Tag: kabinet jokowi

Politik The Turning Point, Jokowi Jangan Lengah

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

BERAGAM kalkulasi politik dipaparkan para pengamat politik pemerintahan, ahli, akademisi dan politisi terkait komposisi Kabinet Indonesia Kerja jilid II turut menambah percakapan publik. Setidaknya meski tidak mutlak benar. Namun, analisis atau prediksi itu menjadi dasar pertimbangan kita untuk mendeskripsikan bahwa perjalanan Indonesia kedepan seperti apa. Tidak pada konteks akurasi analisa, melainkan pada ragam masukan yang menyumbang pemikiran positif kepada Jokowi selaku pemegang hak prerogatif.

Semua pandangan umumnya tertuju pada kompilasi jajaran Kabinet Jokowi-Ma’ruf yang lebih paripurna. Bahkan yang miris terlihat adanya keretakan koalisi politik. Baik di internal Jokowi maupun Prabowo, masing-masing mencari aman. Lihat saja manuver Surya Palo Cs dan Megawati. Di seberang sana, kita menemukan koalisi Prabowo mulai saling lempar statemen, memuncullah ‘kegaduhan’ dan saling mendiskreditkan. Ada pernyataan ‘penumpang gelap’ yang seolah-olah dialamatakan ke Partai Demokrat. Pokoknya, konstalasi politik di tanah air mulai meningkat intensitasnya.

Jelang penyusunan Kabinet Kerja Jilid II, Jokowi-Ma’ruf bukan desain narasi besar yang kita temukan dalam diskursus publik. Yang ramai malah rebutan jabatan, saling sindir, politik saling sandera terpantau di media massa. Ada pula elit politik yang masih menahan diri, tampil tenang tak mengedepankan visi ‘memburu kursi Menteri’. Begitu pluralnya karakteristik para politisi ikut menjadi kekhawatiran tersendiri bagi kita, jangan-jangan tarikan politik tersebut membuat Indonesia mengarah ke titik balik.

Bila kita rehat sejenak menengok harapan publik, maka motivasi dan obsesi merebut kursu Kabinet bukanlah prioritas sebetulnya untuk pembangunan Indonesia saat ini. Idealnya, membangun visi dan narasi untuk Indonesia yang lebih maju, berkeadilan, sejahterah, mandiri dan bermartabat dikedepankan. Karena bila lengah, Jokowi di periode keduanya ini bisa ada penyusupan kepentingan dan digembosi dari dalam. Atau kemungkinan lainnya, bila tidak akomodatif, Jokowi bisa menjadi rival mitra koalisinya sendiri.

Ramainya olah-mengolah isu begitu mengemuka. Baik isu yang berpotensi memicu keretakan internal kubu Jokowi maupun Prabowo itu sendiri, hasilnya konstalasi politik di Negeri ini kian tidak beratauran. Seperti mulai ada arus balik, dimana terlihat sebagian elit dan promotor atas kemenangan Prabowo-Sandi kini mengambil posisi berdamai, bahkan berekspansi masuk ke jajaran pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Ada elit parpol yang minta jatah Menteri secara terbuka, meminta jatah lebih banyak. Hal ini pun cukup menarik disimak sebetulnya.

Skema politik pun makin seksi dan menantang ditelusuri jejaknya. Jika Jokowi terbuai dengan politik bujuk-raju, penyanderaan, takut dengan gertakan, maka peluang besarnya kekuatan Jokowi dirampas. Jokowi menjadi tidak mandiri mengambil keputusan, kewenangannya sebagian tanpa sadar ditake over, kubu rival politik ikut campur. Rintangan politik lainnya akan dihadapai kedepannya, bila tidak hati-hati. Fenomena yang relatif dinamis juga kita pantau terjadi di internal koalisi Jokowi-Ma’ruf, dimana Surya Paloh cs berbeda manuvernya dengan Megawati Soekarno Putri.

Perang statemen soal komposisi atau persentase kader parpol yang akan direkomendasikan untuk masuk ke jajaran Menteri Jokowi-Ma’ruf seolah saling bersinggungan. Membuat iklim politik kita kurang kondusif, walau para politisi dapat menyebut realitas ini sebagai sekedar dinamika politik biasa. Tapi, kondisi tersebut juga melahirkan kegaduhan didepan publik. Boleh sebaliknya, bila tenang dan arif pengendalian kekuatan dapat diatur dengan baik sehingga Jokowi makin mudah menggapai visi melanjutkan pembangunan Indonesia.

Menariknya lagi, kini dikubu Prabowo muncul dugaan adanya penumpan gelap yang selama ini mendompleng gerakan politik Prabowo-Sandi, yang kini pernyataan ini menuai ‘keributan politik’. Apakah benar kita akan mengalami the turning point (titik balik) perpolitikan?. Dimana tatanan politik kita yang sebelumnya telah membaik kini turun kelas. Akan berjalan lurus, makin fokus menata Indonesia kedepan, bila titik balik pembangunan dilakukan Jokowi dengan desain program yang matang, solid Kabinetnya. Bergerak bersama, saling sinergi, kemudian satu komando.

Tak sekedar perenungan, tapi harus kerja nyata sebagai implementasi dari komitmen kita berdemokrasi yang benar. Politik bukan sekedar berkoar-koar tentang kemanusiaan, kepentingan publik dan perjuangan tentang hak-hak masyarakat termarginal. Lebih dari itu ialah melahirkan keteladanan, mewariskan tentang etika dan moral politik. Bukan pula soal niat merebut kemenangan, mendapatkan kursi kekuasaan, lantas berdiam diri melihat kejahatan didepan mata.

Praktek politik tebar pesona, cari aman, politik balik badan dan cuci tangan merupakan warisan politik kolonial yang patut ditinggalkan. Itu bukanlah legacy kita rakyat Indonesia. Kalau lengah, Jokowi di era kedua kali memimpin Indonesia dalam hal seleksi Kabinetnya, berpeluang Indonesia tergelincir pada titik balik kemunduran. Pembagunan yang diletakkan Jokowi pada aras yang telah sesuai bisa hancur, tidak mengalami fokus, yang mulai mencapai titik kulminasi bisa menjadi blunder, bahkan malapetaka bila penyusunan Kabinet tidak dilaksanakan dengan baik dan benar.

Kiranya mereka yang berintegritas, bertekad sejak awal dengan Jokowi, bersekutu dan berani berjuang habis-habisan bersamanya diakomodir masuk dalam jajaran Menteri. Setidaknya, itulah mereka yang terdeteksi serta dapat ditakar kadar loyalitasnya benar, siap dan menerima konsekuensi berjuang bersama Jokowi. Bukan, mereka yang menyimpan ribuan agenda untuk akhirnya menggadaikan Indonesia kepada kaum asing. Atau mereka para penumpang gelap yang diselundupkan masuk dalam jajaran Kabinet Indonesia Kerja Jilid II.

Soal figur yang bukan pelanggar ham juga menjadi catatan serius yang patut dipertimbangkan Jokowi. Mereka yang jauh dari isu-isu dan disinyalir terlibat praktek kotor korupsi kiranya menjadi kajian Jokowi untuk tidak ditarik dalam gerbong Kabinetnya. Sebab, bisa menjadi point yang melemahkan perjalanan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf kedepannya. Bila ada infiltrasi kepentingan ekternal yang tidak selaras dengan visi besar pembangunan dan Jokowi lengah, hal itu akan terjadi ledakan, gesekan, gempa. Lalu guncangan tersebut merongrong keberadaan Jokowi sebagai Presiden.[***]

 

________________________

Catatan : Amas Mahmud, Alumnus FISPOL Unsrat Manado

Bakal Ada Reshuffle, PAN Dapat Jatah Dua Menteri?

Zulkifli Hasan (Foto Ist)

Zulkifli Hasan, Ketum DPP PAN (Foto Ist)

JAKARTA – Kabar adanya ‘perombakan’ Kabinet Kerja yang dipimpin Joko Widodo-Jusuf Kalla, mencuat lagi. Kali ini Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN Aziz Subekti melempar isu reshuffle di Kabinet Kerja. Dia mengklaim partainya akan mendapat dua jatah kursi menteri yaitu Menteri Perhubungan serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Seperti diketahui, Menteri LHK saat ini diisi kader NasDem yaitu Siti Nurbaya Bakar. Apa tanggapan elite NasDem terkait isu reshuffle yang dihembuskan PAN?

“Reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan presiden, sesuai hak prerogatif. Kita serahkan sepenuhnya penilaian kabinet kepada presiden,” ujar Ketua DPP NasDem Johnny G Plate saat dikonfirmasi, Kamis (24/12/2015), malam.

Dia menambahkan dalam urusan reshuffle, tentunya diharapkan Presiden Joko Widodo bisa bekerja sama dan disesuaikan dengan porto folio kabinet yang ingin diperkuat.

“Siapa saja yang akan dipilih presiden dari komponen mana pun termasuk PAN, jika presiden berkenan bisa bekerja sama untuk membangun bangsa dan negara,” tutur wakil ketua Fraksi NasDem itu.

Terkait isu kader PAN masuk ke dalam kabinet, Johnny menanggapi santai. Sebagai parpol pendukung pemerintah, NasDem ikut bertanggung jawab terhadap kesuksesan pemerintah.

“Kesuksesan kabinet menjadi kesuksesan NasDem namun tantangan kabinet menjadi tanggung jawab NasDem juga sebagai koalisi pendukung pemerintah,” sebutnya. (Detik.com/Adi)

Prof. Isak Pulukadang: ”Sarundajang Layak Direkrut Jokowi”

DR. Drs. Sinyo Harry Sarundajang (Foto Ist)

DR. Drs. Sinyo Harry Sarundajang (Foto Ist)

MANADO – Seleksi figur yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), untuk mengisi posisi Kabinet meninggalkan tanda tanya bagi rakyat Indonesia. Terutama di Sulawesi Utara (Sulut), warga memiliki kerinduan besar agar setelah E.E Mangindaan yang menjabat Menteri Perhubungan RI dapat terwariskan ke putra Sulut lainnya.

Menanggapi situasi politik tersebut, pakar politik Sulawesi Utara, Prof. Drs. Isak Pulukadang menilai peluang Gubernur Sulut, DR. Dr. Sinyo Harry Sarundajang (SHS) untuk masuk dalam jajaran Kabinet Jokowi-JK masih terbuka. Menurutnya, sosok SHS sapaan singkat Gubernur Sulut layak diakomodir Presiden Jokowi dalam rangka mengembangkan Indonesia kedepan.

Ada beberapa catatan penting sosok SH Sarundajang layak direkrut Presiden Jokowi, ialah karena Sarundajang merupakan politisi dan birokrat intelektual. Selain handal, beliau cekatan dalam berpolitik, pandai memanfaatkan momentum, memiliki segudang pengalaman menjadi Walikota, dan Gubernur di berberapa Daerah,bahkan telah menulis sekitar 7 buah buku. Tidak semua Kepala Daerah produktif menulis seperti SHS. Untuk kawasan Timur Indonesia SHS tak tertandingi. – Prof. Drs. Isak Pulukadang, pakar politik Sulut dan mantan Dosen Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado.

Lanjut dikatakan mantan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Unsrat Manado itu mengatakan Sarundajang tidak pandai hanya dalam bidangnya saja. Pemahaman Kemaritiman yang disampaikan Sarundajang pada tiap kali ceramah ilmiah dan dituangkan dalam karya tulisnya, kata Pulukadang merupakan bertanda begitu dalamnya konsep dan pemahaman Sarundajang atas kemajuan bangsa Indonesia ini.

”Sarundajang tidak hanya pandai dalam bidangnya, pemaparannya tentang Kemaritiman begitu luar biasa. Jika diberikan kesempatan menjadi Menteri Kelautan, sudah pasti pengembangannya terhadap sektor Laut di Indonesia makin maju, kita bisa juga melihat iven Internasional yang digelar di Sulut ini saat Sarundajang menjadi Gubernur, cukup sukses pelaksanaannya. Pengetahuan beliau dan pemaparannya tentang perkembangan Neraga Indonesia dalam kompetisi Global begitu sistematik serta relevan jika diterapkan,” ujar Pulukadang menutup. (Amas Mahmud)

iklan1