Tag: jokowi

GPPMP Deklarasi Bulat Tekad untuk Mendukung Jokowi-Ma’ruf

Ketua Umum GPPMP, Jefry Rawis menyampaikan sambutan (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Berlangsungnya Deklarasi yang dilakukan Generasi Penerus Perjuangan Merah Putih (GPPMP) 14 Februari 1946 berlangsung lancar. Deklarasi dengan memilih tajuk ”Bulat Tekad untuk Dukungan Jokowi-Ma’ruf” di Rumah Aspirasi Jokowi-Ma’ruf, Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Acara antara lain dihadiri Hencky Luntungan/Ketua Tim Satkersus DPP GPPMP, Jerry Rampen/Bendum DPP GPPMP, Fernando Repi/Ketua DPP GPPMP Bid UMKM & Koperasi, Donald Pokatong/Koord “Komunike Merah Putih” DPP GPPMP dan Adrian Tapada/Korlap Deklarasi ‘GPPMP dukung Jokowi-Amin’.

Ketua Umum GPPMP, Jefry Rawis mengatakan bahwa hasil Rakernas GPPMP di Bitung, Sulawesi Utara (Sulut) pada 13-14 Februari 2019. Ada 24 DPD GPPMP se-Indonesia sepakat melahirkan Komunike Merah Putih. Komunike Merah Putih ini berangkat dari keprihatinan terhadap situasi bangsa.

”Ada elite yang memprovokasi massa dan melakukan tindakan yang mempertentangkan antar golongan dengan jargon politik identitas. Ini dianggap GPPMP sebagai hal yang tidak wajar dan harus dihentikan. Kita tahu GPPMP membawa amanat jiwa semangat nilai (JSN) 14 Februari 1946. Peristiwa heroik di daerah pertama yang mengakui kemerdekaan RI oleh Bung Karno. Kalau Sulut tidak akui kemerdekaan, maka Belanda memprovokasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) bahwa Proklamasi RI hanya digerakkan di Jawa,” ujar Rawis.

Proses deklrasi dukungan (FOTO Ist)

Dikatakannya lagi, karenanya dinyatakan, Proklamasi oleh Bung Karno, bukan hanya di Tanah Jawa tapi sampai Sulut. Tanpa peristiwa 14 Februari 1946, Indonesia mungkin hanya Yogyakarta atau Jawa saja. Karena itu, jangan coba-coba kelompok lain turunkan merah putih atau mengganti Pancasila dengan ideologi lain.

”Karena para pejuang merah putih, adalah orang-orang yang punya andil memperjuangkan merah putih. Orang Manado tidak akan meninggalkan merah putih dan Pancasila. Ini tegas harus disampaikan kepada warga Sulut. Menuju Pilpres ada upaya mengganti Pancasila dan merah putih. Ada dua tokoh yang kelihatan dari rekam jejak dan kiprah, tetap menginginkan Pancasila dan merah putih yaitu Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma’ruf Amin,” tutur Rawis menutup.

Selanjutnya hal senada disampaikan Wakil Kepala Rumah Aspirasi, Michael Umbas tentang teknis dimana tinggal 7 hari menjelang Pemilu 2019, masih ada semangat menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf. GPPMP mempunyai pesan ideologis kepada NKRI. Semangat dan prinsip-prinsip yang saya kira sangat ideologis. Kehadiran GPPMP sangat memberikan suntikan semangat yang berharga untuk Jokowi-Ma’ruf.

Terutama menghadapi pertarungan Pilpres yang diwarnai pertentangan Pancasila dan khilafah. Setelah kampanye akbar Prabowo-Sandi di Stadion GBK, tidak ada warna Pancasila di sana.

Kompak deklarasi dukung Jokowi-Ma’ruf (FOTO Ist)

”Di satu sisi kita melihat, ini menunjukkan bahwa setiap rentang sejarah sejak 1928 kemudian 1945, sampai petisitwa sejarah lain, ada peran Kawanua dan tokoh-tokoh Minahasa. Ini tipikal kepeloporan putra-putra minhasa. Bisa dimaknai ini semangat kecintaan kita kepada NKRI. Tidak membiarkan NKRI berganti jubah dengan ideologi lain. Kalau kita hari ini deklarasi, belum apa-apa dibanding perjuangan pendahulu kita dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan,” tutur Umbas.

Ia juga menyampaikan kalau pihaknya memastikan juga pada saat 17 April 2019, itu titik perjuangan akhir untuk memenangkan Pak Jokowi. Kita ingin nanti GPPMP mendorong dan mengajak segenap masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

”Karena yang terpenting bagaimana suara kita di TPS. Kalau kita hanya deklarasi, kita tidak ada garansi Pak Jokowi menang. Kalau TPS tidak didatangi, suara tidak dicoblos, tidak ada jaminan menang. Kita harus meyakinkan lebih banyak orang datang ke TPS. Menghindari golput. Kalau kita biarkan hak suara kita, maka masa depan bisa direbut khilafah atau ideologi lain di luar dari Pancasila. Kita harus ingat betul ini,” kata Umbas. (*/Redaksi)

Tersangka Massal di DPRD Malang, Prestasi KPK Atau Sensasi

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

MENYEDOT konsentrasi dan perhatian publik yang dampaknya relatif ‘mencoreng’ nama lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apakah ini ironi, kecolongan, kecelakaan, ataukah kecerobohan dari 41 legislator di DPRD Malang dari total 45 orang. Mereka menjadi tersangka secara kolektif dalam kasus dugaan suap dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemudian sampai saat ini 21 orang diantaranya sudah ditahan.

Sejumlah politisi ini terjerat kasus suap APBD perubahan Kota Malang Tahun 2015, mereka tentunya diduga menerima dana ‘haram’ gratifikasi, ‘politik kompensasi’, alias korupsi. Menyentil itu, kita menjadi teringat dengan suara keras, penuh emosi, tegas, dan intoleran dari Bang Fahri Hamzah yang vokal mendesak agar KPK dibubarkan, hemat saya logis juga desakan Bang Fahri. KPK rupanya lebih doyan membereskan kasus-kasus korupsi ‘kecil’.

KPK sepertinya perlu sokongan mental serta dukungan keberanian untuk mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi yang lebih besar. Kasus yang disinyalir melibatkan elit ‘Parpol Besar’, bahkan jika ke 41 legislator ini berfikir inklusif, punya keberanian, maka mereka perlu menimbang ulang perjuangan Bang Fahri. Kalau belum bernyali, minimal mereka menuntut keadilan kepada KPK dalam pemberantasan kasus korupsi agar tidak standar ganda. KPK Jangan hanya berani beroperasi pada kasus korupsi recehan, tapi bungkam, ‘banci’, impoten, dan gagap membongkar dugaan pencurian uang rakyat yang dilakukan mafia korupsi berbanrol Triliyunan Rupiah.

Bukan berperadaban rendah para anggota KPK itu, saya curiga mereka masih tersandera dengan kepentingan dan cukup kompleks, mereka mungkin menderita penyakit inlander. KPK itu selalu terlihat garang didepan TV dan berwibawa saat diwawancarai jurnalis, tapi melempem, bahkan mirip budak didepan elit pemerintah. KPK memang tidak independen, ia berada dibawah kendali penuh pemerintah. Itu sebabnya super powernya KPK, bahkan ada hak imunitas KPK perlu dikaji kembali.

Menjadi tragedi terburuk di Republik ini, terutama di era kepemimpinan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wapres RI yang mana secara massal para wakil rakyat terciduk berjamaah oleh KPK. Yang berdasarkan pemberitaan media massa anggaran yang mereka terima per orang tak cukup Miliaran Rupiah, begitu tak sebanding dengan korupsi yang dilakukan para bandit-bandit itu.

Hentakan, gertakan, dan gebrakan KPK ini bagi saya bukanlah prestasi, ini malahan menjadi bencana demokrasi kita. Betapa KPK dengan enteng, ‘mengobok-obok’ lembaga DPR (DPRD Malayang). Lembaga KPK cukup efektif mendestruksi bangunan citra atau reputasi yang selama ini dijaga para wakil rakyat dengan waktu yang tidak terlalu lama. Riskan memang KPK, bila tak diantisipasi KPK boleh berubah wajah menjadi bengis, seperti mahluk kanibal pemakan manusia. KPK boleh berpotensi ‘brutal’, dan sporadis, akan bergerak bagai Samurai tak bertuan bila tak ada lembaga yang mengawasi mereka.

KPK juga memberi sinyal sebagai penanda sekaligus meninggalkan pesan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sedang berstatus darurat korupsi. Akhirnya secara otomatis membuat merosot kepercayaan publik kepada para wakil-wakilnya. Secara riil, kita harus lantang mengatakan bahwa yang dilakukan KPK dalam menetapkan sejumlah anggota DPRD Malang sebagai tersangka merupakan sebuah prestasi, tinggal bagaimana kita mendorong agar tidak ‘dimanfaatkan’ untuk kampanye politik, kita juga berharap agar stamina dan spirit KPK dalam memberantas korupsi terus dilakukan, bukan sekedar melakukan pembohongan publik dengan ‘drama’ picik didepan layar TV.

Bisa saja KPK menargetkan sensasi, bukan soal prestasi yang mereka kejar. Toh, kalau mau jujur menilai, dikatakan prestasi bila mereka-mereka ini berani mengungkap kasus-kasus besar seperti yang pernah disampaikan Bang Fahri dibeberapa moment dialog di media massa. Atau kalau ‘dipaksakan’ melihat ini sebagai prestasi, cukup kita beri apresiasi dengan mendesak KPK agar berani memberantas dugaan kasus korupsi besar.

Sebab dalam keyakinan dan amatan saya, KPK kurang serius, bahkan masih cukup diskriminatif dalam pemberantasan korupsi. Belum menjalankan distribusi keadilan yang merata terhadap upaya mengungkap kasus korupsi secara komprehensif, apakah ini berkaitan dengan peletakan skema atau sistem dan metode bemberantasan korupsi?. Saya kira bukan soal sistem semata, tapi berkaitan erat dengan keberanian, komitmen, siap menerima resiko serta memiliki kesadaran penuh dalam menjalankan tanggungjawab tanpa menjadi munafik.

Peristiwa ini juga sulit rasanya kita kapling, dan simpulkan bahwa tak ada relasinya dengan urusan Pemilu 2019, bagaimana pun sekali lagi KPK dalam kacamata saya hanya bersifat dependen. Dihuni para aktor yang ‘jinak’ dimata kekuasaan, walau terlihat progresif dilayar kaca TV. Bahkan, bisa jadi jelang hajatan Pemilu 2019 KPK makin berani, lihat saja kasus yang melibatkan Setnov, Bang Idrus Marham, kini Airlangga Hartarto yang rata-rata kader satu Parpol, Airlangga mulai dipanggil untuk pemeriksaan dugaan keterlibatan kasus korupsi. Jika dilihat secara seksama, inilah ‘pukulan’ yang sasarannya satu titik untuk melumpuhkan rival politik, dalil apapun itu pemerintah lebih memiliki otoritas mengatur lembaga negara dan instrumen formal pemerintahan lainnya.

Operasi KPK; Desakan hukum dan Kepentingan Politik

Banyak pihak tentu bertanya-tanya soal getolnya KPK melakukan OTT atau operasi untuk mentersangkakan oknum koruptor jelang Pemilu 2019. Hal itu juga seiring dengan jalannya kecurigaan atas agresifnya KPK mengungkap kasus korupsi, dalam perjumpaan menyambut momentum politik tentunya ini membawa dampak signifikan, buktinya intensitas meningkatnya jumlah tersangka mulai nampak. Apakah ini kepentingan penegakan hukum, ataukah by order dari kelompok tertentu?. Jawabannya tentu hanya KPK, Tuhan dan oknum berjiwa ‘iblis’ yang tahu.

Bila sekedar kita berfikir ‘sehat’, maka bisa dikata KPK tentu bergerak dengan kepentingan tertentu, yang tidak lain adalah menjalankan Presiden sebagai kepada Negara. Disisi lain, KPK tentu tak dapat lepas dari siklus kepentingan partai politik yang menjadi penyangga demokrasi dari Negara ini, itu sebabnya tabir yang kita ungkap dalam hal pemberantasan korupsi menjadi seperti benang kusut. Meski begitu, secara hukum pergerakan KPK tetap kita apresiasi karena telah menjalankan tugasnya, sesuai kemampuan para personil KPK tentunya.

Tinjauan dilapangan KPK yang dikenal punya hak imun ini masih ‘tergoda’ dan takluk dengan ‘rayuan’ serta intimidasi, argumennya sederhana seperti belum tuntasnya KPK memberantas kasus korupsi bailout Bank Century, kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan dan jejaring mafia pajak lainnya, kasus e-KTP yang belum tuntas, Sumber Waras, Reklamasi di Jakarta, kasus Hambalang, dan kasus besar lainnya. Sebagai rakyat biasa, kita tentu berposisi mendorong agar akselerasi pemberantasan korupsi benar-benar dilakukan KPK secara optimal dan serius.

Ada kepentingan hukum yang tentu menjadi prioritas dari KPK dalam mengungkap korupsi, dalam skala apapun, itu tentu kita akui bersama. Sementara itu, ada pula serangkaian kepentingan politik yang juga tak bisa kita menutup mata lalu mengambil kesimpulan bahwa KPK bergerak tanpa kepentingan politik. Hemat saya, KPK tetap bergerak atas kepentingan politik. Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Jokowi memiliki kepentingan politik dalam menyelesaikan kasus korupsi, mengupayakan adanya desentralisasi kesejahteraan hingga di daerah, akhirnya menjadi relevan KPK harus ‘menguatkan karakternya’, bukan berubah menjadi monster yang menakut-nakut elit parpol, birokrat, dan rakyat pada umumnya, dengan semangat itulah keberlanjutan program pemberantasan korupsi dari KPK akan langgeng.[***]

 

__________________________

Tulisan Amas Mahmud, jurnalis Suluttoday.com

 

Presiden Jokowi Apresiasi Iven MANADO FIESTA

JOKOWI Ingatkan Intelektual Muslim Untuk Antisipasi Dampak Negatif Teknologi

Presiden Jokowi menghadiri Kongres ISNU (FOTO Ist)

JAKARTA, Suluttoday.com – Kongres II Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) yang digelar pada 24-25 Agustus 2018 dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 24 Agustus 2018. Kongres yang mengusung tema “Pembangunan Inklusif dan Islam Nusantara Menyongsong se-Abad Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan Pancasila” ini mewadahi para sarjana, ilmuwan, intelektual, dan sejumlah profesional NU dari berbagai disiplin ilmu.

Dalam sambutan pembukaannya, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa dewasa ini dunia terus berkembang sedemikian cepat. Terlebih dengan adanya revolusi industri keempat yang dikatakan memiliki dampak yang ribuan kali lebih besar dibanding revolusi industri pertama.

“Artinya sebentar lagi akan terjadi perubahan besar-besaran di dunia yang ini akan mengubah interaksi kita dalam hidup sehari-sehari. Oleh sebab itu, kita harus betul-betul mengantisipasi ini,” ujar Presiden.

Menurutnya, sudah menjadi keharusan bagi para intelektual muslim untuk berani terjun ke bidang-bidang yang berkaitan dengan inovasi ilmu pengetahuan. Hal tersebut sesuai dengan semangat kemajuan peradaban Islam sekira 15 abad lalu yang berada dalam puncak kejayaannya.

“Tadi sudah disampaikan Pak Kiai bahwa 15 abad yang lalu peradaban Islam berada pada posisi yang paling tinggi. Kenapa tidak sekarang kita juga memperebutkan itu kembali? Banyak kesempatan yang bisa kita lakukan saat ini untuk melakukan perubahan-perubahan,” tuturnya.

Lebih jauh, Kepala Negara juga menekankan agar kita mampu mengantisipasi dampak merugikan dari perkembangan teknologi dan pengetahuan. Tak dapat dimungkiri, perkembangan-perkembangan itu selain dapat menimbulkan manfaat nyata, juga bisa mendatangkan mudarat akibat penggunaan yang tidak bertanggung jawab.

“Sebagai contoh keterbukaan informasi media sosial ada manfaatnya tapi juga banyak merusaknya. Fitnah-fitnah lewat sana, saling mencela lewat sana, saling menjelekkan lewat sana,” ucapnya.(*/Cat)

Jokowi Apresiasi Perjuangan Anthony Ginting

Presiden RI saat menjenguk Anthony Ginting (FOTO Ist)

JAKARTA, Suluttoday.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendatangi Anthony Sinisuka Ginting yang cedera saat bertanding melawan Shi Yuqi pada partai pertama, final beregu putra Indonesia vs China di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu 22 Agustus 2018.

Saat kedudukan 20-21 di set ketiga, cedera kaki yang dialaminya memaksa Anthony menghentikan pertandingan. Set pertama dimenangkan Anthony dengan skor 21-14 dan set kedua dimenangkan Shi Yuqi 21-23. Saat dijenguk oleh Presiden, Anthony tengah dirawat di ruang medis.

“Masyarakat Indonesia bangga dengan perjuangan Anthony. Kamu telah memberikan yang terbaik,” ucap Presiden.(*/Cat)

iklan1