Tag: jim r tindi

Posko Menangkan Pancasila Sulut Rutin Gelar Kursus Politik

Bung JRT saat memaparkan materi (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Demi memperkuat pengetahuan tentang persoalan politik dan sosial. Posko Menangkan Pancasila (PMP) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan Kursus Politik. Kali ini mengangkat PMP tema “Mengapa Pancasila Harus di-Menangkan?”.

Tema ini sengaja di angkat, kata Bung Jim R Tindi yang juga Ketua PRD Sulut adalah untuk menjawab semua pertanyaan publik terkait kampanye yang dilakukan PRD. Lanjut Tindi, kampanye itu bermaksud memberi jawaban terhadap persoalan bangsa yakni “#MenangkanPancasila”.

”Adapun penyataan yang paling sering muncul apakah Pancasila lagi kalah?, Bukannya Pancasila sudah final sebagai dasar negara ?. Kita menjawab pertanyaan dan keraguan publik soal Pancasila. Jadi, secara komprehensi kita membahas, baik dari latar historis, terotis, filosofis, sosiologis dan peran universal Pancasila,” kata Tindi yang menjadi pemantik dalam kursus tersebut, Jumat (11/10/2019).

Tambah Tindi memberi penjelan soal Pancasila yang dikatakannya sudah final sebagai dasar negara tetapi dalam tahapan implementasi masih jauh dari Marwah Pancasila itu sendiri. Pancasila seharunya dijadikan dasar dalam merumuskan setiap kebijakan ekonomi ataupun politik.

”Pancasila itu dasar kita bernegara. Tapi hari ini tidak demikian, Pancasila masih belum melingkupi itu. Masih banyak kebijakan dan undang-undang yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Malah justru menguntungkan kepentingan segelintir orang atau kelompok tertentu. Alhasil masyarakat selalu menjadi korban kebijakan dari pemerintah, yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin,” ucap Tindi tegas.

Diskusi alot dalam forum kursus politik (FOTO Suluttoday.com)

Belum lagi persoalan Papua. Selama ini Pancasila tidak pernah dihadirkan dalam menyelesaikan persoalan yg ada di Papua. PRD sendiri selalu menyuarakan agar Pancasila dimenangkan di tanah Papua yang kemudian tertuang dalam Resolusi PRD untuk Papua.

”Selama penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa masih tumbuh tumbuh subur di bangsa ini selama itu Pancasila masih belum menang, jadi mari bersama Menangkan Pancasila tutup Jim. Perlu diketahui KURPOL merupakan kegiatan diskusi Mingguan yang diselenggarakan oleh PMP Sulut dan terbuka untuk umum,” tutur Bung JRT sapaan akrab Tindi menutup. (*/Redaksi)

PRD Sulut Kecam Aksi Kriminal Oknum Sekwan Saat Terima Pendemo

Ketua PRD Sulut, Jim R Tindi kecam oknum Sekwan (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Aksi demonstrasi ribuan mahasiswa di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (25/9/2019) sempat ricuh. Ironisnya, ada oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dalam hal ini Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sulut bertidak tidak sewajarnya kepada salah satu demonstran. Seperti adanya video yang tersebar, oknum ASN ini memukul pendemo.

Menyikali hal itu, Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulawesi Utara mengecam keras tindakan aparat dan oknum ASN dalam menyikapi aksi mahasiswa Tanggal 25 September 2019. Menurut Jim R Tindi, sebagai Ketua PRD Sulut bahwa sejak kran demokrasi terbuka luas oleh gerakan mahasiswa 98, maka hak kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah milik setiap warga negara.

”Aksi Mahasiswa Sulawesi Utara pada tanggal 25 September 2019 kemarin adalah murni gerakan moral dalam menolak RUU KPK, RUU KUHP, dan beberapa Rancangan Undang-undang yang tak selaras dengan Nafas Reformasi. Kami mengejak perilaku bar-bar yang ditunjukkan oknum ASN Pemprov Sulut tersebut, mohon ditindak tegas diberi sanksi yang sepadan,” ujar Tindi.

Lanjut disampaikan Tindi, aksi yang awalnya berlangsung damai tiba-tiba berlangsung ricuh yang di akibatkan beberapa hal: 1. Mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasinya masuk tidak di ijinkan masuk je Halaman Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara 2. Ada Provokasi oknum ASN yang berdiri di Pagar DPRD dan Menantang Para Demonstran. 3. Pihak Sekretariat DPRD tidak Komunikatif dalam memfalisitasi keinginan Demonstran dengan Anggota DPRD.

Maka dengan ini KPW PRD Sulut mengecam tindakan anarkis yang dilakukan aparat terhadap para mahasiswa. Mendesak agar aparat mengusut tuntas oknum Sekwan Provinsi Sulut yg melakukan pemukulan terhadap mahasiswa karena ini merupakan tindakan barbar yang tak layak di lakukan oleh seorang Pegawai Eselon 2. (*/Redaksi)

Aktivis LMND Desak Rencana Reklamasi Manado Utara Dibatalkan

Bung Mesak, Gubernur Olly dan Bung Jim Tindi (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Gelombang protes atas rencana dilakukannya reklamasi di wilayah Manado Utara terus berdatangan. Setelah Walhi Sulawesi Utara (Sulut), sejumlah tokoh masyarakat menolak, kali ini aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulut angkat bicara. Menurut Mesak Habari, aktivis LMND Sulut reklamasi tidak ada manfaatnya bagi masyarakat.

”Coba dilakukan studi komparasi secara komprehensif terkait reklamasi, sebetulnya tak ada manfaatnya bagi masyarakat. Masyarakat akhirnya dijadikan bagian yang dikomersilkan, segala urusan masyarakat terkait akses pantai akhirnya tidak bebas, tidak alamiah lagi dan tentu berbayar. Padahal mereka yang sebelumnya masuk keluar area pantai dengan kendaraan tidak dipungut biaya. Itu sebabnya, saya menilai bila baru sebatas rencana reklamasi pantai di Manado Utara sebaiknya dibatalkan saja,” ujar Mesak tegas.

Jebolan Fakultas Hukum Unsrat itu mendesak Gubernur Sulut Olly Dondokambey agar mengutamakan kebutuhan masyarakat pesisir. Solusi untuk masyarakat ialah pemberdayaan bagi warga sekitar pantai, bukan reklamasi. Aktivis yang dikenal keras dalam orasi-orasinya saat berdemonstrasi itu mengkritik kebijakan pemerintah yang memberatkan masyarakat.

”Sebetulnya Pak Gubernur Sulut ini punya niat baik memberdayakan masyarakat pesisir, itu juga kami support. Tapi, solusinya bukan memberikan kesempatan kepada pengembang untuk mereklamasi pantai, ini tidak tepat. Masyarakat nelayan itu butuh fasilitas dan sarana untuk pengembangan usaha atau profesi mereka. Kalau diberikan pemberdayaan, maka ekonomi masyarakat lebih meningkat pesat. Kami juga akan turun berkomunikasi dengan masyarakat guna melakukan advokasi soal rencana reklamasi pantai ini,” tutur Mesak, Selasa (10/9/2019).

Hal senada juga ditanggapi PRD Sulut, Jim R Tindi menilai pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah itu tidak hanya terfokus pada reklamasi. Pemerintah daerah disampaikannya juga punya sasaran pembangunan yang harus direlasikan dengan kebutuhan masyarakat, jangan ada kesan represif.

”Prinsipnya kami juga mendorong pembangunan, tidak anti terhadap pembangunan. Asalkan catatannya jangan mengabaikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Terutama hak hidup masyarakat jangan diganggu, membangun daerah itu bukan hanya dengan melakukan reklamasi, saya mengajak pemerintah berfikir jauh kedepan. Jangan sampai efek reklamasi ini menyusahkan anak cucu kita kedepannya. Selain itu, kebijakan pemerintah harus dihitung matang dan diminimalisir konsekuensi negatifnya, agar tidak berdampak merepresif masyarakat kecil,” ucap Tindi tegas. (*/Redaksi)

Rayakan HUT ke-23, PRD Sulut Gelar Diskusi

Berlangsungnya diskusi disaat HUT PRD (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menyambut momentum bersejarah, Komite Pimpinan Wilayah (KPW) Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan diskusi. Sebagai wujud syukur atas Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23, Jim R Tindi selaku Ketua KPW PRD Sulut menyampaikan sekilas soal evaluasi pergerakan PRD di wilayah Nyiur Melambai.

”Sejak pergerakan reformasi 1998 memang PRD Sulawesi Utara tak pernah alpa dalam gerakan-gerakan advokasi kepentingan rakyat, aksi unjuk rasa. Kita bahkan selalu terdepan, menjadi aktor dan mempelopori pergerakan demontrasi menyapampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Intinya, kita menghendaki keadilan, jangan tindas rakyat termarginal, wujudkan kesetaraan dan tidak ada diskriminasi di Indonesia,” ujar Bung JRT, sapaan akrab Tindi.

Tidak hanya itu, perayaan HUT PRD kali ini dilaksanakan KPW PRD Sulut di Asrama Merauke Tondano. Momentum HUT kali ini di laksanakan dalam bentuk Diskusi, kata Tindi. PRD walaupun tidak menjadi peserta Pemilu 2019, namun PRD adalah Partai Politik yang keberadaaannya di akui Negara melalui Surat keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.UM.06.08-164, tanggal 24 Februari Tahun 1999.

Kader PRD Sulut antusias melaksanakan diskusi (FOTO Suluttoday.com)

”Kita menyambut hari bersejarah ini dengan menggelar diskusi. Kawan-kawan pengurus mengundang Bung Irvan Basri, kader muda NU menjadi salah satu pemantik diskusi bersama sama. Kita merefleksikan pergerakan PRD yang berfikir dan bertindak progresif, semangat tersebut harus terus dihidupkan serta dikembangkan. Untuk diketahui, PRD juga pada Tahun 1999 pernah di sahkan sebagai Partai Peserta Pemilu lewat keputusan Mendagri Nomor 31 Tahun 1999. Jadi berita yang mengatakan bahwa PRD Partai ilegal adalah Hoax sebagaimana yang di sebarkan sisa-sisa orde Baru anti Demokrasi merupakan penghianatan terhadap sejarah dan perbuatan pembohongan publik,” tutur Tindi tegas.

Foto bersama usai diskusi (FOTO Suluttoday.com)

Untuk diketahui, diskusi ini mengusung tema; Ini jalan kita ke depan: ”Bangun persatuan nasional wujudkan kesejahteraan sosial menangkan Pancasila”. Para peserta diskusi tidak hanya dihadiri keluarga besar PRD Sulut, melainkan aktivis organisasi cipayung, tokoh masyarakat dan pengurus organisasi adat. (*/Redaksi)

Ancaman Pembunuhan Terhadap Aktivis di Sulut, Berbuntut Panjang

Jim Robert Tindi (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menanggapi informasi adanya ancaman terhadap aktivis anti korupsi di Sulawesi Utara (Sulut), pengurus Gerakan Rakyat Anti Korupsi melayangkan desakan. Ini tuntutan dan surat penegasan yang diterima redaksi Suluttoday.com yang juga mengulas terkait kronologi kejadian intimidasi (ancaman).

Gerakan Rakyat Anti Korupsi yang beralamat di Jalan Getsemani Kompleks SMK Neg. 8 Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting Kota Manado.

Siaran Pers No. 46/sp-Gerak/II-2019 Sikap Gerak atas Ancaman Pembunuhan Terhadap Direktur Executif Gerakan Rakyat Anti Korupsi Sulawesi Utara. Mencermati Laporan Beberapa orang lewat Telephone selular Pada Tanggal 26 Februari 2019 Jam 11.45 yang nantinya akan kami jadikan saksi. Ancaman ini berawal dari sikap GERAK terhadap Kasus Korupsi Dana Hibah Pesawat terbang pada Tahun 2009 du Kabupaten Talaud.

Dengan ini maka Gerakan Rakyat Anti Korupsi Sulut menyampaikan sikap sebagai berikut: 1. Akan segera mengambil langkah hukum untuk Melaporkan Oknum yang di maksud di Polda Sulut. 2. Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera mengambil alih kasus korupsi yang di maksud.

3. GERAK akan melakukan aksi massa sebagai bentuk Tekanan dalam penanganan kasus yang di maksud. Demikian Pernyataan Sikap ini kami sampaikan. Manado, 26 Februari 2019. [***]

__________________________

JIM ROBERT TINDI Direktur Excutif, Gerakan Rakyat Anti Korupsi Sulawesi Utara

iklan1