tanggal 16,18, dan 20 November. Menurut Fitrijansjah, unjuk rasa direncanakan akan dilakukan di Kantor Go-Jek di Kemang, Jakarta Selatan, dan Kantor Kementerian Tenaga Kerja.

“Kami menilai masalah ini sudah sangat krusial. Karena itu kami juga akan menyampaikannya ke Menaker,” ujar pria yang menyatakan diri sebagai koordinator aksi ini.

Sampai berita ini diturunkan, Kompas.com masih berusaha mengkonfirmasi Manajemen Go-Jek perihal tudingan tersebut. (Kompas.com/Faruk)

Setya Novanto: Izin Pembakaran Hutan Akan Diawasi DPR

Setya Novanto (Foto Ist)

Setya Novanto (Foto Ist)

JAKARTA – Maraknya kebakaran di Indonesia mengharuskan pemerintah di Negara ini bekerja keras mengawasi lahan di Negeri ini, hal ini seperti yang disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto dengan mendesak seluruh peraturan mengenai izin pembukaan lahan evaluasi untuk diperketat. Menurutnya, peraturan yang ada hanya sebatas Lurah dan Camat tak efektif.

“Untuk itulah DPR akan mengkaji betul-betul untuk mengevaluasi izin-izin pembakaran hutan,” kata Setya di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2015).

Setnov, sapaan akrabnya, berharap penanganan bencana nasional asap masih perlu di evaluasi lebih lanjut semua aspek, DPR dan pihak Kementerian terkait. “Melalui Menko Polhukam sudah melakukan langkah-langkah bersama,” tuturnya.

Maka dari itu, dirinya juga mengimbau seluruh anggota DPR harus lebih peka terhadap permasalahan daerah pemilihannya, terutama yang terkena kabut asap.

“Kita harapkan juga anggota DPR di dapilnya segera mungkin melihat keadaan di daerah masing-masing,” pungkasnya. (Merdeka.com/Faruk)

Amar Putus MK, Beri Peluang GSVL dan Ai Melenggang Mulus

Kantor MK (Foto Ist)

Kantor MK (Foto Ist)

JAKARTA – Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) diwajibkan mengundurkan diri terhitung sejak pencalonannya disahkan KPU/KPUD. Hal ini tertuang dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (8/7/2015), yang mengabulkan sebagian permohonan judicial review terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Dengan adanya putusan tersebut, maka Pasal 7 huruf s UU a quo dianggap inkonstitusional. Pasal 7 hurus s mengatakan, bahwa anggota DPR, DPD, dan DPRD cukup memberitahukan pencalonannya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada pimpinan, sehingga tidak perlu mengundurkan diri.

Bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim Konstitusi adalah Arief Hidayat, dengan anggota Patrialis Akbar, I Dewa Palguna, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Aswanto, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Wan Duddin Adang.

Andi Syafrani, kuasa hukum seorang pemohon yakni bakal calon Bupati Pandeglang Dr Ali Nurdin di Jakarta, Rabu (8/7/2015) malam, menyambut baik putusan tersebut. Menurut Andi, putusan tersebut merupakan keberhasilan MK untuk mengembalikan hak konstitusi warga negaranya, yang dicabut oleh pembuat UU melalui UU Nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Menurut Andi, terdapat dua norma yang ditegaskan MK. Pertama, norma yang diatur tentang konflik kepentingan keluarga petahana, yang bertentangan dengan UUD 1945. Artinya, norma itu tidak bisa dilaksanakan dalam Pilkada.

Kedua, harus ada asas keadilan bagi seluruh calon yang ingin mendaftar dalam Pilkada, dengan berbagai latar belakang, baik PNS, Polri, TNI, Pejabat BUMN/BUMD, maupun DPR/DPD/DPRD, ketika dinyatakan secara resmi sebagai calon dalam Pilkada, harus mundur dari posisinya masing-masing. “Menurut MK, Pasal 7 huruf s bertentangan dengan Pasal 28 J ayat 2 UUD 1945 dan mengandung unsur diskriminatif,” papar Andi.

Ia menyebutkan, dalam pertimbangannya, MK membantah argumen yang diajukan DPR. Dalam argumennya, DPR mengatakan bahwa posisi DPR/DPRD/DPD berbeda dengan TNI/Polri. Alasannya, karena mereka dipilih melalui pemilihan. Sedangkan TNI, Polri, dan PNS tidak dipilih melalui mekanisme pemilihan terbuka. Dalam bantahan tersebut, MK justru mempertanyakan, bagaimana jika yang mundur adalah pimpinan? Apakah bukan sama saja berdampak pada fungsi DPR/DPRD/DPD itu sendiri?

Selain itu, MK juga membantah terkait kedudukan DPPR/DPRD/DPD sebagai electif official, yang dipilih dalam pemilihan terbuka dan hal itu berbeda dengan PNS, TNI, dan Polri. Dalam bantahannya, MK mengatakan, bahwa dengan demikian, seharusnya anggota DPR/DPRD/DPD mengembalikan terlebih dahulu mandatnya sebelum mengikuti proses pemilu yang berbeda. “Saya pikir, argumen MK sangat rasional dan fair, dan berdasarkan pada dasar-dasar konstitusional kita,” tutur Andi.

Uji materi terhadap Pasal 7 huruf s UU No 8 tahun 2015 diajukan oleh Adnan Purichta Ichsan (perkara Nomor 33/PUU-XIII/2015) dan Dr Ali Nurdin (perkara Nomor 38/PUU/-XIII/2015). Putusan perkara No 33 berlaku mutatis mutandis bagi perkara No 38 dan uji materi pasal yang sama.

Untuk diketahui, dengan keluarnya amar putusan MK maka para bakal calon (Balon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado yang memiliki latar belakang sebagai anggota DPRD Kota Manado maupun anggota DPRD Provinsi bakal mengurungkan niat mereka untuk bertarung dalam Pilwako.

Diperkirakan calon Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut (GSVL) dan Harley Mangindaan (Ai) akan melenggang mulus sebagai calon Wali Kota. Yang boleh jadi akan bersama-sama atau berpisah dengan menggandeng para pengusaha semacam Jemmy Asiku dan Esther Lambey. Figur yang diprediksi kuat seperti HJP, Andrei Angouw dan Richard Sualang, masing-masing sebagai anggota DPRD bisa jadi berhitung beberapa kali dengan adanya putusan MK tersebut. (Beritasatu.com/Adi)

iklan1