Tag: knpi kota manado

Diskusi Literasi Milenial Bahas Langkah Aktivis Menuju New Normal

Suasana berlangsungnya diskusi media daring (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Pandemi COVID-19 yang belum menunjukan tanda akan berakhir membuat Presiden Ir. Joko Widodo mengambil tindakan akan diberlakukannya kehidupan normal yang baru. Melihat hal itu tanpa kita sadari para aktivis baik kemasyarakatan, pemuda dan mahasiswa belum mempunyai langkah taktis untuk bagaimana menjalani keadaan normal baru tersebut.

Literasi Milenial mencoba menemukan formula tersebut dengan membuat diskusi dengan topik “Langkah Aktivis Menuju New Normal” yang digelar Sabtu (30/5/2020). Hadir sebagai pembicara Sahat Sinurat ST MT, Founder Rumah Milenial Indonesia dan juva sebagai Sekertaris Umum DPP GAMKI.

Sahat mengatkan Keadaan pandemi jangan membuat kita menjadi tidak kreatif oleh karena itu kita harus bisa memanfaatkan diri dengan mengubah pada pendekatan-pendekatan digitalisasi. Ia menambahkan pola-pola gerakan itu harus terintegrasi dan berelaborasi dengan berbagai sektor dan harus memiliki jiwa empati terhadap lingkungan sekitar.

“Rasa empati ini salah satu contohnya di Organisasi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) langsung diinterpretasi menjadi butir-butir gerakan seperti pembentukan tim relawan GAMKI COVID-19 di bidang pembagian bantuan langsung tunai (BLT), melakukan layanan konseling bukan hanya pada kesehatan tetapi juga pada psikologi, pembagian sembako, dan pembuatan dapur umum,” ujarnya.

Dikesempatan yang sama, narasumber lainnya, Yowanda Yonggara SH MKn, Sekfung Pemberdayaan Perempuan PP GMKI mengatakan Ibarat dalam suatu keadaan di laut, semua orang seperti diterjang oleh badai yang sama, tapi dengan menaiki kapal yang berbeda-beda.

“Apakah kita mau berjuang agar kapal tersebut tetap bisa bertahan atau kita akan membiarkannya tenggalam? yang harus kita lakukan senagai aktivis adalah belajar, berperan aktif dalam memutus mata rantai, perlu memberikan bantuan dengan cara memanfaatkan jaringan-jaringan yang ada baik sesama aktivis maupun pihak-pihak yang dapat terlibat,” ujarnya.

Ia menambahkan, Aktivis harus mempunyai inovasi-inovasi baru berupa pemberian literasi kepada pelaku-pelaku usaha dan lainnya agar bisa mengenal tentang era new normality.

“Paling konkritnya, jangan menunggu, haruslah kita sebagai aktivis harus bergerak,” tegasnya.

Fanerick Kawatu SE MM, Ketua KNPI Kota Manado dan juga sebagai Komisioner KPID Sulawesi Utara, dalam kesempatannya juga sebagai Narasumber mengapresiasi diskusi denhan topik seperti ini karena langsung mencari jalan untuk bagaimana aktivis nantinya.

Lanjutnya, bahwa narasi hidup berdampingan dengan COVID-19 ini telah mengalami kecelakaan tafsir oleh masyarakat pada umumnya bahwa, sudah tidak lagi memakai masker, hidup kembali normal. Tetapi mereka melupakan esensi dari arti new normality itu sendiri. Jelasnya, anak muda harus tampil mengedukasi dengan menggunakan perlatan digital yang ada saat ini.

“Dulunya tools-tools yang digunakan untuk menyuarakan dan mengkampanyekan keadilan dengan menggunakan megaphone, sekarang dilakukan dengan konten-konten di media sosial. Dulunya people power, sekarang sudah netizen power di dalam mengintegrasi pola-pola gerakan,” ujarnya.

Narasumber selanjutnya, Cindy Pangerapan, S.IP mengatakan sikap kita yang dapat menjadikan new normality ini menjadi suatu kebiasaan baru.

“Aktivis harus tampil mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kehati-hatian dalam memerangi COVID-19,” ujarnya.

Tambahnya, sikap lainnya juga bagi aktivisi di new normality ini ialah dengan tidak mengharapkan apresiasi dari masyarakat. “Kita harus lebih menitikberatkan pada kebermanfaatan pada masyarakat pada umumnya,” ujarnya.

Berbeda Combyan Lombongbitung, S.IP, Presiden Mahasiswa Unsrat 2016-2017 ini mengatakan bukan soal tidak sepakatnya terhadap penerapan new normality tapi soal tergesa-gesanya kebijakan tersebut yang akan diterapkan, menjadi pertanyaan kemudian adalah, ada apakah dengan kebijakan tersebut?.

“Untuk menerapkan new normality, menurut Combyan Lombongbitung, perlu berada pada puncak pandemi, sedangkan pemerintah saat ini belum menetapkan di mana bagian puncak pandemi ini,” ujar Combya yang juga Sekertaris Cabang GMKI Manado.

Pemerintah juga tidak melakukan lockdown karena pertimbangan ekonomi masyarakat menegah ke bawah, pemerintah masih sibuk dengan mempersiapkan teknis menjelang Pemilihan Kepala Daerah.

“New normality ini dianggap ‘bisa’ hanya pada kaum menengah ke atas,” ujarnya.

Ia menambahkan Aktivis saling mengingatkan kepada sesama agar terus menjadi corong rakyat.

“Gaya atau pola gerakan konvensionalnya aktivis, tidak bisa dijalankan di keadaan pandemi saat ini. Aktivis harus produktif, jangan menjadi kaum rebahan,” ungkapnya.

Kemudian Kurnia Surentu, Presiden Mahasiswa U-Prisma Manado, mengatakan harus ada penyesuaian gerakan organisasi dengan proses digitalisasi saat ini.

“Peran aktivis yang harus terintegrasikan basis massa dan basis intelektual agar bisa menglakukan perlawanan narasi-narasi dengan meng

Kemudian Kurnia Surentu, Presiden Mahasiswa U-Prisma Manado, mengatakan harus ada penyesuaian gerakan organisasi dengan proses digitalisasi saat ini.

“Peran aktivis yang harus terintegrasikan basis massa dan basis intelektual agar bisa menglakukan perlawanan narasi-narasi dengan mengedukasi masyarakat. Aktivis sebagai mitra kritis pemerintah, harus mampu memiliki daya kritis itu,” ujarnya.

Untuk diketahui, yang menjadi moderator adalah Imanuel Mahole, Direktur Pengkajian Literasi Milenial.

(*/Bung Ded)

Papua Serambi Kerukunan, Pluralitas Itu Keniscayaan

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

INDONESIA sedang diuji lagi dengan gelombang politik dan konflik. Dengan beragam pemicu, yang umum dilatari dari ketersinggungan kemudian salah paham berkepanjangan. Hasilnya, konflik antara sesama kian mengalir. Bahkan sampai ditarik ke zona sentimen suku dan agama yang begitu sensitif manakala dibenturkan.

Ada agenda besar demokrasi yang sedang dibangun Jokowi. Itu sudah menjadi keniscayaan sebagai seorang kepala Negara. Niat baik untuk mewujudkan pembangunan itu bukan berarti tanpa hambatan. Di era kedua periode Jokowi menjadi Presiden Indonesia ini hadir lagi tantangan baru yang perlu dijawab.

Hati-hati dengan teori konflik. Ada sedikit dugaan dan kecurigaan dibenak saya bahwa ‘keributan’ saat ini di beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena ada agenda yang belum tuntas. Kompromi kepentingan yang boleh saja masih tercecer, belum tercover, sehingga muncul kelompok yang merasa tidak puas atau diabaikan kepentingannya.

Bisa jadi dua kutub kepentingan, atau bahkan dalam situasi seperti ini ada pihak ketiga yang masuk ikut memainkan emosi publik. Penumpang gelap dan mereka yang senang memancing di air keruh berpeluang turun memanfaatkan kisruh ini. Konflik of interest sedang berdiri kokoh sebagai bagian dari adu wibawa kelompok tertentu. Entah siapa mereka, yang pasti rakyat akan dibenturkan.

Ataukah elit kita sedang bersandiwara, saling unjuk kekuatan, lalu akhirnya berkonspirasi. Semoga tidak ada persekongkolan yang melahirkan rakyat sebagai tumbal, mendompleng kepentingan publik demi kepentingan kelompok tertentu. Pergolakan kepentingan paling akhir ialah rakyat menjadi tumbal.

Altar kekuasaan Jokowi rupanya sedang digembosi. Namun begitu publik tak perlu gusar dan larut dalam kegaduhan tersebut. Kondisi ini, dominannya dilatari motif politik. Bukan murni sentimen, diskriminasi dan tindakan semena-mena dari agama atau suku tertentu. Sebetulnya, riak-riak yang terungkap di publik hanyalah faktor antara.

Konflik itu dibuat. Tak ada konflik yang terjadi dengan sendirinya, apalagi konflik yang dikehendaki. Konflik yang by desain, konflik semu dan insidentil yang bila kita berniat menggalinya, maka kita tentu dapat pangkalnya. Melacak akar konflik dengan menelanjangi embrionya tidaklah sulit, sebetulnya. Apalagi ada institusi Polri dan TNI yang begitu mahfum atas urusan seperti ini karena melekat tugas formal mereka.

Pemikiran politik global yang melahirkan arus utama kapitalisme mengeliminir kepentingan domestik rakyat. Termasuk rakyat Papua harus diberi porsi yang sepadan, jangan dianaktirikan dalam pembagian ‘jatah kekuasaan’. Barter kepentingan yang dilakukan janganlah secara kasar merugikan kepentingan rakyat Papua.

Akibat arogansi politik yang beraroma ‘Jawa’ atau sukuisme melahirkan miskomunikasi politik. Jadinya, rakyat Papua meminta merdeka. Bahaya disintegrasi bangsa terus mengintai kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, bila penyelesaian masalah Papua tidak dilakukan secara tuntas. Jangan sengaja meninggalkan benih pertikaian di tanah Papua. Baik atas kepentingan suber daya alam atau apalah itu.

Benturan politik dan ideologi menjadi pintu masuk bagi pemerintahan Jokowi untuk memperkuat Indonesia. Jangan diabaikan, atau rakyat kemudian dikambing hitamkan dan pemerintah hanya sibuk pada supremasi hukum. Sehingga mengabaikan nilai kemanusiaan, dan pendekatan persuasif dialogis.

Jangan Ada Spasi Politik

Kesetaraan sosial harus mampu dijadikan nafas bagi elit di Negara ini. Kita tak punya garansi bahwa respon yang ditunjukkan saudara-saudari kita di Papua karena masalah tunggal. Akumulasi masalah dapat juga menunjang serta kemungkinan terbesar yang menjadi alasan mengapa mereka harus bertindak brutal. Dan resisten terhadap kelompok yang dinilai melecehkan mereka, sampai melakukan hal-hal yang kita nilai diluar batas wajar.

Insiden pemicu di Kota Surabaya, Semarang dan Kota Malang berpotensi menjadi pertemuan arus kepentingan. Ketidakpuasan rakyat Papua kepada Negara yang selama ini diredam, kini menemukan pemicunya sehingga mereka akhirnya demonstratif. Kemudian bertindak anarkis, mereka melakukan itu dengan alasan cukup kuat. Manusiawi dan wajar dalam kacamata demokrasi. Warga Papua di Negeri rantau diperlakukan tidak secara wajar, bututnya teriakan referendum atau Kemerdekaan Papua menjadi solusi.

Dinamika yang terjadi di tanah Papua merupakan ujian demokrasi. Bila diselesaikan dengan baik, pemerintah akan memperoleh bonus demokrasi. Bonus tersebut berupa keamanan dan rekonsiliasi semesta di Papua. Rakyat hidupnya tentram, tak lagi dihimpit pada faksi politik yang saling gontok-gontokan. Rakyat mengespresikan ketidakpuasannya harus disambut baik pemerintah dengan menyediakan solusi yang proporsional.

Tatanan demokrasi kita yang harusnya membuat kita lebih maju. Malah, kelihatannya menarik mundur demokrasi kita hingga mirip di dunia primitif. Sirkulasi demokrasi yang elastis dan liberal juga membuat pemerintah kita sedikit kelabakan. Makin sulit menyelesaikan permasalah bangsa saat ini yang kian canggih dan plural. Spasi politik atau adanya jarak, kekosongan antara sesama politisi, pusat dan daerah juga melahirkan persoalan tersendiri sebenarnya.

Kompleksitas masalah ini seperti benang kusut yang cara mengurainya harus telaten dan serius. Jangan sampai pula ada proyek politik yang belum tuntas diakomodir. Konflik akhirnya menjadi sekedar ‘gertakan sambal’ dan ancaman yang ujung-ujungnya saling mengakomodasi kepentingan. Kompromi politik melalui dialog menjadi jalan strategis yang harus ditempuh Presiden Jokowi.

Bahkan, jika ada urusan yang belum sempat terpantau publik berupa ‘kepentingan besar’ yang mangkrak, tidak terjembatani, segeralah diakomodir. Jangan lagi rakyat dijadikan martil politik, mereka sudah berkali-kali menjadi tumbal dan mesin pemuas nafsu politik elit. Demi menjaga marwah demokrasi kita, maka politisi di tingkat pusat jangan melanggengkan diskriminasi.

Elit politik kita tidak boleh mempertahankan ego. Seteru politik mari kita sudahi, teror dan saling sandera kepentingan merupakan tindakan haram demokrasi. Janganlah diteruskan proses deviasi dan new kolonialisme diterapkan di Indonesia tercinta.

Gambaran besar tentang integrasi Indonesia melalui meletakkan Papua sebagai miniatur kerukunan dan toleransi wajib adanya. Jangan sekedar menjadi retorika politik para politisi disaat musim kampanye, tapi setelahnya rakyat ditindas. Rakyat itu perlu dimuliakan pemerintah tanpa sekat maupun streotip.

Di era kedua kepemimpinan Jokowi harus memaksimalkan momentum kepemimpinan ini sebagai pintu utama memajukan Papua dari segala dimensi kehidupan. Rakyat Papua membutuhkan pengakuan, dialog, kasih sayang, perlakuan adil, dan jangan mendelegetimasi eksistensi mereka. Ayo, kita jadikan Papua sebagai destinasi kerukunan. Papua harus menjadi serambi kerukunan, kemudian pluralitas disana mejadi keniscayaan kita.

Rakyat Papua adalah kita. Papua merupakan miniatur Indonesia. Berhentilah membesar-besarkan atau mengolah, memanas-manasi dinamika yang terjadi di Papua melalui sarana Medsos atau dalam percakapan kita. Siklus rasionalitas publik harus mampu dikendalikan melalui pemberitaan, himbauan yang menyejukkan dari pemerintah dan stakeholder.

Jadilah Peneduh

Urungkan dulu ‘kegenitan’ kita yang selalu memposting sesuatu yang memicu konflik di media sosial. Jadilah laboratorium dan pabrik kesejukan bagi takyat umumnya, kalau belum mampu berbuat banyak dalam penyelesian konflik. Minimal, pasif dan mengunci diri untuk tidak terlibat menjadi provokator penyebar konflik. Betapa kita tak boleh mengingkari bahwa Medsos menjadi medium strategis dalam menggiring sekaligus membentuk opini publik.

Menghindari api dendam dan bibit-bibit kejahatan tumbuh, maka kita jadilah pengguna Medsos yang cerdas. Tidak perlu berharap lebih, jika kita belum memegang jabatan publik. Setidaknya dengan tidak menjadi pemicu dan pemacu konflik saja sudah lebih dari cukup.

Sejuk dalam memberi narasi dan komentar di Medsos perlu menjadi tradisi positif yang layak dihidupkan. Melestarikan hal-hal yang menumbuhkan kemajuan pada rakyat melalui bermedsos adalah pilihan yang mencerahkan. Bahkan kini menjadi prioritas, stop menjadi corong dan pelopor penyebar pemberitaan hoax.

Jikalau menahan diri untuk mengomentari, menyebarkan atau mempublikasi berita-berita tidak benar menjadi gaya hidup itu bertanda kita tidak mau menjadi tumbal yang merusak kerukunan. Berhentilah menjadi penghamba teknologi yang terus memperbudak, atau membuat kita jumawa lalu menebar provokasi. Jangan menjadi generasi yang menuhankan Medsos dengan intens menebar agitasi dan memicu konflik sosial. Era post-truth menjadi bencana baru bagi peradaban kita di tanah air, jangan mau menjadi tumbal keganasan post-modernisme. [***]

 

_________________________________
Catatan : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

Hentikan Jebakan Politik Hura-Hura, Rakyat Harus Pandai Mendeteksi

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

PERISTILAHAN politik cukup banyak kita temukan dalam literatur. Bila disederhanakan, intinya politik melingkupi hajat hidup orang banyak. Kaitannya dengan kekuasaan dan kesejahteraan rakyat, itu sebabnya politik memerlukan penguatan terus-menerus dalam implementasinya. Kadang kala, praktek politik mengalami bias orientasi lantara sebagian aktor politik kurang memahami tujuan mulia dari politik.

Mereka para politisi harus mampu memastikan alur politik berjalanan pada ‘jalan keselamatan’, bukan kesesatan. Politisi mengemban amanah futuristik, sehingga begitu peningkatan kualitas diri dari politisi pun perlu secara berkala dibenahi. Situasi itu mengambarkan level dan posisi politisi dengan masyarakat umumnya sedikit berbeda dalam hal amanah dan tanggung jawab sosial.

Politisi diberi mandat, diberi kesempatan menjadi bagian penting dari mobilisator perubahan peradaban. Dipundak mereka perbaikan dan pembaharuan tatanan sosial dijalankan, politik berarti pelopor perubahan. Manakala ada politisi yang tidak punya rasionalitas, ‘malas berfikir’, kekurangan etos kerja serta tindakan kepepoloran yang menurun, dia bukanlah politisi sebetulnya. Karena politisi itu hakikatnya pekerja, mereka yang memberi diri total untuk bersama rakyat.

Jadi rakyat juga harus punya koneksi dan alat ukur yang jelas. Tau bagaimana mendeteksi para politisi yang betul-betul kapabel, peduli pada rakyatnya atau tidak. Bukan sekedar memilih karena diberikan sesuatu, apakah itu uang, beras, minyak goreng, telur, gula atau praktek politik bemberian materil lainnya. Rasanya, rakyat terus diajak berfikir dan belajar dari pengalaman politik. Dimana relatif banyak contohnya, politisi dadakan (karbitan) terpilih hanya punya amunisi uang, tapi setelahnya mereka tidak mau pasang badang untuk perjuangkan kepentingan rakyat.

Awal mula politik hura-hura atau seremonial itu dari kebiasaan politisi yang memanjakan rakyat dengan pemberian bantuan instan. Tradisi politik take and give terlampau populer ditengah rakyat, apalagi maknanya ditarik sempit. Hasilnya, dalam semua situasi negosiasi kepentingan rakyat melihat politik sekedar dalam ruang terbatas, mereka mendapatkan apa? memberi apa? Lalu setelahnya, menjadi sulit terbangun kesepakatan atau komitmen jangka panjang.

Dari kebiasaan hura-hura itu terhubunglah rakyat dengan situasi dimana rakyat disulap menjadi berorientasi konsumtif. Mereka sekedar diposisikan sebagai objek politik, bagian yang pasif dan terus-menerus dieksploitasi para aktor politik. Mata rantai saling memanfaatkan tersebut harusnya dihentikan. Apalagi, kurang eloknya lagi para politisi yang belajar tentang kecerdasan buatan (artificial intelligence) menggunakan pengetahuan untuk membodohi rakyat.

Naskah ini menyelipkan sedikit usulan kepada rakyat dan mengingatkan agar tidak tersandera dengan politik hura-hura. Politik yang mengedepankan cover atau sampul, sementara substansinya kering dari tujuan politik yang sebenarnya. Sebab politik itu bukan sekedar ‘bungkusan’ dan merek (brand). Melampaui itu semua, kesejatian politik memerlukan kejujuran, keadilan dan kesetaraan atas nama kepentingan rakyat. Berhentilah rakyat itu terseret skenario politik elit yang mengutamakan menang dalam bertarung semata.

Rakyat perlu diberi pegangan pisau analisa agar muda mendeteksi mana politisi yang layak dipilih nantinya. Tak berkembang kita kalau menjadi rakyat yang berulang-ulang dibodohi politisi picik yang pikirannya pas-pasan. Mari saling mengajak, saling mengingatkan untuk menjadi subjek politik yang minimal mampu mencerahkan diri sendiri. Agar tidak mudah menjatuhkan pilihan pada politisi yang pandai beretorika saja, lebih dari itu mereka yang dipilih adalah orang-orang amanah, mumpuni, sportif, berwawasan luas, bukan pendendam, dan negarawan.

Cara menghentikan praktek hura-hura ialah dengan mendisiplinkan diri kita. Melahirkan kesadaran internal, sehingga tidak ikut berbaur dan terbawa suasana hedonisme politik. Karena menjadi begitu rendahnya wibawa dan harga diri rakyat bila sekedar dihargai dengan uang recehan atau materi apapun. Yang kemudian, hak-hak demokrasinya dikerdilkan bahkan diberangus. Setelah kita mendeteksi karakter politisi secara utuh, baru kita menentukan pilihan politik yang benar.

Berpolitik itu bukan berpesta pora. Menghabiskan uang untuk kepentingan berfoya-foya, demi kesenangan sesaat dan kesenangan diri sendiri, itu iklim yang menarik mundur gerbong demokrasi sebetulnya. Belum lagi kalau kita berfikir dalam skala besar penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan dengan uang rakyat, lalu inputnya nanti mengecewakan rakyat. Sungguh sangat tidak kita rindukan suasana itu, yang harusnya terlahir adalah perayaan demokrasi melalui Pemilu melahirkan para publik figur, pejabat dan politisi yang ungguh, kemudian amanah berjuang untuk rakyat. [***]

 

————————————-

Amas Mahmud, S.IP, Sekretaris DPD KNPI Manado

Tragedi Demokrasi dan Insiden Kemanusiaan

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

Baca Selengkapnya

DPD KNPI Manado dan Remaja Perbatasan Sukses Selenggarakan Halal bi Halal

Ketua DPD KNPI Manado, Erick G Kawatu saat sambutan (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Bertempat di Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado, Minggu (16/7/2017), Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Manado bersamaRemaja Perbatasan sukses menyelenggarakan Halal bi Halal. Kegiatan yang berlokasi di Kelurahan Pandu itu dihadiri langsung Ketua DPD KNPI Manado, Erick G. Kawatu, SE.,MM yang didampingi Sekretaris DPD KNPI Manado, Amas Mahmud dengan sejumlah jajaran pengurus lainnya.

Ketua KNPI Manado yang akrab disapa Bung Erick dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan komitmen merawat kebersamaan, keberagaman serta kerukunan yang ditunjukkan para Remaja Perbatasan yang tergabung dari remaja lintas agama di Kelurahan Pandu dalam menyukseskan Halal bi Halal tersebut.

Ketua Erick G Kawatu dan Sekretaris KNPI Manado, Amas Mahmud foto bersama Remaja Perbatasan (Foto Suluttoday.com)

”Tentunya DPD KNPI Manado menyampaikan banyak terima kasih atas kerja sama yang dilakukan sehingga pelaksanaan Halal bi Halal ini dapat berjalan dengan baik dan sukses. Sebagai wadah silaturahmi dan saling maaf memaafkan, kami juga berharap agar kehadiran kader-kader terbaik KNPI Manado dapat diterima dengan baik, diberi peran, karena komitmen KNPI Manado yaitu membantu pemerintah dalam mewujudkan program Manado Cerdas untuk Sulut Hebat,” ujar Ketua Erick yang juga Komisioner KPID Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ini.

Pengurus KNPI Manado saat berada di panggung utama (Foto Suluttoday.com)

Sementara itu, mewakili panitia dan pengurus Pemuda Perbatasan, Fahri Laudje menyampaikan apresiasi atas kehadiran sekaligus kepedulian DPD KNPI Manado dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Fahri juga berharap agar kedepannya hubungan baik terus dibina KNPI Manado dengan para Pemuda Perbatasan guna mencegah munculnya berbagai tindakan kriminal yang seringkali dilakukan para pemuda di Kota Manado.

Foto bersama pengurus KNPI Manado dengan para aktivis Ormas (Foto Suluttoday.com)

”Dengan kegiatan Halal bi Halal ini kami Pemuda Perbatasan tentu merasa bangga karena berinteraksi langsung dan mengenal Ketua DPD KNPI Manado, Kak Erick Kawatu. Pemuda Perbatasan memang perlu dikenalkan dengan kehadiran KNPI, karena patut diakui banyak kegiatan yang dilakukan KNPI Manado harus ditopang para pemuda di Perbatasan, kami memberi apresiasi atas kegiatan yang penuh kekeluargaan ini, semoga silaturahmi yang dilakukan membawa manfaat juga bagi warga Pandu dan Manado pada umumnya,” tutur Fahri. (Rahmat)

iklan1