Tag: JRT

Sosok JIM TINDI dan Peluangnya di Pilcaleg 2019

Jim R. Tindi (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Sandra R. Medawo 

Jim R. Tindi (JRT) adalah Caleg DPRD Sulut dari partai Hanura untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Sulut III pada Pileg Sulut 2019. Dapil Sulut III terdiri dari tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Sangihe, Talaud dan Sitaro. Di kalangan masyarakat Sulut, Jim R. Tindi dikenal aktif dalam memperjuangkan hak-hak buruh, petani dan rakyat kecil yang dirugikan oleh kebijakan sepihak pemerintah maupun kepentingan korporat.

Ditambah lagi dengan jam terbangnya sebagai praktisi politik sekaligus sebagai konsultan politik. Berbagai aktitivitas yang menyangkut kepentingan rakyat yang dibela dan diperjuangkan tidak terlepas dari latar belakangnya sebagai aktivis ’98. Aktivis ’98 adalah pelaku gerakan reformasi di tahun 1997-1998 yang berhasil menjatuhkan pemerintahan Presiden Soeharto yang otoriter dan melahirkan era Reformasi, yang dampaknya dirasakan sampai ini seperti kebebasan berpendapat, transparansi dalam pengelolaan pemerintahan, kebebasan pers dan Pemilihan Umum secara Jujur, Bebas, Adil dan Rahasia.

Di kalangan aktivis mahasiswa pasca-reformasi, gerakan politik yang dilakukan para aktivis ’98 dijadikan sebagai barometer pergerakan mahasiswa. Dengan latar belakang keterlibatannya dalam gerakan reformasi ’98 dan pengalaman berkecimpung dalam dunia advokasi dan politik di Sulawesi Utara, maka dapat dikatakan bahwa Jim R. Tindi ‘matang’ secara politik untuk mengikuti kontestasi Pileg 2019 dan berpeluang terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini didasarkan pada beberapa faktor. Pertama, Jimmy R. Tindi merepresentasi suara pemilih muda dari Dapil Sulut 3.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik, penduduk yang berhak pilih di Dapil 3 dengan usia rentang pemilih pemula sampai dengan umur 40 tahun adalah sebesar 36,38%. Dengan banyaknya pilihan calon disodorkan, maka JRT berpeluang mendulang suara dari pemilih muda yang secara psikologis bisa cenderung memilih calon yang bisa merepresentasi golongannya dalam panggung politik dan tidak terdapat gap dalam berkomunikasi dengan caleg yang diusungnya.

Kondisi ini didukung oleh popularitas JRT di kalangan mahasiswa dan pemuda dari Kepulauan Sangihe, Sitaro dan Talaud. Kedua, Efek limpahan suara dari Pilkada Talaud tahun 2018. Dengan mengkapitalisasi dan mereorganisir pemilih calon Bupati-Wabup Talaud 2018 yang notabene maju dari partai Hanura, sebanyak 14.525 suara atau sebesar 25,05% dari total pemilih, maka JRT berpeluang memperoleh limpahan suara yang signifikan dari basis pemilih ini. Ketiga, efek media sosial. Pada kontestasi politik kontemporer, medan politik telah berubah. Kandidat maupun partai politik tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan konvensional namun memerlukan pendekatan dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan kampanye.

Survei dari Asosiasi Pengguna Jasa Internet (APJI) tahun 2017 menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia telah mencapai 143,26 juta dimana sebesar 87,13% layanan yang diakses adalah media sosial. JRT telah lama menginvestasikan pandangan dan pemikiran politiknya serta intens berinteraksi dengan masyarakat melalui media sosial sehingga adanya modalitas awal basis massa melalui jejaring media sosial yang berpeluang memilih pada Pileg 2019 mendatang.

Keempat adalah berkaitan dengan persepsi publik terhadap anggota dewan yang menjabat. Tak dapat dinafikan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja lembaga legislatif relatif rendah, misalnya hasil survei Indobarometer tahun 2017 menunjukan angka hanya 34% publik puas terhadap kinerja anggota DPR dan 29% publik puas dengan penyerapan aspirasi publik. Realitas yang hampir sama juga terjadi di daerah, yaitu terbentuknya persepsi publik aspirasi mereka yang tidak terwakili dan adanya gap dalam interaksi antara konstituen dan para wakil rakyat yang mewakilinya.

JRT dalam hal ini berpeluang memperoleh suara dari basis pemilih ini dengan mengakumulasi dan menyerap aspirasi basis pemilih potensial ini. Dari sisi pilihan partai, JRT memilih maju dari partai Hanura. Dari rilis 3 lembaga survei, elektabilitas partai Hanura masih tergolong rendah. Hasil survey Cyrus-Network per-April 2018 menunjukkan tingkat elektabilitas partai Hanura sebesar 1.0%, dan hasil survey LSI, Partai Hanura menunjukkan angka elektabilitas sebesar 0.7%, sedangkan lembaga survey Indikator Indonesia mencatat elektabilitas partai Hanura ada di angka 0.5%.

Namun, berkaca dari Pileg 2014, berbagai hasil survei juga menunjukkan rendahnya angka elektabilitas beberapa partai besar, tetapi dengan maksimalnya mesin partai, dapat memperoleh suara yang cukup besar. Selain itu, dari berbagai survei di atas, menyisahkan 18-20-an% undecided voters yang bisa ditarik oleh partai Hanura terutama di Sulawesi Utara, dan dengan memaksimalkan mesin partai untuk mendukung capres Jokowi dalam Pilpres 2019 dan Benny Rhamdani sebagai tokoh masyarakat di Sulawesi Utara, diprediksi bisa memberikan Cottail Effect kepada partai Hanura dan kepada para kandidat.

Kemudian, tantangan lain yang muncul adalah berkaitan dengan bagaimana setiap caleg dari partai Hanura dan pengurus partai di Dapil III harus bekerja keras untuk mendongkrak suara partai karena dengan metode penghitungan suara Sainte Lague yang akan digunakan pada Pileg 2019, total suara partai sangat menentukan terpilih atau tidaknya caleg. Maka dari itu, saya menyimpulkan bahwa dengan modalitas politik yang dimiliki, kinerja maksimal mesin partai dan dibarengi dengan strategi yang tepat, JRT berpeluang untuk terpilih di Dapil III Sanghihe, Sitaro dan Talaud pada Pileg 2019.

 

______________________________________________________

(Penulis adalah Direktur Eksekutif Institute for Regional Pluralism and Democracy)

Jelang Pilkada TINDI Ingatkan Penegak Hukum Jangan Jadi Alat untuk Menjegal

Jim R Tindi (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Politik dan hukum memang kadang sulit dipisahkan, sering kali ditemukan di tengah masyarakat peristiwa politik terjadi membawa dampak terhadap penegakan hukum itu sendiri. Sementara kita, di Indonesia hukumlah yang menjadi panglimnya, bukan politik. Kekhawatiran atas tumpang tindihnya penerapan hukum, ikut disuarakan Jim R Tindi, Direktur Exekutif Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Sulawesi Utara (Sulut).

Menurut Tindi, saat diwawancarai Suluttoday.com, Selasa (31/10/2017) mengingatkan agar penegak hukum bersikap profesional dalam proses penegakan hukum. Tidak hanya itu, Tindi menyoal beberapa peristiwa yang terjadi di masyarakat, dimana keputusan-keputusan penegak hukum sering ‘dimanfaatkan’ kelompok berkepentingan untuk memuluskan nafsu keserakahannya untuk berkuasa.

”Pada prinsipnya Gerak Sulut mengingatkan agar penegak hukum menjaga eksistensinya, hindari keputusannya dari kecurigaan publik terkait hal-hal yang sifatnya politis. Gerak menemukan ada indikasi oknum tertentu memanfaatkan surat dari Kejaksaan Negeri Talaud, salah satu contohnya adalah beredarnya surat panggilan terhadap seorang pejabat di Pemkab Talaud, yang seharusnya tidak terjadi seperti itu,” ujar Tindi tegas.

Surat yang beredar dimasyarakat (Foto Suluttoday.com)

Lanjut disampaikan aktivis di era reformasi yang dikenal vokal itu bahwa jelang Pilkada memang sering terkuat berbagai praktek penegakan hukum yang cenderung ‘dipaksakan’. Untuk itu, pihaknya menganjurkan agar pimpinan lembaga penegak hukum lebih waspada atas adanya praktek saling mengeksploitasi yang dilakukan oknum tertentu.

”Ironisnya, surat itu beredar di masyarakat luas Talaud. Gerak menginginkan penegak hukum tidak diperalat untuk kepentingan politik sesaat, selain itu saya menghimbau para pimpinan penegak hukum di daerah ini agar selektif dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan menjelang Pilkada karena mudah dimanfaatkan kelompok politik tertentu,” papar Tindi menutup. (Amas)

Pengerukan Tanah di Sumompo Lahirkan Masalah, GERAK Minta Instansi Terkait Hentikan Pengerjaan

Kondisi jalan di Sumompo yang rusak akibat pengerukan tanah (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pembangunan yang bersifat menyeluruh harus bersifat jangka panjang, tidak tumpang tindih dan berkelanjutan, bukan malah mengarah pada konsep membangun yang mendekonstruksi fasilitas publik lainnya. Hal itu, sebagaimana dikeluhkan warga Sumompo yang juga aktivis Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Sulawesi Utara (Sulut), Jim R Tindi.

Selasa (24/10/2017), JRT begitu Tindi akrab disapa memberikan kritik keras kepada instansi terkait yang menjalankan proyek pengerukan gunung di Simponi Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting Kota Manado tersebut. JRT membeberkan beberapa dampak buruk yang dihasilkan dari adanya pengerukan tersebut. JRT meminta instansi yang menjalankan proyek itu memperhatikan kenyamanan pengguna jalan dan kondisi jalan umum untuk tidak dirusak.

”Pengerukan gunung di Simponi Sumompo Kecamatan Tuminting ini terkesan asal-asalan, pihak kontraktor dan instansi terkait tidak melakukan koordinasi dengan baik. Hasilnya, jalan disekitaran lahan pengerukan itu menjadi rusak, pengguna jalan umum pun terganggu. Selaku warga Sumompo saya meminta ini dihentikan, karena tujuan membangun itu bukan merusak fasilitas yang lain, instansi terkait jangan tinggal diam atau membiarkan cara-cara kerja seperti ini berjalan, ini contoh buruk. Pengerukan tanah ini mengakibatkan kerusakan jalan, sungguh sangat memiriskan, tolong ini dihentikan segera,” ujar JRT yang adalah Direktur Exekutif GERAK Sulut ini tegas. (Amas)

Berantas Oknum Jaksa Nakal, GERAK Sambangi Kejaksaan Tinggi Sulut

Kompak pengurus LSM GERAK Sulut setelah melakukan pengecekan laporan (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Mendorong terwujudnya penegakan hukum yang profesional, transparan dan berkeadilan, Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (19/10/2017) mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut untuk mempertenyakan perkembangan kasus dugaan keterlibatan oknum-oknum Jaksa nakal.

GERAK Sulut, langsung melalui Direktur Exekutifnya Jim R Tindi bertemu Assisten Pengawasan Jaksa untuk mengecek dan meminta agar kasus yang dilaporkan GERAK dapat diseriusi. Tindi menilai upaya yang dilakukannya tersebut bertujuan melahirkan wajah penegakan hukum yang bermartabat dan anti terhadap segala bentuk suap.

“Hari kami mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sulut guna mendesak Assisten Pengawas Jaksa untuk menuntaskan dugaan oknum Jaksa nakal yang sering berbuat ulah memalukan, merusak citra lembaga penegak hukum di Sulawesi Utara bahkan Indonesia. Berdasarkan investigasi, ditemukan pihak Kejaksaa Negeri Melonguane (Talaud) tidak pernah transparan soal sumber dana pada pembangunan pagar rumah Dinas Kajari. Juga rehabilitasi dan penataan hakaman kantor Kejati Melonguane,” ujar JRT sapaan akrab Tindi.

Ditambahkannya lagi, GERAK menindaklanjuti laporan Nomor: 200/G-K/II/2017 di Jamwas Kejaksaan Agung. GERAK berkomitmen menjaga citra dan wibawa Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang independen serta profesional.

“Diduga masih ada beberapa rekaman gratifikasi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ada di Kejaksaan Negeri Melonguane. Seringnya melakukan perjalanan keluar darerah, dan GERAK mendesak pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulut agar segera dapat mewawancarai beberapa terpidana korupsi yang saat ini berada di rumah tahanan Malendeng yang diduga menjadi korban pemerasan oknum-oknum yang ada di Kejaksaan Negeri Talaud,” turut JRT tegas.

Sementara itu, pihak Kejaksaan Tinggi Sulut Bidang Pengawasan saat ditemui GERAK mengaku bahwa laporan dari GERAK telah ditindaklanjuti dan sedang berproses di Kejaksaan Agung. Karena, GERAK Sulut berharap kedepan lembaga Kejaksaan lebih dipercaya publik. Jika dalam waktu dekat pernyataan sikap ini belum juga ditindaklanjuti, maka GERAK Sulut akan melakukan aksi massa sebagai perwujudan pertanggungjawaban kepada rakyat Sulawesi Utara. (Amas)

Berwatak Orde Baru, Jim Tindi: Kami Kutuk Pernyataan WD 3 FISPOL Unsrat

Jim Tindi saat sambutan (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pernyataan yang kurang elok dan dinilai anti demokrasi disampaikan Wakil Dekan (WD) 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado terkait kecaman terhadap aksi yang dilakukan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulawesi Utara dan telah dimuat di http://persmaactadiurna.blogspot.co.id, Rabu (11/10/2017) mendapat sorotan keras dari Ketua KPW PRD Sulawesi Utara (Sulut), Jim R Tindi.

Kamis (12/10/2017), Tindi dihadapan puluhan mahasiswa dan  wartawan, di kantor DPD RI Tikala Kota Manado menyesalkan komentar yang disampaikan Drs. Jefry Paat, M.Si, selaku Wakil Dekan 3 FISPOL Unsrat tersebut. Menurut Tindi, tidak patut dicontoh seorang akademisi menanggapi dinamika penyampaian aspirasi yang dilakukan warga kampus dengan cara pandang yang sempit dan tendensius seperti itu.

”Tidak etis warga akademis malah menanggapi demo dan penyamapaian aspirasi dari mahasiswa dengan mengatakan ‘melarang aksi yang dilakukan mahasiswa’. Ini era reformasi, saya kira cara-cara Orde Baru (Orba) yang doyan membungkan penyampaian aspirasi Rakyat didepan publik tidak relevan diterapkan saat ini, harusnya para mahasiswa yang kritis dan menyampaikan aspirasi melalui demo tidak dibungkam ruangnya seperti itu, model dosen otoriter seperti ini menjadi ancaman bagi demokrasi kita, dan kami mengutuk pernyataan WD 3 FISPOL Unsrat ini,” tutur Tindi tegas.

Tidak hanya itu, Tindi juga menyampaikan bahwa pernyataan yang mengganggu iklim demokrasi tersebut sedang ditindaklanjuti KPP PRD. Tindi menegaskan dan meminta Rektor Unsrat, Prof Ellen Kumaat untuk bertindak memberikan teguran keras kepada WD 3 FISIP tersebut karena dinilai mengganggu proses demokratisasi yang lahir ditengah mahasiswa.

Berita terkait kecaman aksi yang dilakukan LMND Sulut (Foto Suluttoday.com)

”Kita berjuang di era Orde Baru untuk lahirnya Reformasi, berdarah-darah. Bukan dengan begini caranya, mahasiswa progresif malah direpresif, mahasiswa bukanlah musuh dari dosen, pernyataan yang tidak mengenakkan ini telah diproses KPP PRD, ini insiden buruk. Kami mendesak Rektor Unsrat Manado akan memberikan sanksi tegas, dan membina WD 3 FISPOL Unsrat Manado agar lebih mengerti dan paham lagi tentang tugasnya, bukan se-enaknya melarang mahasiswa saat melakukan aksi unjuk rasa,” kata Tindi.

Sekedar diketahui, berita yang dimuat di blog http://persmaactadiurna.blogspot.co.id/ tersebut berjudul ‘WD 3 Kecam Aksi Solidaritas LMND di FISPOL’. Padahal LMND Sulut dalam demo damai tersebut tidak melakukan tindakan anarkis, dan hanya melakukan orasi di FISPOL sebagai titik kumpul aksi saja. (Amas)

iklan1