Tag: joko widodo

AMTI Desak Presiden Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ketum Tommy Turangan (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Di tengah wabah Corona Virus (Covid-19) rakyat Indonesia sedang mewas diri dan mengikuti segala anjuran pemerintah untuk stay at home dan work from home. Namun disisi lain, pemerintah Republik Indonesia (RI) malah memanfaatkan kesempatan pandemi ini untuk menaikkan iuran BPJS Kesahatan. Merespon hal itu, Ketua Umum Aliansi Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan, SH.,MM melayangkan kritik pedasanya.

”Presiden Joko Widodo harusnya lebih memahami situasi saat ini. Rakyat sedang giat-giatnya menghentikan penyebaran Corona, jangan pula situasi ini dimanfaatkan untuk menaikkan BPJS Kesehatan. Ini kebijakan melalui Perpres yang sangat tidak tepat. Apalagi, Mahkamah Agung (MA) sempat membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini,” kata Tommy tegas.

Aktivis asal Sulawesi Utara yang berkiprah di DKI Jakarta itu meminta agar Presiden Jokowi segera membatalkan keputusan tersebut. Menurutnya perasaan rakyat harus mampu dijaga pemerintah, belum lagi kesulitan yang beragam datangnya disaat Corona ini. Keseriusan pemerintah untuk lebih konsen melawan Corona harus didahulukan pemerintah, kata Tommy, bukan urusan lainnya yang malah menambah kesusahan rakyat.

”AMTI mendesak Pak Presiden segera membatalkan keputusan tersebut. Ini sangat membahayakan kondisi rakyat saat ini yang sedang menghadapi masa sulit Corona. Mari pemerintah berikan contoh tentang keseriusan melawan dan mencegah meluasnya wabah Corona ini. Bukan sibuk dengan urusan lainnya, yang malah meningkatkan kecemasan rakyat,” ujar Tommy, Jumat (15/5/2020).

Tommy juga memaparkan soal rincian kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dinilainnya begitu menyulitkan rakyat. Demi kepentingan rakyat, AMTI akan berperan berada di depan mendesak Presiden Jokowi agar secepatnya meralat keputusannya tersebut. Pendukung keras Jokowi ini mengajak agar semua pihak fokus dalam penanganan Corona.

“Inilah rincian kenaikan BPJS Kesehatan tersebut. 1. Iuran peserta mandiri Kelas I naik menjadi Rp150 ribu, sementara sebelumnya hanya Rp80 ribu. 2. Iuran peserta mandiri Kelas II naik menjadi Rp100 ribu, sementara sebelumnya hanya Rp51 ribu. 3. Iuran peserta mandiri Kelas III naik menjadi Rp42 ribu, semenetara sebelumnya hanya Rp25.500. Belum lagi di tahun 2021 pemerintah akan mengurangi subsidi sehingga biaya yang harus dibayarkan peserta adalah Rp35 ribu. Demi rakyat, AMTI siap berada di baris depan mendesak Presiden Jokowi batalkan Kepres 64 Tahun 2020 tersebut,” ucap Tommy.

(*/Bung Amas)

Abaikan Rakyat Perbatasan, TINDI Desak Presiden Jokowi Copot Dirut PELNI

Jim Robert Tindi (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Dinilai tidak becus menjalankan tugas yang diberikan Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. Joko Widodo (Jokowi), Jim Robert Tindi menghajar Direktur Utama (Dirut) Pelaran Nasional Indonesia (PELNI) dalam menjalankan kewenangan. Tindi yang juga Ketua KPW PRD Sulawesi Utara (Sulut) itu membeberkan sejumlah kejanggalan, ketidakberesan dan tak profesionalnya pelayanan di sektor pelayaran.

”Sudah 1 bulan ini Rakyat di Pulau-pulau perbatasan dengan Philipjna tidak dilayani Kapal Pelni. Dengan alasan yang tidak jelas. Akibatnya rakyat perbatasan akan mengalami kelaparan. Ulah Pelayaran Nasional Indonesia ini bukan baru pertama kali ini, mereka sudah melakukan kesalahan yang berulang-ulang,” kata Tindi tegas.

Penyuka demonstrasi jalanan itu secara tegas meminta Presiden Jokowi agar mempertimbangkan jabatan yang diberikan tersebut kepada Dirut Pelni saat ini. Eksponen aktivis 98 itu menyebut bahwa apa yang dilakukan Jokowi menjadi teladan yang baik, kenapa bawahannya gagal menerjemahkan, malah membuat blunder terhadap Jokowi. Atas protes, kekecewaan dan derita yang dialami rakyat perbatasan yang menurut Tindi kebanyakan meliki Presiden Jokowi, tapi diabaikan Dirut Pelni. Hal ini akan berefek luas, jika Presiden tidak melakukan pencopotan jabatan.

”Presien Jokowi kami desak segera copot Dirut Pelni dari jabatannya. Kebijakannya seperti mengundang reaksi publik. Dirut ini membuat apatisme bagi warga perbatasan terhadap kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, begitu riskan melakukan pembiaran terhadap warga perbatasan. Rakyat disana seperti sudah jatuh tertimpah tangga pula. Belum lagi dalam kondisi kekhawatiran masyarakat dalam menghadapi Pendemi Covid-19. Kok, Dirut Pelni berulang seolah membunuh rakyat perbatasan,” tutur Tindi tegas.

(*/Bung Amas)

Kepala BP2MI: Kunci Keberhasilan Adalah Kerja Sama dan Bersama-sama Kerja

Benny Rhamdani (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Pelantikan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, Rabu (15/4/2020) kemarin berjalan hikmat dan lancar. Melalui prosesi dengan menjalankan protokol kesehatan, Benny secara konstitusional dilantik langsung Presiden Indonesia, Ir. Hi. Joko Widodo. Kamis (16/6/2020), dilangsungkannya Serah Terima Jabatan (Sertijab).

Pria yang pernah beberapa kali menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) itu saat Sertijab menyampaikan beberapa hal penting. Diantaranya yang disebut sebagai kunci keberhasilan kerja. Politisi vokal itu memahami betul bahwa dirinya perlu melakukan adaptasi dan penyesuaian ekstra guna melahirkan kerja tim yang maksimal.

”Mohon dipahami setiap orang atau pimpinan yang baru saja mendapatkan mandat, kepercayaan, tugas baru, baik saya atau siapapun kita selalu berpikir untuk melakukan yang terbaik. Bahkan tidak berlebihan jika berpikiran ingin lebih baik dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Tapi saya sadar tidak ada satu orangpun atau pemimpin yang bisa mewujudkan hal yang lebih baik itu dengan pikiran dan tangannya sendiri, maka kunci sesungguhnya adalah kerja sama dan bersama-sama kerja,” kata Benny.

Selain itu, Benny yang juga kader Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini menyampaikan optimismenya dengan mengajukan narasi perubahan. Hal itu dipaparkannya secara terbuka dan tegas, sebagai khasnya menyampaikan pidato di depan umum. Benny menilai dirinya akan bekerja untuk para pekerja migran Indonesia dengan tidak mau mencederai kepentingan-kepentingan mereka.

”Saya menawarkan sebuah perubahan, yang perubahan itu dimulai dari diri sendiri, dari cara berpikir kita bahwa kita akan bekerja untuk mengemban visi mulia, menjadi pelayan bagi para pekerja migran Indonesia, mereka adalah pejuang keluarga, para pahlawan yang memberikan devisa bagi Indonesia,” ujar Benny.

Presiden Joko Widodo melantik Benny Rhamdani (Foto Istimewa)

Sebelumnya, Benny secara tegas mengatakan bahwa dunia Pekerja Migran memang bukan dunianya. Tapi ketika tugas Negara diberikan kepadanya atau siapapun kita, maka hanya penghianatlah yang akan menghindar bahkan lari dari tanggungjawab mengabdi kepada Negara.

”Saya atau siapapun kita pasti sepakat untuk tidak akan pernah menjadi penghianat atas sebuah mandat dan penugasan Negara. Terlebih saya atau siapapun kita sadar, bahwa tugas kerja di lingkungan BP2MI adalah tugas mulia yang terkait langsung dengan nasib dan masa depan para Pekerja Migran Indonesia dan keluarga mereka. Ini sebuah lembaga/Badan yang sesungguhnya menjadi ladang pahala. Inilah Lembaga/Badan yang tidak cukup bekerja dengan bermodalkan kebijakan, tapi juga keberpihakan. Keberpihakan Hati Nurani setiap diri kita,” tutur Wakil Ketua Komite 1 DPD RI periode 2014-2019 ini.

(*/Bung Amas)

Presiden Jokowi Lantik BRANI Jadi Kepala BP2MI

Benny Rhamdani (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Memperkuat pelayanan dan untuk memantapkan kerja, Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. Joko Widodo, Rabu (15/4/2020), melantik Benny Rhamdani sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Saat diwawancarai Benny sebelum dilantik meminta doa semua pihak agar lancar prosesi pelantikan.

“Doakan ya, untuk masyarakat BMR, Sulawesi Utara dan masyarakat Indonesia semoga proses pelantikan berjalan lancar,” ujar Brani sapaan akrab Rhamdani saat diwawancarai Suluttoday.com, Rabu (15/4/2020).

Untuk diketahui, Perlindungan Pekerja Migran Beralih ke Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang merupakan revitalisasi BNP2TKI Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 90 tahun 2019 tentang BP2MI yang diteken pada akhir Desember 2019 silam.

Perpres 90/2019 ini terbit untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Setelah terbitnya Perpres ini, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) direvitalisasi menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Menurut Perpres ini, BP2MI adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu. Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk BP2MI yang merupakan revitalisasi dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), bunyi Pasal 2 Perpres 90/2019.

BP2MI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

Dalam melaksanakan tugas tersebut BP2MI menyelenggarakan fungsi di antaranya, pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, pelaksanaan pelayanan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia, dan penyelenggaraan pelayanan penempatan.

BP2MI berfungsi melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial, pemenuhan hak pekerja migran Indonesia, pelaksanaan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia. Pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia dan/atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan, serta pengusulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia kepada menteri terkait.

Selain itu, BP2MI juga menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai standar perjanjian kerja, penandatanganan, dan verifikasi; biaya penempatan pekerja migran Indonesia; dan proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja.

Kini BP2MI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan, dan dipimpin Kepala BP2MI.

Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 31 Desember 2019 di Jakarta.

(*/Bung Amas)

AMTI Ajak Masyarakat Kawal Penggunaan APBN dan APBD untuk Covid-19

Tommy Turangan, SH (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Kepedulian Aliansi Masyarakat Trasparansi Indonesia (AMTI) terhadap kucurangan dana dan alokasi bantuan untuk memerangi penyebaran Virus Corona (Covid-19) konsisten dilakukan. Kali ini, Ketua Umum (Ketum) AMTI, Tommy Turangan, SH langsung mengingatkan pemerintah sekaligus mengajak segenap masyarakat mengawal Anggaran Pendapata Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diperuntukkan bagi penanganan Covid-19.

“Mari kita kawal alokasi APBN dan APBD diseluruh Indonesia terkait pembiayaan antisipasi dan penanganan bahaya menularnya Covid-19. Dana yang digeser untuk Covid-19 tidaklah sedikit,” ujar Turangan, jebolan Fakultas Hukum Unsrat Manado ini, Selasa (7/4/2020) di Kota Manado.

Tidak hanya itu, aktivis yang selalu memberikan kritik pedas dalam pengawasan kebijakan itu memint masyatakat harus berperan serta, dalam melihat berapa persen Kabupaten, Provinsi dan Kota yang telah melakukan kegiatan realokasi anggaran dan refocusing APBD.

“Karena ini penting sekali, jangan sampai ini kita juga terlambat terutama yang berkaitan dengan jaring pengaman sosial agar bisa segera dinikmati oleh masyarakat,” ucap Turangan tegas.

Turangan juga berharap agar pemerintah daerah sesuai tingkatannya dapat memaksimalkan anggaran APBD untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Dana miliaran bahkan triliunan rupiah yang dialokasikan di tiap daerah menurut Turangan harus tepat sasaran.

“Semoga Pemrov dan Pemkab/Pemkot se-Indonesia tetap pada sasaran sesuai arahan serta instruksi Pak Presiden Ir. Hi. Joko Widodo. APBD benar-benar disalurkan pada masyarakat, penanganan atau pencegahannya harus jelas. Kemudian dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Turangan.

Jangan sampai salah menggunakan anggaran, tambah Turangah. Menghindari disalahgunakannya anggaran tersebut Turangan mengingatkab adanya penegak hukum yang segera aktivis mengawasi agar anggaran rakyat tetap tidak dicuri.

“Anggaran ini biasa ada audit BPK. Anggaran Negara Jljangan sampai disalahgunakan. Jangan sampai Pejabat Derah ada yang akan dipanggil Polisi, KPK , dan Kejaksaan. Saya mengajak kita semua saling mengingatkan demi kepentingan bersama tentunya,” tutur Turangan menutup.

Untuk diketahui, sebagaimana dikutip melalui Tempo.co, Selasa, 31 Maret 2020, melansir bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan sudah ada alokasi tambahan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun untuk mengendalikan penyebaran virus Corona di Indonesia. Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk meredam dampak ekonomi dari pandemi virus tersebut.

Jokowi menjelaskan, sebanyak Rp 75 triliun dari anggaran itu akan dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan. Lalu sebanyak Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial atau bantuan sosial dan Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat.

(*/Bung Amas)

iklan1