Tag: kajati sulut

KPU Sulut dan Kejati Tandatangani MoU

Foto bersama usai penandatanganan MoU (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Dalam semangat merajut kerja sama lintas sektoral dan singkronisasi demi melahirkan Pilkada Serentak 2020 yang berkualitas di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Kamis, (30/1/2020) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Sulut.

Melalui kesempatan sambutan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut, Andi Muh Iqbal Arief, SH.,M.H, berpesan agar KPU terus meningkatkan harmoni kerja bersama Kajati/Kajari. Disampaikannya pula bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan sesuai tugas dan kewenangan mereka.

“Tentu momentum penandatanganan MoU ini sangat penting. Bagian dari kita mendorong proses akuntabilitas publik dan kerja bersama lintas kelembagaan. KPU saya berharap tidak ragu-ragu menyampaikan permasalahan hukum yang terjadi kepada pihak Kajati/Kajari untuk dicarikan solusi penyelesaiannya,” kata Arief.

Sementara itu, menurut Ketua KPU Sulut, Dr Ardiles Mewoh dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kesediaan bekerja sama tersebut. Pilkada Serentak kata Ardiles, merupakan arena kontestasi sehingga nantinya ada yang menang dan kalah. Potensi sengketa selalu ada, dan regulasi yang ada memberikan peluang untuk gugatan melalui sengketa proses / tata usaha negara maupun sengketa hasil.

“Dalam konteks tersebut KPU menyadari perlu pendampingan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerja sama yang terjalin antara KPU Sulut dan Kejati Sulut yang dibangun. Mari kita sama-sama menyukseskan Pilkada Serentak 2020 Sulut,” ujar Ardiles dalam sambutannya di hotel Aryaduta Manado.

Untuk diketahui, ruang lingkup kerjasama antara pihak pertama KPU Sulut dan pihk kedua Kajati Sulut dalam kesepakatan bersama ini adalah di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi kegiatan :

A. Bantuan Hukum, adalah tugas Jaksa Pengacara Negara dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara untuk mewakili PIHAK PERTAMA menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai PENGGUGAT dan atau TERGUGAT;

Sambutan Ketua KPU Sulut (Foto Ist)

B. Pertimbangan Hukum, adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance) dan/atau Audit Hukum (Legal Audite) dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari PIHAK PERTAMA yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dan atau Surat Perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, meliputi:
1). Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) adalah kegiatan memberikan advise hukum terhadap permasalahan yang terjadi di dalam bidang Hukum Perdata atas dasar permintaan dari PIHAK PERTAMA terkait penerbitan/pencabutan Surat Keputusan Tata Usaha;
2). Pendampingan Hukum (Legal Assistance) adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara mendampingi PIHAK PERTAMA dalam hal PIHAK PERTAMA melakukan kegiatan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (misalnya dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah);
3) Audit Hukum (Legal Audit) adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara mendampingi PIHAK PERTAMA dalam hal melakukan Audit Hukum (Legal Audit) atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

Tindakan hukum lainnya adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMND dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara. (*/Am)

Ketua KKSS Sulut: Selamat Bertugas untuk Pak Andi Muh Iqbal Arief

H. Andi M Iqbal Arief, M Sofyan dan Bakamla RI zona tengah, Brigjen Pol Bastomy Sanap (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Dikenal sebagai Jaksa yang disiplin, berintegritas, tegas dan berpengalaman, Andi Muh Iqbal Arief, SH.,MH yang memulai karir dari bawah akhirnya resmi meraih jabatan puncak yakni sebagai Kepala Kejaksanaan Tinggi Sulawesi Utara (Sulut).  Arief menggantikan M. Roskanedi, SH, beragam ucapan dan dukungan terhadap sosok Arief berdatangan.

Salah satunya dari Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Sulut, seperti yang disampaikan M. Sofyan selaku Ketua. Saat diwawancarai, Selasa (9/7/2019) Sofyan menyampaikan selamat bertugas kepada Arief, pihaknya berdoa dan memberikan dukungan penuh agar segala tugas-tugas Kajati Sulut berjalan dengan baik.

M. Sofyan berbincang dengan Kajati Sulut belum lama ini (FOTO Suluttoday.com)

”Selamat bertugas kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Bapak Andi Muh Iqbal Arief, SH.,MH. Semoga Allah melimpahkan kebijaksanaan, menuntut dan memudahkan segala tugas mulia yang beliau emban. Kami tentu memberikan support, dengan kapasitas dan rekam jejak beliau saya begitu optimis kerja-kerja pengabdian akan beliau tunaikan secara maksimal,” ujar Sofyan yang juga Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Manado ini.

Ditambahkannya lagi, sosok Arief akan menjaga marwah Kejari Sulut dalam domain tugasnya. Sofyan juga berharap tugas yang berada dipundak Kajari yang dikenal murah senyum itu dituntaskan dengan sebaik-baiknya dan professional. (*/Redaksi)

Gawat, 6 Jam Tiga Direktur PDAP Talaud Diperiksa Kejari

Ilustrasi kapal Feri yang menjadi masalah (Foto Ist)

Ilustrasi kapal Feri yang menjadi masalah (Foto Ist)

MANADO – Bakal terungkap dugaan penyimpangan anggaran dana subsidi APBD dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (RI) senilai kurang lebih 20 Miliar di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Pasalnya 3 Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Angkutan Penyeberangan (PDAP) Kabupaten Talaud diperiksa Kepala Kejaksaan Melonguane, Hendrik Silotonga, Rabu (5/8/2016).

Berdasarkan pantauan media Suluttoday.com, pemeriksanaan yang dilakukan di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) ditemukan informasi terdapat tiga Dirut yang diperiksa, diantaranya berinsial JW alias Jhon dan MS. Kemudian yang satunya berinsial HB, untuk diketahui dugaan deviasi anggaran mulai dari tahun 2014 dan 2015 dan ketiga Dirut ini diperiksa sekitar 6 jam diruangan pemeriksaan Kejati Sulut.

Saat dimintai konfirmasi kepada HB tak mau memberikan pernyataan dan memilih no comment. HB memberi isyarat bahwa silahkan wartawan silahkan mengkonfirmasi hal tersebut kepada Kejari Melonguane. (*/Amas)

iklan1