Tag: jurani rurubua

Legislator PSI: Dana Manado Fiesta Digeser untuk Perangi Corona

Jurani Rurubua (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Menindaklanjuti kebijakan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey, SE, yang menetapkan status siaga darurat Virus Corona (Covid-19) mendapat dukungan berbagai kalangan. Anggota DPRD Kota Manado, Jurani Rurubua memberikan respon positif terhadap hal tersebut.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Manado ini mengatakan bahwa apa yang menjadi kebijakan Gubernur Olly merupakan langkah positif dan perlu mendapat atensi dari semua kalangan

“Kalau kita membaca alur kebijakan Pak Gubernur Sulut soal antisipasi penyebaran Virus Corona perlu diapresiasi. Meski demikian, dibutuhkan penjabaran lebih jauh terkait konsekuensi kebijakan tersebut terhadap fakta sosial kehidupan masyarakat,” kata Jurani, legislator Dapil Singkil-Mapanget ini pada Suluttoday.com, Selasa (24/3/2020).

Tambahnya lagi, konsekuensi dari kebijakan tersebut juga akan memerlukan penyesuaian terhadap anggaran. Maka, ataa komitmen mencegah penularan Virus Corona di Manado pemerintah Kota perlu mengkalkukasi anggara yang ada.

“Memerangi penyebaran Virus Corona ini kita memerlukan anggaran. Saya mengusulkan dana atau anggaran Manado Fiesta 2020 digeser untuk penanganan Virus Corona di Kota Manado. Masyarakat membutuhkan pertolongan, kita harus punya anti body terhadap bahaya dari keganasan Virus Corona ini,” ujar Jurani.

Bagaimana dengan stok pangan di Kota Manado, tambahnya. Jika pemerintah tidak maksimal menangani penularan Virus Corona ini, dampaknya membahayakan jiwa masyarakat. Hal itu, dinilainya membutuhkan dana ekstra. Bagaimana dengan kebutuhan rakyat miskin? Bagaimana fasilitas kesehatan di Manado?.

“Bagaimana keseimbangan harga kebutuhan pokok juga perlu dipikirkan. Semua ini harus mendapat perhatian serius. Kita butuh kesadaran masyarakat untuk mengikuti anjuran pemerintah demi masa depan semua pihak. Selain, kiranya penting pengaturan dana untuk penanganan membutuhkan perhatian serius,” ujar Jurani.

(*/Bung Amas)

Ditengah Gempuran Virus Corona, Komisi III DPRD Manado Lakukan Turlap

Komisi III DPRD Manado saat melakukan Turlap (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Himbauan dan edaran dikeluarkan pemerintah daerah terkait bahaya penyebaran virus Corona tidak membuat segala mobilitas, pengabdian wakil rakyat Kota Manado terhenti. Buktinya, Selasa (17/3/2020), Komisi III DPRD Kota Manado tetap menjalankan tugasnya dengan penuh semangat. Seperti yang terpantau, anggota DPRD Manado, Jurani Rurubua bersama rekan-rekan Komisinya aktif mendampingi masyarakat.

”Dalam situasi antisipasi wabah virus Corona, kita tetap mencegah itu. Namun, tidak menurunkan semangat saya untuk bekerja dan memperjuangkan masker untuk masyarakat yang sekarang sedang langkah di Kota Manado,” ujar Jurani, yang juga kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Manado ini, sambil meminta masyarakat jangan panik menghadapi virus Corona.

Saat diwawancarai, Jurani juga turun ke lapangan mengunjungi masyarakat dengan Ketua Komisi III Ronny Makawata, dan anggota Komisi III Lucky Datau. Sejumlah hal yang ditemuinya, diantaranya berupa aduan masyarakat terkait program pembangunan infrastruktur dan Dana Lansia. Hal yang paling diresahkannya yaitu menghilangnya masker di Apotek yang ada di Kota Manado.

Suasana jalan yang rusak parah (Foto Istimewa)

”Saya dan komisi III tetap menjalankan tugas untuk kepentingan masyarakat. Kami menindaklanjuti aspirasi masyarakat tentang infrastruktur jalan dan pembangunan drainase di Paal Dua. Di ini juga kami menyempatkan waktu mencari masker di 3 distributor besar utk dibagikan ke masyarakat namun sangat di sayangkan, 3 distributor tersebut menyatakan kehabisan stok sejak 2 Minggu lalu,” kata Jurani, anggota Komisi III DPRD Kota Manado yang dikenal tegas tersebut.

Pada beberapa wilayah yang menjadi tujuan Komisi untuk melakukan turun lapangan. Menurut Jurani terdapat ketimpangan pembangunan, belum meratanya distribusi keadilan di Kota Manado, hal itu ditemukannya dalam keluhan langsung masyarakat. Tidak hanya itu, fakta dilapangan terbuka dan disaksikan pihaknya.

Proses pengecekan masker guna membantu masyarakat (Foto Istimewa)

”Kami turun lapangan di daerah Politeknik Kairagi II lingkungan VII, menindalanjuti aduan masyarakat mengenai jalan yang sudah 10 tahun tidak di perbaiki. Dalam kegiatan turlap tersebut kami juga mendapatkan keluhan tentang Dana Lansia dan PKH yang tidak pernah dapat. Padahal mereka sangat membutuhkan dan usia sudah 75 tahun,” tutur Jurani, sembari menyebutkan bahwa pihaknya pun melakukan literasi terkait hidup bersih agar terhindar dari virus Corona.

(*/Bung Amas)

Jurani Siap Buka-Bukaan, Tresje Mokalu Tancap Gas

Jurani Rurubua dan Tresje Mokalu (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Konsistensi Komisi III DPRD Kota Manado dalam membuka tabir dan hal-hal yang dinilai janggal patut diberi dua jempol. Pasalnya, terkait alat incenerator yang sempat berpolemik sampai saat ini terus dikawal Komisi III. Hal tersebut seperti disampaikan sejumlah anggota Komisi III DPRD Manado, salah satunya dipaparkan Jurani Rurubua.

Anggota DPRD Kota Manado dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Manado itu bahkan tegas menyampaikan keberpihakannya terhadap masyarakat dan siap membuka semua proses yang diduga menimbulkan keanehan. Diantaranya yang disoroti legislator vokal ini ialah terkait kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) pemerintah Kota Manado.

”Hingga saat ini, tidak ada penjelasan dari pihak ULP mengenai Tahapan proses tender, Kenapa incinerator yang menelan biaya 11.5 Milyar hanya di PL kan. Sedangkan untuk mengetahui itu, sudah beberapa kali Kami dari Komisi III dijanjikan akan diberikan data mengenai mekanisme pelelangan proyek tersebut. Ada apa dengan ULP?,” kata Jurani.

Tambahnya lagi, semua rekaman suara dari pernyataan ULP di hari pertama hearing telad rekam Jurani. Dari hasil rekaman, ULP menyampaikan bahwa pada besok harinya mereka akan mengantarkan dokumen mengenai tahapan proses pelelangan, namun sampai detik ini, sudah 2 bulan tidak pernah ada dokumen tersebut.

”Kami memanggil hearing kedua dan ketiga, namun tetap pihak terkait tidak pernah hadir tanpa alasan yang jelas. Sangat disayangkan pula, pemerintah kota dalam hal ini SKPD hanya menjelaskan kepada publik terkait penggunaan alat tersebut. Sementara masalah PL justru tidak ada penjelasan. Hal ini lah yang membuat kami merasa perlu meminta pihak terkait harus koperatif dalam memberikan data proses tahapan pengadaan incenarator,” tutur Jurani.

Politisi muda energik itu menyebut kalau pihaknya bertanggung jawab kepada rakyat. Lanjutnya, Komisi III DPRD Manado tetap akan fokus terhadap hal incenerator tersebut karena uang rakyat, 1000 rupiah saja itu berharga apalagi uang Milyar. Transparansi anggaran harus di utamakan, tambah Jurani.

Sementara itu saat dikonfirmasi, Jumat (28/2/2020) meski penuh pengawasan ekstra wakil rakyat Kota Manado, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Manado, Tresje Mokalu seolah tidak terlalu ambil pusing dengan hal-hal yang telah lewat. Birokrat perempuan yang dikenal blak-blakan dan tegas itu, langsung turun lapangan saat mendapatkan informasi bahwa mesin incenerator digembok dan disegel pihak ketiga. Tresje sepertinya tak mau ribut, dan menghindari membahas sesuatu yang dipolemikkan soal ULP.

”Ini sudah dibuka semuanya (gembok, red) dan Pemkot Manado sudah membayar pada tanggal 30 Desember 2019,” ujar Mokalu menjawab pertanyaan wartawan Suluttoday.com terkait dugaan belum dilunasinya pembayaran proyek miliaran rupiah tersebut. (*/Amas)

Kunker ke DKI Jakarta, Aleg Manado Nilai Pengadaan Incinerator Bukan Solusi Tepat

Penyerahan cinderamata (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Studi komparasi yang juga biasa disebut kunjungan kerja (Kunker) dari anggota DPRD Kota Manado, Rabu (27/2/2020) ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepertinya perlu diketahui masyarakat. Kali ini, Kunker yang dilaksanakan Komisi III DPRD Manado itu agenda diantaranya terkait mesin incenerator yang sementara ini gencar meramaikan pemberitaan media massa di Kota Manado.

Rombongan yang dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Manado, Ronny Makawatak, Sekretaris Royke Anter, anggota Komisi III DPRD Manado Jurani Rurubua, dan beberapa anggota itu, menurut Lucky Datau, anggota Komisi III DPRD Manado pihaknya mengadakan kunjungan ke Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Hal itu cukup relevan dengan kondisi Kota Manado saat ini yang sedang santer membahas terkait mesin incenerator.

”Sehubungan dengan polemik tentang pemanfaatan alat pembakar sampah (incenerator) yang telah dibangun oleh pemerintah Kota Manado, maka Rabu 27 Februari 2020 kami Komisi III DPRD Kota Manado mengadakan Kunker ke Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Sejumlah masyarakat pemerhati lingkungan berharap agar hal-hal yang sedikit misterius dari incenerator di Manado ini dipublikasikan ke publik, dan Pemerintah Prop DKI Jakarta adalah salah 1 daerah yang memakai alat incenerator,” kata Lucky.

Anggota legislatif (Aleg) dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Manado itu mengakaui bahwa dari hasil diskusi dan pertemuan bersama pihak pemerintah DKI Jakarta ditemukan kesimpulan kalau ternyata alat incenerator tersebut sudah tidak mereka gunakan lagi. Bahkan Lucky menyebut incenerator tidak relevan dengan peraturan pemerintah.

”Di DKI Jakarta dari tahun 2017 mereka telah menghentikan penggunaan alat incenerator ini dikarenakan ambang batas baku mutu emisi yang dihasilkan sesuai Peraturan Menteri (PERMEN) LHK No 70 thn 2016. Maka dari itu saya pribadi menilai pengadaan alat incenerator oleh Pemkot Manado sangat tidak sinkron dengan PERMEN tersebut,” ujar Lucky.

Komisi III DPRD Manado saat diterima Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta (Foto Istimewa)

Lanjut Lucky sembari mempertanyakan, mengapa alat ini sampai diadakan dengan anggaran yg cukup besar?. Ada apa dengan pengadaan alat ini?. Pengadaan incenerator bukan cara satu-satunya menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Kota Manado karena sangat jelas PERMEN-nya.

”Sebelum ada PERMEN-pun persyaratan penempatan alat ini harus minimal 500m dari pemukiman penduduk, dan sistem pembakarannya bukan seperti yang dijelaskan oleh pihak ketiga yang mana semua sampah langsung masuk, tapi harusnya sampahnya dipilah dulu. Salah 1 contoh sampah plastik kalau masuk dalam mesin incenerator paling banyak 20% karena sampah plastik termasuk sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun),” tutur Lucky tegas.

Selain itu, Lucky secara tegas mempertanyakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dengan menggunakan uang rakyat yang begitu besar hanya untuk membeli alat incenerator. (*/Redaksi)

iklan1