Tag: kepala daerah

Petahana dan Potensi Kecurangan Pilkada, Perspektif Politik Elektoral

Amas Mahmud (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

Politik sederhananya adalah pelayanan. Bagaimana politisi membangun keakraban dengan konstituen. Sudah sejauh mana sang politisi berkontribusi kepada masyarakat. Berbuat baik, bekerja setulus hati untuk masyarakat. Indikator ini sebetulnya patutnya terus diekspos, sebagai bentuk sosialisasi politik. Sebab masyarakat kita kebanyakan mulai lupa. Abai terhadap hal-hal objektif dan selayaknya. Pergeseran paradigma politik seperti ini melahirkan kepemimpinan yang tidak peka terhadap kepentingan publik. Lahirlah pemimpin yang mis-realitas.

Efeknya, politisi karbitan, kurang kualitas yang dipilih rakyat. Karena diiming-imingi jabatan dan uang, hak politik menjadi nilai tukarnya. Lalu bagaimana dengan peluang incumbent atau petahana dalam Pilkada?. Sudah barang tentu makin terbuka. Pasalnya, keistimewaan petahana karena sedang mengendalikan kekuasaan. Jabatan yang diemban itu menjadi nilai tukar dalam politik. Ketika petahana maju di Pilkada, maka peluang menangnya besar, dengan mempolitisasi birokrasi.

Berbagai hal yang menunjang kemenangan tersebut. Termasuk potensi mengendalikan dan memobilisasi suara melalui kebijakan. Instrumen yang dipakai adalah intervensi birokrasi dan intimidasi. Tentu teknis operasinya yaitu melalui penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Jika ada birokrat yang memangku jabatan struktural, kemudian tidak mendukung kepentingan petahana, maka akan diberikan sanksi. Kekerasan struktural dilakukan. Faktanya berupa rolling jabatan, non job pejabat begitu tinggi angkanya disaat momentum Pilkada. Padahal, jabatan birokrasi merupakan jabatan karir.

Meski menjadi hal lumrah dalam karir birokrasi mutasi itu. Tapi, konteks dominasi politik ini yang membahayakan marwah dan wajah birokrasi. Independensi birokrat tercemar. Akhirnya, terdegradasi urusan rotasi pejabat birokrat, bukan lagi pada etos kerja, kualifikasi. Kelayakan dan kepantasan menjadi pertimbangan, melainkan aspek like and dislike. Konsekuensinya, rusaklah kehidupan demokrasi. Tumpang tindih kepentingan dan kewenangan. Paling fatal lagi, birokrasi menjadi candu baru bagi pelayanan publik. Sudah seperti sistem balas dendam, akhirnya proses birokrasi berjalan. Tiap pergantian Kepala Daerah, model pengisian jabatan birokrasi didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan vested interest.

Bukan birokrat handal, dan layak menempati posisi tertentu, dipaksakan. Tidak layak memegang suatu jabatan, tapi karena punya relasi keluarga, perkawanan dan persamaan pilihan politik, diberikan jabatan itu kepadanya. Instruksi dan kebijakan pimpinan tidak lagi berasaskan kajian obyektif. Yang belum layak secara kepengkatan, disiasati sampai mendapatkan posisi yang ditargetkan. Politik dan area birokrasi menjadi campur-baur. Sungguh memprihatinkan. Dari sinilah kekuatan petahana berasal. Kelucuan yang menggelitik dari praktek-praktek ‘bar-bar’ semacam itu, menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak prima. Hal ini mengantar petahana untuk menang.

Seolah-olah petahana sudah punya saldo suara, dengan mengandalkan kekuatan ASN. Mobilisasi massif dilakukan. Baik saat kampanye politik, sampai pemilihan dilaksanakan. Mulai dari Sekretaris Daerah, para Asisten Kepala Daerah, Kepala Dinas, Camat, Lurah, bahkan Kepala Lingkungan, semua bekerja untuk kemenangan sang petahana. Artinya, potensi curang sangat besar dilakukan petahana. tidak perlu terkejut kemudian, jika petahana menang dalam kompetisi politik. Kekuatan super yang sering dimainkan petahana ialah memanfaatkan kebijakan pemerintah untuk kepentingannya. Kapitalisasi kebijakan agar petahana unggul dalam Pilkada.

Hal sederhana yang menjadi contoh, misalkan para penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial yang disalurkan melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, diolah untuk keuntungan politik petahana. Lalu lintas atau pintu masuk yang dilakukan petahana agar mengutak-atik program nasional juga bermaksud agar menang. Bantuan pemerintah, dikapling menjadi seperti bantuan perorangan petahana. Para penerima bantuan pun dibisiki pilihan, sebagai kompensasi dari bantuan yang mereka terima, maka saat memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) haruslah memilih petahana. Mengumpulkan logistik kampanye pun cukup mudah dilakukan. Dengan menarik simpul-simpul penyumbang dana, konsolidasi massa gampang dilakukan dengan mengerahkan jajaran pemerintahan sampai ke Lingkungan terkecil.

Para tokoh agama dan tokoh masyarakat, pimpinan Ormas dikanalisasi melalui bantuan dana hibah. Para Imam, Pendeta atau pemuka agama lainnya diberikan santunan atau insentif dengan alasan uang operasional. Tentu itu tidak gratis, ada balas budi politik. Modus operandinya seperti itu adanya, take and give. Kemenangan petahana memang bergantung pada instrument birokrasi. Para Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan diberi target politik. Ketika tidak mecapai target, akan diberikan sanksi. Dicopot dari jabatannya.

Inilah riskannya wilayah birokrasi yang dimainkan petahana. Dampak lain yang muncul yaitu sesama birokrat saling curiga. Mereka bekerja untuk tebar pesona kepada pimpinan. Para pimpinan organisasi perangkat daerah hanya fokus pada bagaimana cara memenangkan sang petahana. Jelang Pilkada 2020 di Sulawesi Utara pun hal itu berpeluang dilakukan. Semua tergantung kreativitas dan kelihaian petahana dalam memanfaatkan peluang-peluang tersebut. Semoga tidak dilakukan.

Kondisi itulah yang mengharuskan penyelenggara Pemilu bekerja ekstra dan optimal. Bawaslu sampai jajaran paling bawah yakni Panwaslur jangan diam. Tak boleh kompromi terhadap praktek-praktek yang melahirkan penyalahgunaan kewenangan. Silahkan ditindak tegas, yang salah wajib ditertibkan. Bila perlu potensi dan energi Badan Pengawas Pemilu difokuskan benar pada pergerakan petahana. Melalui ‘jurus mabuk’ mengintervensi birokrasi para petahana secara elektoral akan lebih berpeluang menang. Jangan menganggap kekeliruan ini sebagai hal lazim dalam demokrasi. Mengaduk-aduk bangunan birokrasi dengan kepentingan politik praktis, adalah bentuk kecurangan Pemilu, harus ditindak.

Sebagai pembelajaran juga, bahwa non petahana perlu mewaspadai segala kebijakan-kebijakan kejutan yang diambil petahana. Perlu bersama masyarakat untuk memproteksi kebijakan pemerintah, mencurigai. Jangan dikait-kaitkan kebijakan publik dengan urusan kampanye politik sebagai calon Kepala Daerah. Harus mampu memisahkan hal itu. Ketika pergerakan petahana dalam kendali pengawasan ketat, maka potensi pelanggaran hukum akan terminimalisir. Sekecil apapun praktek deviasi dalam Pilkada harus diberikan sanksi secara adil.

Para competitor di Pilkada juga jangan ikut-ikutan pola permainan petahana, karena selain membahayakan. Cara demikian merusak nilai demokrasi kita yang Luber-Jurdil dan taat regulasi. Biarkan masyarakat memilih tanpa adanya intimidasi, bujukan atau intervensi dari manapun. Jika masyarakat diberi peluang memilih dengan pilihan sadar, insya Allah demokrasi kita akan lebih baik. Memang harapan kita akan ada progress dari satu momentum Pilkada ke Pilkada selanjutnya.

Dalam segmentasi politik elektoral, tentu petanaha punya beberapa keunggulan. Atas keunggulan itu, menjadi modal petahana sehingga lebih mudah meraih kemenangan. Paling tidak, prestasi atau kerja kerakyatan yang populis dari petahana menjadi magnet. Investasi politik dan kekuatan dahsyat bagi petahana agar terpilih kembali adalah memperkuat kinerja saat memimpin. Bingkainya seperti itu, ketika kerja petahana baik, maka ia tak perlu khawatir dan takut kalah. Pasti menang dan tidak perlu mengambil jalan menghalalkan segala cara dengan money politik. Yang perlu diunggulkan petahana adalah karya nyata yang telah diperbuatnya. (**)

Tokoh Populer Jadi Kandidat di Pilkada Tak Selalu Bagus

Nico Harjanto (Foto Ist)

Nico Harjanto (Foto Ist)

JAKARTA/MANADO – Ketua Lembaga Kajian Nirlaba Opini dan Kebijakan Publik Populi Center, Nico Harjanto, menilai munculnya tokoh populer di Pemilihan Kepala Daerah hanya berimbas pada makin menguatnya praktik korupsi. Kepopuleran seorang tokoh atau figur, umumnya tak selalu berkorelasi dengan kepiawaiannya dalam membangun daerah yang menjadi basis suaranya.

“Banyaknya tokoh-tokoh terkenal yang mencalonkan jadi pemimpin daerah. Justru hasilnya dia tidak dapat membenahi daerahnya. Karena mereka lebih memilih di pusat. Kantornya saja banyak di mal. Hal ini juga yang akan menimbulkan semakin banyak korupsi,” ujar Nico dalam Diskusi Nasional mengenai Persiapan Pilkada Serentak di Indonesia pada Desember 2015 di Bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 28 Maret 2015.

Ia tak menampik, bila kondisi saat ini publik memang relatif memilih calon yang paling populer. Itu cukup beralasan, sebab mayoritas publik tak pernah melihat prestasi dan latar belakang dari figur yang hendak didukungnya. Sebab itu, ia menekankan idealnya publik dan pemilih kedepan lebih mengutamakan elektabilitas ketimbang popularitas . “Elektabilitas yang seharusnya mempengaruhi popularitas. Itu baru calon pemimpin yang ideal,” ujar dia. (vnc/don)

Harus Berdedikasi, Liando: Sulit Bagi Pendatang Baru dalam Pilkada

DR. Ferry Liando (Foto Ist)

DR. Ferry Liando (Foto Ist)

MANADO – Mengamati dinamika politik lokal di Sulawesi Utara (Sulut), DR Ferry Daud Liando pengamat politik dan pemerintah Sulut akhirnya angkat bicara. Menurutnya ada semacam ”ancaman” atau kelemahan bagi calon Kepala Daerah yang namanya belum dikenal luas oleh masyarakat.

”Jika akan menjalani proses politik yang normal, maka calon yang belum terkenal atau pendatang baru akan sulit berkompetisi. Karena mereka sudah kalah langka dengan calon yang sudah terkenal terlebih dahulu. Mereka bisa saja akan terkenal jika mereka melaluinya dengan proses politik abnormal,” ucap Liando.

Ditambahkannya pula, hal-hal yang berkaitan dengan perubahan ekstrim terjadi dalam politik baru kemudian akan mendongkrak pada ‘pendatang’ baru dalam kancah politik ini akan mendapatkan peluang kuat dalam konteks menarik sebanyak mungkin dukungan figur tersebut kepada masyarakat.

”Proses politik yang abnormal adalah melakukan berbagai cara untuk memaksa pemilih untuk mengen mereka. Seperti menempel baliho-baliho di sembarang tempat seperti pohon-pohon, di angkot, di WC atau di tempat-tempat publik lainnya. Membesar-besarkan diri dengan memperkenalkan prestasi-prestasi buatan. Menonjolkan gelar-gelar akademik, namun minim dedikasi, mengaku-mengaku pengusaha tapi tidak pernah membangun daerah. Model pemimpin instan semacam ini hanya mapan sesaat, setelah akan menjabat, pasti akan merugikan daerahnya. Saya sarankan, jika ingin jadi pemimpin daerah, harusnya menunjukkan dedikasi terlebih dahulu untuk daerah sebelum berkompetisi merebut pimpinan kepala daerah,” ujar Ferry Liando pada Suluttoday.com. (Amas Mahmud)

Wah, Satu Lagi Mantan Kepala Daerah Tersangka Korupsi

Ilustrasi anti korupsi (Foto Ist)

Ilustrasi anti korupsi (Foto Ist)

JAKARTA/MANADO – Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menetapkan sembilan tersangka dugaan korupsi pembangunan kolam renang berstandar internasional di Kota Palu dengan nilai anggaran Rp 2,98 miliar pada 2004-2005. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Johanis Tanak di Palu, Jumat, menyebutkan sembilan tersangka tersebut adalah A, M, M, A, S, M, H, V dan S.

Dari inisial tersebut terdapat nama mantan Gubernur Sulawesi Tengah, dan empat mantan unsur pimpinan DPRD Sulawesi Tengah yang mengetahui dan menyetujui pembangunan kolam renang, pemimpin kegiatan, konsultan pengawas proyek, serta perencana kegiatan. Johanis mengatakan para tersangka pada saat itu melakukan pembangunan kolam renang di Bukit Nur, Kota Palu, tanpa melalui proses tender sesuai aturan. “Ini jelas melanggar undang undang tentang korupsi,” katanya seperti dilansir Antara, Jumat (27/2/2015).

Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi sebelumnya telah melaksanakan penyelidikan kasus tersebut sekitar tiga bulan silam dan telah memaparkan kasus berpotensi korupsi tersebut kepada Presiden Joko Widodo.

Beberapa hari lalu Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah melakukan gelar perkara kasus tersebut, dan diketahui kasus tersebut diduga ada kerugian negara sehingga meningkatkan penyelidikan dengan menetapkan sembilan tersangka.

Johanis mengatakan penyidik belum memeriksa sebagian besar para tersangka tersebut. Namun dalam beberapa hari ke depan penyidik akan memanggil para tersangka untuk dimintai keterangan seputar kasus tersebut.

“Saya berharap para tersangka bisa kooperatif saat dimintai keterangan oleh penyidik,” katanya.

Proyek pembangunan kolam renang dan sarana olah raga tersebut dikerjakan oleh PT Bhakti Baru Rediapratama. Proyek tersebut juga berdasarkan kesepakatan bersama (MoU) antara Pemprov Sulawesi Tengah dengan PT BBR tanpa proses lelang sehingga menyalahi Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. (Merdeka.com/Amas)

iklan1