Tag: jokowi

Kunjungan di Manado, Kepala BP2MI Silaturahmi Bersama Para Tokoh

Benny memperkenalkan era baru BP2MI (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menggelar silaturahmi dan sosialiasi berkaitan dengan Undang-Undang (UU) No 18 Tahun 2017 tentang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani sekaligus bernostalgian, pulang kampung mengunjungi keluarga dan rekan-rekan seperjuangannya, Kamis (6/8/2020) malam.

Di hadapan para gurunya, tokoh agama dan tokoh-tokoh Ormas di RM Afisha Kecamatan Tikala Kota Manado, Provinsi Sulaesi Utara (Sulut), Benny menceritakan betapa dinamisnya konteks perpolitikan di daerah ini. Lebih utama dari semua pertarungan dan adaptasi politik di republik ini adalah bagaimana menjaga komitmen. Benny menyebut tak ada perjuangan yang berjalan mulus, namun Allah SWT adalah penentu takdir bagi tiap manusia.

”Semua kita punya capaian-capaian dan ekspektasi tertentu. Tidak mudah memang mencapainya, harus istiqomah, sandarkan dalam kerja keras, doa dan konsisten menjalani apa yang kita impikan itu. Semenjak Pak Presiden Jokowi dan Wapres Pak KH Ma’ruf Amin menang Pilpres 2019, tidak lantas saya masuk ke jajaran Kabinet, semua melewati proses selektif yang panjang. Saya menyandarkan semua itu hanya pada Allah SWT, sampai takdir mengantas untuk menjadi Kepala BP2MI. Insya Allah saya abdikan pengalaman, waktu dan diri saya untuk Negara Indonesia tercinta,” ujar Benny yang juga mantan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara 3 periode ini.

Akrab Benny berdialog dengan para tokoh (Foto Suluttoday.com)

Lanjut Benny yang pernah menjabat Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) itu menguraikan bagaimana wajah baru BP2MI yang diisinya dengan perubahan. Beberapa hal berkaitan langkah transformasi tengah dijalankan Benny selaku Kepala di lembaga yang menaungi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut. Politisi Partai Hanura itu mengambil langkah menggratiskan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri, pengurusan paspor dan lain sebagainya.

”Saya sedang melakukan modernisasi di tubuh BP2MI. Mohon dukungan semua warga Manado dan Provinsi Sulawesi Utara, saya berkomitmen melawan praktek suap, penyimpangan dan cara-cara ilegal yang sering dilakukan oknum bandit tertentu. Beberapa langkah berani sudah kita lakukan, diantaranya menggratiskan pengiriman TKI, semua urusan ijin, paspor kita gratiskan. Sampai menempatkan para Pekerja Migran Indonesia di negara tempatan masing-masing,” kata Benny.

Sambil sesekali berkelakar dan mengenang perjuangannya selama di Sulut, Benny juga menjelaskan soal Era Baru BP2MI dibawah kepemimpinannya. Dengan tegas Benny mengatakan akan melawan para mafia pengiriman tenaga kerja ilegal yang jumlahnya cukup banyak di Indonesia. Dari upaya serius itu, Benny telah berhasil melakukan perbaikan, memulangkan sejumlah TKI dengan prosedur yang normal dan posisi marwah BP2MI makin disegani.

Benny Rhamdani saat bersilaturahmi dengan para tokoh (Foto Suluttoday.com)

”Sejak dilantik Pak Presiden Jokowi, saya sudah berkomitmen sikat habis para sindikat yang terlibat dalam pengiriman tenaga kerja ilegal di Luar Negeri. Praktek yang dilakukan oknum-oknum itu melibatkan sejumlah lembaga tertentu, ini memalukan, merugikan negara, dan lebih utama lagi merugikan mereka yang menjadi TKI. Saya sedih kalau tidak menuntaskan itu. Makanya, saya sampaikan ke jajaran saya di BP2MI jangan sekali saja main-main, berkompromi dengan praktek curang. Tak segan-segan saya hajar, demi PMI kita berusaha mengabdi menuju Surganya Allah SWT,” tutur Benny, mantan Direktur Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf ini tegas.

Untuk diketahui Benny yang juga pernah menjadi aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), berstudi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu meminta doa masyarakat Sulut agar dapat dimudahkan segala tugas pengabdiannya di BP2MI. Jebolan aktivis ’98 ini mengajak masyarakat agar tidak lagi terjebak, terpolarisasi dengan politik sentimentil yang membuat pembangunan Indonesia tehambat. Bagi Brani, begitu Benny akrab disapa yakni konsolidasi nasional dan kerja memajukan Indonesia.

(*/Bung Amas)

Buah Perhatian SSK, Presiden Jokowi dan Megawati Ikut Bantu Istri Ajudan Bung Karno

Oma Koesno saat terbaring sakit (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Perhatian dan kepedulian Ir. Sonya Selviana Kembuan (SSK) terhadap istri Ajudan (pengawal) Bung Karno, Elizabeth Koesno belum lama ini. Dengan memberikan bantuan, SSK ikut meringankan bantuan keluarga. SSK yang berkesempatan memberikan bantuan kepada Oma Koesno, Jumat (22/5/2020), mengaku senang karena berkesempatan memberi diri dan membantu orang-orang yang berjasa terhadap Republik Indonesia (RI) tercinta.

”Saya berbangga hati, bersyukur karena pernah ambil bagian membantu Oma Koesno, beliau istri tercinta Ajudan Bung Karno (Soekrano), Presiden RI pertama. Semoga Oma terbantu dengan apa yang saya lakukan seiklasnya tersebut. Tentu saya dan keluarga juga berdoa, agar Oma Koesno diberikan kesembuhan,” ujar SSK, yang juga digadang-gadang maju sebagai Wali Kota Manado ini, Senin (15/6/2020).

Perhatian SSK mendapat apresiasi dan ucapan terima kasih yang datang dari keluarga Oma Koesno, seperti disampaikan Aldy Revaldy kepada SSK melalui kontak di media sosial. Aldy juga mengatakan bantuan Presiden Jokowi dan Megawati juga saat ini telah diberikan terhadap Oma Koesno.

”Terima kasih atas bantuan dan doa Ibu, kepada Oma kami, Oma Koesno. Luar biasa bantuan juga datang dari para pejabat Negara. Bertangan dari berbagai pihak, terima kasih sekali lagi,” tutur Aldy.

Seperti dilansir dari Detik.com, Minggu (14/6/2020), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan bantuan kepada istri pengawal Presiden RI pertama Soekarno, yang sedang sakit dan dirawat di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. Presiden Jokowi memberikan bantuan uang sebesar Rp 50 juta.

“Pada hari ini, Minggu 14 Juni 2020, Bantuan Presiden RI telah diberikan kepada Ibu Elizabeth Koesno (93 tahun) yang merupakan istri dari Alm Bapak R Koesno,” ujar Sekretaris Pribadi Presiden Jokowi, Anggit Nugroho, saat dimintai konfirmasi Detik.com, Minggu (14/6/2020).

Bantuan yang diserahkan Presiden Jokowi sebesar Rp 50 juta, dan diserahkan ke keluarga di RSPAD Gatot Soebroto.

SSK saat memberikan bantuan (Foto Istimewa)

“Bantuan sebesar Rp 50 juta tersebut telah diserahkan di RSPAD Gatot Soebroto, tempat Ibu Elizabeth Koesno dirawat saat ini. Ibu Elizabeth beserta keluarga juga menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan Presiden RI,” tutur Anggit.

Selain itu, utusan Ketum PDIP Megawati Soekanoputri juga turut menjenguk istri pengawal Presiden pertama RI Soekarno, Elizabeth Koesno (Oma Koesno) yang sedang dirawat di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. Cucu Oma Koesno, Roland Anziano (39) mengungkapkan harapan neneknya kepada utusan Megawati.

“Maghrib tadi juga dari PDIP pusat datang bawakan buah buat oma, utusan dari Ibu Megawati, dan akan balik lagi bilangnya. Ibu Susi berdua yang datang. Iya sempat menanyakan apa keperluan oma dan bertanya, apa rumah sakit kita yang bayar atau bagaimana,” ujar Roland kepada wartawan, Minggu (14/6/2020) kemarin.

(*/Bung Amas)

AMTI Desak Presiden Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ketum Tommy Turangan (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Di tengah wabah Corona Virus (Covid-19) rakyat Indonesia sedang mewas diri dan mengikuti segala anjuran pemerintah untuk stay at home dan work from home. Namun disisi lain, pemerintah Republik Indonesia (RI) malah memanfaatkan kesempatan pandemi ini untuk menaikkan iuran BPJS Kesahatan. Merespon hal itu, Ketua Umum Aliansi Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan, SH.,MM melayangkan kritik pedasanya.

”Presiden Joko Widodo harusnya lebih memahami situasi saat ini. Rakyat sedang giat-giatnya menghentikan penyebaran Corona, jangan pula situasi ini dimanfaatkan untuk menaikkan BPJS Kesehatan. Ini kebijakan melalui Perpres yang sangat tidak tepat. Apalagi, Mahkamah Agung (MA) sempat membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini,” kata Tommy tegas.

Aktivis asal Sulawesi Utara yang berkiprah di DKI Jakarta itu meminta agar Presiden Jokowi segera membatalkan keputusan tersebut. Menurutnya perasaan rakyat harus mampu dijaga pemerintah, belum lagi kesulitan yang beragam datangnya disaat Corona ini. Keseriusan pemerintah untuk lebih konsen melawan Corona harus didahulukan pemerintah, kata Tommy, bukan urusan lainnya yang malah menambah kesusahan rakyat.

”AMTI mendesak Pak Presiden segera membatalkan keputusan tersebut. Ini sangat membahayakan kondisi rakyat saat ini yang sedang menghadapi masa sulit Corona. Mari pemerintah berikan contoh tentang keseriusan melawan dan mencegah meluasnya wabah Corona ini. Bukan sibuk dengan urusan lainnya, yang malah meningkatkan kecemasan rakyat,” ujar Tommy, Jumat (15/5/2020).

Tommy juga memaparkan soal rincian kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dinilainnya begitu menyulitkan rakyat. Demi kepentingan rakyat, AMTI akan berperan berada di depan mendesak Presiden Jokowi agar secepatnya meralat keputusannya tersebut. Pendukung keras Jokowi ini mengajak agar semua pihak fokus dalam penanganan Corona.

“Inilah rincian kenaikan BPJS Kesehatan tersebut. 1. Iuran peserta mandiri Kelas I naik menjadi Rp150 ribu, sementara sebelumnya hanya Rp80 ribu. 2. Iuran peserta mandiri Kelas II naik menjadi Rp100 ribu, sementara sebelumnya hanya Rp51 ribu. 3. Iuran peserta mandiri Kelas III naik menjadi Rp42 ribu, semenetara sebelumnya hanya Rp25.500. Belum lagi di tahun 2021 pemerintah akan mengurangi subsidi sehingga biaya yang harus dibayarkan peserta adalah Rp35 ribu. Demi rakyat, AMTI siap berada di baris depan mendesak Presiden Jokowi batalkan Kepres 64 Tahun 2020 tersebut,” ucap Tommy.

(*/Bung Amas)

Saat Sertijab, Benny Rhamdani Nyatakan Perang Terhadap Sindikasi Pengiriman PMI Ilegal

Presiden Joko Widodo dan Benny Rhamdani saat berjabat tangan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Dalam prosesi Serah Terima Jabatan (Sertijab), Kamis (16/4/2020), Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani secara tegas dalam pidatonya mengatakan perang terhadap praktek gelap sindikasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI). Benny menilai sikap tegak lurus dan tak diskriminasi dalam menerapkan aturan harus dilakukan untuk perbaikan kinerja di BP2MI.

”Insya Allah saya ingin mengukuhkan sikap, tidak mentolerir dan menyatakan perang terhadap sindikasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia ilegal dan non prosedural. Mereka adalah musuh negara dan kita wajib melindungi hak dan martabat PMI, karena sejatinya kita adalah pelayan mereka,” kata Benny, mantan Ketua GP Ansor Sulawesi Utara (Sulut) dua periode ini.

Benny yang mengganti Tatang Budie Razak selaku Plt Kepala BP2MI itu, berkomitmen memperbaiki tata kelola penempatan PMI. Hal tersebut dikatakan sebagai langkah ampuh untuk mengikis Pekerja Migran ilegal secara signifikan. Sehingga selain melindungi PMI, negara juga akan diuntungkan dari peningkatan devisa yang dihasilkan.

”Kita akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Kementerian Tenaga Kerja, Ditjen Imigrasi Kementerian hukum dan HAM, perwakilan RI di negara-negara penempatan untuk mengatasi persoalan tersebut,” tutur Benny di Jakarta.

Disampaikan Benny bahwa sebagai Badan baru mengganti BNP2TKI, posisi BP2MI sangat strategis sebagai pelaksana kebijakan pelindungan PMI dan keluarganya. Terutama di tengah pandemi Covid-19, BP2MI menurut Benny mesti membuktikan kepeloporannya dengan kebijakan yang tepat dan tindakan yang cepat, mengantisipasi kepulangan PMI, maupun yang masih bertahan di negara-negara tujuan penempatan.

”Saya ambil conroh, seperti di Malaysia. Perkiraan saya ribuan PMI kita yang undocumented dan bekerja harian, dan tidak tertangani, bahkan kelaparan dan butuh bantuan segera, kita akan segera upayakan untuk mengatasi masalah tersebut, sesegera mungkin dengan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta kedutaan kita di Malaysia,” kata Benny, mantan aktivis 98 ini tegas.

Selain itu, protokol penanganan kepulangan PMI yang komprehensif, multisektor dan sinergi lintas Kementerian/Lembaga, tambah Benny sangat diperlukan. Tidak hanya itu, Benny menegaskan pentingnya sinergi kelembagaan, menjalin kerjasama, dan koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri serta pemerintah daerah di semua jenjang hingga ke pemerintah Desa.

Pidato Benny Rhamdani ketika Sertijab (Foto Istimewa)

”Saya mengoptimalkan sinergitas. Akan segera dilakukan pencegahan, menanggulangan dan mengantisipasi dampak Covid-19, bagi PMI dan keluarganya. Kemudian, sejak kemarin saya dilantik dan serah terima hari ini saya akan tancap gas bekerja tanpa berlama-lama dan tidak mengenal fase jeda. Mari lari bersama dalam bekerja, karena jika memilih jalan kaki dalam bekerja pasti akan tertinggal kereta. Karena itu saya memilih cara berlari dalam bekerja,” ujar Benny.

Sekedar diketahui, Benny dilantik berdasarkan Keputusan Presiden No 72/TPA tahun 2020 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi utama di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tertanggal 13 April 2020. Benny merupakan pimpinan pertama BP2MI setelah adanya perubahan kelembagaan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 pada akhir 2019.

Di tengah pandemi Covid-19 ini, proses serah terima jabatan tetap dilaksanakan sesuai protokol kesehatan, dengan menjaga jarak sekitar 1 meter dan tanpa adanya jabatan tangan untuk pemberian ucapan selamat. Seluruh undangan yang hadir juga diharuskan menggunakan masker.

(*/Bung Amas)

Senator DJAFAR ALKATIRI: Pemerintah Siap dan Wajib Menerima Kritik

Wakil Ketua Komite 1 DPD RI, Hi. Djafar Alkatiri (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Dinamika yang mencuat di tengah masyarakat disaat penyebaran Virus Corona (Covid-19) saat ini berjalan relatif cepat. Pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah pun terlahir dari masyarakat. Seperti itu juga dengan respon pemerintah terkait situasi sosial tersebut.

Menanggapi hal itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Ir. Hi. Djafar Alkatiri, M.PdI, menyampaikan pemikirannya. Menurut Djafar menangani darurat Covid-19 pemerintah perlu terbuka menerima kritik dan tanggapan yang satire terhadap pemerintah.

“Kalau saya melihat tak ada yg bully pemerintah, tapi ada masyarakat yang meminta pemerintah siaga mungkin. Ketahuilah, saat ini semua aspek menjadi tanggung jawab pemerintah dengan adanya Keppres 7 dan 9, Perpu No.1, PP, Inpres no 4. Dan UU no. 6 thn 2018,” kata Senator Djafar, Senin (13/4/2020) di Group whatsApp Aktivis Muslim Sulut.

Lanjut politisi senior itu mengingatkan agar pemerintah menggunakan pendekatan edukatif dan persuasif, berbaik sangka kepada masyarakat. Masukan, bahkan nyinyir masyarakat perlu dijawab dengan optimalisasi kerja. Kritik rakyat baginya tidak patut ditanggapi dengan marah-marah.

“Semua ini harus diterima oleh pemerintah atas nama negara. Apapun hari ini urusan rakyat yg ada kaitan dgm Covid-19. Maka pemerintah siap dan wajib menerima semua kritik dan keluhan. Disinilah fungsi negara saat dilanda bencana nasional,” kata Senator asal Sulawesi Utara (Sulut) ini tegas.

Tambah Senator vokal yang kini menjabat Wakil Ketua Komite 1 DPD RI itu bahwa Presiden Jokowi tentu sangat mahfum mengelola negara secara profesional. Kondisi psikologis masyarakat di tengah hantaman Covid-19 juga harus dipahami pemerintah, sehingga pemerintah lebih bijak mengartikulasi situasi yang tengah berkembang saat ini.

“Negara mengelola segala hajat hidup rakyat dan punya legalitas memaksa rakyat. Jadi jangan alergi dengan situasi psikologis rakyat dalam suasana saat ini. Semua terjepit,” tutur Senator Djafar menutup.

(*/Bung Amas)

iklan1