Tag: ketua kpk

Diserahkan Dosen, Ketua KPK Boyong Dokumen Laporan Dugaan Korupsi Unsrat

Recky Sondakh saat menyerahkan berkas kepada Ketua KPK (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Saat menghadiri kegiatan Seminar di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Rabu (8/8/2018) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo mendapat kejutan. Hal itu diterimanya ketika mengikuti Seminar yang dilaksanakan Fakultas Hukum Unsrat Manado, dan setelah ditanya soal dugaan korupsi di Unsrat dibawa kepemimpinan Rektor Prof Dr Ir Ellen Kumaat langsung dihadiahi penyerahan berkas laporan dugaan korupsi.

Laporan diserahkan langsung Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Recky Sondakh, diwawancarai soal laporan apa yang diberikannya kepada Ketua KPK, Sondakh menyebutkan bahwa adanya indikasi korupsi dalam pelaksanaan proyek Laboratorium Fakultas MIPA Unsrat yang diperkirakan kerugiannya senilai Rp 18 miliar dan telah dilaporkan ke Polda Sulut tahun 2016, sampai saat ini tidak ada progres berarti.

”Laporan yang saya bawa ialah adanya indikasi atau dugaan beberapa kasus korupsi dan gratifikasi di Unsrat. Saya tanya tentang kewenangan supervisi dari KPK untuk kiranya dapat mensupervisi kasus dugaan korupsi dan gratifikasi Lab FMIPA yang sudah dilaporkan di Polda Sulut,” ujar Sondakh.

Ditambahkannya lagi, Ketua KPK menerima berkas laporannya tersebut untuk ditindaklanjuti agar dugaan korupsi di Unsrat dibuka secara terang-benderang.

”Ketua KPK mengatakan menerima untuk dipelajari dan beliau memang mengatakan bahwa biasanya ada pemberitahuan dari kepolisian jika ada dugaan kasus korupsi yang besar, tapi KPK belum menerima itu dari Polda Sulut. Kasus ini telah dilaporkan di Polda Sulut,” kata Sondakh menutup. (*/Redaksi)

Kunjungi Unsrat, Ketua KPK Bicara Soal Dugaan Korupsi Laboratorium Fakultas MIPA

Ketua KPK didampingi Dekan Fakultas Hukum dan salah satu Wakil Rektor (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menarik, saat mendatangi kampus Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dalam agenda menghadiri Seminar Nasional bersama antara Fakultas Hukum (FH) Unsrat dengan KPK, Rabu (8/8/2018) juga dititipkan beberapa hal penting.

Diantaranya, dihadapan wartawan tak hanya Raharjdo menjelaskan tugas KPK yaitu supervisi dan koordinasi, pencegahan, penindakan dan monitor. Dan kunjungannya di Unsrat adalah bersifat dalam rangka pencegahan, menyebar luaskan pengetahuan bagaimana Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Raharjdo juga sepakat penindakan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersandung Tipikor.

“Khusus Pegawai Negeri yang sudah Inkrah, yang sudah koruptor, mestinya ada hukuman yang sesuai dengan aturan dan perudang-undang yang berlaku dan segera dilakukan,” ujar Raharjo.

Tak hanya itu, Raharjo saat ditanya wartawan soal dugaan korupsi Laboratorium (Lab) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unsrat menyampaikan akan melakukan pengecekan kasus ini.

“Salah satu (Lab FMIPA Unsrat) yang telah dilaporkan nanti kita pelajari. Apakah pelanggaran keuangannya itu ada, apakah pelanggaran kerugiannya itu cukup besar,” tuturnya dan memastikan laporan yang masuk tentang Lab FMIPA Unsrat akan ditangani sesuai kewenangan KPK.

Ditambahkannya lagi bahwa terkait kasus FMIPA Unsrat berbandrol Rp18 Miliar yang sudah ditangani Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut) sejak tahun lalu dan dinilai lamban penanganannya. Ditanya apakah bisa di supervisi oleh KPK, dijelaskannya.

“Selanjutnya, KPK bisa mendapati informasi dan setelah itu naik ke penyidikan. Makanya kita memperkenalkan aplikasi yang namanya elektronik, namanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Dan itu diisi oleh teman-teman di Polres, Polda dan Kejari, Kejati,” tuturnya.

“Saya perlu melihat apakah data itu sudah masuk atau belum. Kalau sudah masuk, apakah sudah masuk penyidikan atau belum, karena kalau belum masuk biasanya belum termonitor. Kalau memang ada informasi seperti itu nanti ada Korpsus Penindakan KPK yang akan menfollow-up, menanyakan akan kasus itu, apalagi kalau kasus itu sudah berbandrol Rp18 Miliar,” ujarnya menutup.

Terkait kegiatan ini, menurut Dekan Fakultas Hukum Unsrat, Dr Flora Kalalo menyebutkan bahwa momentum pengembangan kerjasama antara Fakultas Hukum Unsrat dengan KPK yang sudah berlalu sejak 2011.

”Kami harap kedepan hubungan ini terus bisa terjaga. Ini merupakan hadiah yang luar biasa bagi FH Unsrat bisa dihadiri langsung oleh Ketua KPK,” ujar Kalalo.

Ia berharap kegiatan ini bisa berdampak baik bagi Perguruan Tinggi. ”Sesuai dengan tema kami, kami harap kegiatan ini dapat membuat kita semua bebas dari korupsi,” tutup Flora Kalalo dalam sambutannya.

Seminar ini mengambil tema: Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Perguruan Tinggi (Kampus)” dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-60, FH Unsrat. Ketua KPK dalam kehadirannya disambut Dekan FH Unsrat Dr Flora Kalalo serta Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Dr Ronny Maramis. Sayangnya, hingga acara selesai tidak terlihat Rektor Prof Dr Ir Ellen Kumaat. (*/Redaksi)

Diduga Intervensi Konflik KPK Vs Polri, Joko Dapat Sorotan Hanura

Sarifudin Sudding (Foto Ist)

Sarifudin Sudding (Foto Ist)

JAKARTA – Politikus Hanura Syarifuddin Sudding berharap agar Presiden Joko Widodo tidak mengintervensi soal penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri. Jokowi dinilai tak perlu intervensi, karena kisruh Polri dan KPK murni persoalan hukum.

“Presiden tidak boleh intervensi terhadap penegakan hukum. Tidak ada perlu yang menengahi, tidak perlu ada yang intervensi,” kata Sudding di Jakarta, Jumat (23/1/2015).

Anggota Komisi III DPR ini meyakini, KPK dan Polri mampu menyelesaikan masalah ini sendiri tanpa perlu ada campur tangan dari Presiden.

“Kita percaya kepada kepolisian, kepada KPK untuk selesaikan masalah mereka. Kita ikuti perkembangan karena ini persoalan hukum,” harapnya.

Ketua Fraksi Hanura MPR itu juga yakin, penetapan Bambang Widjojanto sebagai tersangka, bukan sebuah bentuk sandera terhadap KPK yang telah menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka.

“Tidak ada saling sandera. Kedua-duanya menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing,” tutupnya.

Sebelumnya, Jokowi sudah memberikan komentarnya soal kisruh KPK dan Polri. Jokowi hanya meminta agar Polri dan KPK menangani kasus hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Saya sampaikan kepada Ketua KPK, Wakapolri, sebagai kepala negara, saya meminta kepada institusi Polri dan KPK, memastikan proses hukum yang ada harus obyektif dan sesuai Peraturan Undang-undang yang ada. Tadi saya meminta sebagai kepala negara, agar institusi Polri dan KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing,” kata Jokowi. (Merdeka.com/Amas)

Ringkus BG, Samad (Juga) Buat Ketar-Ketir Elit PDIP

Abraham Samad (Foto Ist)

Abraham Samad (Foto Ist)

JAKARTA – Pencalonan Kapolri Komjen Budi Gunawan yang diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini semakin runyam. Usai Komjen Budin Gunawan ditetapkan tersangka kasus gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masalahnya justru melebar sampai sana sini. Kali ini adalah perseteruan antara PDI Perjuangan dengan KPK.

Kemarin Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, secara tiba-tiba mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Hasto membongkar kebusukan Ketua KPK, Abraham Samad yang ditudingnya sengaja menjegal Budi Gunawan dengan status tersangka.

Menurut Hasto, Samad sakit hati kepada Budi Gunawan karena tak memuluskannya menjadi calon wakil presiden Jokowi saat Pilpres lalu. Padahal Samad sudah melakukan lobi politik kepada PDIP sebanyak enam kali pertemuan.

Hasto juga mengatakan bahwa semua kebusukan Samad itu tertulis dalam sebuah tulisan milik Sawito Kartowibowo di Kompasiana, ‘Rumah Kaca Abraham Samad’. Hasto menjamin tulisan itu benar adanya.

Dalam tulisan itu, disebutkan bahwa sosok Komjen Budi Gunawan adalah salah satu orang yang menggagalkan Samad jadi cawapres. Budi Gunawan yang punya hubungan dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, disebut-sebut sebagai sosok yang menentang Samad maju bersama Jokowi.

Padahal kala itu jelas-jelas Komjen Budi Gunawan masih menjadi polisi aktif dan masih menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polisi (Kalemdikpol). Pengakuan ini secara tak langsung menunjukkan bahwa PDIP membenarkan Budi Gunawan ikut berpolitik praktis membela PDIP, mendukung JK daripada Abraham Samad. (Merdeka.com/Amas)

Ray Rangkuti: KPK Dibilang Balas Dendam, Saya Rasa Tidak

Ray Rangkuti (Foto Ist)

Ray Rangkuti (Foto Ist)

JAKARTAPencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri harus tersendat lantaran statusnya yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga anti rasuah menduga Budi menerima hadiah atau gratifikasi semasa menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM Mabes Polri periode 2003-2006.

Menyangkut penetapan status Budi sebagai tersangka, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti mengapresiasi apa yang dilakukan Abraham cs. Menurutnya apa yang dilakukan KPK merupakan langkah preventif KPK untuk mencegah orang bermasalah yang mau duduk di kursi teratas kepolisian.

“KPK dibilang balas dendam, politisasi, kriminalisasi, saya rasa tidak. Itu Langkah preventif mencegah orang yang bermasalah duduk di jabatan strategis,” kata Ray dalam diskusi, Minggu (17/1/2015).

Namun Ray mempertanyakan siapa dalang di balik penyuplai data dugaan korupsi Budi ke KPK. Sebabnya, KPK tidak dilibatkan dalam proses penelusuran rekening gendut di internal kepolisian.

“Siapa yang menyuplai data ke KPK, ini pertanyaannya? KPK dari awal tidak dilibatkan,” kata Ray.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Sekjen PDIP, Hasto Krisyanto menyinggung tindakan KPK yang menetapkan calon tunggal Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka. Dia menyebut penetapan itu bermotif dendam karena Abraham Samad dulu gagal jadi wapres.

“Kita melihat dari amatan orang politik nampak suatu dendam politik, nampak seolah sebuah kemarahan,” kata Hasto di rumah Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Kamis (15/1/2015). (Merdeka.com/Amas)

 

iklan1