Tag: kantor dprd bitung

Badoa: Jika Ada Anggota Dewan Terbukti Nyambi Proyek Akan di Proses

Nabsar Badoa (Foto Suluttoday.com)

Nabsar Badoa (Foto Suluttoday.com)

BITUNG, Suluttoday.com – Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Bitung Nabsar Badoa, memberikan warning kepada seluruh anggota dewan Bitung agar jangan sampai nyambi proyek. Hal ini ditegaskannya diruang kerja Badan Kehormatan DPRD Bitung, pada Selasa (26/01/2016).

Menurut Badoa, pemberitaan di media beberapa hari yang lalu tentang ada oknom anggota dewan minta-minta proyek, itu merupakan perbuatan yang sangat memalukan dan tidak terpuji.

Dan jika terbukti ada salah satu anggota dewan nyambi-nyambi proyek, maka akan diproses sesuai perundang-undangan. Jika kemudian pencatutan nama lembaga dimedia beberapa hari yang lalu tidak terbutik, maka instasi dan lembaga yang mencatut lembaga DPRD Bitung harus bertanggung jawab. (Robby).

Anggota DPRD Bitung Dapil Satu Faisal Dzulkarnain Lakukan Reses

Faisal Djulkarnain saat melakukan reses (Foto Suluttoday.com)

Faisal Dzulkarnain saat melakukan reses (Foto Suluttoday.com)

BITUNG, Suluttoday.com – Reses Masa Persidangan Pertama Tahun Kedua Tahun Sidang 2015 yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Kota Bitung Dapil I yang meliputi Kecamatan Girian, Ranowulu dan Matuari Faisal Dzulkarnain,S.Sos di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Rabu (2/12/2015).

“Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh masyarakat ditempat ini, dan untuk diketahui bahwa reses ini adalah forum dimana seorang anggota DPRD menyerap aspirasi konstituennya sekaligus menerima masukan dan saran serta kritik terkait berbagai persoalan yang ada dimasyarakat” tutur legislator asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Pada kesempatan yang dihadiri ratusan masyarakat ini, ada 11 poin utama yang menjadi catatan dan akan dibawa ke rapat paripurna di DPRD Bitung. Diantaranya :

Antara lain, Kurangnya tong sampah dibeberapa titik di Keluarahan Girian Bawah sehingga menyebabkan sampah sering berserakan ditepi jalan, Pelayanan PLN yang buruk dan adanya kenaikan tarif listrik untuk daya 1300 Kwh keatas, Perbaikan sejumlah drainase yang sudah tidak layak lagi menampung air jika hujan deras turun, Pembuatan trotoar di kelurahan Girian bawah khususnya di jalur jalan alternatif.

“Mengingat banyaknya pelajar yang lalu lalang setiap hari karena keberadaan sejumlah sekolah didaerah itu, Pemerintah diminta menyiapkan lahan pemakaman umum, karena lahan yang ada saat ini sudah memenuhi kapasitas sedangkan lahan yang ada di daerah Sagerat Weru Dua terkena lokasi jalan tol Manado-Bitung”.

Lanjut, Warga pertanyakan keberadaan bantuan dari pemerintah pusat terhadap nelayan, pedagang dan sejumlah usaha mikro, warga pertanyakan bantuan bedah rumah dari Dinas Sosial untuk kelurahan Girian Bawah, Perbaikan jalan dan saluran di samping SMA Kristen Tumou Tou Girian Atas yang merupakan akses ke TPU Girian, Diminta agar masjid Annur Girian Bawah juga mendapat bantuan dari APBD karena selama 2 tahun terakhir belum pernah tersentuh bantuan pemerintah, Permintaan penerangan jalan dibeberapa titik yang dianggap rawan, dipertanyakan bantuan kepada pedagang pasar yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Masukan, saran dan kritik tersebut langsung ditanggapi dan menurutnya semua itu akan berusaha diperjuangkan, walaupun kemungkinan terealisasi semuanya akan sulit.

“Seluruh aspirasi akan kami tampung dan kemudian akan dimasukan pada rapat paripurna nanti saat reses selesai, juga seluruhnya akan kami perjuangkan agar bisa terealisasi walaupun akan ada skal prioritas” ujar Dzulkarnain.

Reses tersebut dihadiri juga oleh Lurah Kelurahan Girian Bawah Kader Djumading.SPd, Tokoh Agama dan Tokoh Tokoh Masyarakat baik dari Kelurahan Girian Bawah maupun Girian Weru Satu serta sejumlah masyarakat dari Keluarahan Girian Indah dan Girian Permai. (Robby).

Reses Dewan Bitung Jadi Polemik Transparasi Anggaran

Syam Panay (Foto Suluttoday.com)

Syam Panay (Foto Suluttoday.com)

BITUNG, Suluttoday.com – Dewan PerwakilannRakyat Daerah (DPRD) Kota Bitung, yang mengharuskan semua anggota dewan untuk melakukan Reses kepada konsituwennya menjadi polemik sebab terkesan mekanismenya tidak terbuka. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota dewan dari partai Hanura Syam Panay ketika setelesai rapat pansus Tv Kabel, Selasa (24/11/2015).

“Reses setiap anggota dewan itu menghabiskan anggaran Rp.16.250.000/orang. Setelah dipotong (PPN 10%+PPH 2%+Pihak Ketiga) sisa anggaran reses perorang berjumlah Rp. 13.487.500/orang, sementara kami sudah membayar PPN dan kenapa masih dikenakan PPH2%+Pihak Ketiga dan ini terindikasi korupsi,” menurut Panay.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi lewat Sekretaris Dewan Yoke Senduk mengatakan bahwa, proses penganggaran Reses setiap anggota dewan sudah sesuai mekanisme dan juga sesuai petunjuk Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Jadi tidak benar ada terjadi indikasi korupsi dalam penganggaran reses, dan mengenai PPH 2%+Pihak Ketiga itu sudah sesuai mekanisme dan prinsipnya semua penganggaran didewan semuanya berdasarkan aturan. (Robby).

DPRD Bitung Terima Kuker DPRD Gorontalo Tentang Perda Beralkohol

Foto kunjungan DPRD Provinsi Gorontalo di Bitung (Foto Suluttoday.com)

Foto kunjungan DPRD Provinsi Gorontalo di Bitung (Foto Suluttoday.com)

BITUNG, Suluttoday.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bitung, menerima kunjungan kerja DPRD Provinsi Gorontalo. Rombongan tersebut beranggotakan sekitar 20 orang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi DR. Paris Yusuf dan Ketua Pansus Beralkohol Ir. Awaludin Aweni.

Rombongan tersebut diterima oleh anggota DPRD Bitung Habrianto Ahmad, dan dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Dinas Perizinan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, bertempat dikantor DPRD, Kamis (19/11/2015).

Dalam penyampaian Ahmad, mengatakan bahwa terima kasih telah memilih Bitung sebagai kunjungan kerja. Dan menyangkut penerapan perda beralkohol, akan dijelaskan dari instansi pemerintah yang saat ini juga telah bersama-sama dengan kita dalam pertemuan tersebut.

Menurut Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Yusuf mengatakan bahwa kami saat ini sedang menggodok peraturan daerah tentang peredaran, pengendalian, pengawasan minuman beralkohol. Sehingga kami memilih Bitung sebagai tempat kunjungan kerja kami untuk mengsingkronisasikan seperti apa penerapan perda beralkohol di Bitung, guna melengkapi ramperda yang sementara dibahas di DPRD Prov. Gorontalo.

Penjelasan dari Dinas perizinan pelayanan izin satu atap mengatakan bahwa, pemerintah dalam setiap mengeluarkan izin sesuai dengan peraturan menteri perdagangan nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 dan peraturan daerah nomor 6 tahun 2011. Dalam mengeluarkan izin kepada pengusaha, kami hanya mengeluarkan izin tempat usaha dan rata-rata izin usaha yang kami keluarkan itu hanya berlaku setiap satu tahunan.

Rata-rata yang izin yang dikeluarkan oleh pemerintah itu hanya izin tempat usahanya, dan bukan izin mengenai jenis barang yang dikelolanya. Sebab sudah ada kriteria izin klasifikasi penjualan minuman beralkohol, mulai dari golongan A-C itu sudah diatur sehingga tinggal bagaimana dari pemerintah untuk mengatasi peredaran minuman beralkohol karena sudah ada aturannya. (Robby).

Supit Terima Kuker DPRD Jemberana dan Ende

Laurensius Supit (Foto Ist)

Laurensius Supit (Foto Ist)

BITUNG, Suluttoday.com – Dewan perwakilan rakyat daerah Kota Bitung menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Jemberana dan Kabupaten Ende. Kuker tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Bitung Laurensius Supit, rapat tersebut berlangsung di ruangan paripurna DPRD Bitung, Selasa (13/10/2015).

Menurut pimpinan rombongan DPRD Kabupaten Jemberana Drs. I. Wayan Wardana, maksud kukernya ingin mengetahui secara langsung bagaimana pemberdayaan dan pengelolaan keuangan SKPD baik dari tingkat kelurahan serta bantuan untuk lingkungan dan pembangunan berbasis lingkungan.

Berbeda dengan DPRD Kabupaten Ende dibawah pimpinan rombongan Yulius Sesar Nonga, SE, mengatakan bahwa Kab. Ende punya historis sejarah dengan presiden Soekarno dan Ende sebagai tempatnya. Kuker kami ini, ingin mengetahui seperti apa penanganan pemangku kepentingan terhadap HIV/AIDS.

Setelah mendapat penjelasan maksud kuker tersebut, ketua DPRD menyerahkan kepada instansi terkait untuk menjelaskan secara detail dengan apa yang dibutuhkan oleh dua kabupaten tersebut. Setelah mendapat penjelasan dari dinas Keuangan, Kesehatan, Sosial, serta anggota DPRD Bitung, kuker dilanjutkan dengan melihat dari dekat suaka marga satwa. (Robby).

iklan1