Tag: jim tindi

Jaga Stabilitas Politik di Talaud, JIM TINDI Ingatkan Tim Otda Bekerja Independen

Sonni Sumarsono dan Jim R Tindi (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Merespon pernyataan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Soni Sumarsono, Selasa (5/12/2017) terkait akan diturunkannya tim verifikasi ke Kabupaten Talaud Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Jim R Tindi, aktivis Sulut asal Kepulauan Talaud mengingatkan Kemendagri.

Menurut Tindi, sikap Kemendagri yang tidak lain adalah menindaklanjuti terkait teguran Gubernur Sulut, Olly Dondokambey terhadap Bupati Talaud, Sri Wahyuni Manalip yang dikabarkan melakukan kunjungan ke Luar Negeri tanpa mengikuti aturan yang berlangsung harusnya bersifat melahirkan solusi. Tidak kemudian melahirkan potensi konflik dan persoalan baru di Kabupaten Talaud.

”Saya mengingatkan tim Otda bisa independen dan objektif, mengingat Talaud adalah Daerah Perbatasan yang sekarang sedang menghadapi Pemilihan Kepala Daerah. Jangan Keputusan ini di jadikan Kuda ‘Troya’ oleh kelompok politik tertentu, Kementerian Dalam Negeri silahkan hadir memberi solusi bukan menjadi pemicu bersoalan dikemudian hari,” ujar Tindi, Selasa (5/12/2017) malam ini.

Lanjut disampaikannya, bila kemudian atas kehadiran tim verifikasi yang diutus Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan tugasnya terkesan berpihak atau menjalankan pesanan politik, maka pihaknya tak segan-segan melakukan perlawanan. Bahkan, Tindi meminta Mendagri dan Gubernur Sulut bertanggungjawab.

”Saya dengan tegas mengatakan jika terjadi konflik, maka saya meminta pertanggungjawaban Gubernur dan Mendagri, jangan berani main-main di Kabupaten Talaud. Apalagi, sikap ini kemudian terindikasi bermuatan politik yang berakibat meresahkan atau menyengsarakan masyarakat Talaud,” tutur Tindi menutup. (Amas)

Isu Liar Jelang Pilkada Talaud, Para Elit Mainkan Bola Panas

Sri Wahyumi Maria Manalip dan Jim R Tindi (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Tak menarik bila dalam politik isu liar tidak dihembuskan, saling sanjung saja, tanpa ada upaya saling sandera dan mengfitnah sesama rival politik, rupanya membuat dinamika politik kurang menarik, menurut ‘peselancar politik’. Hal tersebut mulai terasa tensinya di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dimana jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, sejumlah calon Kepala Daerah yang memiliki kans besar untuk memenangkan kontestasi demokrasi mulai ‘dikeroyok’ dengan isu-isu yang tidak mengenakkan.

Menanggapi pemberitaan media massa akhir-akhir ini yang mengarah pada sosok Sri Wahyumi Maria Manalip (SWM) yang adalah Bupati Talaud, dimana berdasarkan informasi akan maju bertarung lagi pada periode keduanya, mendapat hantaman dari berbagai penjuru. Situasi tersebut membuat Jim R Tindi, aktivis muda Sulawesi Utara angkat bicara, menurut Tindi para tokoh masyarakat dan elit politik diharapkan agar sedikit menahan diri.

”Jelang Pilkada 2018 di Talaud Suhu politik maupun hubungan sosial semakin meninggi. Banyak isu Liar yg digiring oleh oknum tertentu untuk kepentingan politik, saya berharap agar Para tokoh dapat menahan diri bahkan tetap menjaga etika politik yg santun. Saya melihat bahwa para elite juga cenderung memainkan Bola liar agar mendapatkan Legitimasi untuk mengkriminalisasi orang tertentu,” ujar JRT sapaan akrab Tindi yang merupakan putra Asal Talaud ini.

JRT juga menambahkan terutama terkait ‘teguran’ Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, SE terhadap SWM agar tidak diolah kelompok-kelompok yang tidak sependapat dengan gerakan politik SWM untuk dibuat makin menjadi alot konstalasi politik di Talaud. Tidak hanya itu, JRT mengajak agar warga Talaud sama-sama menjaga kondusifitas yang ada di Talaud.

”Isu soal teguran Gubernur kepada Bupati Talaud seharusnya di letakkan pada porsi yg seharusnya, jangan ini hanya di jadikan alasan untuk mengganjal langkah Politik Sri Wahyumi Maria Manalip, sebagai Pembina politik Daerah seharusnya Gubernur mengambil bijak, dan bukan menggelindingkan issu seperti ini. Tolong jaga Talaud sbg beranda NKRI jangan rakyat yang sudah susah di recoki oleh pendidikan politik yang keliru,” tutur JRT menutup. (Amas)

TALAUD BERANDA NKRI YANG NYARIS TERLUPAKAN?

Jim R. Tindi (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Jim R. Tindi, tokoh muda Asal Kepulauan Talaud

Sejak kemerdekaan, Talaud – sama halnya dengan daerah-daerah lainnya di wilayah perbatasan – dapat dikatakan nyaris terlupakan. Untung saja, kasus Sipadan-Ligitan yang membuat Negara-bangsa Indonesia kehilangan wilayahnya (Sipadan-Ligitan), membuka mata para pengelola Negara untuk melihat arti pentingnya wilayah perbatasan. Meskipun, perhatian awal lebih terfokus ke dua pulau yang ada di wilayah perbatasan, yakni pulau Miangas dan pulau Marore.

Tentang wilayah perbatasan Indonesia – Filipina, pemerintah kedua Negara sudah sejak tahun 1950-an bersepakat menata para pelintas batas melalui perjanjian lintas-batas atau border crossing agreement yang disingkat BCA. Tetapi tentang adanya kesepakatan “batas antara dua Negara” hingga kini masih dalam proses perundingan. Kembali ke judul di atas, persoalan menarik yang tidak hanya berlaku di kepulauan Talaud melainkan hampir seluruh wilayah perbatasan, menyangkut posisinya dalam “peta pembangunan”. Itulah sebabnya perdebatan tentang ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah, antara daerah inti (pusat) dan daerah pinggiran, mengemuka semenjak jaman Orde Baru.

Kenyataan tersebut seakan menjadi pembenaran teori ekonomi/pembangunan “pusat versus periferi” secara hirarkis. Maksudnya, pada unit yang lebih luas, wilayah pusat yang dibangun adalah “pusat pemerintahan” (baca: Jakarta maupun pulau Jawa), dan wilayah periferi adalah “daerah” (baca: luar Jawa). Pada aras daerah-propinsi, yang dibangun adalah pusat pemerintahan, yaitu ibukota propinsi dan sekitarnya, sedangkan wilayah kabupaten sebagai periferi terlantarkan. Pada aras daerah kabupaten, yang dibangun adalah pusat pemerintahan, yaitu ibukota kabupaten dan sekitarnya sedangkan yang terbiarkan adalah wilayah periferi. Begitu seterusnya.

Kenyataan ini pula yang menjadi alasan utama “perjuangan pemekaran daerah” baik sebelum era otonomi daerah maupun setelah era otonomi daerah. Untuk kasus Talaud, bahkan perjuangannya jauh lebih lama. Lebih dari setengah abad jika dihitung mundur dari tahun 2003, ketika wilayah kepulauan Talaud dimekarkan dari wilayah kabupaten kepulauan Sangihe dan Talaud. Beberapa di antara para penggagas, pegiat tuntutan pemekaran wilayah kepulauan Talaud menjadi otonom, bahkan tidak sempat melihat dan turut merayakan saat-saat tuntutan mereka disetujui oleh pemerintah pusat.

Ketimpangan pembangunan sebagai hasil dari strategi-pembangunan yang mengutamakan wilayah-pusat dan menomor-duakan wilayah pinggiran tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi semata melainkan juga berdampak pada aspek demografis serta psiko-social. Hal yang paling menyedihkan adalah ketika kaum pemilik pemodal memanfaatkan kesenjangan dan ketertinggalan sebagai celah perburuan modal melalui praktek-praktek “ijon” kepada warga baik yang memerlukan modal untuk investasi sdm (pendidikan anak ke pusat-pusat pendidikan di luar daerahnya) maupun sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan bukanlah yang mengherankan jika kepenguasaan lahan pertanian telah beralih dari tangan para petani ke tangan para pemodal tadi. Itu dalam aspek ekonomi.

Seperti sudah disinggung sepintas di atas bahwa kesenjangan juga telah mempengaruhi aspek demografis dan psiko-sosial. Aspek demografis tempak pada peta demografis, misalnya, para pekerja yang memiliki ketrampilan memadai, latar pendidikan yang lebih tinggi, hampir sebagian besar berada di luar daerahnya. Gejala umum ini juga tampak di Talaud. Tentu saja hal ini tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan lapangan kerja seturut latar dan tingkat pendidikan yang ada. Itu aspek demografis.

Sedangkan aspek psiko-sosial tampak pada perubahan dalam “kehidupan-keseharian” warga. Dari sebuah komunitas-adat yang menjunjung tradisi leluhurnya dan mengedepankan kesantunan, kini diwarnai dengan ketidak-beraturan dan semakin menafikan tradisi warisan leluhur; terpecah-belah baik karena kenyataan yang mereka hadapi sebelumnya dan terlebih karena terpaan arus media yang tak-terbendung melalui gawai alias telpon genggam, I-Pod, dan sebagainya.

Kini, perbasiskan konsep Nawacita, dengan menekankan perhatian yang lebih ke daerah perbatasan. Namun, untuk mengejar ketertinggalan serta kesenjangan tersebut bukanlah hal yang mudah. Hal tersebut tidak hanya dapat diselesaikan dengan penyaluran modal dan investasi yang bernilai miliaran rupiah untuk berbagai program infrastruktur yang dirancang menurut teori para pakar. Untuk menjawab tantangan tersebut, harusnya diawali dengan memerhatikan kebutuhan riil warga, menjawab kebutuhan dasar dan terlebih adalah memutuskan mata-rantai proses pelumpuhan atau paralyzing prossesses seperti yang diindikasikan oleh seorang pembelajar antropologi Talaud.

Bagaimana mengukuhkan kembali modal-dasar mentalitas manusia-talaud yang konon milik dan tradisi leluhurnya yang memampukan mereka bertahan-hidup dan bahkan menjadi pelaut-peniaga di jamannya. Mengutip pendapat pembelajar antropologi tersebut yang mencontohkan kasus warga Miangas dalam bukunya, bagaimana pengaruh adanya penangkapan ikan oleh perusahaan perikanan Jepang pada paroh pertama abad ke-20 (1930-an) yang berbasis di kota Davao memproduksi “ikan kayu” dan mempengaruhi “nelayan Miangas” menjadi pengrajin ikan kayu. Hasil mana mereka jajakan ke kepulauan Talaud, Sangihe dan hingga ke pesisir Minahasa hingga tahun-tahun 1960-an.

Bagaimana mengembalikan harkat dan martabat orang Talaud sebagai pekerja keras yang menjual hasil buminya di Bandar Manado, antara lain dikenal dengan “bete Talaud” atau talas, berbagai jenis kacang-kacangan (kacang ijo, kacang merah, kacang tanah), dan hasil bumi dan laut lainnya. Bagaimana mengembalikan harkat diri dan mentalitas mereka untuk menemukan jati-dirinya sebagai “manusia-produsen” dan bukan “manusia-konsumen” semata. Semoga….

Manado, 8 Nopember 2017.

Panggilan Sebagai Anak Negeri, JIM TINDI Mendaftar Calon Wabup Talaud Melalui PDIP

Jim Robert Tindi saat menyerahkan berkas pendaftaran (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Dikenal publik Sulawesi Utara (Sulut) dengan sikap kritis revolusioner, sosok Jim Robert Tindi (JRT) menyakini bahwa melakukan transformasi sosial untuk mewujudkan keadilan salah satu metodenya dengan masuk ke jajaran pemerintahan ‘merebut kekuasaan’. Sebagaimana diketahui, suara-suara ‘perlawanan’ dan kritik sosial sejauh ini konsen dilakukan JRT, terutama yang berkaitan dengan perkembangan Kabupaten Kepulauan Talaud.

Putra Talaud yang juga Ketua KPW PRD Sulawesi Utara ini, Kamis (2/11/2017) membulatkan tekad untuk maju bertarung di Kabupaten Talaud pada ajang Pemilihan Bupati (Pilbup) dan Pemilihan Wakil Bupati (Pilwabup) tahun 2018 sebagai calon Wakil Bupati. JRT didampingi sejumlah aktivis dan para mahasiswa, mendatangi Sekretariat DPD PDIP Sulawesi Utara untuk memasukkan berkas kelengkapan untuk didaftarkannya menjadi bakal calon Wakil Bupati Talaud.

Saat diwawancarai wartawan, Bung Jim secara tegas menyampaikan bahwa pentingnya posisi dan keterlibatan dirinya sebagai anak Negeri di Talaud untuk membangun dan meneruskan pembangunan di daerah yang sangat dicintainya itu. Jim sedikit memberikan edukasi politik kepada rakyat, agar tidak mudah dibohongi para aktor politik yang cenderung berdampak merugikan kepentingan publik.

”Puji Tuhan, hari ini dapat menyelesaikan satu Tugas Mendaftar sebagai bakal calon Wakil Bupati Talaud. Panggilan ini semata bukan memenuhi ambisi politik, tapi karena panggilan sebagai anak Negeri yg lahir di tengah gemuruh gelombang Pasifik. Rakyat bukanlah sekedar Electoral machine yang kemudian akan dijadikan alat pengumbar nafsu bejad politik para elite,” ujar Tindi yang juga Direktur Gerak Sulawesi Utara ini.

Menurut mantan aktivis ’98 itu, hal yang paling utama ialah memuliakan rakyat dan menjadikan mereka bermartabat merupakan amanat mulia para Leluhur yang tetap ku jaga. Tindi memberikan kritik pedasnya pada proses demokrasi yang menggeser kebebasan berfikir dan memilih dari masyarakat dengan praktek-praktek culas, manipulatif serta tidak bersifat menjalankan pendidikan politik.

”Mari kita ambil bagian, sebagai representasi kaum muda Talaud yang menjaga marwah demokrasi saya ikut prihati dengan praktek politik yang menghancurkan kewibawaan rakyat kita. Hal itu dilakukan dengan cara-cara diluar koridor demokrasi yang kemudian berimplikasi menjadikan suara masyarakat sekedar sebagai transaksi politik, alat mendapatkan kekuasaan, lantas kemudian kepentingan rakyat diabaikan setelah memenangkan pertarungan di Pilkada, inilah yang harus kita lawan,” kata Tindi.

Ketika ditanya kenapa memilih memasukkan berkas ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Tindi memaparkan secara gamblang terkait latar kesamaan ideologi perjuangan PDIP yang menurutnya seperti yang diperjuangkan dirinya selama ini yakni memilih berjuang bersama wong cilik ‘kaum tertindas’.

“Menurut saya memilih mendaftar di PDIP karena saya memiliki kesamaan ideologi perjuangan dengan partai ini, soal metode itu bisa disesuaikan tentunya. Tinggal bagaimana kita lebih konsen memperjuangkan kepentingan-kepentingan kaum marginal atau yang diistilahkan wong cilik ini, saya berharap kesamaan visi ini dapat mengantar kita pada sebuah konsep kerja sama yang lebih baik,” tegas Tindi menutup.

Untuk diketahui, kehadiran JRT bersama tim di Kantor Sekretariat DPD PDIP Sulut pukul 11.00 kemudian disambut oleh Sekretaris DPD PDIP Sulut yang juga Wakil Bupati Minsel Frangky Wongkar bersama Tim Seleksi Kepala Daerah PDIP Sulut juga Ketua DPC PDIP Talaud Lucky Senduk. (Amas)

Jelang Pilkada TINDI Ingatkan Penegak Hukum Jangan Jadi Alat untuk Menjegal

Jim R Tindi (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Politik dan hukum memang kadang sulit dipisahkan, sering kali ditemukan di tengah masyarakat peristiwa politik terjadi membawa dampak terhadap penegakan hukum itu sendiri. Sementara kita, di Indonesia hukumlah yang menjadi panglimnya, bukan politik. Kekhawatiran atas tumpang tindihnya penerapan hukum, ikut disuarakan Jim R Tindi, Direktur Exekutif Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Sulawesi Utara (Sulut).

Menurut Tindi, saat diwawancarai Suluttoday.com, Selasa (31/10/2017) mengingatkan agar penegak hukum bersikap profesional dalam proses penegakan hukum. Tidak hanya itu, Tindi menyoal beberapa peristiwa yang terjadi di masyarakat, dimana keputusan-keputusan penegak hukum sering ‘dimanfaatkan’ kelompok berkepentingan untuk memuluskan nafsu keserakahannya untuk berkuasa.

”Pada prinsipnya Gerak Sulut mengingatkan agar penegak hukum menjaga eksistensinya, hindari keputusannya dari kecurigaan publik terkait hal-hal yang sifatnya politis. Gerak menemukan ada indikasi oknum tertentu memanfaatkan surat dari Kejaksaan Negeri Talaud, salah satu contohnya adalah beredarnya surat panggilan terhadap seorang pejabat di Pemkab Talaud, yang seharusnya tidak terjadi seperti itu,” ujar Tindi tegas.

Surat yang beredar dimasyarakat (Foto Suluttoday.com)

Lanjut disampaikan aktivis di era reformasi yang dikenal vokal itu bahwa jelang Pilkada memang sering terkuat berbagai praktek penegakan hukum yang cenderung ‘dipaksakan’. Untuk itu, pihaknya menganjurkan agar pimpinan lembaga penegak hukum lebih waspada atas adanya praktek saling mengeksploitasi yang dilakukan oknum tertentu.

”Ironisnya, surat itu beredar di masyarakat luas Talaud. Gerak menginginkan penegak hukum tidak diperalat untuk kepentingan politik sesaat, selain itu saya menghimbau para pimpinan penegak hukum di daerah ini agar selektif dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan menjelang Pilkada karena mudah dimanfaatkan kelompok politik tertentu,” papar Tindi menutup. (Amas)

iklan1