Tag: jim tindi

PRD Sulut Kecam Aksi Kriminal Oknum Sekwan Saat Terima Pendemo

Ketua PRD Sulut, Jim R Tindi kecam oknum Sekwan (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Aksi demonstrasi ribuan mahasiswa di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (25/9/2019) sempat ricuh. Ironisnya, ada oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dalam hal ini Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sulut bertidak tidak sewajarnya kepada salah satu demonstran. Seperti adanya video yang tersebar, oknum ASN ini memukul pendemo.

Menyikali hal itu, Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulawesi Utara mengecam keras tindakan aparat dan oknum ASN dalam menyikapi aksi mahasiswa Tanggal 25 September 2019. Menurut Jim R Tindi, sebagai Ketua PRD Sulut bahwa sejak kran demokrasi terbuka luas oleh gerakan mahasiswa 98, maka hak kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah milik setiap warga negara.

”Aksi Mahasiswa Sulawesi Utara pada tanggal 25 September 2019 kemarin adalah murni gerakan moral dalam menolak RUU KPK, RUU KUHP, dan beberapa Rancangan Undang-undang yang tak selaras dengan Nafas Reformasi. Kami mengejak perilaku bar-bar yang ditunjukkan oknum ASN Pemprov Sulut tersebut, mohon ditindak tegas diberi sanksi yang sepadan,” ujar Tindi.

Lanjut disampaikan Tindi, aksi yang awalnya berlangsung damai tiba-tiba berlangsung ricuh yang di akibatkan beberapa hal: 1. Mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasinya masuk tidak di ijinkan masuk je Halaman Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara 2. Ada Provokasi oknum ASN yang berdiri di Pagar DPRD dan Menantang Para Demonstran. 3. Pihak Sekretariat DPRD tidak Komunikatif dalam memfalisitasi keinginan Demonstran dengan Anggota DPRD.

Maka dengan ini KPW PRD Sulut mengecam tindakan anarkis yang dilakukan aparat terhadap para mahasiswa. Mendesak agar aparat mengusut tuntas oknum Sekwan Provinsi Sulut yg melakukan pemukulan terhadap mahasiswa karena ini merupakan tindakan barbar yang tak layak di lakukan oleh seorang Pegawai Eselon 2. (*/Redaksi)

Rayakan HUT ke-23, PRD Sulut Gelar Diskusi

Berlangsungnya diskusi disaat HUT PRD (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menyambut momentum bersejarah, Komite Pimpinan Wilayah (KPW) Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan diskusi. Sebagai wujud syukur atas Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23, Jim R Tindi selaku Ketua KPW PRD Sulut menyampaikan sekilas soal evaluasi pergerakan PRD di wilayah Nyiur Melambai.

”Sejak pergerakan reformasi 1998 memang PRD Sulawesi Utara tak pernah alpa dalam gerakan-gerakan advokasi kepentingan rakyat, aksi unjuk rasa. Kita bahkan selalu terdepan, menjadi aktor dan mempelopori pergerakan demontrasi menyapampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Intinya, kita menghendaki keadilan, jangan tindas rakyat termarginal, wujudkan kesetaraan dan tidak ada diskriminasi di Indonesia,” ujar Bung JRT, sapaan akrab Tindi.

Tidak hanya itu, perayaan HUT PRD kali ini dilaksanakan KPW PRD Sulut di Asrama Merauke Tondano. Momentum HUT kali ini di laksanakan dalam bentuk Diskusi, kata Tindi. PRD walaupun tidak menjadi peserta Pemilu 2019, namun PRD adalah Partai Politik yang keberadaaannya di akui Negara melalui Surat keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.UM.06.08-164, tanggal 24 Februari Tahun 1999.

Kader PRD Sulut antusias melaksanakan diskusi (FOTO Suluttoday.com)

”Kita menyambut hari bersejarah ini dengan menggelar diskusi. Kawan-kawan pengurus mengundang Bung Irvan Basri, kader muda NU menjadi salah satu pemantik diskusi bersama sama. Kita merefleksikan pergerakan PRD yang berfikir dan bertindak progresif, semangat tersebut harus terus dihidupkan serta dikembangkan. Untuk diketahui, PRD juga pada Tahun 1999 pernah di sahkan sebagai Partai Peserta Pemilu lewat keputusan Mendagri Nomor 31 Tahun 1999. Jadi berita yang mengatakan bahwa PRD Partai ilegal adalah Hoax sebagaimana yang di sebarkan sisa-sisa orde Baru anti Demokrasi merupakan penghianatan terhadap sejarah dan perbuatan pembohongan publik,” tutur Tindi tegas.

Foto bersama usai diskusi (FOTO Suluttoday.com)

Untuk diketahui, diskusi ini mengusung tema; Ini jalan kita ke depan: ”Bangun persatuan nasional wujudkan kesejahteraan sosial menangkan Pancasila”. Para peserta diskusi tidak hanya dihadiri keluarga besar PRD Sulut, melainkan aktivis organisasi cipayung, tokoh masyarakat dan pengurus organisasi adat. (*/Redaksi)

Sosok JIM TINDI dan Peluangnya di Pilcaleg 2019

Jim R. Tindi (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Sandra R. Medawo 

Jim R. Tindi (JRT) adalah Caleg DPRD Sulut dari partai Hanura untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Sulut III pada Pileg Sulut 2019. Dapil Sulut III terdiri dari tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Sangihe, Talaud dan Sitaro. Di kalangan masyarakat Sulut, Jim R. Tindi dikenal aktif dalam memperjuangkan hak-hak buruh, petani dan rakyat kecil yang dirugikan oleh kebijakan sepihak pemerintah maupun kepentingan korporat.

Ditambah lagi dengan jam terbangnya sebagai praktisi politik sekaligus sebagai konsultan politik. Berbagai aktitivitas yang menyangkut kepentingan rakyat yang dibela dan diperjuangkan tidak terlepas dari latar belakangnya sebagai aktivis ’98. Aktivis ’98 adalah pelaku gerakan reformasi di tahun 1997-1998 yang berhasil menjatuhkan pemerintahan Presiden Soeharto yang otoriter dan melahirkan era Reformasi, yang dampaknya dirasakan sampai ini seperti kebebasan berpendapat, transparansi dalam pengelolaan pemerintahan, kebebasan pers dan Pemilihan Umum secara Jujur, Bebas, Adil dan Rahasia.

Di kalangan aktivis mahasiswa pasca-reformasi, gerakan politik yang dilakukan para aktivis ’98 dijadikan sebagai barometer pergerakan mahasiswa. Dengan latar belakang keterlibatannya dalam gerakan reformasi ’98 dan pengalaman berkecimpung dalam dunia advokasi dan politik di Sulawesi Utara, maka dapat dikatakan bahwa Jim R. Tindi ‘matang’ secara politik untuk mengikuti kontestasi Pileg 2019 dan berpeluang terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini didasarkan pada beberapa faktor. Pertama, Jimmy R. Tindi merepresentasi suara pemilih muda dari Dapil Sulut 3.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik, penduduk yang berhak pilih di Dapil 3 dengan usia rentang pemilih pemula sampai dengan umur 40 tahun adalah sebesar 36,38%. Dengan banyaknya pilihan calon disodorkan, maka JRT berpeluang mendulang suara dari pemilih muda yang secara psikologis bisa cenderung memilih calon yang bisa merepresentasi golongannya dalam panggung politik dan tidak terdapat gap dalam berkomunikasi dengan caleg yang diusungnya.

Kondisi ini didukung oleh popularitas JRT di kalangan mahasiswa dan pemuda dari Kepulauan Sangihe, Sitaro dan Talaud. Kedua, Efek limpahan suara dari Pilkada Talaud tahun 2018. Dengan mengkapitalisasi dan mereorganisir pemilih calon Bupati-Wabup Talaud 2018 yang notabene maju dari partai Hanura, sebanyak 14.525 suara atau sebesar 25,05% dari total pemilih, maka JRT berpeluang memperoleh limpahan suara yang signifikan dari basis pemilih ini. Ketiga, efek media sosial. Pada kontestasi politik kontemporer, medan politik telah berubah. Kandidat maupun partai politik tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan konvensional namun memerlukan pendekatan dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan kampanye.

Survei dari Asosiasi Pengguna Jasa Internet (APJI) tahun 2017 menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia telah mencapai 143,26 juta dimana sebesar 87,13% layanan yang diakses adalah media sosial. JRT telah lama menginvestasikan pandangan dan pemikiran politiknya serta intens berinteraksi dengan masyarakat melalui media sosial sehingga adanya modalitas awal basis massa melalui jejaring media sosial yang berpeluang memilih pada Pileg 2019 mendatang.

Keempat adalah berkaitan dengan persepsi publik terhadap anggota dewan yang menjabat. Tak dapat dinafikan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja lembaga legislatif relatif rendah, misalnya hasil survei Indobarometer tahun 2017 menunjukan angka hanya 34% publik puas terhadap kinerja anggota DPR dan 29% publik puas dengan penyerapan aspirasi publik. Realitas yang hampir sama juga terjadi di daerah, yaitu terbentuknya persepsi publik aspirasi mereka yang tidak terwakili dan adanya gap dalam interaksi antara konstituen dan para wakil rakyat yang mewakilinya.

JRT dalam hal ini berpeluang memperoleh suara dari basis pemilih ini dengan mengakumulasi dan menyerap aspirasi basis pemilih potensial ini. Dari sisi pilihan partai, JRT memilih maju dari partai Hanura. Dari rilis 3 lembaga survei, elektabilitas partai Hanura masih tergolong rendah. Hasil survey Cyrus-Network per-April 2018 menunjukkan tingkat elektabilitas partai Hanura sebesar 1.0%, dan hasil survey LSI, Partai Hanura menunjukkan angka elektabilitas sebesar 0.7%, sedangkan lembaga survey Indikator Indonesia mencatat elektabilitas partai Hanura ada di angka 0.5%.

Namun, berkaca dari Pileg 2014, berbagai hasil survei juga menunjukkan rendahnya angka elektabilitas beberapa partai besar, tetapi dengan maksimalnya mesin partai, dapat memperoleh suara yang cukup besar. Selain itu, dari berbagai survei di atas, menyisahkan 18-20-an% undecided voters yang bisa ditarik oleh partai Hanura terutama di Sulawesi Utara, dan dengan memaksimalkan mesin partai untuk mendukung capres Jokowi dalam Pilpres 2019 dan Benny Rhamdani sebagai tokoh masyarakat di Sulawesi Utara, diprediksi bisa memberikan Cottail Effect kepada partai Hanura dan kepada para kandidat.

Kemudian, tantangan lain yang muncul adalah berkaitan dengan bagaimana setiap caleg dari partai Hanura dan pengurus partai di Dapil III harus bekerja keras untuk mendongkrak suara partai karena dengan metode penghitungan suara Sainte Lague yang akan digunakan pada Pileg 2019, total suara partai sangat menentukan terpilih atau tidaknya caleg. Maka dari itu, saya menyimpulkan bahwa dengan modalitas politik yang dimiliki, kinerja maksimal mesin partai dan dibarengi dengan strategi yang tepat, JRT berpeluang untuk terpilih di Dapil III Sanghihe, Sitaro dan Talaud pada Pileg 2019.

 

______________________________________________________

(Penulis adalah Direktur Eksekutif Institute for Regional Pluralism and Democracy)

GAWAT Belum Jalan Proyek Sudah Diijon, Plt Bupati Talaud Diduga Terseret

Ilustrasi para bandit pemain proyek (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Perilaku tidak terpuji sering kali masih menjadi kebiasaan para birokrat dan pejabat daerah, misalkan saja dalam urusan proyek. Sering melahirkan permasalahan, sebut salah satunya di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dimana ada proyek yang akhirnya diributkan para kontraktor.

Berdasarkan sumber resmi yang diterima Suluttoday.com, Kamis (7/6/2018) sebelum resmi proyek dikerjakan pejabat daerah sudah berani menjual (mengijon) proyek tersebut. Bahkan, satu proyek diberikan ke beberapa kontraktor yang menurut pengakuan sumber, ada setoran awal yang diberikan para kontraktor kepada oknum tertentu dengan komitmen meloloskan paket proyek tersebut.

Menanggapi kecurangan dan ketidakberesan tersebut, Ketua LSM Tim Pencari Fakta Sulawesi Utara, Kristian B. Aesong mengingatkan agar praktek serupa ditindaklanjuti dalam hal pengusutan karena telah melanggar ketentuan perundang-undangan.

”Ini melanggar aturan sebetulnya, dimana proyek yang belum resmi dikerjakan tapi komitmen dan kompromi-kompromi sudah dibangun dalam hal pengkondisian proyek. Kami mendapatkan informasi, ada kontraktor yang telah menyetor uang ke oknum pejabat daerah di Talaud, sampai saat ini sudah sekitar 20 kontraktor mengeluhkan karena mereka akhirnya tidak mendapatkan proyek yang dijanjikan,” ujar Chris.

Tidak hanya itu, beredar dugaan keterlibatan Plt Bupati Talaud Petrus Tuange dalam praktek-praktek curang tersebut pun disampaikan beberapa sumber. Kristian juga menegaskan bahwa saat ini pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti terkait pemberian uang dari kontraktor kepada oknum yang berwenang menentukan proyek dilaksanakan. Selain itu, pembagian fee proyek juga dinilai memberatkan, dimana pengaturan proyek dengan porsi 3% tim penentu proyek, dan 10% ialah menjadi bagian Plt Bupati.

”Diduga ada kesepakatan yang mulai terkuak, lantaran beberapa kontraktor mengaku dirugikan, dibohongi dan ini tandatanya pelanggaran dilakukan secara kasat mata. Kami meminta penegak hukum menuntaskan dugaan tersebut, jangan berani melakukan KKN di daerah kami Talaud, kami tidak ikhlas daerah ini potensinya dikuras untuk kepentingan kekayaan kelompok tertentu,” tegas Kris yang diaminkan Direktur LSM GERAK Sulut, Jim R Tindi yang menyanagkan hal tersebut terjadi.

Informasi lainnya, yakni berkeliarannya para makelar proyek atau calo juga diduga kuat mendapat ‘restu’ aparat pejabat di daerah. Padahal kehadiran mereka para oknum bandit ini meresahkan masyarakat karena tidak sedikit mereka yang meminta bagian dari proyek yang ‘dimainkan’ tersebut.

”Sudah ada beberapa kontraktor yang datang ke Plt Bupati meminta uangnya dikembalikan, karena mereka menyetor uang tapi tidak mendapatkan proyek yang dijanjikan itu. Bayangkan saja, untuk satu paket proyek tidak kontraktor diadu, mereka bertiga diminta uang muka juga,” tutur sumber kontraktor yang meminta namanya tak dimediakan.(*/Redaksi)

Peringati Hari Lahir Pancasila, PRD Sulut Launching Hastag 2019 Ganti Haluan Ekonomi

Jim R Tindi menyampaikan pidato politik (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Dilakukannya peluncuran (launching) hastag atau tagar 2019 ganti haluan ekonomi (#2019GantiHaluanEkonomi) dilaksanakan PRD Sulawesi Utara (Sulut) dan LMND Sulut yang diawali dengan diskusi dan buka puasa bersama. Kegiatan ini bertempat di warong kopi Tampa Dudu Kota Manado, yang dihadiri pengurus dan kader LMND maupun PRD, pimpinan aktivis mahasiswa, terlihat pula DPD KNPI Manado.

Menurut Jim R Tindi, Ketua KPW PRD Sulut melalui pidato politiknya mengajak elemen rakyat untuk bersama-sama membumikan Pancasila dengan mengusung hastag (#MenangkanPancasila). Tindi memberikan sejumlah uraian dan dasar pemikiran tentang pentingnya 2019 Ganti Haluan Ekonomi digelakkan, bagi Tindi hal krusial bagi Negara ini tak lain adalah permasalahan ekonomi.

Berlangsungnya diskusi (FOTO Suluttoday.com)

”Mari kita menangkan Pancasila, jangan sekali-kali kita abai terhadap kondisi bangsa Indonesia yang kini pemerintah tengah berusaha mensejahterakan rakyat. Sebab rakyat memerlukan kebijakan yang adil, berpihak pada kepentingannya bukan pada kepentingan pemodal. Kita konsisten melawan kebijakan ekonomi pro asing yang berbau Neolib. Hari ini PRD dan LMND Sulut resmi melakukan launching ‘hastag 2019 Ganti Haluan Ekonomi’, kita berharap dengan berbagai bacaan terhadap kondisi bangsa, kajian yang radikal, serta usulan-usulan konstruktif dapat menjadi tawaran konseptual untuk pembangunan arah Indonesia kedepannya yang lebih progresif,” ujar Tindi.

Amas Mahmud ikut memberikan tanggapan dalam diskusi (FOTO Suluttoday.com)

Sekedar diketahui, kegiatan diskusi sebelum berbuka puasa bersama ini menghadirkan Eko R Yahya sebagai moderator, kemudian narasumber Jim R Tindi, Septian Paath (Ketua LMND EW-Sulut), dan juga Marline Djurubasa (Ketua API KARTINI Sulut). Para narasumber menyampaikan pemikirannya satu per satu, yang secara umum menegaskan tentang perlunya rekomendasi, potret dan wajah Indonesia yang jauh dari perlakukan diskriminatif, serta kebijakan yang pro pada kaum marginal.

PRD dan LMND Sulut kompak launching 2019 ganti haluan ekonomi (FOTO Ist)

Sementara itu, menurut Sekretaris DPD KNPI Manado, Amas Mahmud saat menyampaikan pendapatnya dalam diskusi tersebut menyampaikan apresiasi dan menilai apa yang dilakukan PRD dan LMND merupakan terobosan positif karena lebih berefek konseptual yang substantif.

2019 Ganti Haluan Presiden (FOTO Suluttoday.com)

”Kita memang membutuhkan gagasan besar untuk membangun Indonesia, bukan sekedar bersuara 2019 Ganti Presiden. Namun, lebih dari itu seperti salah satu upaya yang dilakukan PRD dan LMND Sulut ini yakni 2019 Ganti Haluan Ekonomi dengan menyertakan tawaran gagasan atau konsep. Artinya, kita membutuhkan kajian radikal, koreksi kritis terhadap problem bangsa ini, lalu memberikan kontribusi konkrit, berupa konsep yang hari ini dilaunching. Mari kita kawal dan bumikan,” ujar Amas yang juga jebolan FISPOL Unsrat Manado itu. (*/Redaksi)

iklan1