Tag: joy oroh

ODSK Peduli Pengungsi Kawanua di Wamena

Tim pemprov Sulut saat ditempat pengungsian warga Kawanua (FOTO Suluttoday.com)

SENTANI, Suluttoday.com – Sungguh besar kepedulian Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw (ODSK) atas warganya yang terdampak kerusuhan di Wamena, Papua yang terjadi beberapa waktu lalu. Seperti diketahui bersama kerusuhan yang terjadi di Wamena Papua telah mengakibatkan terjadinya gelombang pengungsi yang sangat besar yang ingin keluar dari Wamena, terutama warga pendatang yang trauma dengan kejadian kerusuhan tersebut, termasuk pendatang yang berasal dari Sulawesi Utara.

Menyikapi hal tersebut maka ODSK menugaskan Tim Pemprov yang terdiri dari Kepala Badan Bencana Daerah Drs Joy Oroh, Kepala Badan Kesbang Drs Meky Onibala MSi dan Kepala Biro Pemerintahan DR Jemmy Kumendong MSi bersama Pejabat dari Dinas Sosial untuk meninjau sekaligus membawa bantuan kepada korban yang mengungsi.v Ketika tiba di Bandara Sentani, Tim Pemprov dijemput oleh para pengurus Kerukunan Keluarga Kawanua (K3) di Papua bersama dengan ormas adat Minahasa dan langsung diarahkan menuju lokasi pengungsian di Dunlop Sentani.  

Kondisi dilokasi pengungsian (FOTO Suluttoday.com)

Terdapat sekitar 75 orang pengungsi di tempat ini dan melakukan dialog untuk mendapatkan masukan secara langsung hal apa yang dibutuhkan dan menyentuh langsung kebutuhan para pengungsi. Dari dialog yang dilakukan ternyata yang dibutuhkan adalah bagaimana caranya para pengungsi yang masih berada di Wamena untuk keluar karena banyaknya pengungsi yang menunggu list, makanan dan pakaian serta kebutuhan untuk pulang ke Manado karena merasa tidak kondusif lagi untuk tinggal di Wamena.

Masukan tersebut ditampung dan di diskusikan untuk kemudian akan ditindaklanjuti. Disamping pengungsi yang ditampung saat ini, juga banyak pengungsi yang ditampung langsung oleh keluarga masing – masing bahkan ada yang sudah melanjutkan perjalanan pulang ke Manado. Selanjutnya Tim Pemprov juga berkunjung ke lokasi penampungan pengungsi asal Sulut di Kehiran Sentani, Hari ke dua Sabtu 5/10 rencananya Tim Pemprov akan menuju ke Wamena.(*/cat)

Kehadiran Gojek Lemahkan Ojek Tradisional, Go-car di Manado Rugikan Pengusaha Angkot

Berlangsungya rapat, terlihat Kadis Perhubungan Manado dan Kasat Lantas Polresta Manado (Foto Ist)

MANADO – Beroperasinya Gojek dan Go-car di Kota Manado ternyata menjadi ancaman besar bagi pengusaha Angkutan Kota (Angkot) dan Tukang Ojek Tradisional. Dimana, saat ini sekitar 1600 Gojek dan 200-an Go-car sudah beraktivitas di Kota Manado secara terbuka, hal itu disisi lain telah mengurangi pendapatan Ojek tradisional.

Ketika diinvestigasi ditemui saat Dinas Perhubungan Kota Manado mengadakan rapat Lalu Lintas angkutan membahas persoalan Gojek dan Go-car.

”Kami disini hadir untuk menuntut agar Go-jek dan Go-car tidak diizinkan beroperasi di kota manado. sebab sangat mengganggu para pengusaha, sopir dan ojek tradisional,” kata salah satu pengusaha angkot, Budi, Kamis (23/02/2017), di ruang rapat kantor perhubungan kota Manado.

Budi menjelaskan, sejak transportasi umum berbasis aplikasi online beroperasi, penghasilan mereka menurun drastis. Biasanya sehari bisa dapat 150ribu, tapi dengan adanya angkutan beraplikasi akhirnya pendapatan jadi menurun. Hal tersebut juga dikatakan tukang ojek tradisional Gajiwenlau, dimana langganan-langganan mereka telah beralih ke gojek.

”Mereka telah merebut langganan kami, otomatis biasanya dapat 100ribu per hari, sekarang hanya stengahnya,” ujar Gaji.

Sehingga demikian, mereka menuntut agar transportasi yang menggunakan aplikasi dihentikan beroperasi di manado. Terkait hal tersebut, Kadis Perhubungan Kota Manado M. Sofyan yang memandu jalannya diskusi tersebut mengatakan bahwa persoalan ini akan diurai dulu akar persoalan sehingga pihaknya dalam mengambil tindakan akan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan Sofyan akui hingga saat ini dirinya belum bertemu dengan pemilik Gojek maupun Go-car.

”Saya sampai saat ini juga belum pernah bertemu dengan pengusaha Gojek dan Go-car. Namun begitu ini juga menjadi persoalan Dishub, karena menyangkut teknisnya,” ucap Sofyan.

Sementara itu, terkait izin usaha Gojek dan Go-car, Naomi Tutu Kepala Bidang Perizinan Pembangunan dan Lingkungan mengatakan, terkait izin usaha itu merupakan wewenang dari dinas mereka, dan soal izin usaha dari perusahaan angkutan gojek dan Go-car, hingga saat ini belum diketahui apakah telah memiliki izin atau belum.

”Perusahaan itu resmi apabila telah terdaftar dan memiliki izin lengkap. Jika tidak, maka itu ilegal. Terkait dengan izin perusahan angkutan online akan kami cek lagi, apakah telah memiliki izin atau belum,” tuturnya.

Sembari berjanji akan menginformasikan secepatnya. ”Besok akan kami informasikan kepada Dinas perhubungan dan Kasat Lantas,” janji Naomi.

Menurut Kadis Perhubungan Provinsi Sulut Joy Oroh menegaskan, untuk Go-car masuk kategori angkutan tidak dalam trayek seperti taxi, bus pariwisata. Tapi gojek atau ojek tidak terdaftar sebagai angkutan.

”Roda dua kan tidak diatur dalam perundang-undangan LLAJ. Sebaliknya gocar diatur dalam perundang – undangan LLAJ,” papar Oroh.

Sementara Kasat Lantas Poresta Manado, Kompol Roy Tambayong, meminta agar pertemuan berikut dihadirkan pengusaha angkutan online sehingga bisa dibahas bersama dan dicarikan solusi. Ia juga tidak serta merta akan menindaki Gojek dan Go-car tanpa ada putusan yang jelas baik dari segi hukum maupun aturan yang berlaku. “

”Saya intinya hanya akan menjalankan tugas apabila semua sesuai dengan ketentuan. Jika harus dihentikan maka kami siap mengamankan pun sebaliknya,” tutur Tambayong.

Dari hasil pertemuan tersebut telah bersepakat akan melaksanakan rapat lanjutan setelah mereka telah menerimainformasi dari perizinan. Dan akan dihadirkan pengusaha angkutan online. (*/ST)

Terkait Gojek dan Gocar, Dinas Perhubungan Manado dan Pemprov Lakukan Pertemuan

Berlangsungnya rapat Dishub Manado dan Dishub Sulut (Foto Ist)

MANADO – Akhirnya menjadi polemik terkait beroperasinya kendaraan online, yakni Gojek dan Gocar di Manado. Dimana khadiran Gojek dan Gocar dianggap menjadi ancaman berarti bagi penghasilan pengusaha mikrolet dan tukang ojek tradisional tersebut. Pasalnya beroperasinya sekitar 1600 Gojek dan 200an Gocar, telah secara nyata telah mengurangi pendapatan mereka.

”Melalui kesempatan ini kami mau menyampaikan agar Gojek dan Gocar tidak diizinkan beroperasi di Manado. Sebab sangat mengganggu para pengusaha, sopir dan ojek tradisional,” ujar Rustenly Katiandagho, salah satu pengusaha mikrolet, Kamis (23/2/2017) pada rapat di ruang Kantor Dishub Manado.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Manado M Sofyan yang memandu jalannya diskusi tersebut mengatakan bahwa persoalan ini akan diurai dulu akar persoalan sehingga pihaknya dalam mengambil tindakan akan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan Sofyan mengakui hingga saat ini dirinya belum bertemu dengan penelola Gojek dan Gocar.

”Namun, begitu ini juga menjadi persoalan Dishub, karena menyangkut teknisnya,” terang Sofyan.

Pada bagian yang lain, terkait izin usaha Gojek dan Gocar, menurut Kepala Bidang Perizinan Pembangunan dan Lingkungan Sulut Naomi Tutu, izin usaha itu merupakan wewenang dari dinas mereka. Namun soal izin usaha dari perusahaan angkutan Gojek dan Gocar, hingga saat ini belum diketahui apakah telah memiliki izin atau belum.

”Perusahaan itu resmi apabila telah terdaftar dan memiliki izin lengkap. Jika tidak, maka itu ilegal. Terkait dengan izin perusahan angkutan online akan kami cek lagi, apakah telah memiliki izin atau belum,” katanya.

Sementara itu, Kadis Perhubungan Sulut Joy Oroh menegaskan, untuk Gocar masuk kategori angkutan tidak dalam trayek seperti taxi dan bus pariwisata. Tapi Gojek atau ojek tidak terdaftar sebagai angkutan umum.

”Kendaraan roda dua kan tidak diatur dalam perundang-undangan LLAJ. Sebaliknya Gocar diatur dalam perundang-undangan LLAJ,” ucap Oroh.

Hal senada disampaikan Kasat Lantas Poresta Manado Kompol Roy Tambayong juga dalam kesempatan itu meminta agar pertemuan berikut dihadirkan pengusaha angkutan online sehingga bisa dibahas bersama dan dicarikan solusi. Ia juga tidak serta merta akan menindaki Gojek dan Gokar tanpa ada putusan yang jelas baik dari segi hukum maupun aturan yang berlaku.

”Intinya kami akan menjalankan tugas apabila semua sesuai dengan ketentuan. Jika harus dihentikan maka kami siap mengamankan, pun sebaliknya,” papar Tambayong. (*/Amas)

Bandara Sam Ratulangi Kembali Gelar Collaborative Destination Development

Berlangsungnya dialog (Foto Ist)

Berlangsungnya dialog (Foto Ist)

MANADO – Bandara Sam Ratulangi Manado menjadi insiator untuk gelaran event Collaborative Destination Development (CDD) yang berlangsung Kamis (24/11/2016) kemarin.

“CDD kali ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Focus Group Discussion (FGD) sebelumnya dimana kami mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan terkait sektor Pariwisata untuk menyambut kunjungan 1 juta wisatawan ke Sulawesi Utara pada Tahun 2025,” ujar General Manager Bandara Sam Ratulangi Manado Nugroho Jati.

CDD merupakan ajang berkumpulnya stakeholder pariwisata yang bertujuan membangun sinergi dan konektivitas untuk meningkatkan perekonomian Sulut dengan Pariwisata sebagai leading sector nya.

“Tren pertumbuhan wisatawan Sulut saat ini juga tidak lepas dari peran bandara dalam mempromosikan potensi wisata sehingga rute-rute penerbangan baru banyak dibuka,” kata Kadis Perhubungan Sulut Joy Oroh yang mewakili Gubernur Sulut dalam acara tersebut.

Sambutan pihak angkasa pura (Foto Ist)

Prosesi pembukaan (Foto Ist)

Event CDD menghadirkan 3 (tiga) pembicara yakni Tenaga Ahli Menteri Pariwisata Robert Waloni, Bupati Talaud Sri Wahyuni Manalip, dan Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Angkasa Pura I (Persero) M. Asrori. Robert menjelaskan bahwa Pariwisata diproyeksikan akan tumbuh stabil dibanding sektor utama lain penyumbang devisa negara seperti minyak gas, batu bara, minyak kelapa sawit, dan lainnya.

“Namun, Pariwisata juga memiliki karakter unik karena untuk membangunnya diperlukan gotong royong. CDD ini sangat relevan dengan semangat tersebut karena melalui kolaborasi semacam ini, 1 juta wisatawan akan bisa diakselerasi dan ini adalah hal yang sangat possible,” ujarnya.

Suasana launching (Foto Ist)

Suasana launching (Foto Ist)

Sementara Sri Wahyuni berkesempatan memaparkan potensi pariwisata Talaud dan rencana pengembangannya, kemudian dilanjutkan pemaparan peningkatan trafik Bandara Sam Ratulangi oleh Asrori.

“Diantara 13 bandara yang dikelola Angkasa Pura I, Bandara Sam Ratulangi menjadi pintu masuk wisman dengan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 83,59% hingga September 2016 dibanding periode yang sama tahun lalu. Target turis yang melewati Sam Ratulangi di Tahun 2016 adalah 30 ribu tapi real nya hingga Oktober sudah mencapai 38 ribu. Pertumbuhannya Wow sekali,” ungkap Asrori.

Sri Wahyuni Manalip saat memberikan sambutan (Foto Ist)

Sri Wahyuni Manalip saat memberikan sambutan (Foto Ist)

Acara yang dilanjutkan diskusi panel kelompok kerja ini juga dihadiri oleh Direktur Pamobvit Yudi Sumartono mewakili Kapolda, Kepala Bea Cukai Sulut Abdul Rasyid, Para kadis pariwisata kabupaten/ kota se-Sulut, pimpinan Airlines, GM Hotel, pimpinan Media dan awak media. Dalam acara tersebut juga dilaksanakan penyerahan/penyaluran dana bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) tahap II Tahun 2016.(*/Amas)

Dishub Provinsi Sulut Bakal Sosialisasikan Angkot Harus BerAC

Kondisi lalu lintas di Kota Manado, ilustrasi (Foto Ist)

Kondisi lalu lintas di Kota Manado, ilustrasi (Foto Ist)

MANADO – Panas, sempit, dan bau asap. Demikian keluhan penumpang ketika naik angkutan kota (Angkot) di kota-kota besar, termasuk di Manado. Pemerintah pun menjawabnya dengan aturan terbaru tentang standar pelayanan angkutan. Melalui Peraturan Menteri Perhubungan nomor 29/2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, Angkot harus bisa menciptakan suasana aman dan nyaman bagi penumpangnya. Salah satunya, wajib memasang air conditioner (AC).

Berdasarkan salinan peraturan menteri soal antar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, diberikan waktu minimal paling lama 3 tahun sejak peraturan menteri tersebut dikeluarkan. Jika tidak diberlakukan akan diberikan sanksi administratif.

”Aturan ini baru akan disosialisasikan kepada pengusaha kendaraan, agar bisa meningkatkan fasilitas kendaraan. Minimal mengikuti peraturan yang berlaku,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Sulut Joy Oroh, Jumat (10/7/2015).

Dijelaskan, dalam aturan tersebut, tertera berbagai macam standar pelayanan yang harus dipenuhi Angkot. Seperti pintu masuk keluar penumpang, ban, rel pegangan, alat pembatas kecepatan, alat pemukul/pemecah atau martil, alat pemadam api ringan, sabuk pengaman, dan lain-lain. Salah satu butir juga, mengatur tentang standar pelayanan minimal angkutan perkotaan dilengkapi AC untuk mempertahankan suhu ruangan penumpang 20 C-22 C.

“Pada dasarnya masyarakat memiliki banyak pilihan untuk bepergian baik dengan kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Salah satu yang membuat mereka memilih kendaraan pribadi adalah kenyamanan,” terang Oroh.

Tak hanya kenyamanan. Aturan tersebut juga mengatur keamanan bagi penumpang. Karena banyak bus saat ini terkesan tidak layak jalan. “Sudah berkarat dan tak terawat lagi. Ketika hujan, penumpang basah karena atapnya bocor,” kata sejumlah penumpang di terminal Karombasan. (Fajri Syamsudin)

iklan1