Tag: Joice Taroreh

Pokja PKP Tomohon Gelar Pembahasan Program Kerja

Pembahasan program Pokja PKP Kota Tomohon (Foto Suluttoday.com)

TOMOHON – Kelompok Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) di Tomohon menggelar pertemuan pembahasan program kerja, Jumat (2/6/2017) di Kantor Bapelitbangda Kota Tomohon. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dan mencegah tumbuhnya permukiman kumuh, sehingga diperlukan upaya bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, melalui bentuk program/kegiatan inovatif dan tepat sasaran.

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Tomohon Ir Ervinz DH Liuw MSi dalam pemaparannya menjelaskan bahwa yang pertama adalah berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tomohon berdasarkan SK Wali Kota Tomohon Nomor 176 Tahun 2017.

“Didalamnya ada beberapa perangkat daerah/SKPD terkait yang masuk didalamnya, sehingga perlu adanya pemahaman tugas pokok dan fungsi serta peran yang berkaitan dengan keterlibatan di pokja ini. Dan yang kedua adalah sasaran kita untuk membicarakan bagaimana kita meminimalisasi tentang kawasan kumuh yang sudah di tetapkan ada beberapa kelurahan yaitu di Kecamatan Tomohon Utara Kelurahan Tinoor Satu, Tinoor Dua dan Kayawu, Kecamatan Tomohon Tengah Kelurahan Talete Satu, Kecamatan Tomohon Selatan Kelurahan Kampung Jawa, Pangolombian dan Tondangow yang masuk dalam kategori kawasan kumuh. Dalam pertemuan inilah kita membicarakan bagaimana langkah-langkah selanjutnya dan meminimalisasi juga daerah-daerah yang berpotensi kumuh,” ujar Liuw.

Liuw menambahkan, target saat ini adalah program 100/0/100, yang dimaksud adalah 100% untuk terlayani dengan air bersih, kemudian 0% untuk kawasan kumuh dan 100% untuk keterlayanan kaitannya dengan sanitasi, yang sudah harus terlaksana hingga tahun 2019 sesuai dengan target nasional.

“Dan yang terakhir adalah pembahasan tentang penanganan bantuan dari Kementerian PU lewat Dinas PU Provinsi untuk penanganan di 5 kelurahan berkategori kumuh di Kota Tomohon,” jelas Liuw. Kegiatan yang dilaksanakan di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon dihadiri juga oleh Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Tomohon Joice Taroreh ST MSi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Ir Enos Pontororing MSi, Tenaga Ahli Management Keuangan Oversight Service Project – 8 Sulut Noldy Wowor SE, Asisten Koordinator “KOTAKU” (Kota Tanpa Kumuh) Tomohon Bobby Poluan SPt, serta para pejabat terkait dan jajaran Bapelitbangda Kota Tomohon. (Stevy)

Pemkot Tomohon Terima Kunjungan Dinas PUPR Kabupaten Serang Banten

Enos Pontororing dan Joice Taroreh ketika menerima kunjungan dari Pemerintah Serang Banten (Foto Suluttoday.com)

TOMOHON – Pemerintah Kabupaten Serang Provinsi Banten khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Serang melakukan kunjungan kerja di Pemerintah Kota Tomohon (18/5). Rombongan yang berjumlah sekitar 50 orang termasuk unsur Bagian Hukum dan Perijinan Setdakab Serang melakukan pertemuan dilakukan di Ruang Rapat Sekdakot Tomohon dan dihadiri Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Ir Enos Pontororing MSi bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Tomohon Joice Taroreh ST MSi mewakili Pemerintah Kota Tomohon.

“Kedatangan di Kota Tomohon ini adalah untuk mengetahui lebih dekat tentang Perda Pembangunan Gedung, serta kaitan bina marga yang diberlakukan di Pemerintahan Kota Tomohon,” ungkap Kepala Dinas PUPR Serang Ir Mohamad Ridwan MM.

Dijelaskan Ridwan, Kota Tomohon menjadi tempat tujuan karena kaitan Perda Pembangunan Gedung dan kebinamargaan di Pemkot Tomohon memiliki keunggulan tersendiri, sehingga dapat dijadikan referensi untuk memperoleh bahan informasi sebagai acuan dalam memajukan Serang.

Kesempatan itu, Pontororing menjelaskan, walaupun Perda Pembangunan Gedung atau penataan ruang sudah cukup baik, namun masih dalam upaya proses penyusunan untuk memperoleh Perda Tata Ruang yang lebih baik lagi, sehingga ketika diefektifkan mampu berdampak baik dalam kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu berkaitan dengan pembangunan jalan, Taroreh menyatakan instansinya dalam upaya untuk pembuatan jalan baru, selalu berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan termasuk para kepala lingkungan, sehingga dalam proses pembangunan tidak ada kendala dan tidak bermasalah, serta hasilnya bermanfaat bagi.perekonomian masyarakat. (stevy)

iklan1