Tag: jim robert tindi

GERAK Sulut Ungkap Aroma Busuk Proyek Dana Kelurahan di Manado

Jim Robert Tindi (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Gerakan Rakyat Anti Korupsi, (GERAK) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) angkat bicara soal praktek oknum aparat Kelurahan di Kota Manado yang dinilainnya mulai serampangan nabrak aturan. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif GERAK Sulut, Jim Robert Tindi kepada Suluttoday.com, Senin (4/5/2020). Menurut Tindi disinyalir terdapat praktek kotor yang mulai dilakoni oknum-oknum tertentu dalam menggunakan dana Kelurahan.

”GERAK Sulut mencium adanya penyelewengan pengelolaan dana Kelurahan di Kota Manado. Padahal Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 ini mengatur dua substansi pokok, yaitu pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagai pedoman pengelolaan kegiatan yang bersumber dari Dana Kelurahan,” ujar Tindi tegas.

Aktivis muda vokal itu menyentil pula soal penialainnya terhadap aktuntabilitas anggaran tersebut yang harusnya dilakukan secara transparan kepada masyarakat. Bukan sebaliknya, melakukan kerja-kerja yang seolah melahirkan pembohongan publik. Selain itu, aspek penggunaan dana Kelurahan juga harus menyentuh hal-hal yang bersifat meningkatkan partisipasi publik atau pemberdayaan masyarakat.

”Gerak menilai beberapa proyek di tingkat Kelurahan Kota Manado yang menggunakan dana kelurahan ini tak sesuai mekanisme yang di isyaratkan UU. Pekerjaan banyak di lakukan diam-diam, tanpa melibatkan masyarakat. Selain itu, sentuhan atau sasaran implementasi program dari dana Kelurahan juga dapat berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat,” kata Tindi.

Tidak hanya itu, Tindi yang Ketua PRD Sulut ini menerangkan prioritas anggaran Kelurahan harus benar-benar dijalankan. Namun, sayangnya disejumlah Kelurahan di Kota Manado, pemerintah Kelurahan tidak mempedulikan faktor-faktor tersebut. Sehingga penggunaan dana Kelurahan menjadi tidak tepat sasaran.

”Mestinya dana kelurahan ini lebih fokus pada pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan. Kemdian, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, lembaga kemasyarakatan, Trantibum dan Linmas, penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa,” tutur Tindi.

(*/Bung Amas)

Abaikan Rakyat Perbatasan, TINDI Desak Presiden Jokowi Copot Dirut PELNI

Jim Robert Tindi (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Dinilai tidak becus menjalankan tugas yang diberikan Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. Joko Widodo (Jokowi), Jim Robert Tindi menghajar Direktur Utama (Dirut) Pelaran Nasional Indonesia (PELNI) dalam menjalankan kewenangan. Tindi yang juga Ketua KPW PRD Sulawesi Utara (Sulut) itu membeberkan sejumlah kejanggalan, ketidakberesan dan tak profesionalnya pelayanan di sektor pelayaran.

”Sudah 1 bulan ini Rakyat di Pulau-pulau perbatasan dengan Philipjna tidak dilayani Kapal Pelni. Dengan alasan yang tidak jelas. Akibatnya rakyat perbatasan akan mengalami kelaparan. Ulah Pelayaran Nasional Indonesia ini bukan baru pertama kali ini, mereka sudah melakukan kesalahan yang berulang-ulang,” kata Tindi tegas.

Penyuka demonstrasi jalanan itu secara tegas meminta Presiden Jokowi agar mempertimbangkan jabatan yang diberikan tersebut kepada Dirut Pelni saat ini. Eksponen aktivis 98 itu menyebut bahwa apa yang dilakukan Jokowi menjadi teladan yang baik, kenapa bawahannya gagal menerjemahkan, malah membuat blunder terhadap Jokowi. Atas protes, kekecewaan dan derita yang dialami rakyat perbatasan yang menurut Tindi kebanyakan meliki Presiden Jokowi, tapi diabaikan Dirut Pelni. Hal ini akan berefek luas, jika Presiden tidak melakukan pencopotan jabatan.

”Presien Jokowi kami desak segera copot Dirut Pelni dari jabatannya. Kebijakannya seperti mengundang reaksi publik. Dirut ini membuat apatisme bagi warga perbatasan terhadap kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, begitu riskan melakukan pembiaran terhadap warga perbatasan. Rakyat disana seperti sudah jatuh tertimpah tangga pula. Belum lagi dalam kondisi kekhawatiran masyarakat dalam menghadapi Pendemi Covid-19. Kok, Dirut Pelni berulang seolah membunuh rakyat perbatasan,” tutur Tindi tegas.

(*/Bung Amas)

Namanya Dicatut Tanpa Konfirmasi, Jim Tindi Berang

Jim R Tindi (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Beredarnya berita berjudul “Dua Tokoh Masyarakat Talaud Kecewa Pernyataan Wagub Steven Kandouw”, Jim R Tindi aktivis muda Sulawesi Utara (Sulut) yang juga putra Nusa Utara angkat bicara. Selasa (14/1/2020), Tindi menilai judul berita terkesan tendensius dan dirinya tak mendapat konfirmasi soal namanya dicantumkan dalam berita tersebut.

“Menyikapi yang di siarkan Kawanuainside pada kesepatan ini, saya menyampaikan klarifikasi sebagai berikut:
1. Bahwa saya tidak pernah di hubungi wartawan media yang bersangkutan.
2. Benar sesuai isi berita berhubungan dengan status saya di Medsos FB yang meminta semua pihak menahan diri dalam menyikapi persoalan Talaud.
3. Saya tidak pernah membantah pernyataan Wakil Gubernur.
4. Saya berkomunikasi dengan saudara Engel Tatibi bahwa sepakat semua pihak menahan diri untuk kepentingan kabupaten Talau agar aman dan tentram,” kata Tindi kepada Suluttoday.com.

Ketua PRD Sulut yang dikenal aktivis parlemen jalanan itu menambahkan bahwa dirinya merasa tidak nyaman dengan berita yang dimuat. Atas alasan tersebut, Tindi meminta pihak media yang memuat berita menggunakan namanya agar mengklarifikasi.

“Judul berita yang disampaikan media tersebut sangat jauh panggang dari api. Malah dianggap memperkeruh situasi. Untuk itu saya mendesak agar media tersebut dapat mencabut judul berita tersebut. Jika media ini tidak mencabut berita saya akan segera memgambil tindakan hukum. Dan saya juga berkeberatan dengan pemasangan foto yang diambil tanpa seijin saya,” ujar Tindi tegas. (*/Redaksi)

Panggilan Sebagai Anak Negeri, JIM TINDI Mendaftar Calon Wabup Talaud Melalui PDIP

Jim Robert Tindi saat menyerahkan berkas pendaftaran (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Dikenal publik Sulawesi Utara (Sulut) dengan sikap kritis revolusioner, sosok Jim Robert Tindi (JRT) menyakini bahwa melakukan transformasi sosial untuk mewujudkan keadilan salah satu metodenya dengan masuk ke jajaran pemerintahan ‘merebut kekuasaan’. Sebagaimana diketahui, suara-suara ‘perlawanan’ dan kritik sosial sejauh ini konsen dilakukan JRT, terutama yang berkaitan dengan perkembangan Kabupaten Kepulauan Talaud.

Putra Talaud yang juga Ketua KPW PRD Sulawesi Utara ini, Kamis (2/11/2017) membulatkan tekad untuk maju bertarung di Kabupaten Talaud pada ajang Pemilihan Bupati (Pilbup) dan Pemilihan Wakil Bupati (Pilwabup) tahun 2018 sebagai calon Wakil Bupati. JRT didampingi sejumlah aktivis dan para mahasiswa, mendatangi Sekretariat DPD PDIP Sulawesi Utara untuk memasukkan berkas kelengkapan untuk didaftarkannya menjadi bakal calon Wakil Bupati Talaud.

Saat diwawancarai wartawan, Bung Jim secara tegas menyampaikan bahwa pentingnya posisi dan keterlibatan dirinya sebagai anak Negeri di Talaud untuk membangun dan meneruskan pembangunan di daerah yang sangat dicintainya itu. Jim sedikit memberikan edukasi politik kepada rakyat, agar tidak mudah dibohongi para aktor politik yang cenderung berdampak merugikan kepentingan publik.

”Puji Tuhan, hari ini dapat menyelesaikan satu Tugas Mendaftar sebagai bakal calon Wakil Bupati Talaud. Panggilan ini semata bukan memenuhi ambisi politik, tapi karena panggilan sebagai anak Negeri yg lahir di tengah gemuruh gelombang Pasifik. Rakyat bukanlah sekedar Electoral machine yang kemudian akan dijadikan alat pengumbar nafsu bejad politik para elite,” ujar Tindi yang juga Direktur Gerak Sulawesi Utara ini.

Menurut mantan aktivis ’98 itu, hal yang paling utama ialah memuliakan rakyat dan menjadikan mereka bermartabat merupakan amanat mulia para Leluhur yang tetap ku jaga. Tindi memberikan kritik pedasnya pada proses demokrasi yang menggeser kebebasan berfikir dan memilih dari masyarakat dengan praktek-praktek culas, manipulatif serta tidak bersifat menjalankan pendidikan politik.

”Mari kita ambil bagian, sebagai representasi kaum muda Talaud yang menjaga marwah demokrasi saya ikut prihati dengan praktek politik yang menghancurkan kewibawaan rakyat kita. Hal itu dilakukan dengan cara-cara diluar koridor demokrasi yang kemudian berimplikasi menjadikan suara masyarakat sekedar sebagai transaksi politik, alat mendapatkan kekuasaan, lantas kemudian kepentingan rakyat diabaikan setelah memenangkan pertarungan di Pilkada, inilah yang harus kita lawan,” kata Tindi.

Ketika ditanya kenapa memilih memasukkan berkas ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Tindi memaparkan secara gamblang terkait latar kesamaan ideologi perjuangan PDIP yang menurutnya seperti yang diperjuangkan dirinya selama ini yakni memilih berjuang bersama wong cilik ‘kaum tertindas’.

“Menurut saya memilih mendaftar di PDIP karena saya memiliki kesamaan ideologi perjuangan dengan partai ini, soal metode itu bisa disesuaikan tentunya. Tinggal bagaimana kita lebih konsen memperjuangkan kepentingan-kepentingan kaum marginal atau yang diistilahkan wong cilik ini, saya berharap kesamaan visi ini dapat mengantar kita pada sebuah konsep kerja sama yang lebih baik,” tegas Tindi menutup.

Untuk diketahui, kehadiran JRT bersama tim di Kantor Sekretariat DPD PDIP Sulut pukul 11.00 kemudian disambut oleh Sekretaris DPD PDIP Sulut yang juga Wakil Bupati Minsel Frangky Wongkar bersama Tim Seleksi Kepala Daerah PDIP Sulut juga Ketua DPC PDIP Talaud Lucky Senduk. (Amas)

JRT Buka Dikpol API Kartini Manado

Bung JRT saat memberikan sambutan (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Terus meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai potensi berorganisasi, Jumat (8/9/2017) bertempat di Tateli, pengurus Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini Kota Manado melaksanakan Pendidikan Politik (Dikpol) yang dibuka langsung Jim R Tindi (JRT), selaku Ketua PRD Sulawesi Utara (Sulut), yang didampingi Ketua API Kartini Manado, Fen Budiman.

Tindi dalam sambutannya menegaskan tentang perlunya sikap politik dan keberpihakan perempuan dalam memperjuangkan aspirasi, nasib dan eksistensinya ditengah masyarakat. Tidak hanya itu, JRT menyentil soal Undang-Undang (UU) yang berdampak pada diskriminasi perempuan di ruang publik, bagi Tindi gerakan emansipasi perempuan harus menjadi bagian penting yang diperhatikan pemerintah.

”Tugas kita politik, terutama API Kartini ialah mengajak perempuan seluas-luasnya dalam perjuangan pembebasan nasional, menentang segala produk Undang-Undang yang diskriminatif terhadap perempuan. Kita mendorong perempuan untuk mengambil peran aktif di wilayan publik, memajukan kuantitas dan kualitas keterwakilan perempuan dalam politik Menggagas kongres perempuan Indonesia menggalang solidaritas internasional,” ujar Bung JRT.

Bung JRT saat memberikan sambutan (Foto Suluttoday.com)

Selain itu, soal internal organisasi dalam hal ini urusan-urusan konsolidasi API Kartini Manado, JRT juga mengingatkan agar semangat untuk menggalang kekuatan, membentuk simpul-simpul pergerakan dan melakukan ekspansi yang bersifat solid, tertib dan bersandar atas prinsip kolektifitas terus menjadi denyut pergerakan API Kartini agar terus eksis dalam melakukan transformasi sosial.

”Nah, untuk wilayah organisasi, saya mengajak agar kader-kader API Kartini membangun seluas-luasnya wadah perempuan untuk meningkatkan kemampuan politik dan ekonomi. Membangun koperasi sebagai basis untuk kemandirian dan kesejahteraan perempuan melakukan advokasi terhadap hak-hak perempuan dan persoalan rakyat Meningkatkan kemampuan perempuan melalui kursus-kursus dan pelatihan keterampilan Ideologi Mengadakan pendidikan dan kursus-kursus politik secara regular dan terorganisir Membuat terbitan secara regular Memassifkan alat-alat propaganda (bulletin, pamflet, sosmed, foto, film (dokumenter), blog, dan seterusnya). Mengadakan diskusi-diskusi terkait isu-isu yang aktual,” papar JRT, jebolan aktivis ’98 yang juga dikenal begitu ‘provokatif’ kepada para aktivis mahasiswa saat memberikan materi-materi diskusi, dialog publik, dan seminar demi terus memelihara semangat juang, sekaligus aktif dalam melakukan kritik sosial.

Untuk diketahui, API Kartini adalah sebuah organisasi pergerakan perempuan yang berbentuk organisasi massa (Ormas) yang lahir dari kesepakatan Konferensi Nasional Perempuan Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 12-14 Desember 2014 di Wisma PKBI, Jakarta Selatan. (*/Amas)

iklan1