Tag: kkp

Genjot Percepatan PP, BP2MI (Juga) Seriusi Kasus Kematian ABK

Penjelasan Benny Rhamdani dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR RI (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Begitu gencarnya pemberitaan soal insiden meninggalnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di China belum lama ini, mengharuskan pemerintah Indonesia bergerak cepat. Hal tersebut menurut Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani akan diseriusi pemerintah. Keprihatinan itu ditunjukkan dengan mempercepat penggodokan Peraturan Pemerintah (PP), salah satunya yang membahas tentang nasib Anak Buah Kapal (ABK).

”Saya baru selesai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini pembahasan pertama dan terlama. Dimulai dari jam 19.00 (6 Mei 2020) s.d 01.30 (7 Mei 2020). Menarik dan mengasyikan. Berbagai pertanyaan dari pimpinan dan Anggota Komisi lX DPR RI, Alhamdulillah bisa saya jawab dan diterima oleh peserta Rapat Dengar Pendapat,” ujar Benny, Kamis (7/5/2020).

Lanjut dikatakannya, bahwa yang paling seru tentu pertanyaan terkait isu terbaru tentang eksploitasi dan pembuangan jenasah (pelarungan) ABK asal Indonesia ke laut yang menghebohkan jagad raya baru-baru ini. Selain Jawaban bahwa BP2MI serius mengenai masalah tersebut dan sudah mengambil langkah dilapangan dengan Kementerian dan Lembaga terkait, beberapa hal penting yang disampaikan juga.

”Pertama adalah dalam UU No.39/2004, ABK (Sea Based) tidak termasuk. Dan Tugas Fungsi BNP2TKI tidak termasuk ABK. Namun dalam banyak Kasus, BNP2TKI tetap menanganinya. Pada UU No.18/2017 tentang BP2MI, ABK masuk didalammnya. Tapi sampai sekarang, Peranturan Pemerintah (PP) sebagai tuntunan dari UU tersebut belum selesai (belum ada). BP2MI tentu sangat berharap agar terkait masalah ABK, mukai dari proses penempatan, Saat dia bekerja dan Purna benar-benar bisa menjadi kewenangan BP2MI. Makanya kami sedang benar-benar mengawal pembahasan PP tersebut,” kata Benny yang juga politisi Partai Hanura ini.

Benny Rhamdani, Kepala BP2MI saat menjawab pertanyaan DPR RI (Foto Istimewa)

Sekalipun masalah kewenangan masih menjadi persoalan, BP2MI akan menseriusi kasus yang dihadapi ABK asal Indonesia tersebut, tambah Benny. Masalah tersebut sedang didalami dan diselidiki diselidiki secara serius dengan 2 (dua) Pendekatan. Diantaranya, terkait pelarungan (Pembuangan mayat/Jenasah) yang dibuang kelaut di satu sisi. Dan kedua, apakah ada kasus eksploitasi dan penganiayaan terhadap ABK itu sendiri yang akhirnya/berujung ABK tersebut harus dibuang ke laut.

”Sekedar info, bagaimana sebenarnya aturan penanganan ABK yang meninggal saat sedang berlayar?. Penanganan ABK yang meninggal saat kapal berlayar sudah diatur dalam dalam ILO Seafarer’s Service Regulation, Circular letter International Maritime Organization (IMO) No.2976, 2 July 2009 mengenai Voluntary implementation of IMO resolution A.930(22) concerning Guidelines on provision of financial security in case of abandonment of seafarers and of IMO resolution A.931(22) concerning Guidelines on shipowners’ responsibilities in respect of contractual claims for personal injury to or death of seafarers, ketentuan Internasional (international medical guide for ships) maupun Nasional (KUHD) yang menyebutkan salah satu penanganan jenazah dilakukan dengan melarungkan ke laut,” tulis Benny melalui Akun Facebooknya.

Selain dilarung ke laut. Ada penanganan lain, tambah Benny mengulas, jika memang diduga jenazah tersebut berpotensi menyebarkan penyakit berbahaya bagi ABK lain yaitu dapat disimpan di dalam freezer sampai tiba di pelabuhan berikutnya (jika kapal memiliki freezer), atau jenazah dapat dikremasi dan abunya diberikan kepada pihak keluarga.

Bersama jajarannya, Kepala BP2MI mengikuti RDP (Foto Istimewa)

“Artinya jika tidak ada fasilitas penyimpanan yang sesuai untuk menangani jenazah di kapal dan jenazah sakit diduga dapat menular ke ABK lainnya serta jarak dan waktu tempuh ke pelabuhan tidak memungkinkan untuk dilakukan dalam waktu singkat. Maka sesuai ketentuan yang berlaku dalam ILO Seafarer’s Service Regulation, jenazah tersebut dilarung ke laut,” kata Capt. Sudiono, seperti dikutip dari laman Facebook, Benny Rhamdani, Kamis (7/5/2020).

Tidak hanya itu, Capt. Sudiono pun menjelaskan karena yang bersangkutan bekerja di kapal asing, maka aturan yang berlaku pada kapal tersebut adalah peraturan negara bendera kapal tersebut. Untuk diketahui, saat ini, kejadian yang terjadi oleh ABK WNI yang bekerja di kapal penangkap ikan berbendera Tiongkok sudah ditangani oleh Kementerian Luar Negeri dan BP2MI serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub terus memonitor kejadian ini.

(*/Bung Amas)

Wah, Distribusi Bantuan Kapal ke Nelayan Diwarnai Manipulasi

Kapal nelayan, ilustrasi bantuan (Foto Ist)

Kapal nelayan, ilustrasi bantuan (Foto Ist)

JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan pendistribusian program bantuan kapal dan alat tangkap ikan kepada nelayan masih kurang efektif. Hal itu dilihat, masih adanya manipulasi pendistribusian bantuan yang dilakukan oleh dinas di daerah.

“Saya nggak menuduh, ada beberapa dinas yang kasih pada kawan sendiri, keluarga sendiri. Secara administrasi mereka penuhi, tetapi kadang-kadang jadi cover up daripada penyelewengan atau ketidakefektifan distribusi bantuan itu sendiri,” ujar Susi dalam konferensi pers di Kantor KKP Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Menurut Susi, proses pendistribusian bantuan tersebut juga masih lambat. Padahal, KKP sudah melakukan pengadaan kapal dan jaring dengan jumlah yang besar.

“Proses distribusi sangat lambat tahun ini. Karena, ada ketidaksiapan dari kontraktor dan instansi sehingga membuat lambat di banyak hal?,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada masyarakat untuk ikut memantau program bantuan yang dijalankan oleh KKP. Susi hanya menginginkan bantuan yang diserahkan KKP diterima oleh nelayan  yang membutuhkan.

“Tanpa ada kerja sama tidak berjalan efektif. Intinya KKP ingin semua bantuan program terlaksana bukan benar secara administrasi, tetapi nurani itu jatuh ke tangan yang berhak, ke nelayan yg butuh. Sehingga jadi trigger perikanan ekonomi Indonesia,” tandasnya.

Sekedar informasi, program bantuan kapal nelayan telah dijalankan KKP sejak Menteri Susi menjabat. KKP menargetkan mampu menyalurkan bantuan 3.450 kapal kepada nelayan pada tahun ini. (*/Red)

DPRD Bitung Desak Menteri Susi Kaji Ulang Kebijakan Sektor Perikanan

Keegen Kojoh (Foto Suluttoday.com)

Anggota DPRD Bitung saat turun ke pelabuhan (Foto Suluttoday.com)

BITUNG, Suluttoday.com – Anggota legislator Partai Nasional Demokrat Keegan Kojoh, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, di bawah Menteri Susi Pujiastuti ikut memikirkan nasib 14 ribu orang ABK dan karyawan perusahaan pengolahan ikan. Karena hingga kini kehilangan pekerjaan, menyusul kebijakan moratorium transhipment dan operasi kapal ikan eks-asing, pada Nopember 2014.

”Dari data yang kami dapatkan kini sekitar 2000 orang ABK eks-asing di Kota Bitung, sudah menganggur sejak kebijakan moratorium diberlakukan,” kata Kojoh.

Sedangkan jumlah karyawan unit pengolahan ikan yang dirumahkan mencapai angka 12.000 orang, sejumlah perusahaan terpaksa merumahkan buruhnya, akibat kekurangan pasokan bahan baku, tambahnya.

Kojoh, juga Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem tersebut, mengaku sangat setuju kebijakan moratorium Menteri Susi mengusir kapal asing dan eks asing. Karena kasus illegal fishing yang mencakup unregulated dan unreported fishing, merugikan bangsa Indonesia.

”Kenyataannya kapal lokal pun saat ini kena imbasnya, beberapa pengusaha lokal mengeluh kepada saya. Perijinan di KKP kini lebih rumit dan terkesan dipersulit, padahal seharusnya untuk kapal lokal harus diberi kemudahan, bahkan insentif agar industri perikanan di Kota Bitung hidup,” paparnya.

Menurut Kojoh, yang pernah bekerja sebagai Nahkoda Kapal Ikan, menegaskan kebijakan moratorium perikanan sangat merugikan Indonesia, lebih khusus Kota Bitung. Karena ikan-ikan seperti Cakalang dan Tuna memiliki jalur migrasi tetap, jika nelayan Indonesia tidak menangkap ikan, maka ikan-ikan tersebut akan ditangkap nelayan Filipina dan Thailand.

”Siapa bilang industri perikanan Filipina dan Thailand Kolaps, justru merekalah yang kini memanen ikan-ikan kita. Saya pernah menangkap ikan Cakalang di Pulau Okinawa, Jepang dan kita pasang pin, lalu kita lepas. Ikan tersebut kembali kita tangkap di Laut Maluku tepatnya di sekitar Pulau Batang Dua,” ungkapnya.

Kojoh meminta Menteri Susi Pujiastuti, untuk segera mengkaji ulang kebijakan moratorium perikanan. Dan yang lebih penting lagi benar-benar memajukan perikanan, dengan memperkuat daya saing nelayan tradisional, dengan insentif-insentif dan kemudahan perijinan. (Robby).

Bahaya MERS Mengancam Sulawesi Utara

Ilustrasi Verus (Foto Ist)

Ilustrasi Verus (Foto Ist)

MANADO – Bahaya. Penyebaran penyakit Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) mulai mendekati Sulawesi Utara (Sulut). Pemerintah Filipina, kemarin mengumumkan kasus positif MERS mereka yang kedua. Karenanya, Sulut yang merupakan provinsi terdekat dengan Filipina harus siaga satu. Meskipun belum menulari warga Miangas Kabupaten Talaud yang berbatasan paling dekat dengan Filipina, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut harus waspada.

Hal ini dinyatakan Sekretaris Dinas Kesehatan Drs Djoni Matali Apt kepada Suluttoday.com, Rabu (8/7/2015) Sulut sudah mendapatkan edaran dari Kementerian Kesehatan, untuk mengantisipasi penyebaran virus MERS ini.

”Waktu penyebaran edaran virus ini pertama kali, sudah ada antisipasi bagi warga pendatang di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di semua bandara. Sulut tidak ada penerbangan dari Filipina langsung. Jika mereka gunakan kapal, tidak mungkin seorang yang sudah mengidap penyakit MERS naik kapal,” tegas Matali.

Ia menjelaskan Kemenkes mengirimkan list lab dan CD berisi penyakit MERS, dan pencegahannya kepada semua dinas kesehatan se-Indonesia untuk disebarluaskan. Hal ini pun dibenarkan Kepala Seksi Wabah Bencana dr Arthur Tooy. ”Terkait MERS sendiri, kami dari Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan belum melakukan kegiatan spesifik, karena tidak ada warga yang terjangkit MERS, tetapi penyuluhan sudah diteruskan untuk dilakukan ke kabupaten/kota,” pungkasnya. (Fajri Syamsudin)

Perda Zonasi di Sulut Siap Dijalankan

Suasana pelantikan anggota DPRD Provinsi Sulut 2014-2019 belum lama ini

Suasana pelantikan anggota DPRD Provinsi Sulut 2014-2019 belum lama ini

MANADO – Kejelasan aturan fungsi kawasan pesisir dan laut di Sulut akan segera dimuat dalam peraturan daerah (Perda) Zonasi. Mengacu UU Nomor 27/2007, Pemprov Sulut siap menjalankan tugas mengatur kawasan perairan mulai 0 hingga 12 mil. Hal ini diungkapkan dalam konsultasi uji publik Perda Zonasi Asisten II Pemprov Sulut Sanny Parengkuan MAP.

”Perda ini diperkuat UU Nomor 23/2014 di mana mulai 2 Oktober, Perda rencana zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) bukan hanya 4 hingga 12 mil yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi 0 hingga 12 mil,” ungkap Parengkuan, Selasa (30/6/2015), saat membuka Konsultasi Uji Publik Perda Zonasi, di Aula Kantor Bappeda Sulut.

Olehnya itu, tim merumuskan berbagai langkah untuk mengubah data-data berdasarkan teknis yang merupakan wewenang Pemprov. ”Focus grup diskusi sudah kami lakukan, bersama seluruh stakeholders terkait, juga konsultasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan dan saat ini lewat uji publik pertama,” ujarnya.

Ketua Pokja sekaligus Kepala Bappeda Sulut Ir Roy Roring MSi mengatakan dalam tahap penyiapan materi Perda Zonasi diadakan konsultasi dan diawali lewat forum diskusi. ”Kami mengundang kehadiran pimpinan DPRD Sulut, Polda, Lantamal, Lanud Sri, Polairud, Akademisi, tokoh agama, kepala SKPD lingkup pemprov, dinas terkait di kabupaten kota, camat, dan LSM,” ujarnya.

Senada, Sekretaris Pokja sekaligus Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sulut Ir Ronald Sorongan MSi bersyukur dapat melaksanakan konsultasi uji publik pertama. ”Materi dan laporan yang kami susun termasuk peta tematik yang sudah kami buat sesuai data yang kami kumpulkan dan kami paparkan ke publik,” ujarnya.

Dia mengakui, ada beberapa yang menyetujui dan juga diperbaiki. ”Maksud kami lakukan uji publik ini karena selaku Pokja, kami masih belum sempurna. Sehingga kami minta bantuan publik untuk memperbaiki dan semua aspirasi terakomodir,” jelas Sorongan. Peta tematik yang dipaparkan juga diharapkan jika dikoreksi dapat dipertanggungjawabkan sesuai data teknis yang ada.

”Untuk dibuat titik koordinat, arsiran kawasan pemanfaatan ruang laut tidak melenceng dan tumpang tindih,” sambungnya.

Sesuai pedoman, pokja penyusunan Perda Zonasi, akan melakukan minimal dua kali uji publik. ”Konsultasi kedua paling lama satu bulan dari hari ini lalu kami menyurat kepada KKP untuk meminta tanggapan dan saran, lalu kepada BKPRN di pusat dan langsung ajukan ke DPRD Sulut untuk disahkan,” tuturnya. (Fajri Syamsudin)

iklan1