Tag: kerukunan di sulut

Cegah Gerakan Radikalisme di Sulut, KNPI Manado Gelar Dialog Lintas Ormas

Spanduk dialog publik KNP (Foto Suluttoday.com)

Spanduk dialog publik KNPI (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Munculnya gerakan radikalisme yang menjadi ancaman baru bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan mulai menyebar diberbagai daerah di Nusantara diakui harus dicegah secara maksimal. Hal tersebut menjadi perhatian DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Manado, yang belum lama ini menggagas Relawan P4 (Pemuda Patriot Pelopor Pluralisme), Rabu (25/1/2017) berencana melaksanakan agenda dialog publik lintas organisasi.

Seperti disampaikan Marcho Rampengan, SE, selaku ketua tim kerja dialog publik KNPI Manado bahwa pentingnya KNPI mengambil bagian mewujudkan perdamaian dan menghindari adanya ancaman radikalisme ditengah masyarakat Kota Manado, dan Sulawesi Utara pada umumnya. Dikatakan Marcho, panitia mengambil tema terkait ”Penguatan peran pemuda Sulut melalui konsolidasi lintas organisasi untuk mencegah radikalisme” dan mengundang sejumlah narasumber berkompeten.

”KNPI Manado menggelar dialog pemuda lintas organisasi yang tujuannya adalah mengkonsolidasi pemuda Kota Manado, dan Sulawesi Utara untuk mengantisipasi adanya ancaman radikalisme. Kita di Sulut merupakan daerah aman, disini kita mengenal slogan ”Torang Samua Ciptaan Tuhan”, sehingga kemudian KNPI Manado, Rabu 25 Januari 2017 besok melaksanakan dialog di Hotel Aston Manado, pukul 13.00 Wita – Selesai dengan narasumber dari akademisi Unsrat, Dr. Ferry Liando, Ketua KNPI Manado Bung Erick G. Kawatu, SE.,MM, dan Kapolresta Manado, Kombes Pol Hisar Siallagan. Kami sudah menyebarkan undangan, kegiatan terbuka untuk umum silahkan hadir,” ucap Marcho, Selasa (24/1/2017).

Undangan pelaksanaan dialog publik KNPI Manado (Foto Suluttoday.com)

Undangan pelaksanaan dialog publik KNPI Manado (Foto Suluttoday.com)

Sementara itu, ditempat terpisah, Sekretaris KNPI Kota Manado, Amas Mahmud, S.IP menyampaikan pelaksanaan dialog publik KNPI Manado diharapkan melahirkan kontribusi positif terhadap peningkatan keamanan kamtibmas di Kota Manado, mencegah dini terwujudnya gerakan-gerakan radikalisme di Sulawesi Utara.

”Dialog publik KNPI Manado ini merupakan bagian dari upaya kita merawat keberagaman, dan kerukunan di daerah ini di Manado dan Sulawesi Utara tentunya. DPD KNPI Kota Manado menjadi wadah berhimpun yang benar-benar mengoptimalkan bahwasanya pemuda perlu ambil bagian dalam pembangunan bangsa ini, kita bertanggung jawab mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif, kemudian jauh dari tindakan anarkisme, benih-benih ancaman terhadap kerukunan, hingga upaya kolektif kita pemuda untuk melawan tindakan apapun itu yang membuat gaduh republik Indonesia tercinta,” ujar Amas jebolan Unsrat Manado ini tegas. (*/Dace)

Kemenag Bitung: Tidak Ada Pelarangan Beribadah dan Pembongkaran Masjid

Kepala kantor Kementerian Agama Kota Bitung, Drs Ulyas Taha, M.Pd saat melakukan sosialisasi (Foto Ist)

Kepala kantor Kementerian Agama Kota Bitung, Drs Ulyas Taha, M.Pd saat melakukan sosialisasi (Foto Ist)

JAKARTA – Isu terkait pelarangan dibangunnya rumah ibadah di Kota Bitung ternyata benar adanya. Hal ini seperti disampaikan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bitung, Sulawesi Utara (Sulut) yang membantah isu yang menyebut adanya larangan beribadah umat Muslim dan pembongkaran mushala di daerah tersebut.

“Tidak benar. Tidak ada mushallah ditutup,” kata Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bitung, Ulyas Taha saat dilansir dari Republika, Sabtu (9/7/2016).

Ia menjelaskan, isu tersebut berawal dari adanya rencana pembangunan Masjid Asy Syuhada di Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung yang tidak mendapat rekomendasi dari FKUB akibat sejumlah persyaratan yang belum terpenuhi. Sehingga, muncul penolakan dari kelompok umat Kristen terkait pembangunan masjid, dengan alasan tidak ada rekomendasi FKUB.

Kemudian, ia melanjutkan, pemerintah provinsi, kepolisian, dan pemerintah kota memediasi antara kelompok yang menolak dengan umat Muslim. Berdasarkan hasil kesepatakan, umat Muslim setempat tidak boleh melakukan aktivitas di tempat rencana pembangunan masjid itu sebelum adanya rekomendasi.

Kebetulan, Ulyas mengatakan, di sekitar lokasi pembangunan masjid terdapat sebuh bangunan semi permanen atau pondokan. Para jamaah Asy Syuhada meminta izin menggunakan bangunan tersebut untuk beraktivitas shalat lima waktu. Permintaan tersebut, kemudian dikaji oleh pihak keamanan dengan berbagai pertimbangan apakah akan memicu gesekan antara warga atau tidak.

“Karena ada pengamanan, maka diizinkan, karena hanya untuk shalat. Begitu diizinkan shalat di situ, bangunan itu diberi dinding triplek, kemudian dapat protes lagi, itu sudah mau dibikin apa, karena sebenarnya bangunan itu ditolak juga,” tutur dia.

Kemudian, jamaah Asy Syuhada menjelaskan kepada pihak keamanan, bangunan tersebut tidak digunakan untuk apa-apa. Pihak keamanan dan warga yang menolak pembangunan akhirnya memberi toleransi.

“Beberapa hari kemudian, mereka yang menolak protes, karena itu sudah ditulis mushallah. Keamanan diminta menurunkan, jangan ditulis apa-apa, jangan ada kesan ada masjid ada mushallaa, karena tak ada izin,” ujar Ulyas.

Saat itu, ia melanjutkan, muncul permohonan dari jamaah, bahwa itu hanya penamaan pondokan saja. Akhirnya, pihak keamanan memberi kelonggaran tulisan mushala itu. Seiring berjalannya waktu, kelompok Kristen meminta ketua penitia pembangunan masjid agar diganti. Alasannya, mereka tidak kooperatif dan emosional serta sulit diajar diskusi.

“Saya panggil, akhirnya mereka sepakat (diganti), yang penting ini masjid bisa dibangun. Penggantinya orang Kemenag,” jelasnya.

Ia meminta panitia baru agar mampu menciptakan suasana kondusif silaturahim, kunjungan dan sebagainya. Bahkan, bentukan panitia baru juga memasukkan dua orang Kristen untuk memudahkan komunikasi.

Ia menyebut, komunikasi panitia baru mulai berjalan, bahkan sudah membahas lokasi pembangunan masjid yang disiapkan Pemkot Bitung. Namun, ia menilai, kelompok panitia lama menuduh panitia baru tersebut tidak berpihak pada jamaah Asy Syuhada.

“Ada beberapa langkah panitia baru kemudian dimentahkan mengusulkan pembangunan masjid. Ini pembangunan masjid bukan (secara) normal, ini kan ada masalah, jadi dimediasi sehingga butuh waktu. Mereka (panitia lama) tak sabaran, mereka melakukan sebaliknya ada perlawanan,” kata Ulyas.

Ia mencontohkan, saat akan merayakan Isra Miraj, jamaah meminta izin membangun tenda. Kemudian, pihak kemanan mengizinkan. Namun, saat tiba waktu pembongkaran tenda, panitia lama meminta agar tidak dibongkar. Alasannya, untuk ibadah shalat Tarawih selama Ramadhan.

“Padahal, kan itu kesepakatan soal Isra Miraj, ini memancing kemarahan yang sebelah lagi (kelompok yang menolak pmbangunan masjid),” jelasnya.

Akhirnya, pihak keamanan tidak memberikan izin sebab hal tersebut bakal mengarah ke konflik antarumat beragama. Akhirnya, Pemkot Bitung mengeluarkan SK rekomendasi relokasi masjid yang tidak jauh dari lokasi semula. SK tersebut, ia menilai, merupakan kewajiban pemkot sesuai SKB2 Menteri.

Pemkot, ia mengatakan, memfasilitasi dengan membeli lahan baru. Rencananya, setelah puasa akan dilakukan peletakan batu pertama. “Tidak ada pelarangan beribadah dan tidak ada pembongkaran masjid. Yang ada, hanya orang-orang yang memaksakan melaksanakan ibadah di lokasi yang tak diizinkan berdasarkan SK itu,” tutur dia.

Ia tidak menampik, siapapun umat Muslim akan marah apabila mngetahui ada mushala yang dibongkar atau larangan beribadah. (*/Amas)

iklan1