Tag: jokowi

AMTI Desak Presiden Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ketum Tommy Turangan (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Di tengah wabah Corona Virus (Covid-19) rakyat Indonesia sedang mewas diri dan mengikuti segala anjuran pemerintah untuk stay at home dan work from home. Namun disisi lain, pemerintah Republik Indonesia (RI) malah memanfaatkan kesempatan pandemi ini untuk menaikkan iuran BPJS Kesahatan. Merespon hal itu, Ketua Umum Aliansi Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan, SH.,MM melayangkan kritik pedasanya.

”Presiden Joko Widodo harusnya lebih memahami situasi saat ini. Rakyat sedang giat-giatnya menghentikan penyebaran Corona, jangan pula situasi ini dimanfaatkan untuk menaikkan BPJS Kesehatan. Ini kebijakan melalui Perpres yang sangat tidak tepat. Apalagi, Mahkamah Agung (MA) sempat membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini,” kata Tommy tegas.

Aktivis asal Sulawesi Utara yang berkiprah di DKI Jakarta itu meminta agar Presiden Jokowi segera membatalkan keputusan tersebut. Menurutnya perasaan rakyat harus mampu dijaga pemerintah, belum lagi kesulitan yang beragam datangnya disaat Corona ini. Keseriusan pemerintah untuk lebih konsen melawan Corona harus didahulukan pemerintah, kata Tommy, bukan urusan lainnya yang malah menambah kesusahan rakyat.

”AMTI mendesak Pak Presiden segera membatalkan keputusan tersebut. Ini sangat membahayakan kondisi rakyat saat ini yang sedang menghadapi masa sulit Corona. Mari pemerintah berikan contoh tentang keseriusan melawan dan mencegah meluasnya wabah Corona ini. Bukan sibuk dengan urusan lainnya, yang malah meningkatkan kecemasan rakyat,” ujar Tommy, Jumat (15/5/2020).

Tommy juga memaparkan soal rincian kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dinilainnya begitu menyulitkan rakyat. Demi kepentingan rakyat, AMTI akan berperan berada di depan mendesak Presiden Jokowi agar secepatnya meralat keputusannya tersebut. Pendukung keras Jokowi ini mengajak agar semua pihak fokus dalam penanganan Corona.

“Inilah rincian kenaikan BPJS Kesehatan tersebut. 1. Iuran peserta mandiri Kelas I naik menjadi Rp150 ribu, sementara sebelumnya hanya Rp80 ribu. 2. Iuran peserta mandiri Kelas II naik menjadi Rp100 ribu, sementara sebelumnya hanya Rp51 ribu. 3. Iuran peserta mandiri Kelas III naik menjadi Rp42 ribu, semenetara sebelumnya hanya Rp25.500. Belum lagi di tahun 2021 pemerintah akan mengurangi subsidi sehingga biaya yang harus dibayarkan peserta adalah Rp35 ribu. Demi rakyat, AMTI siap berada di baris depan mendesak Presiden Jokowi batalkan Kepres 64 Tahun 2020 tersebut,” ucap Tommy.

(*/Bung Amas)

Saat Sertijab, Benny Rhamdani Nyatakan Perang Terhadap Sindikasi Pengiriman PMI Ilegal

Presiden Joko Widodo dan Benny Rhamdani saat berjabat tangan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Dalam prosesi Serah Terima Jabatan (Sertijab), Kamis (16/4/2020), Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani secara tegas dalam pidatonya mengatakan perang terhadap praktek gelap sindikasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI). Benny menilai sikap tegak lurus dan tak diskriminasi dalam menerapkan aturan harus dilakukan untuk perbaikan kinerja di BP2MI.

”Insya Allah saya ingin mengukuhkan sikap, tidak mentolerir dan menyatakan perang terhadap sindikasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia ilegal dan non prosedural. Mereka adalah musuh negara dan kita wajib melindungi hak dan martabat PMI, karena sejatinya kita adalah pelayan mereka,” kata Benny, mantan Ketua GP Ansor Sulawesi Utara (Sulut) dua periode ini.

Benny yang mengganti Tatang Budie Razak selaku Plt Kepala BP2MI itu, berkomitmen memperbaiki tata kelola penempatan PMI. Hal tersebut dikatakan sebagai langkah ampuh untuk mengikis Pekerja Migran ilegal secara signifikan. Sehingga selain melindungi PMI, negara juga akan diuntungkan dari peningkatan devisa yang dihasilkan.

”Kita akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Kementerian Tenaga Kerja, Ditjen Imigrasi Kementerian hukum dan HAM, perwakilan RI di negara-negara penempatan untuk mengatasi persoalan tersebut,” tutur Benny di Jakarta.

Disampaikan Benny bahwa sebagai Badan baru mengganti BNP2TKI, posisi BP2MI sangat strategis sebagai pelaksana kebijakan pelindungan PMI dan keluarganya. Terutama di tengah pandemi Covid-19, BP2MI menurut Benny mesti membuktikan kepeloporannya dengan kebijakan yang tepat dan tindakan yang cepat, mengantisipasi kepulangan PMI, maupun yang masih bertahan di negara-negara tujuan penempatan.

”Saya ambil conroh, seperti di Malaysia. Perkiraan saya ribuan PMI kita yang undocumented dan bekerja harian, dan tidak tertangani, bahkan kelaparan dan butuh bantuan segera, kita akan segera upayakan untuk mengatasi masalah tersebut, sesegera mungkin dengan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta kedutaan kita di Malaysia,” kata Benny, mantan aktivis 98 ini tegas.

Selain itu, protokol penanganan kepulangan PMI yang komprehensif, multisektor dan sinergi lintas Kementerian/Lembaga, tambah Benny sangat diperlukan. Tidak hanya itu, Benny menegaskan pentingnya sinergi kelembagaan, menjalin kerjasama, dan koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri serta pemerintah daerah di semua jenjang hingga ke pemerintah Desa.

Pidato Benny Rhamdani ketika Sertijab (Foto Istimewa)

”Saya mengoptimalkan sinergitas. Akan segera dilakukan pencegahan, menanggulangan dan mengantisipasi dampak Covid-19, bagi PMI dan keluarganya. Kemudian, sejak kemarin saya dilantik dan serah terima hari ini saya akan tancap gas bekerja tanpa berlama-lama dan tidak mengenal fase jeda. Mari lari bersama dalam bekerja, karena jika memilih jalan kaki dalam bekerja pasti akan tertinggal kereta. Karena itu saya memilih cara berlari dalam bekerja,” ujar Benny.

Sekedar diketahui, Benny dilantik berdasarkan Keputusan Presiden No 72/TPA tahun 2020 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi utama di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tertanggal 13 April 2020. Benny merupakan pimpinan pertama BP2MI setelah adanya perubahan kelembagaan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 pada akhir 2019.

Di tengah pandemi Covid-19 ini, proses serah terima jabatan tetap dilaksanakan sesuai protokol kesehatan, dengan menjaga jarak sekitar 1 meter dan tanpa adanya jabatan tangan untuk pemberian ucapan selamat. Seluruh undangan yang hadir juga diharuskan menggunakan masker.

(*/Bung Amas)

Senator DJAFAR ALKATIRI: Pemerintah Siap dan Wajib Menerima Kritik

Wakil Ketua Komite 1 DPD RI, Hi. Djafar Alkatiri (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Dinamika yang mencuat di tengah masyarakat disaat penyebaran Virus Corona (Covid-19) saat ini berjalan relatif cepat. Pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah pun terlahir dari masyarakat. Seperti itu juga dengan respon pemerintah terkait situasi sosial tersebut.

Menanggapi hal itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Ir. Hi. Djafar Alkatiri, M.PdI, menyampaikan pemikirannya. Menurut Djafar menangani darurat Covid-19 pemerintah perlu terbuka menerima kritik dan tanggapan yang satire terhadap pemerintah.

“Kalau saya melihat tak ada yg bully pemerintah, tapi ada masyarakat yang meminta pemerintah siaga mungkin. Ketahuilah, saat ini semua aspek menjadi tanggung jawab pemerintah dengan adanya Keppres 7 dan 9, Perpu No.1, PP, Inpres no 4. Dan UU no. 6 thn 2018,” kata Senator Djafar, Senin (13/4/2020) di Group whatsApp Aktivis Muslim Sulut.

Lanjut politisi senior itu mengingatkan agar pemerintah menggunakan pendekatan edukatif dan persuasif, berbaik sangka kepada masyarakat. Masukan, bahkan nyinyir masyarakat perlu dijawab dengan optimalisasi kerja. Kritik rakyat baginya tidak patut ditanggapi dengan marah-marah.

“Semua ini harus diterima oleh pemerintah atas nama negara. Apapun hari ini urusan rakyat yg ada kaitan dgm Covid-19. Maka pemerintah siap dan wajib menerima semua kritik dan keluhan. Disinilah fungsi negara saat dilanda bencana nasional,” kata Senator asal Sulawesi Utara (Sulut) ini tegas.

Tambah Senator vokal yang kini menjabat Wakil Ketua Komite 1 DPD RI itu bahwa Presiden Jokowi tentu sangat mahfum mengelola negara secara profesional. Kondisi psikologis masyarakat di tengah hantaman Covid-19 juga harus dipahami pemerintah, sehingga pemerintah lebih bijak mengartikulasi situasi yang tengah berkembang saat ini.

“Negara mengelola segala hajat hidup rakyat dan punya legalitas memaksa rakyat. Jadi jangan alergi dengan situasi psikologis rakyat dalam suasana saat ini. Semua terjepit,” tutur Senator Djafar menutup.

(*/Bung Amas)

Soal Rencana Bebaskan Koruptor, AMTI Desak Menkumham Dicopot

Tommy Turangan (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Rencana membebaskan narapidana (Napi) koruptor, teroris dan bandar narkoba dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D dengan alasan memotong mata rantai penyebaran Virus Corona, mendapat protes LSM Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI).

Minggu (5/4/2020), Tommy Turangan, SH, Ketua Umum (Ketum) AMTI saat diwawancarai Suluttoday.com menyampaikan keberatannya atas rencana tersebut. Menurut Turangan alasan kemanusiaan bukan berarti dimanfaatkan untuk orang-orang yang tidak berperikemanusiaan seperti para pencuri uang rakyat (koruptor).

“Jangan kemudian Virus Corona dijadukan pintu masuk membebaskan para koruptor. AMTI secara tegas menolak rencana Menteri Yasonna Laoly untuk membebaskan koruptor. Bagi para penjahat hak-hak rakyat tak perlu dikompromikan dengan alasan apapun. Mereka selayaknya dihukum,” ujar Turangan.

Lanjut dikatakannya, wabah Corona bukan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Posisi rakyat yang taat hukum, tambah Turangan perlu dihormati pemerintah dengan tidak mengkompromikan hukum yang berlaku. Koruptor salah satunya sebagai rakyat yang mengabaikan dan melabrak hukum. Tegas, Turangan juga mendesak Presiden Ir. Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menkumham, jika memaksakan membebaskan koruptor.

“Rupanya Corona mau digunakan untuk membahwa keberuntungam bagi mereka para bandit-bandit uang rakyat. Sementara warga negara yang taat aturan di himbau jangan keluar rumah. Lalu Negara bisa kasih apa?. Warga di krangkeng. Itu sebabnya, rakyat juga menuntut keadilan hukum. Ketaatan hukum, seharusnya mereka para koruptor yang dipenjara buarkan saja dalam trali besi. Jika Menteri Yasonna tetap memaksa membebaskan koruptor, maka kami mendesak Pak Presiden segera mencopot beliau dari jabatan Menkumham,” kata Turangan.

Aktivis vokal asal Minahasa Selatan yang berkarir di DKI Jakarta itu mengharapkan agar ungkapan dan stigma buruk tentang hukum tidak lagi dibenarkan penegak hukum. Cara yang dilakukan, tambah Turangan adalah dengan konsisten para penegak hukum dan stakeholder menjalankan aturan yang ada. Jangan melakukan standar ganda dalam aktualisasi nilai-nilai hukum.

“Jangan sampaj menjadi benar yang disebut keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan. Sedih rasanya kalau hal itu terjadi, sama saja kita menjatuhkan marwah hukum kita. Pemerintah juga kami ingatkan, jangan sampai rakyat kecil yang taat hukum diabaikan. Seharusnya, rakyat kecil diurus Negara, bukan mereka-mereoa pembangkang hukum dibebaskan saat melakukan perampokan uang rakyat,” ujar Turangan.

Turangan yang juga Advokat itu mengajak Menkumham membantu Presiden Ir. Jokowi dalam memerangi penyebaran Virus Corona melalui Menteri Kesehatan dengan menyediakan fasilitas kesehatan dan tenaga medis di Tahanan.

(*/Bung Amas)

KNPI Sosialisasi Edukasi Cegah COVID-19 Sampai di Kabupaten Terluar Indonesia

Ketua Jackson Kumaat (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Ajuran pemerintah untuk melakukan Social Distancing ikut dikampanyekan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Presiden Ir. Joko Widodo juga telah menegaskan akan diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), guna memerangi menyebarnya wabah Corona Virus Disease (COVID-19), mendapat dukungan KNPI.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP KNPI Jackson A.W. Kumaat mengatakan, kepada sejumlah wartawan, Jumat (3/4/2020) menyebutkan peran penting KNPI sebagai wadah berhimpun pemuda dalam bahu-membahu dengan pemerintah dalam mengatasi serta menanggulagi pandemi COVID. Menurut Jackson, KNPI secara nasional sedang melakukan sosialisasi ke masyarakat agar berperan aktif melawan COVID-19.

“Secara serentak KNPI secara nasional melakukan edukasi kepada masyarakat. Dengan instrumen sosialisasi, memberi pemahaman kepada masyarakat agar menaati apa instruksi dan himbauan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19. Pengurus KNPI di tingkat Provinsi sampai Kabupaten/Kota sedang melakukan edukasi tersebut. Mari kita support pemerintah melawan COVID-19,” kata Jacko sapaan akrab Kumaat.

Spanduk KNPI, ajakan melawan COVID-19 (Foto Istimewa)

Tambah Jacko menuturkan beberapa metode penyampaian pesan edukatif ke publik dilakukan dengan prinsip mengajak masyarakat untuk menjauh dari kerumunan dan berada di rumah saja. Aktivis muda vokal ini menilai usaha serius pemerintah dalam soal patut didukung sepenuhnya elemen pemuda Indonesia.

“Sudah masuk laporan dari seluruh Provinsi bahwa pengurus KNPI di daerah tengah giat melakukan sosialisasi tentang pembatasan sosial. Salah satu cara yaitu melalui memasang spanduk, ajakan dan himbauan agar masyarakat tetap di rumah saja. Masyarakat diminta menjaga jarak, menghindari kerumunan. Upaya ini dilakukan KNPI untuk menyukseskan apa yang menjadi prioritas pemerintah Pak Jokowi dan KH. Ma’ruf, sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia,” ujar Jacko yang juga menambahkan bahwa di wilayah perbatasan Indonesia juga sosialisasi tengah dilakukan.

Ditempat terpisah, Ketua KNPI Talaud Suyanto Matoneng saat diwawancarai Suluttoday.com, Jumat (2/4/2020), bahwa KNPI giat melakukan sosialisasi memerangi COVID-19, dan konsisten melakukan edukasi pencegahan COVID-19 kepada masyarakat agar menjaga jarak sosial.

Spanduk disejumlah tempat di Talaud (Foto Istimewa)

“Secara nasional kita KNPI di instruksikan melakukan edukasi soal pencegahan COVID-19. Semoga pesan yang disampaikan dapat dilaksanakan bersama seluruh masyarakat, termasuk kami yang ada di Talaud,” kata Matoneng, Ketua KNPI yang berada di Kabupaten Kepulauan, berbatasan dengan Negara Filipina tersebut.

(*/Bung Amas)

iklan1