Tag: kejari

KPU Sulut dan Kejati Tandatangani MoU

Foto bersama usai penandatanganan MoU (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Dalam semangat merajut kerja sama lintas sektoral dan singkronisasi demi melahirkan Pilkada Serentak 2020 yang berkualitas di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Kamis, (30/1/2020) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Sulut.

Melalui kesempatan sambutan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut, Andi Muh Iqbal Arief, SH.,M.H, berpesan agar KPU terus meningkatkan harmoni kerja bersama Kajati/Kajari. Disampaikannya pula bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan sesuai tugas dan kewenangan mereka.

“Tentu momentum penandatanganan MoU ini sangat penting. Bagian dari kita mendorong proses akuntabilitas publik dan kerja bersama lintas kelembagaan. KPU saya berharap tidak ragu-ragu menyampaikan permasalahan hukum yang terjadi kepada pihak Kajati/Kajari untuk dicarikan solusi penyelesaiannya,” kata Arief.

Sementara itu, menurut Ketua KPU Sulut, Dr Ardiles Mewoh dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kesediaan bekerja sama tersebut. Pilkada Serentak kata Ardiles, merupakan arena kontestasi sehingga nantinya ada yang menang dan kalah. Potensi sengketa selalu ada, dan regulasi yang ada memberikan peluang untuk gugatan melalui sengketa proses / tata usaha negara maupun sengketa hasil.

“Dalam konteks tersebut KPU menyadari perlu pendampingan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerja sama yang terjalin antara KPU Sulut dan Kejati Sulut yang dibangun. Mari kita sama-sama menyukseskan Pilkada Serentak 2020 Sulut,” ujar Ardiles dalam sambutannya di hotel Aryaduta Manado.

Untuk diketahui, ruang lingkup kerjasama antara pihak pertama KPU Sulut dan pihk kedua Kajati Sulut dalam kesepakatan bersama ini adalah di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi kegiatan :

A. Bantuan Hukum, adalah tugas Jaksa Pengacara Negara dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara untuk mewakili PIHAK PERTAMA menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai PENGGUGAT dan atau TERGUGAT;

Sambutan Ketua KPU Sulut (Foto Ist)

B. Pertimbangan Hukum, adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance) dan/atau Audit Hukum (Legal Audite) dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari PIHAK PERTAMA yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dan atau Surat Perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, meliputi:
1). Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) adalah kegiatan memberikan advise hukum terhadap permasalahan yang terjadi di dalam bidang Hukum Perdata atas dasar permintaan dari PIHAK PERTAMA terkait penerbitan/pencabutan Surat Keputusan Tata Usaha;
2). Pendampingan Hukum (Legal Assistance) adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara mendampingi PIHAK PERTAMA dalam hal PIHAK PERTAMA melakukan kegiatan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (misalnya dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah);
3) Audit Hukum (Legal Audit) adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara mendampingi PIHAK PERTAMA dalam hal melakukan Audit Hukum (Legal Audit) atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

Tindakan hukum lainnya adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMND dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara. (*/Am)

Gawat, 6 Jam Tiga Direktur PDAP Talaud Diperiksa Kejari

Ilustrasi kapal Feri yang menjadi masalah (Foto Ist)

Ilustrasi kapal Feri yang menjadi masalah (Foto Ist)

MANADO – Bakal terungkap dugaan penyimpangan anggaran dana subsidi APBD dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (RI) senilai kurang lebih 20 Miliar di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Pasalnya 3 Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Angkutan Penyeberangan (PDAP) Kabupaten Talaud diperiksa Kepala Kejaksaan Melonguane, Hendrik Silotonga, Rabu (5/8/2016).

Berdasarkan pantauan media Suluttoday.com, pemeriksanaan yang dilakukan di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) ditemukan informasi terdapat tiga Dirut yang diperiksa, diantaranya berinsial JW alias Jhon dan MS. Kemudian yang satunya berinsial HB, untuk diketahui dugaan deviasi anggaran mulai dari tahun 2014 dan 2015 dan ketiga Dirut ini diperiksa sekitar 6 jam diruangan pemeriksaan Kejati Sulut.

Saat dimintai konfirmasi kepada HB tak mau memberikan pernyataan dan memilih no comment. HB memberi isyarat bahwa silahkan wartawan silahkan mengkonfirmasi hal tersebut kepada Kejari Melonguane. (*/Amas)

Panjaitan Gantikan Handono Pimpin Kejari Manado

GSVL dan Handono (Foto Ist)

GSVL dan Yudi Handono SH, MH, bersama istri (Foto Ist)

MANADO – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Manado resmi berpindah tangan dari Yudi Handono SH MH kepada Budi Panjaitan SH MH, setelah dilantik Senin (23/3/2015) siang kemarin di Kejati Sulut. Malamnya, digelar acara pisah sambut yang digelar di Aula Serbaguna Kantor Walikota Manado, jalan Balaikota Tikala Ares, Manado.

Budianto dalam sambutannya mengatakan bahwa dirinya merasa nyaman di Manado, kota yang dipimpin Walikota yang punya visi besar dalam membangun kota, GS Vicky Lumentut (GSVL). “Saya senang dan nyaman di kota ini. Bagi saya, Manado adalah kota yang sangat religius, kota yang aman dan tentram. Kalau ada keributan, itu cuma sekelompok orang yang coba mengganggu kota ini,” ujar Budianto saat menyampaikan kesannya.

Dia mengaku, sebenarnya dia lagi senang-senangnya berada di Manado, tapi apa boleh buat dirinya sudah dipindah-tugaskan. “Harapan saya program-program Kejari mendukung program Pemkot Manado, dan semoga pak Panjaitan bisa meneruskan yang baik. Semoga pak Panjaitan sukses menjalankan tugasnya dan mampu mendukung atau paling tidak lebih memberikan kedamaian di kota ini,” ujar pria yang bertugas di Manado selama 1 tahun 9 bulan ini.

Tak lupa Budianto berpesan agar kerukunan di Manado tetap terjaga, termasuk saat menghadapi Pilwako 9 Desember 2015 mendatang. “Saya berharap juga momen pilwako nanti, kota kita ini tetap aman dan damai sehingga kita bisa menikmati indahnya Manado,” ujar pria yang kini dipromosikan di Kejati DKI Jakarta ini.

Sebelumnya, Panjaitan yang didaulaut pertama memberikan sambutan mengatakan bahwa dirinya tak menyangka ditugaskan di Manado. “Dalam karir saya, ini pertama kali saya dipercayakan tugas di Indonesia timur, tapi prinsip saya dimana rumput di injak disitu langit dijunjung. Karena itu, bantu saya mempelajari karakter dan budaya orang Sulut, khususnya Manado,” ujar pria yang juga beristrikan seorang Jaksa, Elisa Saragih SH MH, yang menjabat Kajari Tanjung Padang, Bangka Belitung.

Adapun Walikota GSVL dalam sambutannya berterima kasih kepada Budianto yang sudah menjalankan tugas dan bekerjasama baik dengan Pemkot Manado. “Terima kasih untuk 1 tahun 9 bulan di Manado. Kenangan yang tak dilupakan saat pak Budianto datang ke Manado Januari 2014 lalu, disambut banjir bandang, sehingga saat itu perlu penanganan serius karena Manado 2/3 lumpuh total,” terang GSVL.

Jika Budianto mengatakan belum berbuat banyak di Manado, justru di mata GSVL, Budianto banyak berbuat untuk Manado. “Pak Budianto bilang belum berbuat apa-apa, tapi justru kami berterima kasih karena pak Budianto telah berbuat banyak untuk penegakkan hukum di Manado. Salah satunya, ya itu yang saya sebutkan tadi, soal pemulihan pascabencana,” ucap GSVL.

Wali Kota doakan, Budianto suatu kelak kembali ke Manado, bukan lagi sebagai Kajari Manado, tetapi jabatan lebih tinggi di tingkat provinsi sebagai Kajati Sulut. “Jangan lupa juga kalau ada liburan, datanglah ke Manado untuk melepas kepenatan Jakarta,” ujarnya.

Kemudian untuk Panjaitan, Wali Kota GSVL mengucapkan selamat datang. ”Untuk pak Panjaitan selamat datang di kota multietnis ini. Dan tentunya ada tantangan baru menanti, selamat menyesuaikan dengan suasana Manado. Kami selalu siap untuk bekerjasama demi kemajun Manado untuk tekad kita Manado yang lebih baik,” ujar Wali Kota visioner ini.

Di satu sisi, mendengar penjelasan Panjaitan bahwa istrinya juga menjabat Kajari Tanjung Padang, maka tak mengapa GSVL menyebut kalau Manado kini memiliki 2 Kajari. ”Pak Panjaitan dan ibu, kedunya Kajari. Jadi Manado kini punya 2 Kajari, meskipun ibu di Tanjung Padang,” ucap GSVL.

Hadir dalam acara pisah sambut itu antara lain Wawali Manado Harley Mangindaan, Kepala PN, Kapolresta Manado, Dandim 1309. Usai itu digelar jamuan maka di ruang Toar Lumimuut. (Amas Mahmud)

Kasus PD Pasar Manado, Kejari Diminta Lakukan Penetapan Tersangka

Ilustrasi praktek korupsi

Ilustrasi praktek korupsi

MANADO – Dugaan penyelewenangan anggaran Miliaran rupiah di Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Manado yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado terus mendapat dukungan elemen masyarakat Kota Manado. Sabtu (22/11/2014), Rolandy Thalib SH mantan aktivis mahasiswa meminta penegak hukum mempercepat kasus yang merugikan Negara tersebut.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) disinyalir merugikan negara Rp2 Miliar, kami mendorong dan mendesak penegak hukum dalam hal ini Kejari sekaligus pihak Kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Silahkan ditetapkan siapa tersangkanya, jangan diulur-lur terus,” tutur Thalib.

Mantan Sekretaris Umum HMI Cabang Manado itu juga mengatakan pihaknya mendorong penegakan supremasi hukum diterapkan, sehingga implementasi hukum tidak bersifat tebang pilih. Bahkan Thalib menilaian dalam kasus PD Pasar Manado harus ditangani secara serius agar menjadi contoh bagi Perusahaan Daerah lainnya di Manado.

”Praktek semacam ini sangat merugikan Negara, berdasarkan pemberitaan media besar dugaan kasus ini melibatkan kerabat pejabat di daerah ini, misalnya itu benar silahkan ditindak. Tapi, bagi kami penegakan supremasi hukum seadil-adilnya adalah hal prioritas, tidak perlu tebang pilih dalam kasus hukum. Bila perlu ungkap siapa aktor intelektual dibalik kasus PD Pasar tersebut, jangan lagi penegak hukum terlibat konspirasi dan kemudian masuk angin, ketegasan demikian menjadi contoh agar PD lainnya tidak melakukan praktek merugikan Negara seperti ini,” terang Thalib. (Amas Mahmud)

Turangan: Ungkap Semua Pelaku Korupsi PD Pasar Manado

Tommy Turangan (Foto Ist)

Tommy Turangan (Foto Ist)

MANADO – Dugaan korupsi di Perusahaan Daerah (PD) pasar Kota Manado yang terungkap melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) disinyalir merugikan negara Rp2 miliar lebih itu terus mendapat sorotan aktivis LSM Anti Korupsi.

Menurut Tommy Turangan SH, kasus dugaan korupsi PD pasar Manado yang tengah dituntaskan Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado harus dipercepat. Hal tersebut dikatakannya penting agar para pelaku korupsi tidak memandak remeh hukum yang berlaku di negara ini, Turangan juga meminta Kajari tidak main-main.

”Jangan dibiarkan para pelaku pencuri uang rakyat, termasuk terkait dugaan korupsi PD pasar Manado miliaran rupiah ini yang ditangani Kejari Manado patut dituntasakan secepatnya. Awas jangan sampai menguap, masih banyak kasus korupsi lainnya yang akan ditangani Kejari sehingga perlu mereka tidak menyia-nyiakan waktu. Kalau tidak diseriusi, maka pelaku korupsi ini akan memandang remeh hukum kita,” tegas Turangan yang juga alumni Fakultas Hukum Unsrat Manado itu.

Tak hanya itu Turangan juga menyoal dugaan keterlibatan Dirut PD pasar dalam kasus ini perlu didalami lebih jauh sehingga semua pihak dapat diungkap didepan hukum secara terang-benderang. ”Lembaga hukum selain tegas, juga harus transparan jangan sampai dugaan kasus korupsi di PD pasar Manado yang disinyalir melibatkan Dirut PD pasar Manado tersebut diungkap setengah hati, perlu diinvestigasi lebih lanjut, ungkap semua pelaku kroupsi yang terlibat. Agar siapa dalang dibalik kasus inipun diungkap,” ujar Turangan. (Amas Mahmud)

iklan1