Tag: jim r tindi

Rayakan HUT ke-23, PRD Sulut Gelar Diskusi

Berlangsungnya diskusi disaat HUT PRD (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menyambut momentum bersejarah, Komite Pimpinan Wilayah (KPW) Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan diskusi. Sebagai wujud syukur atas Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23, Jim R Tindi selaku Ketua KPW PRD Sulut menyampaikan sekilas soal evaluasi pergerakan PRD di wilayah Nyiur Melambai.

”Sejak pergerakan reformasi 1998 memang PRD Sulawesi Utara tak pernah alpa dalam gerakan-gerakan advokasi kepentingan rakyat, aksi unjuk rasa. Kita bahkan selalu terdepan, menjadi aktor dan mempelopori pergerakan demontrasi menyapampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Intinya, kita menghendaki keadilan, jangan tindas rakyat termarginal, wujudkan kesetaraan dan tidak ada diskriminasi di Indonesia,” ujar Bung JRT, sapaan akrab Tindi.

Tidak hanya itu, perayaan HUT PRD kali ini dilaksanakan KPW PRD Sulut di Asrama Merauke Tondano. Momentum HUT kali ini di laksanakan dalam bentuk Diskusi, kata Tindi. PRD walaupun tidak menjadi peserta Pemilu 2019, namun PRD adalah Partai Politik yang keberadaaannya di akui Negara melalui Surat keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.UM.06.08-164, tanggal 24 Februari Tahun 1999.

Kader PRD Sulut antusias melaksanakan diskusi (FOTO Suluttoday.com)

”Kita menyambut hari bersejarah ini dengan menggelar diskusi. Kawan-kawan pengurus mengundang Bung Irvan Basri, kader muda NU menjadi salah satu pemantik diskusi bersama sama. Kita merefleksikan pergerakan PRD yang berfikir dan bertindak progresif, semangat tersebut harus terus dihidupkan serta dikembangkan. Untuk diketahui, PRD juga pada Tahun 1999 pernah di sahkan sebagai Partai Peserta Pemilu lewat keputusan Mendagri Nomor 31 Tahun 1999. Jadi berita yang mengatakan bahwa PRD Partai ilegal adalah Hoax sebagaimana yang di sebarkan sisa-sisa orde Baru anti Demokrasi merupakan penghianatan terhadap sejarah dan perbuatan pembohongan publik,” tutur Tindi tegas.

Foto bersama usai diskusi (FOTO Suluttoday.com)

Untuk diketahui, diskusi ini mengusung tema; Ini jalan kita ke depan: ”Bangun persatuan nasional wujudkan kesejahteraan sosial menangkan Pancasila”. Para peserta diskusi tidak hanya dihadiri keluarga besar PRD Sulut, melainkan aktivis organisasi cipayung, tokoh masyarakat dan pengurus organisasi adat. (*/Redaksi)

Ancaman Pembunuhan Terhadap Aktivis di Sulut, Berbuntut Panjang

Jim Robert Tindi (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menanggapi informasi adanya ancaman terhadap aktivis anti korupsi di Sulawesi Utara (Sulut), pengurus Gerakan Rakyat Anti Korupsi melayangkan desakan. Ini tuntutan dan surat penegasan yang diterima redaksi Suluttoday.com yang juga mengulas terkait kronologi kejadian intimidasi (ancaman).

Gerakan Rakyat Anti Korupsi yang beralamat di Jalan Getsemani Kompleks SMK Neg. 8 Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting Kota Manado.

Siaran Pers No. 46/sp-Gerak/II-2019 Sikap Gerak atas Ancaman Pembunuhan Terhadap Direktur Executif Gerakan Rakyat Anti Korupsi Sulawesi Utara. Mencermati Laporan Beberapa orang lewat Telephone selular Pada Tanggal 26 Februari 2019 Jam 11.45 yang nantinya akan kami jadikan saksi. Ancaman ini berawal dari sikap GERAK terhadap Kasus Korupsi Dana Hibah Pesawat terbang pada Tahun 2009 du Kabupaten Talaud.

Dengan ini maka Gerakan Rakyat Anti Korupsi Sulut menyampaikan sikap sebagai berikut: 1. Akan segera mengambil langkah hukum untuk Melaporkan Oknum yang di maksud di Polda Sulut. 2. Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera mengambil alih kasus korupsi yang di maksud.

3. GERAK akan melakukan aksi massa sebagai bentuk Tekanan dalam penanganan kasus yang di maksud. Demikian Pernyataan Sikap ini kami sampaikan. Manado, 26 Februari 2019. [***]

__________________________

JIM ROBERT TINDI Direktur Excutif, Gerakan Rakyat Anti Korupsi Sulawesi Utara

Jaga Stabilitas Politik di Talaud, JIM TINDI Ingatkan Tim Otda Bekerja Independen

Sonni Sumarsono dan Jim R Tindi (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Merespon pernyataan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Soni Sumarsono, Selasa (5/12/2017) terkait akan diturunkannya tim verifikasi ke Kabupaten Talaud Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Jim R Tindi, aktivis Sulut asal Kepulauan Talaud mengingatkan Kemendagri.

Menurut Tindi, sikap Kemendagri yang tidak lain adalah menindaklanjuti terkait teguran Gubernur Sulut, Olly Dondokambey terhadap Bupati Talaud, Sri Wahyuni Manalip yang dikabarkan melakukan kunjungan ke Luar Negeri tanpa mengikuti aturan yang berlangsung harusnya bersifat melahirkan solusi. Tidak kemudian melahirkan potensi konflik dan persoalan baru di Kabupaten Talaud.

”Saya mengingatkan tim Otda bisa independen dan objektif, mengingat Talaud adalah Daerah Perbatasan yang sekarang sedang menghadapi Pemilihan Kepala Daerah. Jangan Keputusan ini di jadikan Kuda ‘Troya’ oleh kelompok politik tertentu, Kementerian Dalam Negeri silahkan hadir memberi solusi bukan menjadi pemicu bersoalan dikemudian hari,” ujar Tindi, Selasa (5/12/2017) malam ini.

Lanjut disampaikannya, bila kemudian atas kehadiran tim verifikasi yang diutus Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan tugasnya terkesan berpihak atau menjalankan pesanan politik, maka pihaknya tak segan-segan melakukan perlawanan. Bahkan, Tindi meminta Mendagri dan Gubernur Sulut bertanggungjawab.

”Saya dengan tegas mengatakan jika terjadi konflik, maka saya meminta pertanggungjawaban Gubernur dan Mendagri, jangan berani main-main di Kabupaten Talaud. Apalagi, sikap ini kemudian terindikasi bermuatan politik yang berakibat meresahkan atau menyengsarakan masyarakat Talaud,” tutur Tindi menutup. (Amas)

Isu Liar Jelang Pilkada Talaud, Para Elit Mainkan Bola Panas

Sri Wahyumi Maria Manalip dan Jim R Tindi (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Tak menarik bila dalam politik isu liar tidak dihembuskan, saling sanjung saja, tanpa ada upaya saling sandera dan mengfitnah sesama rival politik, rupanya membuat dinamika politik kurang menarik, menurut ‘peselancar politik’. Hal tersebut mulai terasa tensinya di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dimana jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, sejumlah calon Kepala Daerah yang memiliki kans besar untuk memenangkan kontestasi demokrasi mulai ‘dikeroyok’ dengan isu-isu yang tidak mengenakkan.

Menanggapi pemberitaan media massa akhir-akhir ini yang mengarah pada sosok Sri Wahyumi Maria Manalip (SWM) yang adalah Bupati Talaud, dimana berdasarkan informasi akan maju bertarung lagi pada periode keduanya, mendapat hantaman dari berbagai penjuru. Situasi tersebut membuat Jim R Tindi, aktivis muda Sulawesi Utara angkat bicara, menurut Tindi para tokoh masyarakat dan elit politik diharapkan agar sedikit menahan diri.

”Jelang Pilkada 2018 di Talaud Suhu politik maupun hubungan sosial semakin meninggi. Banyak isu Liar yg digiring oleh oknum tertentu untuk kepentingan politik, saya berharap agar Para tokoh dapat menahan diri bahkan tetap menjaga etika politik yg santun. Saya melihat bahwa para elite juga cenderung memainkan Bola liar agar mendapatkan Legitimasi untuk mengkriminalisasi orang tertentu,” ujar JRT sapaan akrab Tindi yang merupakan putra Asal Talaud ini.

JRT juga menambahkan terutama terkait ‘teguran’ Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, SE terhadap SWM agar tidak diolah kelompok-kelompok yang tidak sependapat dengan gerakan politik SWM untuk dibuat makin menjadi alot konstalasi politik di Talaud. Tidak hanya itu, JRT mengajak agar warga Talaud sama-sama menjaga kondusifitas yang ada di Talaud.

”Isu soal teguran Gubernur kepada Bupati Talaud seharusnya di letakkan pada porsi yg seharusnya, jangan ini hanya di jadikan alasan untuk mengganjal langkah Politik Sri Wahyumi Maria Manalip, sebagai Pembina politik Daerah seharusnya Gubernur mengambil bijak, dan bukan menggelindingkan issu seperti ini. Tolong jaga Talaud sbg beranda NKRI jangan rakyat yang sudah susah di recoki oleh pendidikan politik yang keliru,” tutur JRT menutup. (Amas)

Jelang Pilkada TINDI Ingatkan Penegak Hukum Jangan Jadi Alat untuk Menjegal

Jim R Tindi (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Politik dan hukum memang kadang sulit dipisahkan, sering kali ditemukan di tengah masyarakat peristiwa politik terjadi membawa dampak terhadap penegakan hukum itu sendiri. Sementara kita, di Indonesia hukumlah yang menjadi panglimnya, bukan politik. Kekhawatiran atas tumpang tindihnya penerapan hukum, ikut disuarakan Jim R Tindi, Direktur Exekutif Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Sulawesi Utara (Sulut).

Menurut Tindi, saat diwawancarai Suluttoday.com, Selasa (31/10/2017) mengingatkan agar penegak hukum bersikap profesional dalam proses penegakan hukum. Tidak hanya itu, Tindi menyoal beberapa peristiwa yang terjadi di masyarakat, dimana keputusan-keputusan penegak hukum sering ‘dimanfaatkan’ kelompok berkepentingan untuk memuluskan nafsu keserakahannya untuk berkuasa.

”Pada prinsipnya Gerak Sulut mengingatkan agar penegak hukum menjaga eksistensinya, hindari keputusannya dari kecurigaan publik terkait hal-hal yang sifatnya politis. Gerak menemukan ada indikasi oknum tertentu memanfaatkan surat dari Kejaksaan Negeri Talaud, salah satu contohnya adalah beredarnya surat panggilan terhadap seorang pejabat di Pemkab Talaud, yang seharusnya tidak terjadi seperti itu,” ujar Tindi tegas.

Surat yang beredar dimasyarakat (Foto Suluttoday.com)

Lanjut disampaikan aktivis di era reformasi yang dikenal vokal itu bahwa jelang Pilkada memang sering terkuat berbagai praktek penegakan hukum yang cenderung ‘dipaksakan’. Untuk itu, pihaknya menganjurkan agar pimpinan lembaga penegak hukum lebih waspada atas adanya praktek saling mengeksploitasi yang dilakukan oknum tertentu.

”Ironisnya, surat itu beredar di masyarakat luas Talaud. Gerak menginginkan penegak hukum tidak diperalat untuk kepentingan politik sesaat, selain itu saya menghimbau para pimpinan penegak hukum di daerah ini agar selektif dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan menjelang Pilkada karena mudah dimanfaatkan kelompok politik tertentu,” papar Tindi menutup. (Amas)

iklan1