Tag: joko widodo

Dihadapan Ribuan Mahasiswa UNIMA, Senator Djafar Beri Materi Revolusi Mental

Senator Djafar saat menyampaikan materi Revolusi Mental (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Kepedulian Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Ir. H. Djafar Alkatiri, M.M.,M.PdI tidak hanya pada persoalan sosial, agama, ekonomi dan kebudayaan semata. Senator Djafar juga begitu konsen membangun aspek pendidikan. Kamis (1/10/2020, Wakil Ketua Komite I DPD RI ini menghadiri undangan untuk mengisi Kuliah Umum saat Pembelakan Mahasiswa Baru di kampus Universitas Negeri Manado (UNIMA) di Tondano Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Senator asal Sulut yang didampingi Rektor UNIMA, Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd menyampaikan pentingnya gagasan Revolusi Mental yang diperjuangkan Presiden Ir. Joko Widodo. Menurut Djafar narasi Revolusi Mental harus membumi dan diaktualisasikan dari Perguruan Tinggi. Hal itu dilakukan selain untuk mengukuhkan marwah kampus sebagai ruang akademik yang produktif. Kampus mengambil peran menjaga nilai-nilai originalitas pikiran ilmiah.

Berlangsungnya pembukaan kegiatan (Foto Suluttoday.com)

”Pentingnya Revolusi Mental membumi dari kampus. Karena para mahasiswa sebagai agen transformasi harus lebih dahulu mengetahui apa keunggulan Revolusi Mental itu untuk disosialisasikan ke masyarakat luas. Mahasiswa dan eksistensi kampus sebagai garda terdepan dalam pengembangan akademik tak boleh ketinggalan, harus terus mengambil peran strategisnya mendorong pembangunan nasional. Artinya, internalisasi tentang Revolusi Mental juga diejawantahkan dalam tindandakan keseharian para civitas akademika, termasuk mahasiswa dan juga dosen,” ujar Senator Djafar.

Pemaparan materi Revolusi Mental yang disampaikan Senator vokal itu melibatkan perwakilan mahasiswa Universitas Negeri Manado dari 7 Fakultas yang hadir. Kemudian 2.000-an (dua ribuan) mahasiswa lainnya mengikuti secara daring (virtual). Djafar yang juga jebolan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado mengajak mahasiswa agar terus memelihara pikiran kritis.

Laporan Ketua Panitia dalam pembelakang mahasiswa baru (Foto Suluttoday.com)

”Mari kita tumbuhkan iklim pendidikan yang kondusif. Mahasiswa harus selalu produktif, kritis dan cermat membaca dinamika sosial. Terlebih perkembangan pendidikan di kampus. Tak hanya disitu, tapi mahasiswa juga punya tanggung jawab sosial, yakni bagaimana berkontribusi dalam pembangunan. Gagasan Revolusi Mental menjadi spirit dan inspirasi yang perlu ditanamkan dalam aktivitas keseharian mahasisw, sehingga mahasiswa dapat mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinake Tunggal Ika,” tutur Djafar tegas.

Politisi yang dijuluki sebagai singa podium itu mengingatkan agar mahasiswa dalam meningkatkan kualitas dapat selektif dalam berinteraksi dengan diskursus dan persentuhan ideologi. Hal itu dimaksudkan agar mahasiswa berfikir radikal, melawan atau menolak paham-paham yang berdampak terhadap disintegrasi bangsa. Pembelajaran di kampus, tambah Djafar haruslah melahirkan mahasiswa yang beradab, berpikiran pembaharuan dan menghargai peradaban kemanusiaan.

Proses penyerahan Cinderamata dari Rektor UNIMA kepada Senator Djafar (Foto Suluttoday.com)

”Silahkan tingkatkan semangat belajar. Mahasiswa harus beradaptasi dan meningkatkan kompetensinya dengan membaca, berdiskusi dan menulis. Identitas mahasiswa sebagai kaum intelektual harus mampu diwujudkan mahasiswa dengan terus-menerus belajar. Selain itu, dalam interaksinya mahasiswa yang terus membaca wacana sosial, jangan lalau atau terjebak dengan pemikiran atau ideologi yang merongrong Pancasila. Hindari dan kita lawan ideologi-ideologi import yang berpotensi melahirkan disintegrasi bangsa,” ujar Senator Djafar.

Penyarahan bantuan dari Senator Djafar kepada mahasiswa UNIMA (Foto Suluttoday.com)

Sekedar diketahui, Kuliah Umum ini dihadiri para Wakil Rektor, para Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan tentunya Rektor UNIMA. Selesai dilaksanakannya kuliah umum sekaligus sesi dialog tanya jawab bersama mahasiswa dan Senator Djafar, juga ada penyerahan bantuan berupa uang tunai dari Senator Djafar kepada mahasiswa yang kurang mampu. Selanjutnya, penyerahan cinderamata dari Rektor UNIMA kepada Senator Djafar Alkatiri.

(*/Amas)

TURANGAN: Sudah Tepat Benny MAMOTO Masuk Jajaran KOMPOLNAS

Benny Mamoto (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Masuknya nama putra terbaik Sulawesi Utara (Sulut), Irjen Pol (Purn) Benny Mamoto dijajaran┬áKomisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) masa bakti 2020-2024 mendapat arus dukungan dan apresiasi yang terus mengalir. Tak hanya dari Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK) yang merupakan wadah organisasi peguyuban berskala Nasional dimana Mamoto ikut lahir di dalamnya. Lebih dari itu, para aktivis juga memberi support.

”Pak Benny Manopo merupakan sosok pemimpin yang punya gagasan besar, berintegritas, memiliki pengalaman dan bijaksana. Itu sebabnya, roh atau marwah Kompolnas akan makin kuat bila beliau berada di dalamnya. Selain itu, Pak Benny merupakan sosok yang kreatif dalam mengembangkan program. Kita optimis Kompolnas makin berjaya dalam tugas-tugasnya,” kata Tommy Turangan, SH, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Rabu (19/8/2020).

Jebolan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu menyebut bahwa Benny akan memainkan peran strategisnya untuk mengangka dan mengaktifkan kerja-kerja Kompolnas. Kompolnas yang bertanggung jawab ke Presiden, kata Turangan akan membantu kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sehingga sangat penting diisi orang-orang yang berpengalaman dan juga menjadi role model.

”Sekali lagi sudah tepat Pak Beny Mamoto masuk jajaran Kompolnas. Beliau adalah Jendral Polisi yang bersih dan kami sangat berharap beliau akan melaksanakan tugas ini untuk memberikan masukan masukan pada Presiden terkait kinerja Polri. Karena Kompolnas bertanggung jawab pada Presiden dan berharap aktivis bisa seluas-luasnya memberikan laporan kepada Kompolnas jika Polisi tidak koperatif dalam menjalankan tugasnya,” ujar Turangan menutup.

(*/Bung Amas)

AMTI Desak Presiden Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ketum Tommy Turangan (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Di tengah wabah Corona Virus (Covid-19) rakyat Indonesia sedang mewas diri dan mengikuti segala anjuran pemerintah untuk stay at home dan work from home. Namun disisi lain, pemerintah Republik Indonesia (RI) malah memanfaatkan kesempatan pandemi ini untuk menaikkan iuran BPJS Kesahatan. Merespon hal itu, Ketua Umum Aliansi Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan, SH.,MM melayangkan kritik pedasanya.

”Presiden Joko Widodo harusnya lebih memahami situasi saat ini. Rakyat sedang giat-giatnya menghentikan penyebaran Corona, jangan pula situasi ini dimanfaatkan untuk menaikkan BPJS Kesehatan. Ini kebijakan melalui Perpres yang sangat tidak tepat. Apalagi, Mahkamah Agung (MA) sempat membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini,” kata Tommy tegas.

Aktivis asal Sulawesi Utara yang berkiprah di DKI Jakarta itu meminta agar Presiden Jokowi segera membatalkan keputusan tersebut. Menurutnya perasaan rakyat harus mampu dijaga pemerintah, belum lagi kesulitan yang beragam datangnya disaat Corona ini. Keseriusan pemerintah untuk lebih konsen melawan Corona harus didahulukan pemerintah, kata Tommy, bukan urusan lainnya yang malah menambah kesusahan rakyat.

”AMTI mendesak Pak Presiden segera membatalkan keputusan tersebut. Ini sangat membahayakan kondisi rakyat saat ini yang sedang menghadapi masa sulit Corona. Mari pemerintah berikan contoh tentang keseriusan melawan dan mencegah meluasnya wabah Corona ini. Bukan sibuk dengan urusan lainnya, yang malah meningkatkan kecemasan rakyat,” ujar Tommy, Jumat (15/5/2020).

Tommy juga memaparkan soal rincian kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dinilainnya begitu menyulitkan rakyat. Demi kepentingan rakyat, AMTI akan berperan berada di depan mendesak Presiden Jokowi agar secepatnya meralat keputusannya tersebut. Pendukung keras Jokowi ini mengajak agar semua pihak fokus dalam penanganan Corona.

“Inilah rincian kenaikan BPJS Kesehatan tersebut. 1. Iuran peserta mandiri Kelas I naik menjadi Rp150 ribu, sementara sebelumnya hanya Rp80 ribu. 2. Iuran peserta mandiri Kelas II naik menjadi Rp100 ribu, sementara sebelumnya hanya Rp51 ribu. 3. Iuran peserta mandiri Kelas III naik menjadi Rp42 ribu, semenetara sebelumnya hanya Rp25.500. Belum lagi di tahun 2021 pemerintah akan mengurangi subsidi sehingga biaya yang harus dibayarkan peserta adalah Rp35 ribu. Demi rakyat, AMTI siap berada di baris depan mendesak Presiden Jokowi batalkan Kepres 64 Tahun 2020 tersebut,” ucap Tommy.

(*/Bung Amas)

Abaikan Rakyat Perbatasan, TINDI Desak Presiden Jokowi Copot Dirut PELNI

Jim Robert Tindi (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Dinilai tidak becus menjalankan tugas yang diberikan Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. Joko Widodo (Jokowi), Jim Robert Tindi menghajar Direktur Utama (Dirut) Pelaran Nasional Indonesia (PELNI) dalam menjalankan kewenangan. Tindi yang juga Ketua KPW PRD Sulawesi Utara (Sulut) itu membeberkan sejumlah kejanggalan, ketidakberesan dan tak profesionalnya pelayanan di sektor pelayaran.

”Sudah 1 bulan ini Rakyat di Pulau-pulau perbatasan dengan Philipjna tidak dilayani Kapal Pelni. Dengan alasan yang tidak jelas. Akibatnya rakyat perbatasan akan mengalami kelaparan. Ulah Pelayaran Nasional Indonesia ini bukan baru pertama kali ini, mereka sudah melakukan kesalahan yang berulang-ulang,” kata Tindi tegas.

Penyuka demonstrasi jalanan itu secara tegas meminta Presiden Jokowi agar mempertimbangkan jabatan yang diberikan tersebut kepada Dirut Pelni saat ini. Eksponen aktivis 98 itu menyebut bahwa apa yang dilakukan Jokowi menjadi teladan yang baik, kenapa bawahannya gagal menerjemahkan, malah membuat blunder terhadap Jokowi. Atas protes, kekecewaan dan derita yang dialami rakyat perbatasan yang menurut Tindi kebanyakan meliki Presiden Jokowi, tapi diabaikan Dirut Pelni. Hal ini akan berefek luas, jika Presiden tidak melakukan pencopotan jabatan.

”Presien Jokowi kami desak segera copot Dirut Pelni dari jabatannya. Kebijakannya seperti mengundang reaksi publik. Dirut ini membuat apatisme bagi warga perbatasan terhadap kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, begitu riskan melakukan pembiaran terhadap warga perbatasan. Rakyat disana seperti sudah jatuh tertimpah tangga pula. Belum lagi dalam kondisi kekhawatiran masyarakat dalam menghadapi Pendemi Covid-19. Kok, Dirut Pelni berulang seolah membunuh rakyat perbatasan,” tutur Tindi tegas.

(*/Bung Amas)

Kepala BP2MI: Kunci Keberhasilan Adalah Kerja Sama dan Bersama-sama Kerja

Benny Rhamdani (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Pelantikan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, Rabu (15/4/2020) kemarin berjalan hikmat dan lancar. Melalui prosesi dengan menjalankan protokol kesehatan, Benny secara konstitusional dilantik langsung Presiden Indonesia, Ir. Hi. Joko Widodo. Kamis (16/6/2020), dilangsungkannya Serah Terima Jabatan (Sertijab).

Pria yang pernah beberapa kali menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) itu saat Sertijab menyampaikan beberapa hal penting. Diantaranya yang disebut sebagai kunci keberhasilan kerja. Politisi vokal itu memahami betul bahwa dirinya perlu melakukan adaptasi dan penyesuaian ekstra guna melahirkan kerja tim yang maksimal.

”Mohon dipahami setiap orang atau pimpinan yang baru saja mendapatkan mandat, kepercayaan, tugas baru, baik saya atau siapapun kita selalu berpikir untuk melakukan yang terbaik. Bahkan tidak berlebihan jika berpikiran ingin lebih baik dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Tapi saya sadar tidak ada satu orangpun atau pemimpin yang bisa mewujudkan hal yang lebih baik itu dengan pikiran dan tangannya sendiri, maka kunci sesungguhnya adalah kerja sama dan bersama-sama kerja,” kata Benny.

Selain itu, Benny yang juga kader Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini menyampaikan optimismenya dengan mengajukan narasi perubahan. Hal itu dipaparkannya secara terbuka dan tegas, sebagai khasnya menyampaikan pidato di depan umum. Benny menilai dirinya akan bekerja untuk para pekerja migran Indonesia dengan tidak mau mencederai kepentingan-kepentingan mereka.

”Saya menawarkan sebuah perubahan, yang perubahan itu dimulai dari diri sendiri, dari cara berpikir kita bahwa kita akan bekerja untuk mengemban visi mulia, menjadi pelayan bagi para pekerja migran Indonesia, mereka adalah pejuang keluarga, para pahlawan yang memberikan devisa bagi Indonesia,” ujar Benny.

Presiden Joko Widodo melantik Benny Rhamdani (Foto Istimewa)

Sebelumnya, Benny secara tegas mengatakan bahwa dunia Pekerja Migran memang bukan dunianya. Tapi ketika tugas Negara diberikan kepadanya atau siapapun kita, maka hanya penghianatlah yang akan menghindar bahkan lari dari tanggungjawab mengabdi kepada Negara.

”Saya atau siapapun kita pasti sepakat untuk tidak akan pernah menjadi penghianat atas sebuah mandat dan penugasan Negara. Terlebih saya atau siapapun kita sadar, bahwa tugas kerja di lingkungan BP2MI adalah tugas mulia yang terkait langsung dengan nasib dan masa depan para Pekerja Migran Indonesia dan keluarga mereka. Ini sebuah lembaga/Badan yang sesungguhnya menjadi ladang pahala. Inilah Lembaga/Badan yang tidak cukup bekerja dengan bermodalkan kebijakan, tapi juga keberpihakan. Keberpihakan Hati Nurani setiap diri kita,” tutur Wakil Ketua Komite 1 DPD RI periode 2014-2019 ini.

(*/Bung Amas)

iklan1