Tag: jim r tindi

GERAK Sulut Siap Laporkan Pelaksana Proyek Pembangunan Tambatan Perahu di Talaud

Jim R. Tindi (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Berdasarkan hasil tinjauan lapangan dan investigasi yang dilakukan Tim dari Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Sulawesi Utara (Sulut) belum lama ini. Akhirnya, ditemukan sejumlah kejanggalan yang akan dibeberkan Direktur Eksekutif GERAK Sulut, Jim R. Tindi terkait proyek Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kebupaten Kepulauan Talaud Sulut. Tindi menemukan sejumlah indikasi ketidakberesan kerja kontraktor dan stakeholder terkait dalam proyek bernilai Rp. 1,5 Miliar tersebut.

Menurut Tindi ada dugaan kuat kerugian negara terjadi dari pelaksanaan proyek yang terlambat penyelesaiannya itu. Tindi yang juga putra Talaud, kini menjabat Ketua PRD Sulut telah menyiapkan bukti-bukti untuk dilaporkan ke pihak berwajib. Aktivis vokal itu menyebutkan bahwa tak ada kompromi bagi pihak-pihak yang disinyalir menyalahgunakan uang rakyat.

”Sekedar diketahui, Proyek Tambatan Perahu berbandrol 1,5 Miliar ini di duga asal jadi. Proyek yang berlokasi di Pulau Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud itu, pengerjaannya sudah lewat waktu. Di tambah dengan pengrusakan terumbuh karang dan rumput laut. Serta menggunakan material hasil urukan laut sebagai timbunan pada proyek. Terindikasi kuat penuh kejanggalan,” tutur Tindi tegas, Rabu (27/1/2020).

Kondisi proyek yang belum rampung (Foto Suluttoday.com)

Proyek yang menggunakan anggara 2019 diambil dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemda Talaud sampai saat ini belum juga rampung. Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 10/SP/PPK/PTPDK-KT/DISHUB/-DAK/2010 tertanggal 18 Juli 2019, dikerjakan oleh CV Anugerah Putra Pratama sebagai pelaksana. Kejanggalan lain kata Tindi adalah proyek tersebut tanpa menggunakan papan informasi.

”Proyek juga tidak memiliki Papan informasi kepada masyarakat. pihak pekerja hanya menjalankan instruksi via telephone. GERAK akan segera membawa kasus ini di Pihak Kejaksaan Tinggi Sulut. Proyek Pembangunan Tambatan Perahu Desa Karatung, Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud harusnya sudah selesai, karena masa kerjanya sudah lewat,” kata Tindi.

Lanjut Tindi, dalam Pasal 35 (i) UU Nomor 27 Tahun 2007 menjelaskan tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tegas menyatakan bahwa, “Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya”. Namun sayangnya, hal tersebut seperti diabaika.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak terkait seperti pelaksana proyek belum juga terkonfirmasi. Beberapa pihak yang terlibat yang ikut menjadi pekerja proyek pun tak mau memberikan komentar perihal apa yang ditanyakan wartawan. (*/Am)

Namanya Dicatut Tanpa Konfirmasi, Jim Tindi Berang

Jim R Tindi (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Beredarnya berita berjudul “Dua Tokoh Masyarakat Talaud Kecewa Pernyataan Wagub Steven Kandouw”, Jim R Tindi aktivis muda Sulawesi Utara (Sulut) yang juga putra Nusa Utara angkat bicara. Selasa (14/1/2020), Tindi menilai judul berita terkesan tendensius dan dirinya tak mendapat konfirmasi soal namanya dicantumkan dalam berita tersebut.

“Menyikapi yang di siarkan Kawanuainside pada kesepatan ini, saya menyampaikan klarifikasi sebagai berikut:
1. Bahwa saya tidak pernah di hubungi wartawan media yang bersangkutan.
2. Benar sesuai isi berita berhubungan dengan status saya di Medsos FB yang meminta semua pihak menahan diri dalam menyikapi persoalan Talaud.
3. Saya tidak pernah membantah pernyataan Wakil Gubernur.
4. Saya berkomunikasi dengan saudara Engel Tatibi bahwa sepakat semua pihak menahan diri untuk kepentingan kabupaten Talau agar aman dan tentram,” kata Tindi kepada Suluttoday.com.

Ketua PRD Sulut yang dikenal aktivis parlemen jalanan itu menambahkan bahwa dirinya merasa tidak nyaman dengan berita yang dimuat. Atas alasan tersebut, Tindi meminta pihak media yang memuat berita menggunakan namanya agar mengklarifikasi.

“Judul berita yang disampaikan media tersebut sangat jauh panggang dari api. Malah dianggap memperkeruh situasi. Untuk itu saya mendesak agar media tersebut dapat mencabut judul berita tersebut. Jika media ini tidak mencabut berita saya akan segera memgambil tindakan hukum. Dan saya juga berkeberatan dengan pemasangan foto yang diambil tanpa seijin saya,” ujar Tindi tegas. (*/Redaksi)

Posko Menangkan Pancasila Sulut Rutin Gelar Kursus Politik

Bung JRT saat memaparkan materi (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Demi memperkuat pengetahuan tentang persoalan politik dan sosial. Posko Menangkan Pancasila (PMP) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan Kursus Politik. Kali ini mengangkat PMP tema “Mengapa Pancasila Harus di-Menangkan?”.

Tema ini sengaja di angkat, kata Bung Jim R Tindi yang juga Ketua PRD Sulut adalah untuk menjawab semua pertanyaan publik terkait kampanye yang dilakukan PRD. Lanjut Tindi, kampanye itu bermaksud memberi jawaban terhadap persoalan bangsa yakni “#MenangkanPancasila”.

”Adapun penyataan yang paling sering muncul apakah Pancasila lagi kalah?, Bukannya Pancasila sudah final sebagai dasar negara ?. Kita menjawab pertanyaan dan keraguan publik soal Pancasila. Jadi, secara komprehensi kita membahas, baik dari latar historis, terotis, filosofis, sosiologis dan peran universal Pancasila,” kata Tindi yang menjadi pemantik dalam kursus tersebut, Jumat (11/10/2019).

Tambah Tindi memberi penjelan soal Pancasila yang dikatakannya sudah final sebagai dasar negara tetapi dalam tahapan implementasi masih jauh dari Marwah Pancasila itu sendiri. Pancasila seharunya dijadikan dasar dalam merumuskan setiap kebijakan ekonomi ataupun politik.

”Pancasila itu dasar kita bernegara. Tapi hari ini tidak demikian, Pancasila masih belum melingkupi itu. Masih banyak kebijakan dan undang-undang yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Malah justru menguntungkan kepentingan segelintir orang atau kelompok tertentu. Alhasil masyarakat selalu menjadi korban kebijakan dari pemerintah, yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin,” ucap Tindi tegas.

Diskusi alot dalam forum kursus politik (FOTO Suluttoday.com)

Belum lagi persoalan Papua. Selama ini Pancasila tidak pernah dihadirkan dalam menyelesaikan persoalan yg ada di Papua. PRD sendiri selalu menyuarakan agar Pancasila dimenangkan di tanah Papua yang kemudian tertuang dalam Resolusi PRD untuk Papua.

”Selama penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa masih tumbuh tumbuh subur di bangsa ini selama itu Pancasila masih belum menang, jadi mari bersama Menangkan Pancasila tutup Jim. Perlu diketahui KURPOL merupakan kegiatan diskusi Mingguan yang diselenggarakan oleh PMP Sulut dan terbuka untuk umum,” tutur Bung JRT sapaan akrab Tindi menutup. (*/Redaksi)

PRD Sulut Kecam Aksi Kriminal Oknum Sekwan Saat Terima Pendemo

Ketua PRD Sulut, Jim R Tindi kecam oknum Sekwan (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Aksi demonstrasi ribuan mahasiswa di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (25/9/2019) sempat ricuh. Ironisnya, ada oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dalam hal ini Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sulut bertidak tidak sewajarnya kepada salah satu demonstran. Seperti adanya video yang tersebar, oknum ASN ini memukul pendemo.

Menyikali hal itu, Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulawesi Utara mengecam keras tindakan aparat dan oknum ASN dalam menyikapi aksi mahasiswa Tanggal 25 September 2019. Menurut Jim R Tindi, sebagai Ketua PRD Sulut bahwa sejak kran demokrasi terbuka luas oleh gerakan mahasiswa 98, maka hak kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah milik setiap warga negara.

”Aksi Mahasiswa Sulawesi Utara pada tanggal 25 September 2019 kemarin adalah murni gerakan moral dalam menolak RUU KPK, RUU KUHP, dan beberapa Rancangan Undang-undang yang tak selaras dengan Nafas Reformasi. Kami mengejak perilaku bar-bar yang ditunjukkan oknum ASN Pemprov Sulut tersebut, mohon ditindak tegas diberi sanksi yang sepadan,” ujar Tindi.

Lanjut disampaikan Tindi, aksi yang awalnya berlangsung damai tiba-tiba berlangsung ricuh yang di akibatkan beberapa hal: 1. Mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasinya masuk tidak di ijinkan masuk je Halaman Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara 2. Ada Provokasi oknum ASN yang berdiri di Pagar DPRD dan Menantang Para Demonstran. 3. Pihak Sekretariat DPRD tidak Komunikatif dalam memfalisitasi keinginan Demonstran dengan Anggota DPRD.

Maka dengan ini KPW PRD Sulut mengecam tindakan anarkis yang dilakukan aparat terhadap para mahasiswa. Mendesak agar aparat mengusut tuntas oknum Sekwan Provinsi Sulut yg melakukan pemukulan terhadap mahasiswa karena ini merupakan tindakan barbar yang tak layak di lakukan oleh seorang Pegawai Eselon 2. (*/Redaksi)

Aktivis LMND Desak Rencana Reklamasi Manado Utara Dibatalkan

Bung Mesak, Gubernur Olly dan Bung Jim Tindi (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Gelombang protes atas rencana dilakukannya reklamasi di wilayah Manado Utara terus berdatangan. Setelah Walhi Sulawesi Utara (Sulut), sejumlah tokoh masyarakat menolak, kali ini aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulut angkat bicara. Menurut Mesak Habari, aktivis LMND Sulut reklamasi tidak ada manfaatnya bagi masyarakat.

”Coba dilakukan studi komparasi secara komprehensif terkait reklamasi, sebetulnya tak ada manfaatnya bagi masyarakat. Masyarakat akhirnya dijadikan bagian yang dikomersilkan, segala urusan masyarakat terkait akses pantai akhirnya tidak bebas, tidak alamiah lagi dan tentu berbayar. Padahal mereka yang sebelumnya masuk keluar area pantai dengan kendaraan tidak dipungut biaya. Itu sebabnya, saya menilai bila baru sebatas rencana reklamasi pantai di Manado Utara sebaiknya dibatalkan saja,” ujar Mesak tegas.

Jebolan Fakultas Hukum Unsrat itu mendesak Gubernur Sulut Olly Dondokambey agar mengutamakan kebutuhan masyarakat pesisir. Solusi untuk masyarakat ialah pemberdayaan bagi warga sekitar pantai, bukan reklamasi. Aktivis yang dikenal keras dalam orasi-orasinya saat berdemonstrasi itu mengkritik kebijakan pemerintah yang memberatkan masyarakat.

”Sebetulnya Pak Gubernur Sulut ini punya niat baik memberdayakan masyarakat pesisir, itu juga kami support. Tapi, solusinya bukan memberikan kesempatan kepada pengembang untuk mereklamasi pantai, ini tidak tepat. Masyarakat nelayan itu butuh fasilitas dan sarana untuk pengembangan usaha atau profesi mereka. Kalau diberikan pemberdayaan, maka ekonomi masyarakat lebih meningkat pesat. Kami juga akan turun berkomunikasi dengan masyarakat guna melakukan advokasi soal rencana reklamasi pantai ini,” tutur Mesak, Selasa (10/9/2019).

Hal senada juga ditanggapi PRD Sulut, Jim R Tindi menilai pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah itu tidak hanya terfokus pada reklamasi. Pemerintah daerah disampaikannya juga punya sasaran pembangunan yang harus direlasikan dengan kebutuhan masyarakat, jangan ada kesan represif.

”Prinsipnya kami juga mendorong pembangunan, tidak anti terhadap pembangunan. Asalkan catatannya jangan mengabaikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Terutama hak hidup masyarakat jangan diganggu, membangun daerah itu bukan hanya dengan melakukan reklamasi, saya mengajak pemerintah berfikir jauh kedepan. Jangan sampai efek reklamasi ini menyusahkan anak cucu kita kedepannya. Selain itu, kebijakan pemerintah harus dihitung matang dan diminimalisir konsekuensi negatifnya, agar tidak berdampak merepresif masyarakat kecil,” ucap Tindi tegas. (*/Redaksi)

iklan1