Tag: john pade

Selama 3 Hari, Ribuan Massa Aksi Akan Duduki Kantor DPRD Manado

Warga siap duduki Kantor DPRD Kota Manado (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Sikap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2020 mendapat tanggapan serius masyarakat. Terlebih ketika molornya pembahasan APBD-P yang memberi dampak negari ke masyarakat Manado secara luas. Hal itu seperti disampaikan, John Pade, S.Sos, Ketua LSM Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli Hukum Kota Manado.

”Kita akan turun jalan melakukan unjuk rasa selama 3 hari berturut-turut di Kantor DPRD Kota Manado. Masyarakat Manado akan mempertanyakan ada apa sehingga pembahasan APBD-P Tahun Anggaran 2020 dibuat terkatung-katung. Ini persoalan sangat mendasar dan dewan Manado seakan tak menginginkan untuk segera dibahas dan sangat terindikasi berbau politik,” kata John Pade.

Lanjut aktivis vokal itu menyebutkan bahwa seharusnya Anggota DPRD Kota Manado yang telah dipilih rakyat menunjukkan kerja serta keberpihakannya kepada masyarakat. Bukan menghambat pembangunan. Wakil rakyat perlu mengedepankan kepentingan rakyat, kemudian abaikan dulu kepentingan Pilwako Manado 9 Desember 2020.

”Janganlah masyarakat diabaikan. Terlalu banyak warga Kota Manado yang sangat berharap bantuan pemerintah di tengah situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Ada ribuan hak orang yang tertahan dan belum terbayarkan hanya karena sikap anggota dewan Manado yang diduga sengaja memperlambat pembahasan APBD-P,” ujar Pade yang juga akan menjadi Korlap dalam demonstrasi nantinya.

Tambah Pade mangatakan kalau pihaknya akan bersama buruk melakukan aksi dengan melibatkan ribuan massa untuk turun berdemonstrasi di Kantor DPRD Kota Manado pada hari Senin, Selasa dan Rabu. Mendesak pimpinan dan Anggota DPRD Manado agar segera mengesahkan APBD Perubahan Tahun 2020.

(*/Amas)

Soal Penahanan Ollyvia Lumi, Aktivis LSM Soroti Kinerja Kejari Minsel

John Pade (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Kinerja penegak hukum yang non diskriminatif, memperhatikan aspek keadilan, transparan, profesional dan berdasarkan atas praduga tak bersalah tentu mendapat support dari publik. Sesuai kasus mutakhir, yang terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), dimana Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Minsel Ollyvia Lumi ditahan, menuai protes aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menduga penegak hukum tidak teliti dalam proses penyelesaian kasus tersebut.

Ketua LSM Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli Hukum (AMMPH) Sulawesi Utara (Sulut), John Pade menyoroti kinerja Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Minsel atas adanya penahanan terhadap Lumi. Menurut Pade dalam penyelesaian kasus tersebut, Kejaksaan Negeri Minsel jangan terkesan terburu-buru dan akhirnya meniadakan pertimbangan-pertimbangan penting yang semestinya dilakukan agar transparan.

”Sebagai LSM yang selama ini konsen terhadap penegakan hukum mendorong sepenuhnya upaya positif, tranaparn, adil dan profesional yang dilakukan para penegak hukum di daerah ini. Namun, yang menyangkut penahanan terhadap Kadis Kominfo Minahasa Selatan kami menilai ada kejanggalan, Kajari perlu meninjau kembali hal ini karena akan menjadi preseden buruk terhadap penegakan hukum di Sulawesi Utara nantinya,” ujar Pade, Rabu (22/11/2017) saat ditemui di Rumah Kopi Billy 17 Kota Manado.

Aktivis vokal itu juga menyayangkan bila kritik dan koreksi publik tidak diperhatikan Kejari Minsel, maka hal itu akan menjadi kelemahanan tersendiri dalam hal kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum di Minsel menjadi menurun. Tidak hanya itu, Pade mengungkap indikasi kejanggalan atas penahanan terhadap Lumi yang diduga dipaksakan.

”Sesuai kajian dan informasi yang kami himpun, dimana kasus 700 juta yang ditujukan kepada Ollyvia Lumi, yang adalah Kepla Dinas kami menduga kuat terdapat kejanggalan yang patut didalami lagi. Sebetulnya, ada apa dengan Kejari Minsel?, sehingga kemudian penahanan tersebut dilaksanakan dengan cukup menyisahkan misteri,” tutur Pade tegas yang meyebutkan pihaknya akan berencana melakukan unjuk rasa bila kasus ini masih terus berlanjut tanpa mendengarkan aspirasi publik.

Pade menambahkan, bila saja penahanan Kadis Kominfo Minsel berdasarkan informasi yang tidak jelas kesannya ada sesuatu yang perlu diinvestigas lebih lanjut dari kerja Kejari Minsel, yang dikatakan Pade mulai menunjukkan kekuatan dan menyepelehkan kerja-kerja BPK.

Untuk diketahui, penahanan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan terhadap Kepala Dinas Kominfo di Minsel, dengan tuduhan penyalahgunaan dana Pasukan Pengibar Bendera (Paskibraka) tahun anggaran 2016 senilai Rp 700 juta rupiah, mulai secara luas dipertanyakan para aktivis LSM dan masyarakat peduli hukum. (*/Amas)

Banyak Karyawan Dirugikan, John Pade Tegaskan SBSI Sulut Akan Turun Demo

Jhon Pade (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Setelah resmi mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) sebagai Ketua SBSI Sulawesi Utara (Sulut), Jemmy Mokolengsang, SH.,MH, langsung menunjukkan komitennya membela hak-hak kaum buruh. Hal itu seperti disampaikan John Pade, Wakil Ketua SBSI Sulut saat diwawancarai Suluttoday.com, Minggu (27/8/2017).

John mengatakan bahwa SBSI Sulut berencana melakukan unjuk rasa terutama terkait keberadaan dan nasib dari kaum buruh yang ada di Manado, dan Sulut pada umumnya. Bagi John sesuai data serta informasi yang diperoleh SBSI banyak kejanggalan yang terjadi, bahkan ada kasus-kasus yang pada intinya merugikan kepentingan buruh.

”SBSI Sulut akan melaksanakan aksi damai, ada beberapa tuntutan yang akan kami sampaikan dalam unjuk rasa yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Diantaranya; 1. Hapus UNION BUSTINS. 2. UMP / UMK di Kabupaten/Kota, terlebih khusus Kota manado,” ujar John tegas.

Dikatakannya lagi, dimana banyak perusahan yang mangkir bahlkan melangar dari apa yang telah di tetapkan pemerintah. Ada juga beberapa fakta temuan di perusahan-perusahaan yang dengan segaja memaikan peran lewat dengan berbagai dalil ke karyawan untuk kepentingan kelompok yang berakibat karyawan merasa telah di manfaatkan.

”Untuk itu, SBSI akan turun jalan demo dan membawa kasus ini sampai ke pihak berwajib. Soal waktu akan segera di beritahukan ke pihak kepolisian. Titik aksi jelas akan di atur, semua yang akan kami lakukan yaitu demi kepentingan buruh dan tuntutan keadilan tentunya,” tutur John yang juga Plt Sekretaris SBSI Manado ini. (Amas)

Tolak Sistem Outsourcing, Serikat Buruh Desak Tegakkan UMP dan UMK di Sulut

John Pade saat mengikuti kegiatan SBSI belum lama ini (Foto Ist)

MANADO – Kiprah serta perhatian organisasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) untuk mengadvokasi sekaligus memperjuangkan kepentingan para buruh memang terus dipertahankan. Begitu pula untuk SBSI di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dalam rangka memperingati hari lahir pancasila 1 juni 2017, SBSI berencana menggelar aksi damai.

Hal itu seperti disampaikan John Pade, Humas SBSI Sulawesi Utara, Minggu (28/5/2017) kepada Suluttoday.com menyampaikan keprihatinannya atas terjadinya beragam insiden yang memberi efek pada terjadinya ‘konflik’ ditengah masyarakat, baik itu hadirnya organisasi radikal, penegakan hukum yang lemah, ancaman atas NKRI, praktek pecat-memecat yang dipertontontan pemilik perusahaan dan penerapan gaji buruh yang tidak sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).

”Pengurus SBSI Provinsi Sulawesi Utara akan melakukan aksi simpatik dengan membawa sejumlah tuntutan, diantaranya; 1. SBSI siap mengawal Pancisila dan NKRI sampai titik darah terakhir. 2. SBSI mendesak agar dihapusnya outsourcing. 3. Penegakan supremasi hukum . 4. Usut tuntas kasus korupsi yg meraja lelah di republik terutama wilayah Sulut,” ujar Pade.

Aktivis muda yang dikenal vokal ini juga menghimbau warga Sulut agar tidak terprovokasi dengan adanya isu dan provokasi yang bertujuan membuat retak persatuan anak bangsa. Lanjut Pade mengajak pemerintah untuk terus mewujudkan kedamaian serta menolak secara tegas diterapkannya pemberian gaji dibawah UMP dan UMPK.

”Kemudian, kami meminta pegakan aturan UMP dan UMK sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan di seluruh instansi se-Sulut. 5. Tangkap dan adili aktor-aktor intelektual yang ingin menghancurkan NKRI. 7. Sulawesi Utara jagan sampai terprovokasi. 8. Jaga kedamaian keamanan di bumi nyiur melambai,” tutur Pade yang adalah Ketua Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Hukum (AMMPH) Sulut.

Lanjut Pade menyentil soal pemberian gaji di PD Pasar Manado yang belum juga sesuai dengan UMP atau UMK, hal tersebut dikatakannya menjadi contoh buruk bagi perusahaan-perusahaan lainnya di Kota Manado. Dengan tegas Pade memberi mengingatkan Dirut PD Pasar Manado agar memperhatikan nasib karyawannya agar dapat menerima gaji sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga Dirut tidak mengabaikan kesejahteraan karyawan.(Amas)

Hormati Bulan Ramadhan, John Pade Desak Disparbud Manado Tidak Main-Main

Jhon Pade (Foto Ist)

Jhon Pade (Foto Ist)

MANADO – Dalam rangka mewujudkan kenyamanan ditengah masyarakat, terutama di bulan suci Ramadhan, Ketua Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Hukum (AMMPH), John Pade meminta instansi terkait di jajaran pemerintahan Kota Manado serius menjalankan tugasnya dalam menertibkan tempat hiburan malam.

”Kami meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Manado tegas, dan tidak main-main dalam menjalankan tugasnya. Jangan kemudian setelah mengeluarkan edaran terkait jam beroperasi atau ditutupnya sementara beroperasinya tempat hiburan malam lalu tidak mengawasu secara serius,” tutur Pade.

Ditambahkannya lagi bila AMMPH menemukan ada indikasi Disparbud Manado bermain dalam hal pengawasan surat edaran, maka pihaknya tak segan-segan mengambil sikap. Pade berharap masyarakat dan pelaku usaha hiburan malam agar menghormati umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa.

”Jika kami menemukan ternyata ada ‘main mata’ antara Disparbud dan pelaku usaha hiburan malam dalam hal jam operasi tempat hiburan malam. Sudah pasti saya akan memimpin AMMPH untuk turun jalan, ini berarti adanya pelecehan terhadap umat muslim yang semenetara menjalankan ibadah. Kami mengajak pelaku usaha hiburan malam mengahrgai momentum penting di bulan Ramadhan ini,” tukas Pade, Senin (6/6/2016). (Amas)

iklan1