Tag: kasus ktp

Poros Koalisi, Polarisasi Politik dan Keistimewaan Demokrasi

Pentingnya politik (FOTO Ist)

BERAGAM perilaku aneh terlihat diruang politik memang, apalagi tensi politik jelang Pemilu 2019 yang relatif panas. Dalam konteks politik Nasional poros politik dan petanya mulai terlihat, meski buram serta masih sulit untuk dijadikan rujukan tetap. Sebab alur politik itu dinamis.

Itu sebabnya praktek politik punya power yang mumpuni, lihat saja penegakan hukum nyaris disandra dan bahkan mampu didikte elit politik. Prodak hukum dirumuskan dan didesain para politisi di parlemen. Begitu superiornya politik, padahal hukum itu panglima. Namun, prakteknya berbeda, hukum sebatas menjadi subordinat dari politik karena dikendalikan kekuasaan dan para politisi.

Bisa kita bedah dari kasus-kasus yang mendera para politisi, masyarakat kecil, aktivis pro demokrasi, aktivis lingkungan yang jauh dari akses kekuasaan. Penerapan hukum juga masih banyak yang menyisahkan masalah, tambal sulam dan tebang pilih masih saja kita temukan. Para koruptor dan masyarakat awam berbeda pemberlakuannya dimata hukum, itulah Indonesia.

Belum lagi kelompok penekan seperti LSM atau Ormas yang memiliki hubungan baik dengan pemerintah. Tentu mereka menjadi spesial, bagi kelompok masyarakat yang doyan mengkritik pemerintah pasti dianggap oposan dan anti pemerintah, dianggap lawan politik, sehingga mudah diberi label buruk.

Sepeti ICW yang begitu hebat sebelumnya, kini rupanya menjadi jinak. Bisa dilihat, saat Nazarudin berkicau di KPK soal dugaan keterlibatan Fahri Hamzah di kasus e-KTP, ICW begitu beringas menghantam Fahri.

Berbeda dengan itu, ICW malah menjadi impoten ketika merespon pengakuan Setnov yang menyebut keterlibatan Puan Maharani dipusaran kasus e-KTP. ICW bungkam dan terkesan inkonsisten dalam pemberantasan korupsi.

Begitukah Indonesia di era Jokowi?. Hanya rakyat yang dapat merasakan kondisi bangsa saat ini, baik dari aspek ekonomi, stabilitas keamanan, kebebasan beragama, dan seterusnya. Rakyat yang notabenenya sebagai ‘penerima’ kebijakan pemerintah tentu merasakan langsung efek dari kebijakan pemerintah saat ini.

Rakyat yang merupakan pelaksana aturan (yudikatif) terlibat langsung dalam urusan kepentingan publik. Dari konstruksi sosial yang ada, para politisi harus bergerak cepat menyebar, berbaur bersama rakyat. Bukan malah sibuk dengan poros koalisi jelang Pemilu 2019. Karena untuk menggapai harapan publik, para politisi layaknya menjadi pelayan rakyat.

Kini poros koalisi mulai melahirkan bermacam-macam isu. Irisan politik pun tak dapat dibendung, baik partai politik yang baru muncul maupun yang telah lama mengikuti kontestasi Pemilu, tidak mau kehilangan momentum. Lantas, apa yang telah mereka perbuat untuk rakyat?.

Disaat rakyat menghendaki harga BBM diturunkan atau subsidi BBM tetap diberikan, saat Sembako melambung tinggi, harga daging mahal, siapa yang membela rakyat?. Tapi, giliran Pemilu semua mengklaim paling berhak bicara atas nama rakyat. Para politisi memang tak perlu diajarkan soal cara melakukan pembenaran atas sikapnya, mereka lebih lihai.

Dilain pihak, kini ramai juga hastag dan komentar-komentar di Medsos tentang GANTI PRESIDEN 2019, iya makin menarik demokrasi kita. Meski begitu, rakyatlah penentu dan pemilik otoritas dalam urusan memilih pemimpin di Indonesia.

Silahkan berkoalisi, mencari sekutu politik, dan posisikan kepentingan rakyat diatas segalanya. Berhetilah berkoalisi dengan para ‘drakula’ kelompok pengusaha asing yang berkompromi untuk menguasai aset di Indonesia.¬†Berkoalisilah dengan rakyat, tunjukkan keberanian bahwa kedepan pemimpin Indonesia itu mau menolak takluk kepada investor asing yang berdampak membelakangi kepentingan rakyat.

Poros koalisi dalam politik adalah bagian dari sikap berbeda partai politik dalam kontestasi politik. Dalam perspektif demokrasi memang diperlukan poros atau blok politik dengan tren bahasa populer dikenal dengan koalisi atau oposisi.

Dilain pihak, poros koalisi merupakan keistimewaan demokrasi. Lahirnya blok politik diperlukan demi adanya kekuatan dan keseimbangan dalam pemerintahan. Namun, yang perlu dikoreksi ialah cara-cara politik yang diskriminatif dan kotor yang merugikan tatanan kepentingan masyarakat.

Idealnya bukan poros koalisi bukanlah larangan dalam berdemokrasi, bukan pula jalan menuju polarisasi politik. Melainkan bagian dari keistimewaan demokrasi, itu sebabnya postur poros demokrasi harus benar-benar berpihak dan memabawa komitmen untuk membela kepentingan rakyat, tidak pada segelintir orang. Kini, fakta yang ada poros koalisi lebih bertendensi pada kepentingan mengutamakan kelompok tertentu serta mencederai kepentingan publik.[***]

 

 

Redaksi Suluttoday.com

Fokus Tuntaskan, KPK Bongkar Skandal Korupsi e-KTP

Ilustrasi kasus korupsi e-KTP (Foto Ist)

Bakal Ada Guncangan Politik?

JAKARTA – Kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) terus bergulir ditangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jamat (3/3/2017), Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut akan ada banyak nama-nama yang disebut dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan proyek e-KTP. Namun Agus enggan membeberkannya.

“Ya nanti Anda baca saja,” ucap Agus saat ditemui wartawan usai bertandang ke Kantor Staf Presiden, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (3/3/2017).

Saat ditanya apakah banyak anggota DPR yang juga disebutkan, Agus tidak membantah atau membenarkannya. Namun Agus memberikan isyarat bila kasus itu semoga tidak berdampak pada konstelasi politik negeri.

“Anda dengarkan kemudian Anda akan melihat ya mudah-mudahan tidak ada guncangan politik yang besar, karena namanya yang disebutkan banyak sekali,” ucap Agus.

Agus juga mengamini bila beberapa di antara nama-nama yang disebutkan nanti dalam dakwaan kasus itu adalah tokoh-tokoh besar.

“Iya (beberapa di antaranya nama tokoh besar),” kata Agus tanpa merinci lebih detail.

KPK telah melimpahkan berkas perkara e-KTP itu ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta pada Rabu (1/3) kemarin. Berkas itu setebal 24 ribu halaman yang nantinya akan disarikan dalam surat dakwaan.

Berkas itu terdiri dari 24 ribu lembar, terdiri dari 13 ribu lembar berkas untuk Sugiharto yang berasal dari 294 saksi dan 5 ahli, serta 11 ribu lembar untuk Irman yang berasal dari 173 saksi dan 5 ahli. (*/ST)

iklan1