Tag: Jusuf Sunya

ERA KOLABORASI

Jusuf Sunya (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Jusuf Sunya

(Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate)

Di Tahun 1960-an, John F. Kennedy menyatakan, “kepemimpian dan pembelajaran saling memerlukan satu sama lain”. Kennedy adalah presiden Amerika ke-35 dan berkuasa pada tahun 1961, kemudian dibunuh di Dallas, Texas 22 November 1963. Dia tipologi pemimpin dengan slogan yang membangkitkan spirit revolusioner, “Jangan tanya apa yang diberikan negara padamu, tapi tanyakan apa yang kau berikan buat negaramu”. Jauh sebelumnya ungkapan ini aslinya disampaikan oleh Marcus Tullius Cicero, seorang tokoh Romawi kuno kelahiran Italia 3 Januari 106 SM yang kemudian mati terbunuh juga pada 7 Desember 43 SM.

Masa hidup antara Cicero dan Kennedy sangat jauh. Mereka berdua adalah pemimpin pada zamannya. Spirit kepemimpinan mereka menjadi cikal perubahan dan perkembangan dunia saat ini. Dunia berubah dan berkembang sejalan dengan lompatan-lompatan teknologi, jauh meninggalkan pertarungan ideologi. Teknologi melahirkan perubahan fisik dan berkembang pesat – sementara ideologi adalah matra dinamis tetapi statis sifatnya. Karenanya Peter F. Drucker, mengungkapkan, “kepemimpinan bukan soal pidato yang membuat kita disukai – kepemimpinan adalah soal mencapai hasil”.

Makna utama kepemimpinan itu bukan hanya sekedar unsur genetik seseorang, tapi kepemimpinan itu adalah kemampuan mengelolah dan mengelaborasi. Seorang pemimpin akan sepi tanpa karya, akan monoton tanpa ide dan gagasan. Kepemimpinan adalah value, menjadikan karya sebagai hasil bersama. Kepemimpinan adalah inovasi. Saat ini inovasi menjadi beragam tema diskusi. Inovasi menjadi kata kunci dalam menuju peningkatan daya saing di era ini.

Hadirnya keberagaman media literacy turut memberikan nuansa pengetahuan dan wawasan bagi pemangku kepentingan dalam memahami seperti apa Making Indonesia 4.0 atau yang dikenal sebagai pintu masuk bangsa Indonesian dalam menyongsong revolusi industri 4.0. Tentunya ini sebuah optimisme anak bangsa dalam menghadapi perubahan global dan lingkungan strategis (lingstra) tetapi tidak sekedar kecakapan dan kompetensi SDM, tetapi bagaimana meningkat daya saing dan kolaborasi.

Tujuan dari akselerasi pembangunan di zaman digital ini, diorientasikan pada kualifikasi sumber daya yang kompetetif dan inovatif. Untuk menjawab berbagai persoalan bangsa, yang setiap saat bergerak cepat dan selalu berubah – tentunya dibutuhkan lompatan-lompatan teknologi dan elaborasi gagasan anak bangsa. Tidak dinafikan bahwa kehadiran artificial intelligent (kecerdasan buatan), cryptocurrency (mata uang digital), ataupun teknologi seperti fish finder (pendeteksi sebaran ikan di laut), adalah lompatan revulusionalisasi teknologi penanda era digitalisasi yang serba cepat.

Tidaklah berlebihan bila kita perlu mendiagnosa secara spesifik apa tantangan kedepan bangsa ini dalam mengelola bonus demografi 2025 yang dihadapi nanti. Jika tidak terkelola, maka penganggguran akan menjadi bom waktu. Sebuah fakta nyata, dimana derasnya tenaga kerja asing (TKA) yang un-skill pun sudah merajalela, atas nama pembangunan infrastruktur dengan pintu masuk melalui Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Sebuah ironi sekaligus tantangan.

Membaca Perubahan

Derasnya perubahan yang nyata didepan kita bukan hanya dilevel global dan nasional, tetapi dilevel lokal (daerah). Para kepala daerah, bahkan calon kepala daerahpun sudah merancang dan berperang gagasan tentang jelajah gelombang ketiga internet melalui smart city, biochip dan internet of things. Sebuah inovasi yang dihadirkan untuk menjual ide dan gagasan demi keberlangsungan. Bertahan untuk hidup atau kalah dalam pertarungan. Sebagai saksi dari perubahan, kita melihat Nokia rontok dihantam smartphone.

Sebagai incumbent – pemain lama, Nokia hanya nama. Kata Stephen Elop (mantan CEO Nokia), “kami tidak melakukan kesalahan apapun, tiba-tiba kami kalah dan punah”. Jika kita membaca Disruption (2018), dari Rhenald Kasali, bahwa menghadapi perubahan tidak sekedar memiliki motivasi saja tetapi harus diikuti dengan dengan inovasi dan kreativitas. Dalam keseharian kita, disrupsi ini menjalar. Facebook misalnya, adalah perusahaan penyedia media terhebat tetapi tidak pernah membuat content, Instragram sebagai perusahaan foto yang paling top tetapi tidak pernah menjual kamera.

Alibaba perusahaan retail raksasa tetapi tidakm memiliki penyimpanan. Uber dan Grab misalnya, sebagai saat ini berkembang sebagai perusahaan taxi tetapi tidak mempunyai armada taxi. Airbnb, perusahaan penyedia akomodasi terbesar tapi tidak punya property; atau Netflix, perusahaan jaringan televis dengan pertumbuhan terbesar tetapi tidak memiliki kabel. Begitu juga kita melihat Traveloka, dengan kemampuan digital mampu merontokan agen-agen travel.

Apa pelajaran penting dari hal diatas. Bahwa inovasi menjadi kunci. Tidaklah berlebihan bila Theodore Levitt, menyatakan, creativity is thinking up new things, innovation is doing new things – kreativitas memikirkan sesuatu yang baru, sedangkan inovasi adalah melakukan sesuatu hal baru. Karena itu seorang pemimpin harus mampu membuat sesuatu menjadi baru, unik atau berpikir kreatif yaitu out of the box, sehingga selalu memberi nilai tambah.

Dibutuhkan Pemimpin Kolaboratif

Bukan sesuatu yang asing dimasyarakat saat ini, bahwa kehidupan mereka sudah terkoneksi dengan digitalisasi. Dari media sosial hingga jejaring akses internet sudah menjadi domain kehidupan dan interaksi sosial masyarakat. Perubahan pola hidup dari human to human, sudah bergeser ke kehidupan berbasis wall to wall atau machine to machine, sebagai sebuah kebudyaan masyarakat baru yaitu hyper-koneksi. Artinya sistem masyarakat kita sudah mengalami transformasi pola hidup yang berbeda dengan sebelumnya.

Dengan realitas tersebut, maka diperlukan pemimpin yang bisa hadir dan mampu mengadopsi pola kepemimpian yang merangkul orang-orang berbakat di luar organisasi. Pemimpin yang memiliki kompetensi yang mampu menggabungkan orang dari berbagai latar belakang, disiplin ilmu, budaya dan generasi. Di era ini dibutuhkan pemimpin yang memiliki semangat untuk menyelami kehidupan komunitas masyarakat dengan tidak terlalu formal, mampu bergerak cepat keseluruh lapisan organisasi berbasis jaringan, serta mendorong partisipasi untuk meningkatan potensi dan mampu mengelaborasi keadaan masyarakat.

Tentunya bahwa sebagian masyarakat terutama kaum muda, khususnya generasi millenilal, mengharapkan pemimpin mereka dapat berkomunikasi baik dengan kelompok masyarakat lain melalui jejaring digital. Pemimpin kolaboratif adalah pemimpin yang memahami dan memposisikan peran dan kepentingan bersama. Kolaborasi menjadi kunci kepemimpinan kedepan. Pemimpin yang bisa menggerakan masyarakat dengan nilai yang kuat dengan melibatkan semua elemen.

Pemimpin yang menginspirasi banyak orang. Karena itu penting, seorang pemimpin harus mampu mengolabrasi semua titik potensi yang ada. Kolaborasi adalah komitmen untuk berjuang bersama, menyusun platform bersama dengan karya baru serta mampu menghasilkan inovasi baru. Ini pola kepemimpinan millenial abad ini, menyambut masa depan perubahan yang lebih baik. Semoga ke depan kita lebih siap menghadapi masa depan. [***]

DEMOKRASI DAN KETELADANAN

Jusuf Sunya (FOTO Suluttoday.com)

Oleh Jusuf Sunya
Alumni PPRA LV Lemhannas RI & Pegiat Fordista Malut

Untuk kesekian kalinya, ontologi demokrasi Maluku Utara telah bergerak, sejak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) telah menetapkan hasil perolehan suara. Kalaupun ada perdebatan tentunya sebagai riak-riak demokrasi – sebuah dinamika dalam mencari pemimpin Maluku Utara. Tentunya kita patut mengucapkan selamat kepada pemimpin baru Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar, karena mereka telah menjadi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dalam 5 (lima) tahun kedepan, dan itu sudah tertulis di “Lauhul Mahfudz”. Setiap catatan kejadian dan skenario dari permulaaan zaman sampai akhir sudah tertulis disana.

Entry point ini sebagai rekonstruksi, agar kita jernih melihat masa depan Maluku Utara dalam melangkah. Terpilihnya pemimpin baru tentu melalui sebuah prosesi politik yang banyak menghabiskan energi, baik biaya, tenaga dan pikiran. Belajar dari para bijak, sebagaimana Sophocles menyatakan, lebih baik kalah terhormat dari pada menang dengan kecurangan; atau mengutip Abraham Lincoln, sukses itu berjalan dari satu kegagalan, kegagalan lain tanpa kita kehilangan semangat; atau kata William Saroyn, orang baik menjadi lebih bijaksana setelah belajar dari kegagalan. Inilah motivasi yang perlu menjadi spirit baru membangun Maluku Utara ke depan agar lebih bermartabat.

Atas Nama Demokrasi

Ditengah eufhoria piala dunia 2018, tuntas sudah kontentasi pemilihan gubernur. Kontestasi dengan hiruk pikuk dukung mendukung, terlihat di media sosial dengan beragam sarkasme atau buly-membuly. Itulah dinamika demokrasi, kini telah usai. Saatnya kita bersama kembali bersatu padu membangun negeri ini. Tentunya ada rasa puas dan tidak. Tapi kontestasi ini bukan sekedar menang atau kalah. Keduanya sama-sama terhormat jika yang kalah mengakui dan memberi support kepada yang menang, sebagaimana kesepakatan siap menang dan siap kalah.

Dan Allah SWT sebagai penentu takdir sudah menetapkan itu, dalam Q.S. Ali Imran : 26 yang ditafsirkan secara tegas, bahwa Allah sebagai pemilik kerajaan langit dan di bumi akan memberikan kekuasaan kepada siapapun yang dikehendaki-Nya dan akan mencabut dari siapapun yang dikehendaki-Nya pula. Allah juga akan memuliakan dan menghinakan siapapun yang dikehendaki-Nya. Karena Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Disinilah awal pemahaman kita sebagai orang yang berakal.

Bila demokrasi kita dikatakan demokrasi angka-angka atau demokrasi statistik, tidaklah salah. Unggul dengan suara terbanyak adalah pemenangnya. Dengan cara apapun berdemokrasi, selama diakui, maka tiada jalan lain untuk menerima, karena akan bersimplifikasi dalam kehidupan kita selama 5 (lima) tahun kedepan. Begitulah kata para cerdik pandai, demokrasi bukan lagi sekedar artifisial dan kultural – tetapi sudah menjadi cara pikir kita untuk memilih pemimpin. Masalahnya apakah demokrasi itu substantif seperti asal muasalnya, tentunya akan melahirkan banyak perdebatan. Makanya setelah prosesi selesai, pasti ada riak, upaya dan juga penolakan terhadap hasil demokrasi itu sendiri, yang pada akhirnya bersengketa di Mahkamah Konstitusi.

Menurut David Held (2006), demokrasi sendiri sungguh membingungkan, karena semua orang mengaku sebagai demokrat sejati. Mereka mengklaim penganut demokrasi, tetapi tidak mau menerima kekalahan. Disisi kerapuhan demokrasi. Demokrasi yang dibangun melalui perlawanan sosial, justru sering dikorbankan atas nama demokrasi. Karenanya demokrasi tidaklah ideal, karena rakyat diperani hanya sebatas keikutsertaan dalam pilkada setelah itu dilupakan. Menimbang hasil dan juga rasa, tentunya kita mesti legawa. Atas nama demokrasi kita tidak punya pilihan menolak hasil, karena sebagai pemegang mandat dan kuasa memilih. Tentunya dengan segala kelebihan dan keterbatasan pemimpin sudah menjadi sunnatullah walaupun ada luka yang tersayat karena ketidaksiapan kita menerima cacat pemimpin yang ada. Bila ada cacat dan kekurangan pemimpin, sebagai rakyat tentunya mengawal sehingga luka-luka cepat dipulihkan. Walapun pemimpin yang bermasalah, tidak lantas menjadi akhir dari semuanya.

Minimnya Keteladanan

Sebagaimana viral media sosial, dari forum rekapitulasi KPU, para elit dalam berdebat dengan cara dan karakternya. Gaduhnya perbedaan pandang kemudian diikuti dengan adanya perilaku kekerasan dalam forum, tentunya memberikan kesimpulan bahwa penetapan pasangan gubernur dan wakil gubernur pasti menyisahkan sengketa. Sebagai warga negara yang taat, tentu kita marfhum sebagai konsekuensi dari proses demokrasi. Tetapi yang memiriskan kita adalah budaya kekerasan yang tidak pernah hilang. Transformasi politik, tetapi tidak diikuti dengan transformasi sikap dan perilaku. Rebutan kuasa masih jauh dari nilai-nilai edukasi dan keteladanan, mereka gagal melakukan pencerdasan dan cenderung mempertontonkan cara yang tidak baik dan jauh pendidikan politik yang bermartabat. Fenomena mencerminkan rendahnya keteladanan, yang seharusnya diperlihatkan ke publik. Artinya bahwa pendidikan karakter yang selama ini diajarkan kepada setiap anggota partai politik yang diikuti penguatan jiwa kepemimpinan Pancasilais, ternyata hanya sebuah pepesan kosong. Kegagalan dalam menerapan nilai-nilai keteladanan tidak tercapai. Inilah barangkali spirit revolusi mental yang digagas Presiden Jokowi menjadi tak bermakna, karena karakter elit tidak mencerminkan nilai-nilai keteladan.

Mencermati UU Partai Politik, yang menyebutkan fungsi, peran dan tanggungjwab partai adalah melakukan pendidikan politik kepada rakyat dengan bersumber pada Pancasila. Karena itu pendidikan politik kepada rakyat haruslah mampu mendorong nilai-nilai keteladanan, bukan malah mendorong kekerasan politik yang menjerumuskan rakyat. Hambatan terbesar dalam mendorong demokrasi yang sehat adalah perilaku elit parpol yang tidak bermartabat. Bukan rahasia lagi, bahwa elit partai dalam menjalankan roda partai lebih cenderunng memposisikan diri sebagai debt collector. Perilaku politik transaksional sehingga memberi implikasi dan image negatif.

Sebenarnya banyak kritik, terkait perilaku elit parpol tidak mencerminkan keteladanan dan jauh dari nilai-nilai Pancasila. Karena demokrasi tidak berjalan substansial, seperti membangun masyarakat bangsa yang sejahtera, tetapi cenderung pada demokrasi transaksional, sehingga masyarakatpun menjadi pragmatis pada setiap momentum politik. Karena pangung elit lebih mengedepan saling sikut. Demokrasi seharusnya memberi nilai positif terhadap kesejahteraan rakyat. Karena itu, demokrasi harus diletakkan pada kerangka mencari pemimpin yang bisa menumbuh-kembangkan pembangunan, yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, yang mampu mendorong investasi. Karena substansi demokrasi adalah kekuasaan yang mengabdi untuk kepentingan rakyat.

Ditengah budaya oligarki politik, rakyat diajarkan menjadi pragmatis. Perlu ada upaya sistematis untuk merubah pola pikir dan pola sikap melalui pendidikan politik yang berkarakter, cerdas dan santun. Elit parpol seperti mengalami kemalasan dalam pembentukan karakter. Nilai-nilai keteladan justru hilang dengan jargon-jargon kebohongan dan manipulatif. Mereka berdebat tentang demokrasi tetapi justru menghancurkan tatanan demokrasi. Mereka menjual kecap tentang demokrasi, tetapi menghilangkan nilai-nilai keteladanan. [***]

iklan1