Tag: jim tindi

JIM R TINDI: Anjuran Masyarakat Tetap di Rumah Sudah Terlambat

Jim R. Tindi (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Segala cara positif yang tengah dilakukan pemerintah guna mengantisipasi penyebaran Corona Virus (Covid-19) ditanggapi beragam oleh masyarakat. Aktivis Sulawesi Utara, Jim Robert Tindi menyebutkan bahwa pemerintah lamban dalam mengambil kebijakan.

“Anjuran stay at hoome menurut saya sudah terlambat. Saya sependapat dengan beberapa ahli bahwa saatnya berdamai dengan Covid-19, artinya pake masker, cuci tangan, di jadikan gaya hidup,” kata Bung JRT sapaan akrab Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulut ini, Kamis (14/5/2020).

Lanjut Direktur GERAK Sulut itu memaparkan soal situasi eskalasi dan akselerasi penyebaran Covid-19 yang lamban diantisipasi pemerintah. Konsep tentang rakyat di rumahkan harus dipertimbangkan matang, pemerintah perlu menyertakan solusi kepada masyarakat.

“Stay Home hanya membuat masalah baru bagi rakyat, yang di satu sisi negara tak mampu menyelesaikan masalah itu. Pemberian bantuan masih bersifat “proyek” bukan sebuah kewajiban,” ujar aktivis doyan demonstrasi ini tegas.

Jebolan aktivis ’98 itu menambahkan pentingnya pemerintah kompak, terorganisir dan agresif dalam menangani kondisi masyarakat di tengah gelombang Covid-19 yang belum berkesudahan ini. Kebijakan yang tepat, kemudian serius yang saat ini dinantikan masyarakat. Sembari pemerintah dimintanya agar giat melakukan edukasi kepada masyarakat soal Covid-19.

“Pemerintah harus punya alternatif lebih memadai dan solusi tepat guna menghadapi yang sedang mengarah pada kondisi kemiskinan atau kelaparan massal. Karena tak mungkin masyarakat bisa stay di rumah sementara tak punya pemasukan secara ekonomi. Sembari bekerja cepat, beri bantuan yang terbaik pada masyarakat, pemerintah juga perlu perkuat sosialisasi atau edukasi soal Covid-19. Tentu tentang kadar bahaya, cara pencegahan, alat yang digunakan dan hal prinsip lainnya,” tutur JRT menutup.

(*/Bung Amas)

GERAK Sulut Ungkap Aroma Busuk Proyek Dana Kelurahan di Manado

Jim Robert Tindi (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Gerakan Rakyat Anti Korupsi, (GERAK) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) angkat bicara soal praktek oknum aparat Kelurahan di Kota Manado yang dinilainnya mulai serampangan nabrak aturan. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif GERAK Sulut, Jim Robert Tindi kepada Suluttoday.com, Senin (4/5/2020). Menurut Tindi disinyalir terdapat praktek kotor yang mulai dilakoni oknum-oknum tertentu dalam menggunakan dana Kelurahan.

”GERAK Sulut mencium adanya penyelewengan pengelolaan dana Kelurahan di Kota Manado. Padahal Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 ini mengatur dua substansi pokok, yaitu pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagai pedoman pengelolaan kegiatan yang bersumber dari Dana Kelurahan,” ujar Tindi tegas.

Aktivis muda vokal itu menyentil pula soal penialainnya terhadap aktuntabilitas anggaran tersebut yang harusnya dilakukan secara transparan kepada masyarakat. Bukan sebaliknya, melakukan kerja-kerja yang seolah melahirkan pembohongan publik. Selain itu, aspek penggunaan dana Kelurahan juga harus menyentuh hal-hal yang bersifat meningkatkan partisipasi publik atau pemberdayaan masyarakat.

”Gerak menilai beberapa proyek di tingkat Kelurahan Kota Manado yang menggunakan dana kelurahan ini tak sesuai mekanisme yang di isyaratkan UU. Pekerjaan banyak di lakukan diam-diam, tanpa melibatkan masyarakat. Selain itu, sentuhan atau sasaran implementasi program dari dana Kelurahan juga dapat berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat,” kata Tindi.

Tidak hanya itu, Tindi yang Ketua PRD Sulut ini menerangkan prioritas anggaran Kelurahan harus benar-benar dijalankan. Namun, sayangnya disejumlah Kelurahan di Kota Manado, pemerintah Kelurahan tidak mempedulikan faktor-faktor tersebut. Sehingga penggunaan dana Kelurahan menjadi tidak tepat sasaran.

”Mestinya dana kelurahan ini lebih fokus pada pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan. Kemdian, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, lembaga kemasyarakatan, Trantibum dan Linmas, penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa,” tutur Tindi.

(*/Bung Amas)

Abaikan Rakyat Perbatasan, TINDI Desak Presiden Jokowi Copot Dirut PELNI

Jim Robert Tindi (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Dinilai tidak becus menjalankan tugas yang diberikan Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. Joko Widodo (Jokowi), Jim Robert Tindi menghajar Direktur Utama (Dirut) Pelaran Nasional Indonesia (PELNI) dalam menjalankan kewenangan. Tindi yang juga Ketua KPW PRD Sulawesi Utara (Sulut) itu membeberkan sejumlah kejanggalan, ketidakberesan dan tak profesionalnya pelayanan di sektor pelayaran.

”Sudah 1 bulan ini Rakyat di Pulau-pulau perbatasan dengan Philipjna tidak dilayani Kapal Pelni. Dengan alasan yang tidak jelas. Akibatnya rakyat perbatasan akan mengalami kelaparan. Ulah Pelayaran Nasional Indonesia ini bukan baru pertama kali ini, mereka sudah melakukan kesalahan yang berulang-ulang,” kata Tindi tegas.

Penyuka demonstrasi jalanan itu secara tegas meminta Presiden Jokowi agar mempertimbangkan jabatan yang diberikan tersebut kepada Dirut Pelni saat ini. Eksponen aktivis 98 itu menyebut bahwa apa yang dilakukan Jokowi menjadi teladan yang baik, kenapa bawahannya gagal menerjemahkan, malah membuat blunder terhadap Jokowi. Atas protes, kekecewaan dan derita yang dialami rakyat perbatasan yang menurut Tindi kebanyakan meliki Presiden Jokowi, tapi diabaikan Dirut Pelni. Hal ini akan berefek luas, jika Presiden tidak melakukan pencopotan jabatan.

”Presien Jokowi kami desak segera copot Dirut Pelni dari jabatannya. Kebijakannya seperti mengundang reaksi publik. Dirut ini membuat apatisme bagi warga perbatasan terhadap kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, begitu riskan melakukan pembiaran terhadap warga perbatasan. Rakyat disana seperti sudah jatuh tertimpah tangga pula. Belum lagi dalam kondisi kekhawatiran masyarakat dalam menghadapi Pendemi Covid-19. Kok, Dirut Pelni berulang seolah membunuh rakyat perbatasan,” tutur Tindi tegas.

(*/Bung Amas)

Catatan Buat Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado

    Jim R Tindi (Foto Istimewa)

Sudah selang 2 Bulan kita bertarung menghadapi Teror Covid19, Tentu ini membuat Rakyat cukup panik, dan mampu memporak-porandakan seluruh tatanan dalam masyarakat. Terlebih dampak ekonomi yang bersentuhan langsung dengan persoalan Hidup dan Mati Rakyat.

Saatnya kita bangun Persatuan Nasional, Gotong Royong adalah Jalan kita untuk tetap bertahan menghadapi Pandemi ini. Kementrian Desa pun telah menginstruksikan agar Dana Desa sebagian di sisihkan untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai), Tentu hal ini perlu kita apresiasi sebagai Modal Awal bagi Rakyat miskin dalam mempertahankan hidupnya.

Bagaimana dengan Masyarakat perkotaan??. Kota seperti Kota Manado, oleh Pemerintah telah di kucurkan Dana Kelurahan. Di Harapkan Menteri Dalam Negeri ataupun Wali Kota segera membuat kebijakan “DISKRESI” agar Dana Kelurahan sebagian besar dapat di buat dalam bentuk BLT.

Setiap keluarahan saja kita dapat memfasilitasi 500 -100 Kk, maka untuk kota Manado sudah ada 43.500-87.00 Kk. Memang ini juga belum cukup, tapi sekurang-kurangnya dapat mengatasi kepanikan Rakyat. Sekali lagi situasi ini saat ini bukan saatnya saling Menyalahkan….

#BangunPersatuanLawanCovid19
#UbahCaraPandang
#MenangkanPancasila

Jim R. Tindi
Ketua KPW PRD
Sulawesi Utara

GERAK Sulut Siap Laporkan Pelaksana Proyek Pembangunan Tambatan Perahu di Talaud

Jim R. Tindi (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Berdasarkan hasil tinjauan lapangan dan investigasi yang dilakukan Tim dari Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Sulawesi Utara (Sulut) belum lama ini. Akhirnya, ditemukan sejumlah kejanggalan yang akan dibeberkan Direktur Eksekutif GERAK Sulut, Jim R. Tindi terkait proyek Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kebupaten Kepulauan Talaud Sulut. Tindi menemukan sejumlah indikasi ketidakberesan kerja kontraktor dan stakeholder terkait dalam proyek bernilai Rp. 1,5 Miliar tersebut.

Menurut Tindi ada dugaan kuat kerugian negara terjadi dari pelaksanaan proyek yang terlambat penyelesaiannya itu. Tindi yang juga putra Talaud, kini menjabat Ketua PRD Sulut telah menyiapkan bukti-bukti untuk dilaporkan ke pihak berwajib. Aktivis vokal itu menyebutkan bahwa tak ada kompromi bagi pihak-pihak yang disinyalir menyalahgunakan uang rakyat.

”Sekedar diketahui, Proyek Tambatan Perahu berbandrol 1,5 Miliar ini di duga asal jadi. Proyek yang berlokasi di Pulau Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud itu, pengerjaannya sudah lewat waktu. Di tambah dengan pengrusakan terumbuh karang dan rumput laut. Serta menggunakan material hasil urukan laut sebagai timbunan pada proyek. Terindikasi kuat penuh kejanggalan,” tutur Tindi tegas, Rabu (27/1/2020).

Kondisi proyek yang belum rampung (Foto Suluttoday.com)

Proyek yang menggunakan anggara 2019 diambil dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemda Talaud sampai saat ini belum juga rampung. Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 10/SP/PPK/PTPDK-KT/DISHUB/-DAK/2010 tertanggal 18 Juli 2019, dikerjakan oleh CV Anugerah Putra Pratama sebagai pelaksana. Kejanggalan lain kata Tindi adalah proyek tersebut tanpa menggunakan papan informasi.

”Proyek juga tidak memiliki Papan informasi kepada masyarakat. pihak pekerja hanya menjalankan instruksi via telephone. GERAK akan segera membawa kasus ini di Pihak Kejaksaan Tinggi Sulut. Proyek Pembangunan Tambatan Perahu Desa Karatung, Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud harusnya sudah selesai, karena masa kerjanya sudah lewat,” kata Tindi.

Lanjut Tindi, dalam Pasal 35 (i) UU Nomor 27 Tahun 2007 menjelaskan tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tegas menyatakan bahwa, “Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya”. Namun sayangnya, hal tersebut seperti diabaika.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak terkait seperti pelaksana proyek belum juga terkonfirmasi. Beberapa pihak yang terlibat yang ikut menjadi pekerja proyek pun tak mau memberikan komentar perihal apa yang ditanyakan wartawan. (*/Am)

iklan1