Tag: jokowi

RESIDU DEMOKRASI

Bung Amas (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Sekretaris DPD KNPI Manado

RUPANYA sistem pemerintahan yang digunakan di era transparansi ini sebaik apapun, tetap ada celanya. Ada peluang dan kelemahan tertentu yang sering dimanfaatkan pihak-pihak berkepentingan. Seperti itu pula system Demokrasi Pancasila yang kita anut di Republik Indonesia. Melalui konsep kepemimpinan Presidensial yang tumpuan kekuatan executive heavy. Semua kekuatan kendali dilakukan Presiden, tetap ada titik lemahnya.

Begitu kuatnya pemerintah melalui pengendalian institusi dan bargaining, ada segudang tantangan menanti. Silahkan kita periksa keberhasilannya pada tataran praksis. Kemajuan dan kesejahteraan masyarakat juga masih saja terbelah dengan kesenjangan. Pemerintah Jokowi misalkan yang dalam beberapa momentum menyampaikan sikap tak mau mengintervensi proses penegakan hukum. Hal itu ada plus minusnya.

Logika penghargaan terhadap lembaga penegak hukum yang independen tak mau dinodai Presiden. Meski begitu sikap Presiden tidak selamanya bermanfaat dalam penyelesaian kasus hukum. Sebetulnya, Presiden punya otoritas mengendalikan proses hukum. Kita hargai saja interpretasi hukum yang dianut Presiden. Semoga praktek membegali hukum di republik ini ada solusinya.

Jika benang kusut korupsi yang merugikan masyarakat tidak dituntaskan, berarti kita tersandera kepentingan politik. Dan korupsi makin mendapat tempat dan merajalela. Korupsi tumbuh subur kepada entek pengusaha utamanya. Tugas Presiden yang mulia itu bertanggung jawab atas semua urusan publik, tidak parsial.

Misalkan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Problem diskriminasi, serta masalah kriminal lainnya yang belum tuntas. Semua itu butuh perhatian dan ketegasan Presiden. Kurang terkelolanya pemerintahan yang terjebak pada ‘koalisi besar’ juga menambah residu demokrasi menjadi buruk. Mobilitas demokrasi kita masih tersandera kepentingan-kepentingan elit yang berkoalisi di lingkar kekuasaan. Residu demokrasi lain yang bergentayangan ditengah masyarakat kita adalah sikap arogannya pemimpin.

Segelintir elit yang hanya mau diberi penghormatan, lalu menghamba pada investor Asing. Karakter pemerintah yang selalu berharap ada pengkultusan terhadap dirinya, meminta pujian, dan menolak kritik. Segala masukan yang dinilai merusak citra diri dituduh sebagai anti pemerintah. Dicurigai seolah-olah kelompok masyarakat yang sakit hati karena berbeda pandangan serta pilihan politik, padahal tidak seperti itu sebetulnya.

Banyak macam residu demokrasi, diantaranya juga proses pemilihan kepemimpinan yang memberi ruang terhadap praktek politik uang. Dihidupkannya politik adu domba, keberadaan masyarakat yang beragam seperti dibenturkan dengan istilah mayoritas dan minoritas. Hasilnya, demokrasi terkebiri. Demokrasi yang universal dikungkung dalam ruang sempit. Jangan heran kemudian input dari proses demokrasi melahirkan output yang tidak sesuai harapan banyak orang.

Keresahan sampai kegelisahan masyarakat harus dijawab pemerintah. Jangan menutup mata, apalagi berpura-pura dan membangun image bahwa Indonesia dalam situasi stabil atau baik-baik saja. Demokrasi kita sedang dalam kesakitan yang kronis. Demokrasi dibajak, kita berdemokrasi dengan cara-cara yang liberal. Tiap politisi yang bertarung dalam Pemilu dan Pilkada, selalu saja punya modal uang terlebih dahulu, barulah mereka menang. Seakan-akan uang merupakan investasi sosial yang utama. Politik uang dianggap semacam garansi bagi kemenangan politisi dalam kontestatsinya.

Nauzubillah min zalik. Demokrasi kita seperti pipa yang mengeluarkan limbah dan tinja. Melainkan kompas atau fondasi yang mengarahkan masyarakat pada ruang pencerahan. Demokrasi meski melahirkan wewangian, buah segar dan makanan yang melejatkan. Rekayasa hasil pemilihan umum, konspirasi jahat dan cara-cata tidak etis yang sering kali ditunjukkan dalam praktek politik. Dilema tersebut menjadi bagian dari residu demokrasi yang mengecewakan.

Kita mengenali residu atau sisa demokrasi yang harusnya membanggakan semua masyarakat Indonesia. Harapan tersebut terbayar bila praktek demokrasi dilandasi pada kejujuran, keadilan. Penghargaan terhadap hak-hak individu, penghormatan pada kemajemukan, dan taat pada regulasi Negara. Anti terhadap perbuatan curang, sekaligus tidak tunduk terhadap sikap-sikap kolonial yang dengan telanjang membudayakan perbudakan. Demokrasi wajib dijalankan secara benar.

Residu demokrasi yang produktif dan sejalan dengan spirit Pancasila yaitu melahirkan realitas masyarakat yang berperadaban tinggi. Masyarakat yang mengakui sekaligus taat pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan, persatuan, tegak lurus membela nilai-nilai kerakyatan dan berjuang menegakkan keadilan. Nalar publik harus terus digoda, diajak, diajarkan agar ramai-ramai kita tumbuhkan kebersamaan. Bergerak dalam satu poros perjuangan serta cita-cita kolektif yakni melawan penindasan atas nama apapun.

Memberi ruang kepada oknum yang mengkonversi suara konstituen dengan uang, berarti sama saja kita menghendaki residu demokrasi terperangkap. Bahkan, bukan sekedar itu saja, melainkan kita ikut bertanggung jawab, ambil andil merusak demokrasi. Lahirkan cara pandang yang mandiri, inklusif, jadilah agenda demokrasi yang cerdas, bukan menjadi tukang produk sampah peradaban. Kita ikut berdedikasi menjadi tukang bersih ‘kotoran’ demokrasi yang hari ini sedang kita tuai. Kalau bukan sekarang, kapan lagi, dan kalau bukan kita siapa lagi.

Residu demokrasi digambarkan sebagai suatu proses yang tertinggal, tersisa, atau berperan sebagai kontaminan dalam siklus demokrasi. Untuk ini, demokrasi menyisahkan beragam masalah yang masih kronis. Menjadi pekerjaan rumah bagi kita. Berharap ada pemimpin berhati mulia yang membebaskan demokrasi dari tekanan, paksaan dan keterjebakan. Demokrasi idealnya meninggalkan residu yang membahagiakan. Bukan menjadi mainan bagi para bandit.[*]

Politik The Turning Point, Jokowi Jangan Lengah

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

BERAGAM kalkulasi politik dipaparkan para pengamat politik pemerintahan, ahli, akademisi dan politisi terkait komposisi Kabinet Indonesia Kerja jilid II turut menambah percakapan publik. Setidaknya meski tidak mutlak benar. Namun, analisis atau prediksi itu menjadi dasar pertimbangan kita untuk mendeskripsikan bahwa perjalanan Indonesia kedepan seperti apa. Tidak pada konteks akurasi analisa, melainkan pada ragam masukan yang menyumbang pemikiran positif kepada Jokowi selaku pemegang hak prerogatif.

Semua pandangan umumnya tertuju pada kompilasi jajaran Kabinet Jokowi-Ma’ruf yang lebih paripurna. Bahkan yang miris terlihat adanya keretakan koalisi politik. Baik di internal Jokowi maupun Prabowo, masing-masing mencari aman. Lihat saja manuver Surya Palo Cs dan Megawati. Di seberang sana, kita menemukan koalisi Prabowo mulai saling lempar statemen, memuncullah ‘kegaduhan’ dan saling mendiskreditkan. Ada pernyataan ‘penumpang gelap’ yang seolah-olah dialamatakan ke Partai Demokrat. Pokoknya, konstalasi politik di tanah air mulai meningkat intensitasnya.

Jelang penyusunan Kabinet Kerja Jilid II, Jokowi-Ma’ruf bukan desain narasi besar yang kita temukan dalam diskursus publik. Yang ramai malah rebutan jabatan, saling sindir, politik saling sandera terpantau di media massa. Ada pula elit politik yang masih menahan diri, tampil tenang tak mengedepankan visi ‘memburu kursi Menteri’. Begitu pluralnya karakteristik para politisi ikut menjadi kekhawatiran tersendiri bagi kita, jangan-jangan tarikan politik tersebut membuat Indonesia mengarah ke titik balik.

Bila kita rehat sejenak menengok harapan publik, maka motivasi dan obsesi merebut kursi Kabinet bukanlah prioritas sebetulnya untuk pembangunan Indonesia saat ini. Idealnya, membangun visi dan narasi untuk Indonesia yang lebih maju, berkeadilan, sejahtera, mandiri dan bermartabat dikedepankan. Karena bila lengah, Jokowi di periode keduanya ini bisa ada penyusupan kepentingan dan digembosi dari dalam. Atau kemungkinan lainnya, bila tidak akomodatif, Jokowi bisa menjadi rival mitra koalisinya sendiri.

Ramainya olah-mengolah isu begitu mengemuka, sulit terbendung. Baik isu yang berpotensi memicu keretakan internal kubu Jokowi maupun Prabowo itu sendiri, hasilnya konstalasi politik di Negeri ini kian tidak beratauran. Seperti mulai ada arus balik, dimana terlihat sebagian elit dan promotor atas kemenangan Prabowo-Sandi kini mengambil posisi berdamai, bahkan berekspansi masuk ke jajaran pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Ada elit parpol yang minta jatah Menteri secara terbuka, meminta jatah lebih banyak. Hal ini pun cukup menarik disimak sebetulnya.

Skema politik pun makin seksi dan menantang ditelusuri jejaknya. Jika Jokowi terbuai dengan politik bujuk-rayu, penyanderaan, takut dengan gertakan, maka peluang besarnya kekuatan Jokowi dirampas. Jokowi menjadi tidak mandiri mengambil keputusan, kewenangannya sebagian tanpa sadar ditake over, kubu rival politik ikut campur. Rintangan politik lainnya akan dihadapai kedepannya, bila tidak hati-hati. Fenomena yang relatif dinamis juga kita pantau terjadi di internal koalisi Jokowi-Ma’ruf, dimana Surya Paloh cs berbeda manuvernya dengan Megawati Soekarno Putri.

Perang statemen soal komposisi atau persentase kader parpol yang akan direkomendasikan untuk masuk ke jajaran Menteri Jokowi-Ma’ruf seolah saling bersinggungan. Membuat iklim politik kita kurang kondusif, walau para politisi dapat menyebut realitas ini sebagai sekedar dinamika politik biasa. Tapi, kondisi tersebut juga melahirkan kegaduhan didepan publik. Boleh sebaliknya, bila tenang dan arif pengendalian kekuatan dapat diatur dengan baik sehingga Jokowi makin mudah menggapai visi melanjutkan pembangunan Indonesia.

Menariknya lagi, kini dikubu Prabowo muncul dugaan adanya penumpan gelap yang selama ini mendompleng gerakan politik Prabowo-Sandi, yang kini pernyataan ini menuai ‘keributan politik’. Apakah benar kita akan mengalami the turning point (titik balik) perpolitikan?. Dimana tatanan politik kita yang sebelumnya telah membaik kini turun kelas. Akan berjalan lurus, makin fokus menata Indonesia kedepan, bila titik balik pembangunan dilakukan Jokowi dengan desain program yang matang, solid Kabinetnya. Bergerak bersama, saling sinergi, kemudian satu komando.

Tak sekedar perenungan, tapi harus kerja nyata sebagai implementasi dari komitmen kita berdemokrasi yang benar. Politik bukan sekedar berkoar-koar tentang kemanusiaan, kepentingan publik dan perjuangan tentang hak-hak masyarakat termarginal. Lebih dari itu ialah melahirkan keteladanan, mewariskan tentang etika dan moral politik. Bukan pula soal niat merebut kemenangan, mendapatkan kursi kekuasaan, lantas berdiam diri melihat kejahatan didepan mata.

Praktek politik tebar pesona, cari aman, politik balik badan dan cuci tangan merupakan warisan politik kolonial yang patut ditinggalkan. Itu bukanlah legacy kita rakyat Indonesia. Kalau lengah, Jokowi di era kedua kali memimpin Indonesia dalam hal seleksi Kabinetnya, berpeluang Indonesia tergelincir pada titik balik kemunduran. Pembagunan yang diletakkan Jokowi pada aras yang telah sesuai bisa hancur, tidak mengalami fokus, yang mulai mencapai titik kulminasi bisa menjadi blunder, bahkan malapetaka bila penyusunan Kabinet tidak dilaksanakan dengan baik dan benar.

Kiranya mereka yang berintegritas, bertekad sejak awal dengan Jokowi, bersekutu dan berani berjuang habis-habisan bersamanya diakomodir masuk dalam jajaran Menteri. Setidaknya, itulah mereka yang terdeteksi serta dapat ditakar kadar loyalitasnya benar, siap dan menerima konsekuensi berjuang bersama Jokowi. Bukan, mereka yang menyimpan ribuan agenda untuk akhirnya menggadaikan Indonesia kepada kaum asing. Atau mereka para penumpang gelap yang diselundupkan masuk dalam jajaran Kabinet Indonesia Kerja Jilid II.

Soal figur yang bukan pelanggar ham juga menjadi catatan serius yang patut dipertimbangkan Jokowi. Mereka yang jauh dari isu-isu dan disinyalir terlibat praktek kotor korupsi kiranya menjadi kajian Jokowi untuk tidak ditarik dalam gerbong Kabinetnya. Sebab, bisa menjadi point yang melemahkan perjalanan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf kedepannya. Bila ada infiltrasi kepentingan eksternal yang tidak selaras dengan master plan pembangunan, kemudian Jokowi lengah tidak selektif, hal itu akan terjadi degradasi, gesekan, gempa kepentingan. Lalu guncangan tersebut sudah otomatis merongrong keberadaan Jokowi sebagai Presiden.[***]

 

________________________

Catatan : Amas Mahmud, Alumnus FISPOL Unsrat Manado

 

Presiden JOKOWI Puji Kehebatan OLLY DONDOKAMBEY

Jokowi dan Olly (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo kembali berkunjung ke Sulawesi Utara dan disela-sela kunjungannya, sosok Olly Dondokambey terus dipujinya. Salah satu pujian yang diungkapkan Jokowi sapaan akrabnya adalah kejelian Dondokambey sebagai Gubernur Sulawesi Utara dalam membangun sektor pariwisata Sulut.

”Ekonomi disini mengarah ke pariwisata. Feeling Pak Gubernur (Olly Dondokambey) bagus sekali,” kata Jokowi di Manado, Kamis (04/07/2019).

Jokowi juga memuji kebijakan Gubernur Olly yang membebaskan seluruh biaya administrasi pengurusan sertifikat tanah bagi masyarakat Sulut. Dan dengan lantang Jokowi menyebutkan bahwa masyarakat Sulawesi Utara beruntung punya sosok sehebat Olly Dondokambey.

Dalam kunjungan kali ini, Jokowi selain membagikan sertifikat tanah untuk ribuan masyarakat di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Kota Manado bersama istri tercinta, Iriana Joko Widodo, melihat perkembangan pembangunan infrastruktur pariwisata yang dikerjakan di Sulut diantaranya perluasan terminal Bandara Sam Ratulangi Manado.

Sebagai dukungan pada perkembangan pembangunan di Sulawesi Utara, Jokowi tak lupa membawa sejumlah pejabat teras negara diantaranya, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Sementara itu, Gubernur Olly Dondokambey mengapresiasi Jokowi yang sudah berkali-kali mengunjungi Sulut, terlebih atas perhatiannya pada  pembangunan sektor pariwisata Sulut. Olly pun berjanji akan selalu mendukung kepemimpinan Jokowi demi Sulut dan Indonesia yang lebih hebat ke depan.(cat)

GPPMP Deklarasi Bulat Tekad untuk Mendukung Jokowi-Ma’ruf

Ketua Umum GPPMP, Jefry Rawis menyampaikan sambutan (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Berlangsungnya Deklarasi yang dilakukan Generasi Penerus Perjuangan Merah Putih (GPPMP) 14 Februari 1946 berlangsung lancar. Deklarasi dengan memilih tajuk ”Bulat Tekad untuk Dukungan Jokowi-Ma’ruf” di Rumah Aspirasi Jokowi-Ma’ruf, Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Acara antara lain dihadiri Hencky Luntungan/Ketua Tim Satkersus DPP GPPMP, Jerry Rampen/Bendum DPP GPPMP, Fernando Repi/Ketua DPP GPPMP Bid UMKM & Koperasi, Donald Pokatong/Koord “Komunike Merah Putih” DPP GPPMP dan Adrian Tapada/Korlap Deklarasi ‘GPPMP dukung Jokowi-Amin’.

Ketua Umum GPPMP, Jefry Rawis mengatakan bahwa hasil Rakernas GPPMP di Bitung, Sulawesi Utara (Sulut) pada 13-14 Februari 2019. Ada 24 DPD GPPMP se-Indonesia sepakat melahirkan Komunike Merah Putih. Komunike Merah Putih ini berangkat dari keprihatinan terhadap situasi bangsa.

”Ada elite yang memprovokasi massa dan melakukan tindakan yang mempertentangkan antar golongan dengan jargon politik identitas. Ini dianggap GPPMP sebagai hal yang tidak wajar dan harus dihentikan. Kita tahu GPPMP membawa amanat jiwa semangat nilai (JSN) 14 Februari 1946. Peristiwa heroik di daerah pertama yang mengakui kemerdekaan RI oleh Bung Karno. Kalau Sulut tidak akui kemerdekaan, maka Belanda memprovokasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) bahwa Proklamasi RI hanya digerakkan di Jawa,” ujar Rawis.

Proses deklrasi dukungan (FOTO Ist)

Dikatakannya lagi, karenanya dinyatakan, Proklamasi oleh Bung Karno, bukan hanya di Tanah Jawa tapi sampai Sulut. Tanpa peristiwa 14 Februari 1946, Indonesia mungkin hanya Yogyakarta atau Jawa saja. Karena itu, jangan coba-coba kelompok lain turunkan merah putih atau mengganti Pancasila dengan ideologi lain.

”Karena para pejuang merah putih, adalah orang-orang yang punya andil memperjuangkan merah putih. Orang Manado tidak akan meninggalkan merah putih dan Pancasila. Ini tegas harus disampaikan kepada warga Sulut. Menuju Pilpres ada upaya mengganti Pancasila dan merah putih. Ada dua tokoh yang kelihatan dari rekam jejak dan kiprah, tetap menginginkan Pancasila dan merah putih yaitu Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma’ruf Amin,” tutur Rawis menutup.

Selanjutnya hal senada disampaikan Wakil Kepala Rumah Aspirasi, Michael Umbas tentang teknis dimana tinggal 7 hari menjelang Pemilu 2019, masih ada semangat menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf. GPPMP mempunyai pesan ideologis kepada NKRI. Semangat dan prinsip-prinsip yang saya kira sangat ideologis. Kehadiran GPPMP sangat memberikan suntikan semangat yang berharga untuk Jokowi-Ma’ruf.

Terutama menghadapi pertarungan Pilpres yang diwarnai pertentangan Pancasila dan khilafah. Setelah kampanye akbar Prabowo-Sandi di Stadion GBK, tidak ada warna Pancasila di sana.

Kompak deklarasi dukung Jokowi-Ma’ruf (FOTO Ist)

”Di satu sisi kita melihat, ini menunjukkan bahwa setiap rentang sejarah sejak 1928 kemudian 1945, sampai petisitwa sejarah lain, ada peran Kawanua dan tokoh-tokoh Minahasa. Ini tipikal kepeloporan putra-putra minhasa. Bisa dimaknai ini semangat kecintaan kita kepada NKRI. Tidak membiarkan NKRI berganti jubah dengan ideologi lain. Kalau kita hari ini deklarasi, belum apa-apa dibanding perjuangan pendahulu kita dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan,” tutur Umbas.

Ia juga menyampaikan kalau pihaknya memastikan juga pada saat 17 April 2019, itu titik perjuangan akhir untuk memenangkan Pak Jokowi. Kita ingin nanti GPPMP mendorong dan mengajak segenap masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

”Karena yang terpenting bagaimana suara kita di TPS. Kalau kita hanya deklarasi, kita tidak ada garansi Pak Jokowi menang. Kalau TPS tidak didatangi, suara tidak dicoblos, tidak ada jaminan menang. Kita harus meyakinkan lebih banyak orang datang ke TPS. Menghindari golput. Kalau kita biarkan hak suara kita, maka masa depan bisa direbut khilafah atau ideologi lain di luar dari Pancasila. Kita harus ingat betul ini,” kata Umbas. (*/Redaksi)

Tersangka Massal di DPRD Malang, Prestasi KPK Atau Sensasi

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

MENYEDOT konsentrasi dan perhatian publik yang dampaknya relatif ‘mencoreng’ nama lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apakah ini ironi, kecolongan, kecelakaan, ataukah kecerobohan dari 41 legislator di DPRD Malang dari total 45 orang. Mereka menjadi tersangka secara kolektif dalam kasus dugaan suap dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemudian sampai saat ini 21 orang diantaranya sudah ditahan.

Sejumlah politisi ini terjerat kasus suap APBD perubahan Kota Malang Tahun 2015, mereka tentunya diduga menerima dana ‘haram’ gratifikasi, ‘politik kompensasi’, alias korupsi. Menyentil itu, kita menjadi teringat dengan suara keras, penuh emosi, tegas, dan intoleran dari Bang Fahri Hamzah yang vokal mendesak agar KPK dibubarkan, hemat saya logis juga desakan Bang Fahri. KPK rupanya lebih doyan membereskan kasus-kasus korupsi ‘kecil’.

KPK sepertinya perlu sokongan mental serta dukungan keberanian untuk mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi yang lebih besar. Kasus yang disinyalir melibatkan elit ‘Parpol Besar’, bahkan jika ke 41 legislator ini berfikir inklusif, punya keberanian, maka mereka perlu menimbang ulang perjuangan Bang Fahri. Kalau belum bernyali, minimal mereka menuntut keadilan kepada KPK dalam pemberantasan kasus korupsi agar tidak standar ganda. KPK Jangan hanya berani beroperasi pada kasus korupsi recehan, tapi bungkam, ‘banci’, impoten, dan gagap membongkar dugaan pencurian uang rakyat yang dilakukan mafia korupsi berbanrol Triliyunan Rupiah.

Bukan berperadaban rendah para anggota KPK itu, saya curiga mereka masih tersandera dengan kepentingan dan cukup kompleks, mereka mungkin menderita penyakit inlander. KPK itu selalu terlihat garang didepan TV dan berwibawa saat diwawancarai jurnalis, tapi melempem, bahkan mirip budak didepan elit pemerintah. KPK memang tidak independen, ia berada dibawah kendali penuh pemerintah. Itu sebabnya super powernya KPK, bahkan ada hak imunitas KPK perlu dikaji kembali.

Menjadi tragedi terburuk di Republik ini, terutama di era kepemimpinan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wapres RI yang mana secara massal para wakil rakyat terciduk berjamaah oleh KPK. Yang berdasarkan pemberitaan media massa anggaran yang mereka terima per orang tak cukup Miliaran Rupiah, begitu tak sebanding dengan korupsi yang dilakukan para bandit-bandit itu.

Hentakan, gertakan, dan gebrakan KPK ini bagi saya bukanlah prestasi, ini malahan menjadi bencana demokrasi kita. Betapa KPK dengan enteng, ‘mengobok-obok’ lembaga DPR (DPRD Malayang). Lembaga KPK cukup efektif mendestruksi bangunan citra atau reputasi yang selama ini dijaga para wakil rakyat dengan waktu yang tidak terlalu lama. Riskan memang KPK, bila tak diantisipasi KPK boleh berubah wajah menjadi bengis, seperti mahluk kanibal pemakan manusia. KPK boleh berpotensi ‘brutal’, dan sporadis, akan bergerak bagai Samurai tak bertuan bila tak ada lembaga yang mengawasi mereka.

KPK juga memberi sinyal sebagai penanda sekaligus meninggalkan pesan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sedang berstatus darurat korupsi. Akhirnya secara otomatis membuat merosot kepercayaan publik kepada para wakil-wakilnya. Secara riil, kita harus lantang mengatakan bahwa yang dilakukan KPK dalam menetapkan sejumlah anggota DPRD Malang sebagai tersangka merupakan sebuah prestasi, tinggal bagaimana kita mendorong agar tidak ‘dimanfaatkan’ untuk kampanye politik, kita juga berharap agar stamina dan spirit KPK dalam memberantas korupsi terus dilakukan, bukan sekedar melakukan pembohongan publik dengan ‘drama’ picik didepan layar TV.

Bisa saja KPK menargetkan sensasi, bukan soal prestasi yang mereka kejar. Toh, kalau mau jujur menilai, dikatakan prestasi bila mereka-mereka ini berani mengungkap kasus-kasus besar seperti yang pernah disampaikan Bang Fahri dibeberapa moment dialog di media massa. Atau kalau ‘dipaksakan’ melihat ini sebagai prestasi, cukup kita beri apresiasi dengan mendesak KPK agar berani memberantas dugaan kasus korupsi besar.

Sebab dalam keyakinan dan amatan saya, KPK kurang serius, bahkan masih cukup diskriminatif dalam pemberantasan korupsi. Belum menjalankan distribusi keadilan yang merata terhadap upaya mengungkap kasus korupsi secara komprehensif, apakah ini berkaitan dengan peletakan skema atau sistem dan metode bemberantasan korupsi?. Saya kira bukan soal sistem semata, tapi berkaitan erat dengan keberanian, komitmen, siap menerima resiko serta memiliki kesadaran penuh dalam menjalankan tanggungjawab tanpa menjadi munafik.

Peristiwa ini juga sulit rasanya kita kapling, dan simpulkan bahwa tak ada relasinya dengan urusan Pemilu 2019, bagaimana pun sekali lagi KPK dalam kacamata saya hanya bersifat dependen. Dihuni para aktor yang ‘jinak’ dimata kekuasaan, walau terlihat progresif dilayar kaca TV. Bahkan, bisa jadi jelang hajatan Pemilu 2019 KPK makin berani, lihat saja kasus yang melibatkan Setnov, Bang Idrus Marham, kini Airlangga Hartarto yang rata-rata kader satu Parpol, Airlangga mulai dipanggil untuk pemeriksaan dugaan keterlibatan kasus korupsi. Jika dilihat secara seksama, inilah ‘pukulan’ yang sasarannya satu titik untuk melumpuhkan rival politik, dalil apapun itu pemerintah lebih memiliki otoritas mengatur lembaga negara dan instrumen formal pemerintahan lainnya.

Operasi KPK; Desakan hukum dan Kepentingan Politik

Banyak pihak tentu bertanya-tanya soal getolnya KPK melakukan OTT atau operasi untuk mentersangkakan oknum koruptor jelang Pemilu 2019. Hal itu juga seiring dengan jalannya kecurigaan atas agresifnya KPK mengungkap kasus korupsi, dalam perjumpaan menyambut momentum politik tentunya ini membawa dampak signifikan, buktinya intensitas meningkatnya jumlah tersangka mulai nampak. Apakah ini kepentingan penegakan hukum, ataukah by order dari kelompok tertentu?. Jawabannya tentu hanya KPK, Tuhan dan oknum berjiwa ‘iblis’ yang tahu.

Bila sekedar kita berfikir ‘sehat’, maka bisa dikata KPK tentu bergerak dengan kepentingan tertentu, yang tidak lain adalah menjalankan Presiden sebagai kepada Negara. Disisi lain, KPK tentu tak dapat lepas dari siklus kepentingan partai politik yang menjadi penyangga demokrasi dari Negara ini, itu sebabnya tabir yang kita ungkap dalam hal pemberantasan korupsi menjadi seperti benang kusut. Meski begitu, secara hukum pergerakan KPK tetap kita apresiasi karena telah menjalankan tugasnya, sesuai kemampuan para personil KPK tentunya.

Tinjauan dilapangan KPK yang dikenal punya hak imun ini masih ‘tergoda’ dan takluk dengan ‘rayuan’ serta intimidasi, argumennya sederhana seperti belum tuntasnya KPK memberantas kasus korupsi bailout Bank Century, kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan dan jejaring mafia pajak lainnya, kasus e-KTP yang belum tuntas, Sumber Waras, Reklamasi di Jakarta, kasus Hambalang, dan kasus besar lainnya. Sebagai rakyat biasa, kita tentu berposisi mendorong agar akselerasi pemberantasan korupsi benar-benar dilakukan KPK secara optimal dan serius.

Ada kepentingan hukum yang tentu menjadi prioritas dari KPK dalam mengungkap korupsi, dalam skala apapun, itu tentu kita akui bersama. Sementara itu, ada pula serangkaian kepentingan politik yang juga tak bisa kita menutup mata lalu mengambil kesimpulan bahwa KPK bergerak tanpa kepentingan politik. Hemat saya, KPK tetap bergerak atas kepentingan politik. Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Jokowi memiliki kepentingan politik dalam menyelesaikan kasus korupsi, mengupayakan adanya desentralisasi kesejahteraan hingga di daerah, akhirnya menjadi relevan KPK harus ‘menguatkan karakternya’, bukan berubah menjadi monster yang menakut-nakut elit parpol, birokrat, dan rakyat pada umumnya, dengan semangat itulah keberlanjutan program pemberantasan korupsi dari KPK akan langgeng.[***]

 

__________________________

Tulisan Amas Mahmud, jurnalis Suluttoday.com

 

iklan1