Tag: jim tindi

GAWAT Belum Jalan Proyek Sudah Diijon, Plt Bupati Talaud Diduga Terseret

Ilustrasi para bandit pemain proyek (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Perilaku tidak terpuji sering kali masih menjadi kebiasaan para birokrat dan pejabat daerah, misalkan saja dalam urusan proyek. Sering melahirkan permasalahan, sebut salah satunya di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dimana ada proyek yang akhirnya diributkan para kontraktor.

Berdasarkan sumber resmi yang diterima Suluttoday.com, Kamis (7/6/2018) sebelum resmi proyek dikerjakan pejabat daerah sudah berani menjual (mengijon) proyek tersebut. Bahkan, satu proyek diberikan ke beberapa kontraktor yang menurut pengakuan sumber, ada setoran awal yang diberikan para kontraktor kepada oknum tertentu dengan komitmen meloloskan paket proyek tersebut.

Menanggapi kecurangan dan ketidakberesan tersebut, Ketua LSM Tim Pencari Fakta Sulawesi Utara, Kristian B. Aesong mengingatkan agar praktek serupa ditindaklanjuti dalam hal pengusutan karena telah melanggar ketentuan perundang-undangan.

”Ini melanggar aturan sebetulnya, dimana proyek yang belum resmi dikerjakan tapi komitmen dan kompromi-kompromi sudah dibangun dalam hal pengkondisian proyek. Kami mendapatkan informasi, ada kontraktor yang telah menyetor uang ke oknum pejabat daerah di Talaud, sampai saat ini sudah sekitar 20 kontraktor mengeluhkan karena mereka akhirnya tidak mendapatkan proyek yang dijanjikan,” ujar Chris.

Tidak hanya itu, beredar dugaan keterlibatan Plt Bupati Talaud Petrus Tuange dalam praktek-praktek curang tersebut pun disampaikan beberapa sumber. Kristian juga menegaskan bahwa saat ini pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti terkait pemberian uang dari kontraktor kepada oknum yang berwenang menentukan proyek dilaksanakan. Selain itu, pembagian fee proyek juga dinilai memberatkan, dimana pengaturan proyek dengan porsi 3% tim penentu proyek, dan 10% ialah menjadi bagian Plt Bupati.

”Diduga ada kesepakatan yang mulai terkuak, lantaran beberapa kontraktor mengaku dirugikan, dibohongi dan ini tandatanya pelanggaran dilakukan secara kasat mata. Kami meminta penegak hukum menuntaskan dugaan tersebut, jangan berani melakukan KKN di daerah kami Talaud, kami tidak ikhlas daerah ini potensinya dikuras untuk kepentingan kekayaan kelompok tertentu,” tegas Kris yang diaminkan Direktur LSM GERAK Sulut, Jim R Tindi yang menyanagkan hal tersebut terjadi.

Informasi lainnya, yakni berkeliarannya para makelar proyek atau calo juga diduga kuat mendapat ‘restu’ aparat pejabat di daerah. Padahal kehadiran mereka para oknum bandit ini meresahkan masyarakat karena tidak sedikit mereka yang meminta bagian dari proyek yang ‘dimainkan’ tersebut.

”Sudah ada beberapa kontraktor yang datang ke Plt Bupati meminta uangnya dikembalikan, karena mereka menyetor uang tapi tidak mendapatkan proyek yang dijanjikan itu. Bayangkan saja, untuk satu paket proyek tidak kontraktor diadu, mereka bertiga diminta uang muka juga,” tutur sumber kontraktor yang meminta namanya tak dimediakan.(*/Redaksi)

Peringati Hari Lahir Pancasila, PRD Sulut Launching Hastag 2019 Ganti Haluan Ekonomi

Jim R Tindi menyampaikan pidato politik (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Dilakukannya peluncuran (launching) hastag atau tagar 2019 ganti haluan ekonomi (#2019GantiHaluanEkonomi) dilaksanakan PRD Sulawesi Utara (Sulut) dan LMND Sulut yang diawali dengan diskusi dan buka puasa bersama. Kegiatan ini bertempat di warong kopi Tampa Dudu Kota Manado, yang dihadiri pengurus dan kader LMND maupun PRD, pimpinan aktivis mahasiswa, terlihat pula DPD KNPI Manado.

Menurut Jim R Tindi, Ketua KPW PRD Sulut melalui pidato politiknya mengajak elemen rakyat untuk bersama-sama membumikan Pancasila dengan mengusung hastag (#MenangkanPancasila). Tindi memberikan sejumlah uraian dan dasar pemikiran tentang pentingnya 2019 Ganti Haluan Ekonomi digelakkan, bagi Tindi hal krusial bagi Negara ini tak lain adalah permasalahan ekonomi.

Berlangsungnya diskusi (FOTO Suluttoday.com)

”Mari kita menangkan Pancasila, jangan sekali-kali kita abai terhadap kondisi bangsa Indonesia yang kini pemerintah tengah berusaha mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memerlukan kebijakan yang adil, berpihak pada kepentingannya bukan pada kepentingan pemodal. Kita konsisten melawan kebijakan ekonomi pro asing yang berbau Neolib. Hari ini PRD dan LMND Sulut resmi melakukan launching ‘hastag 2019 Ganti Haluan Ekonomi’, kita berharap dengan berbagai bacaan terhadap kondisi bangsa, kajian yang radikal, serta usulan-usulan konstruktif dapat menjadi tawaran konseptual untuk pembangunan arah Indonesia kedepannya yang lebih progresif,” ujar Tindi.

Amas Mahmud ikut memberikan tanggapan dalam diskusi (FOTO Suluttoday.com)

Sekedar diketahui, kegiatan diskusi sebelum berbuka puasa bersama ini menghadirkan Eko R Yahya sebagai moderator, kemudian narasumber Jim R Tindi, Septian Paath (Ketua LMND EW-Sulut), dan juga Marline Djurubasa (Ketua API KARTINI Sulut). Para narasumber menyampaikan pemikirannya satu per satu, yang secara umum menegaskan tentang perlunya rekomendasi, potret dan wajah Indonesia yang jauh dari perlakukan diskriminatif, serta kebijakan yang pro pada kaum marginal.

PRD dan LMND Sulut kompak launching 2019 ganti haluan ekonomi (FOTO Ist)

Sementara itu, menurut Sekretaris DPD KNPI Manado, Amas Mahmud saat menyampaikan pendapatnya dalam diskusi tersebut menyampaikan apresiasi dan menilai apa yang dilakukan PRD dan LMND merupakan terobosan positif karena lebih berefek konseptual yang substantif.

2019 Ganti Haluan Presiden (FOTO Suluttoday.com)

”Kita memang membutuhkan gagasan besar untuk membangun Indonesia, bukan sekedar bersuara 2019 Ganti Presiden. Namun, lebih dari itu seperti salah satu upaya yang dilakukan PRD dan LMND Sulut ini yakni 2019 Ganti Haluan Ekonomi dengan menyertakan tawaran gagasan atau konsep. Artinya, kita membutuhkan kajian radikal, koreksi kritis terhadap problem bangsa ini, lalu memberikan kontribusi konkrit, berupa konsep yang hari ini dilaunching. Mari kita kawal dan bumikan,” ujar Amas yang juga jebolan FISPOL Unsrat Manado itu. (*/Redaksi)

Jaga Stabilitas Politik di Talaud, JIM TINDI Ingatkan Tim Otda Bekerja Independen

Sonni Sumarsono dan Jim R Tindi (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Merespon pernyataan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Soni Sumarsono, Selasa (5/12/2017) terkait akan diturunkannya tim verifikasi ke Kabupaten Talaud Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Jim R Tindi, aktivis Sulut asal Kepulauan Talaud mengingatkan Kemendagri.

Menurut Tindi, sikap Kemendagri yang tidak lain adalah menindaklanjuti terkait teguran Gubernur Sulut, Olly Dondokambey terhadap Bupati Talaud, Sri Wahyuni Manalip yang dikabarkan melakukan kunjungan ke Luar Negeri tanpa mengikuti aturan yang berlangsung harusnya bersifat melahirkan solusi. Tidak kemudian melahirkan potensi konflik dan persoalan baru di Kabupaten Talaud.

”Saya mengingatkan tim Otda bisa independen dan objektif, mengingat Talaud adalah Daerah Perbatasan yang sekarang sedang menghadapi Pemilihan Kepala Daerah. Jangan Keputusan ini di jadikan Kuda ‘Troya’ oleh kelompok politik tertentu, Kementerian Dalam Negeri silahkan hadir memberi solusi bukan menjadi pemicu bersoalan dikemudian hari,” ujar Tindi, Selasa (5/12/2017) malam ini.

Lanjut disampaikannya, bila kemudian atas kehadiran tim verifikasi yang diutus Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan tugasnya terkesan berpihak atau menjalankan pesanan politik, maka pihaknya tak segan-segan melakukan perlawanan. Bahkan, Tindi meminta Mendagri dan Gubernur Sulut bertanggungjawab.

”Saya dengan tegas mengatakan jika terjadi konflik, maka saya meminta pertanggungjawaban Gubernur dan Mendagri, jangan berani main-main di Kabupaten Talaud. Apalagi, sikap ini kemudian terindikasi bermuatan politik yang berakibat meresahkan atau menyengsarakan masyarakat Talaud,” tutur Tindi menutup. (Amas)

Isu Liar Jelang Pilkada Talaud, Para Elit Mainkan Bola Panas

Sri Wahyumi Maria Manalip dan Jim R Tindi (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Tak menarik bila dalam politik isu liar tidak dihembuskan, saling sanjung saja, tanpa ada upaya saling sandera dan mengfitnah sesama rival politik, rupanya membuat dinamika politik kurang menarik, menurut ‘peselancar politik’. Hal tersebut mulai terasa tensinya di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dimana jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, sejumlah calon Kepala Daerah yang memiliki kans besar untuk memenangkan kontestasi demokrasi mulai ‘dikeroyok’ dengan isu-isu yang tidak mengenakkan.

Menanggapi pemberitaan media massa akhir-akhir ini yang mengarah pada sosok Sri Wahyumi Maria Manalip (SWM) yang adalah Bupati Talaud, dimana berdasarkan informasi akan maju bertarung lagi pada periode keduanya, mendapat hantaman dari berbagai penjuru. Situasi tersebut membuat Jim R Tindi, aktivis muda Sulawesi Utara angkat bicara, menurut Tindi para tokoh masyarakat dan elit politik diharapkan agar sedikit menahan diri.

”Jelang Pilkada 2018 di Talaud Suhu politik maupun hubungan sosial semakin meninggi. Banyak isu Liar yg digiring oleh oknum tertentu untuk kepentingan politik, saya berharap agar Para tokoh dapat menahan diri bahkan tetap menjaga etika politik yg santun. Saya melihat bahwa para elite juga cenderung memainkan Bola liar agar mendapatkan Legitimasi untuk mengkriminalisasi orang tertentu,” ujar JRT sapaan akrab Tindi yang merupakan putra Asal Talaud ini.

JRT juga menambahkan terutama terkait ‘teguran’ Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, SE terhadap SWM agar tidak diolah kelompok-kelompok yang tidak sependapat dengan gerakan politik SWM untuk dibuat makin menjadi alot konstalasi politik di Talaud. Tidak hanya itu, JRT mengajak agar warga Talaud sama-sama menjaga kondusifitas yang ada di Talaud.

”Isu soal teguran Gubernur kepada Bupati Talaud seharusnya di letakkan pada porsi yg seharusnya, jangan ini hanya di jadikan alasan untuk mengganjal langkah Politik Sri Wahyumi Maria Manalip, sebagai Pembina politik Daerah seharusnya Gubernur mengambil bijak, dan bukan menggelindingkan issu seperti ini. Tolong jaga Talaud sbg beranda NKRI jangan rakyat yang sudah susah di recoki oleh pendidikan politik yang keliru,” tutur JRT menutup. (Amas)

TALAUD BERANDA NKRI YANG NYARIS TERLUPAKAN?

Jim R. Tindi (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Jim R. Tindi, tokoh muda Asal Kepulauan Talaud

Sejak kemerdekaan, Talaud – sama halnya dengan daerah-daerah lainnya di wilayah perbatasan – dapat dikatakan nyaris terlupakan. Untung saja, kasus Sipadan-Ligitan yang membuat Negara-bangsa Indonesia kehilangan wilayahnya (Sipadan-Ligitan), membuka mata para pengelola Negara untuk melihat arti pentingnya wilayah perbatasan. Meskipun, perhatian awal lebih terfokus ke dua pulau yang ada di wilayah perbatasan, yakni pulau Miangas dan pulau Marore.

Tentang wilayah perbatasan Indonesia – Filipina, pemerintah kedua Negara sudah sejak tahun 1950-an bersepakat menata para pelintas batas melalui perjanjian lintas-batas atau border crossing agreement yang disingkat BCA. Tetapi tentang adanya kesepakatan “batas antara dua Negara” hingga kini masih dalam proses perundingan. Kembali ke judul di atas, persoalan menarik yang tidak hanya berlaku di kepulauan Talaud melainkan hampir seluruh wilayah perbatasan, menyangkut posisinya dalam “peta pembangunan”. Itulah sebabnya perdebatan tentang ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah, antara daerah inti (pusat) dan daerah pinggiran, mengemuka semenjak jaman Orde Baru.

Kenyataan tersebut seakan menjadi pembenaran teori ekonomi/pembangunan “pusat versus periferi” secara hirarkis. Maksudnya, pada unit yang lebih luas, wilayah pusat yang dibangun adalah “pusat pemerintahan” (baca: Jakarta maupun pulau Jawa), dan wilayah periferi adalah “daerah” (baca: luar Jawa). Pada aras daerah-propinsi, yang dibangun adalah pusat pemerintahan, yaitu ibukota propinsi dan sekitarnya, sedangkan wilayah kabupaten sebagai periferi terlantarkan. Pada aras daerah kabupaten, yang dibangun adalah pusat pemerintahan, yaitu ibukota kabupaten dan sekitarnya sedangkan yang terbiarkan adalah wilayah periferi. Begitu seterusnya.

Kenyataan ini pula yang menjadi alasan utama “perjuangan pemekaran daerah” baik sebelum era otonomi daerah maupun setelah era otonomi daerah. Untuk kasus Talaud, bahkan perjuangannya jauh lebih lama. Lebih dari setengah abad jika dihitung mundur dari tahun 2003, ketika wilayah kepulauan Talaud dimekarkan dari wilayah kabupaten kepulauan Sangihe dan Talaud. Beberapa di antara para penggagas, pegiat tuntutan pemekaran wilayah kepulauan Talaud menjadi otonom, bahkan tidak sempat melihat dan turut merayakan saat-saat tuntutan mereka disetujui oleh pemerintah pusat.

Ketimpangan pembangunan sebagai hasil dari strategi-pembangunan yang mengutamakan wilayah-pusat dan menomor-duakan wilayah pinggiran tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi semata melainkan juga berdampak pada aspek demografis serta psiko-social. Hal yang paling menyedihkan adalah ketika kaum pemilik pemodal memanfaatkan kesenjangan dan ketertinggalan sebagai celah perburuan modal melalui praktek-praktek “ijon” kepada warga baik yang memerlukan modal untuk investasi sdm (pendidikan anak ke pusat-pusat pendidikan di luar daerahnya) maupun sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan bukanlah yang mengherankan jika kepenguasaan lahan pertanian telah beralih dari tangan para petani ke tangan para pemodal tadi. Itu dalam aspek ekonomi.

Seperti sudah disinggung sepintas di atas bahwa kesenjangan juga telah mempengaruhi aspek demografis dan psiko-sosial. Aspek demografis tempak pada peta demografis, misalnya, para pekerja yang memiliki ketrampilan memadai, latar pendidikan yang lebih tinggi, hampir sebagian besar berada di luar daerahnya. Gejala umum ini juga tampak di Talaud. Tentu saja hal ini tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan lapangan kerja seturut latar dan tingkat pendidikan yang ada. Itu aspek demografis.

Sedangkan aspek psiko-sosial tampak pada perubahan dalam “kehidupan-keseharian” warga. Dari sebuah komunitas-adat yang menjunjung tradisi leluhurnya dan mengedepankan kesantunan, kini diwarnai dengan ketidak-beraturan dan semakin menafikan tradisi warisan leluhur; terpecah-belah baik karena kenyataan yang mereka hadapi sebelumnya dan terlebih karena terpaan arus media yang tak-terbendung melalui gawai alias telpon genggam, I-Pod, dan sebagainya.

Kini, perbasiskan konsep Nawacita, dengan menekankan perhatian yang lebih ke daerah perbatasan. Namun, untuk mengejar ketertinggalan serta kesenjangan tersebut bukanlah hal yang mudah. Hal tersebut tidak hanya dapat diselesaikan dengan penyaluran modal dan investasi yang bernilai miliaran rupiah untuk berbagai program infrastruktur yang dirancang menurut teori para pakar. Untuk menjawab tantangan tersebut, harusnya diawali dengan memerhatikan kebutuhan riil warga, menjawab kebutuhan dasar dan terlebih adalah memutuskan mata-rantai proses pelumpuhan atau paralyzing prossesses seperti yang diindikasikan oleh seorang pembelajar antropologi Talaud.

Bagaimana mengukuhkan kembali modal-dasar mentalitas manusia-talaud yang konon milik dan tradisi leluhurnya yang memampukan mereka bertahan-hidup dan bahkan menjadi pelaut-peniaga di jamannya. Mengutip pendapat pembelajar antropologi tersebut yang mencontohkan kasus warga Miangas dalam bukunya, bagaimana pengaruh adanya penangkapan ikan oleh perusahaan perikanan Jepang pada paroh pertama abad ke-20 (1930-an) yang berbasis di kota Davao memproduksi “ikan kayu” dan mempengaruhi “nelayan Miangas” menjadi pengrajin ikan kayu. Hasil mana mereka jajakan ke kepulauan Talaud, Sangihe dan hingga ke pesisir Minahasa hingga tahun-tahun 1960-an.

Bagaimana mengembalikan harkat dan martabat orang Talaud sebagai pekerja keras yang menjual hasil buminya di Bandar Manado, antara lain dikenal dengan “bete Talaud” atau talas, berbagai jenis kacang-kacangan (kacang ijo, kacang merah, kacang tanah), dan hasil bumi dan laut lainnya. Bagaimana mengembalikan harkat diri dan mentalitas mereka untuk menemukan jati-dirinya sebagai “manusia-produsen” dan bukan “manusia-konsumen” semata. Semoga….

Manado, 8 Nopember 2017.

iklan1