Tag: knpi manado

Runtuhkan Politik Patron Klien, Oligarki Kekuasaan Merusak Demokrasi

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

KEKUASAAN bisa digunakan untuk melegitimasi orang lain. Sehingga mereka yang tidak punya kewenangan formal menjadi punya power. Disegani, dihormati dan paling minimalnya mereka yang di luar kekuasaan itu, punya kemampuan mempengaruhi kebijakan. Disinilah pintu masuk politik patron klien bergerak mengintervensi. Praktek ini akan tumbuh subur bila bangunan demokrasi kita terbuka seperti sekarang. Era reformasi memberi ruang atas hal semacam itu. Dimana barter kepentingan sudah menjadi hal lumrah, bukan menjadi tabu atau bukan pula seperti sesuatu yang suci.

Betapa tidak, cara-cara perkawanan atau geng politik juga punya manfaat tersendiri. Karena dari persahabatan itu menjadi modal menciptakan gerbong politik yang kuat. Resikonya, jika salah satu dari anggota geng itu mencapai posisi puncak karir politik. Maka, gerbongnya akan diselamatkan. Dengan cara apapun itu, politisi penganut patron klien memang punya loyalitas yang tinggi. Mereka yang berada dalam barisan perjuangan akan diberikan porsi. Mulailah dengan bagi-bagi jatah kekuasaan.

Seperti pembagian hasil rampasan perang. Jika ada simpul-simpul yang terlupakan dan belum disentuh, jatahnya tidak diberikan misalnya, otomatis ini menjadi benih keretakan. Problem politik, munculnya pertengkaran kepentingan berikutnya. Aspek negatif itulah yang membuat politik patron klien dianggap berbahaya, menjerumuskan demokrasi. Penilaian yang digunakan pun menjadi subyektif, tendensius dan cenderung bersifat monopoli.

Ya, kalau sudah sentralistik berarti praktek itu bertabrakan dengan semangat demokrasi. Kejelekan politik patron klien lainnya yaitu pengamanan kebijakan begitu tertutup, pelibatan peran-peran strategis hanya kepada kelompok-kelompok itu saja. Tahap distribusi kebijakan menjadi mandek. Sehingga makin bermunculanlah Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Bahkan, jika tidak dihentikan berpotensi menjadi penyakit menular. Gerbong ini bila retak, akan saling menghasut, menggembosi satu dengan lainnya, dan terlahirnya perang kepentingan.

Pihak tertentu, birokrat atau masyarakat umum yang sebetulnya punya kompetensi diberi kesempatan memegang jabatan publik di pemerintahan pun tertutup kesempatannya. Dipagari dengan kelompok-kelompok yang mengaku pejuang, punya kontribusi terhadap patron yang menang. Rotasinya akan berbentuk pengelolaan pemerintahan yang sentralistik, tidak sehat. Konflik kepentingan malah terpelihara. Sebab, dari konflik kepentingan itu, ada kelompok tertentu yang mengambil manfaatnya.

Politisi memang kebanyakan begitu. Bermental melahirkan konflik, lalu tak punya kemampuan menawarkan solusi. Senang bermain di air yang keruh. Dari dinamika seperti itu, kadang mereka mendapatkan manfaat untuk mencari nafkah. Ruang demokrasi kita menjadi carut-marut. Kehilangan bentuknya yang demokratis. Zona politik kita menjadi tidak tertib, penuh gelombang pertentangan dan penghianatan. Ketika melacak banyaknya pemimpin kita di daerah maupun secara Nasional yang lamban melahirkan kesejahteraan, kebanyakannya energi mereka habis dengan mengurus konflik-konflik internal.

Konflik antara geng juga patut diperhitungkan. Jangan dikira gampang saja mengatasi sesama anggota tim saling sikut dan gunting dalam lipatan, tidak mudah mengurus mereka. Ketika salah pengaturan, akan menjadi boomerang, bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Yang efek ledakannya akan mengorbankan patron itu sendiri. Lalu, gerbong politik berantakan, hancurlah karir politik dan planning yang dirancang.

Politik patron klien juga secara positif dapat mengantar seorang politisi menjadi berhasil mengapai kekuasaan. Namun, kesuksesan itu ada diklaim. Pemimpin akan menjadi seperti boneka. Sulit melahirkan kemandirian kepemimpinan. Dari politik patron klien mengalirlah politik balas budi. Tumbuhnya politik kompensasi, yang secara manusiawi tidak salah. Muncullah istilah take and give, tidak ada makan siang gratis dalam politik.

Padahal kalau digali, tujuan politik adalah pelayanan. Bukan dilayani, bukan memberi dengan harapan mendapatkan balasan. Politik modern merendahkan martabat politik yang utuh. Nilainya yang universal disayat, dibuat menjadi parsial. Wajah politik sekedar sebagai sarana memberi dan menerima. Kau memberi, lalu kau akan dapat apa, hal inilah yang terlalu dominan dalam percakapan dan aktualisasi politik kita. Sungguh miris.

Kekuasaan itu dipergilirkan. Kemudian, kekuasaan itu tidak sekedar dibagi. Melainkan dilaksanakan. Karena kekuasaan itu amanah dari Tuhan untuk kita. Seseorang yang berkuasa diberikan kelebihan oleh Tuhan yang melayani orang lain. Waktu belajar, waktu mendengar, waktu melayani lebih banyak ketimbang masyarakatnya. Bukan kesenangan, kemewahan yang dipamerkan. Atau, bukan pula lebih banyak waktu tidurnya, waktu marah-marah pada masyarakat ketimbang melayani.

Tidak mudah menjadi pemimpin yang yang sukses. Menjaga keseimbangan, dihormati, dicintai, dan betul-betul menjadi teladan bagi yang dipimpinnya. Menjadi pemimpin itu fitrahnya manusia dan memang orientasi utama mengapa manusia itu diciptakan. Di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) juga seperti itu, harapan masyarakat tentang standar kepemimpinan yang sebetulnya tidak muluk-muluk. Tapi karena tarikan politik kadang membuat pemimpin itu tidak fokus menjalankan kepemimpinannya.

Pemimpin politik itu tugasnya melayani. Tidak menambah masalah ditengah masyarakat. Kemunculan politik patron klien di Sulut bertanda bahwa pemerintahan maupun struktur inti di partai politik tergerogoti sistem demokrasinya. Pendekatan musyawarah mufakat sering diabaikan. Rapat dan cara pengambilan keputusan hanya sekedar formalitas, ditengah jalan keputusan bersama ditelikung. Kedigdayaan politik patron klien tidak boleh diremehkan.

Kita berharap dominasi politik patron klien dihilangkan berlahan. Dengan pertimbangan kita memasukkan politisi yang benar-benar teruji. Punya kemampuan, tau cara kerja dan memiliki niat tulus bekerja untuk memajukan masyarakat. Jangan memberi ruang kepada politisi yang punya akal bulus dan banyak modus, karena nanti masyarakat yang menderita. Tumbuhkan praktek politik yang profesional, demokratis, jauhkan sikap diskriminatif dalam berpolitik. Dengan begitu, capaian atau cita-cita bersama yang hendak kita gapai dalam politik bisa terwujud. [**]

 

 

_____________________________

Catatan : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

PKS Manado Gelar FGD, Konkritkan Poros Koalisi Umat untuk Pilwako Manado

Foto bersama usai FGD (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Kristalisasi gagasan terkait penyatuan parpol berbasis konstituen dan ideologi Islam di Kota Manado intens dilakukan. Berawal dari pemikiran konsolidasi keumatan melalui pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) yang terdiri atas DPD PAN Manado, PKS dan DPC PPP Kota Manado, Minggu (1/12/2019) dikonkritkan. Melalui Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Manado, para tokoh umat diundang, bersama bakal calon Wali Kota dan bakal calon Wakil Wali Kota Manado 2020.

Beberapa forumulasi dilahirkan. Kemudian, sejumlah tokoh yang menyambut baik rencana yang dilakukan tiga partai politik tersebut. Selaku Ketua PKS, Hasan Syafi’i, menyampaikan harapannya terkait pembentukan koalisi keumatan. Menurutnya yang juga diaminkan Ketua PAN Manado, Boby Daud dan juga Ketua Partai Persatuan Pembangunan Manado, Madzhabullah Ali konsolidasi kekuatan umat Islam di Manado menjadi keharusan.

”Kekuatan pemilih kita sangat besar. Tapi sering tidak solid dalam tiap momentum politik, kali ini kita harus kompak. Mari wujudkan koalisi keumatan. Kami menggagas Sekber dengan harapan didukung penuh rekan-rekan pimpinan Ormas muslim, kalau kita perkuat potensi yang ada pasti mampu memenangkan calon pemimpin dari umat muslim Manado,” ujar Syafi’i, sambil menambahkan pihaknya pun merancang strategi dan mengkanal kepentingan umat secara universal.

Ketua PKS Manado, Hasan Syafi’i (FOTO Suluttoday.com)

Sejumlah tokoh umat yang menjadi narasumber dan juga bakal calon Wali Kota bersama bakal calon Wawali Manado yang hadir adalah Dr Taufiq Pasiak, Ulyas Taha, Abid Takalamingan, Faisal Salim dan juga pembanding dalam FGD tersebut adalah Baso Affandi.

”Garis besarnya kita semua akan saling legowo. Jika takdir maka diantara kita-kita ini akan ada yang menjadi pemimpin. Saya mendorong gerakan kebersamaan dibangun, terus lahirkan kolaborasi. Siapapun yang akan didorong menjadi calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota Manado 2020 kita harus saling ikhlas, mendukung untuk kemajuan bersama,” kata Taufiq Pasiak sebagai salah satu narasumber.

Suasana FGD di hotel Sahid Kawanua Manado (FOTO Suluttoday.com)

Hadir pula Syarifudin Saafa, Ketua DPW PKS Sulawesi Utara, juga anggota DPRD Manado. Ada pula anggota DPRD Manado dokter Suyantor Yusuf. Para tokoh muda pimpinan Ormas Islam Sulawesi Utara dan jurnalis pun ikut hadir. Kegiatan FGD ini dimoderatori Sekretaris DPD KNPI Manado, Bung Amas Mahmud. Untuk diketahui, FGD bertempat di Hotel Kawanua, pusat Kota 45 Manado. (*/Redaksi)

Jembatani Aspirasi Umat di Pilwako, PAN, PKS dan PPP Manado Bentuk Sekber

Tiga Ketua Parpol dan Senator Djafar (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Memberi kontribusi dan dedikasi untuk warga muslim Kota Manado, maka pimpinan partai politik berbasis Islam mulai melakukan konsolidasi intens. Dinataranya, DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Manado, DPD Partai Keadilan Sejahtera dan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Manado berkomitmen akan membentuk Sekretariat Bersama (Sekber).

Hal itu dimaksudkan untuk menjadi poros koalisi politik di Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Manado 2020. Seperti disampaikan Ketua DPD PKS Kota Manado, Abu Hasan Syafi’i bahwa tiga partai tersebut tengah menggodok koalisi keumatan. Tujuannya mengkanal aspirasi umat Islam Kota Manado agar menjadi kekuatan politik yang solid.

”Kami bertiga pimpinan partai politik, PAN, PPP dan PKS Manado sendiri tengah merancang model koalisi keumatan. Targetnya di Pilwako 2020 ini dibangunlah kekuatan politik yang menjembatani kepentingan umat Islam di Kota Manado. Desain model kemitraan politik tengah dilakukan. Dalam hal pemahaman kita sudah fiks membicarakannya. Doakan semoga semua cita-cita politik umat ini berjalan lancar,” kata Safi’i, Senin (25/11/2019).

Tidak hanya itu, Ketua PAN Kota Manado Boby Daud juga menilai bahwa penting dibangunnya bargaining politik. Apalagi kesepakatan penyatuan itu didasarkan atas dukungan suara umat. Boby yang juga anggota DPRD Kota Manado itu secara umum menyampaikan pandangan terkait pentingnya koalisi umat diwujudkan.

”Kita bertiga sudah melakukan pertemuan beberapa kali. Rencananya akan dibangun koalisi antara tiga partai politik ini. Saya, kemudian Ketua PKS Manado dan PPP Kota Manado sangat sepakat ada kekuatan koalisi parpol keumatan dibentuk,” ujar Daud.

Selanjutnya, Ketua PPP Manado Madzhabullah Ali memaparkan narasi besar perihal keberpihakan partai politik yang berbasis agama pada segmen pemilihnya. Bung Ichal sapaan akrab Ali, yang juga mantan Sekretaris DPD KNPI Manado itu menyambut baik rencana pembentukan Sekber antara PAN, PKS dan PPP tersebut. Bagi Ichal pembentukan Sekber akan memperkuat polisi umat Islam dalam perhelatan politik lokal di Manado.

”Telah beberapa kali kita membahas ini. Bahwa kami sepakat dibentuknya Sekber, bagiaimana pun segmen dan lokus dari partai politik berbasis Islam itu pada warga Islam terutama. Sehingga kita tidak boleh mengabaikan aspirasi umat yang meminta agar kita bersatu. Kami juga konsisten berjanji dan merealisasikan kepentingan politik umat Islam di Kota Manado dalam Pilwako Manado 2020,” tutur Ichal tegas.

Sementara itu, harapan umat Islam Kota Manado yang juga disampaikan Djafar Alkatiri anggota DPD RI menyampaikan pentingnya gerbong koalisi umat dibangun. Djafar menilai isu-isu trategis dan kepentingan bersama dapat dicari formulasinya melalui koalisi yang dibangun melalui Sekber.

”Banyak hak akan dapat didiskusikan. Kemudian, dicarikan solusi terbaik tentang cara mengawal dan memperjuangkan kepentingan politik umat Islam Manado. Nah, di Pilwako Manado 2020 saya berharap partai politik berbasis keagamaan Islam dapat mengkonsolidasi diri melalui medium koalisi. Agar paham tentang apa yang harus diperjuangkannya,” tutur Djafar yang juga Wakil Ketua Komite 1 DPD RI ini. (*/Redaksi)

Pengurus KNPI Mengajak Penegak Hukum Awasi Dana Pilwako Manado

Bung Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Munculnya perdebatan antara penyelenggara Pemilu dan pemerintah Kota Manado terkait pencairan dana Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Manado. Terbaca dipublik, proses penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sampai pencairan dana masih melewati situasi sulit. Terkesan tidak berjalan mulus.

Sementara patokan anggaran Pilwako Manado yang totalnya sebesar Rp 54 Miliar itu menyedot perhatian publik. Ada ketegangan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado dan Pemkot Manado diruang publik. Secara rinci, Rp 41 Miliar alokasi dana untuk KPU Manado dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Manado berjumlah Rp 13 Miliar. NPHD belum ditandatangani Wali Kota Manado DR GS Vicky Lumentut karena alasan tertentu. Hal ini mendapat tanggapan DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Manado.

Sekrteris DPD KNPI Manado, Amas Mahmud, S.IP, Jumat (22/11/2019) saat wawancarai wartawan mengajak masyarakat dan lembaga penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan ekstra terhadap pengelolaan anggaran Pilwako Manado 2020. Penggunaan dana milik publik patut dipertanggung jawabkan, tambah Amas yang juga jebolan HMI Cabang Manado ini.

”KNPI Manado mengajak masyarakat dan penegak hukum sama-sama mengawasi penggunaan dana Pilwako Manado. Dana Pilwako 2020 yang ditetapkan tidak sedikit. Seperti yang dilansir media massa, dimana anggaran KPU Manado sekitar Rp 41 Miliar dan Bawaslu Manado Rp 13 Miliar, relatif besar. Alokasi anggaran ini tidak boleh disalah kelola, sehingga perlu pengawasan ketat dilakukan,” ujar Amas.

Jebolan FISIP Unsrat itu mendorong agar keterbukaan penggunaan anggara diperhatikan lembaga penyelenggara Pemilu. Jangan kemudian, anggaran yang besar itu disalahgunakan. Amas menghimbau agar penyelenggara Pemilu dan pemerintah Kota Manado tidak terjebak pada ”balas pantun” dimedia massa. Melainkan saling menghargai upaya-upaya yang dilakukan masing-masing instansi.

”Transparansi pemanfaatan anggaran sangat diperlukan. Ada skala prioritas, akuntabilitas publik perlu diwujudkan. Masyarakat tentu berfikir berkali-kali bila dana sebesar itu yang diperoleh penyelenggara Pemilu tidak memperhatikan efektifitas dan efesiensinya. Jangan terfokus pada perdebatan dana tersebut dicairkan kapan. Segeralah saling kooperatif. Tak elok menyalahkan satu sama lain. Hentikan saling perang statemen, ayo menghargai ikhtiar atau usaha yang sedang dilakukan masing-masing lembaga. Pemerintah Kota Manado tentu punya alasan dalam hal melakukan konsultasi ke BPK, agar tidak salah dikemudian hari. Mari hormati itu, jangan buru-buru saling menyalahkan,” kata Amas. (*/Redaksi)

Mursjid Laija: Dinda Rolandy Thalib Layak Sekretaris KNPI Sulut

Muhammad Mursjid Laija (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Mengalirnya dukungan terhadap Rolandy Thalib untuk menjadi Sekretaris DPD KNPI Sulawesi Utara (Sulut) menambah bergairahnya momentum Musda DPD KNPI Sulut yang tak lama lagi akan digelar. Satu persatu senior aktivis muda muslim Sulut angkat bicara. Menurut Muhammad Mursjid Laija, sosok Rolandy tepat diusung sebagai Sekretaris DPD KNPI Sulut.

”Nama Dinda Rolandy Thalib disebut-sebut akan diusung maju sebagai Sekretaris DPD KNPI Sulut, ini sangat tepat. Saya melihat figur muda yang satu ini sangat matang, punya banyak pengalaman berorganisasi. Teruji kemampuan berkomunikasi dengan siapa saja. Peran semacam ini yang dibutuhkan sebetulnya,” ujar Mursjid, Jumat (22/11/2019).

Mursjid menilai jangan asal-asal merekomendasi kader OKPI, tapi harus jelas. Tidak hanya itu, Mursjid juga berpesan agar Rolandy tetap menjaga sikap kritisnya. Kemudian memainkan peran strategis ketika menjadi Sekretaris DPD KNPI Sulut. Aktivis muda yang dikenal tegas dalam menyampaikan argumentasi itu, mengajak para pemuda Sulut bersatu mewujudkan kebersamaan.

Mursjid Laija bersama para aktivis muslim Sulut (FOTO Suluttoday.com)

”Kiprahnya sudah kita ketahui, Rolandy semenjak menjadi mahasiswa juga lulus dengan predikat Cum Laude. Telah malang melintang diberbagai organisasi. Pesan saya, Dinda Rolandy tetap konsisten menjaga sikap kritis agar keseimbangan dalam organisasi KNPI kelak ketika menjadi Sekretaris tetap terjaga. Ditengah ancaman terbelahnya pemuda, kita memerlukan figur-figur terbaik seperti Dinda Rolandy ini. Saya siap full memenangkannya,” tutur Mursjid, mantan Danwil Brigade BKPRMI Sulut ini tegas. (*/Redaksi)

iklan1