Tag: knpi manado

Politisi Avonturir dan Meningkatnya Oportunisme

Bung Amas Mahmud (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Sekretaris DPD KNPI Manado

Ahirnya para politis seperti lama sampainya pada tujuan politik mereka. Kondisi itu terbaca, dari jenjang karir atau kiprah para politisi dari mudahnya sampai tumbuh uban masih haus kekuasaan. Mereka terus bertenggar dalam praktek politik rebutan kekuasaan, tidak berniat lagi naik kelas, dan tidak mau turun kelas tentunya. Nafsu berkuasa dari mereka terus membuncah, belum juga klimaks.

Seperti mereka belum punya kamus soal pensiun dihari tua. Tak ada masa pensiuannya, tak ada istilah moratorium untuk mereka politisi tulen dan senior. Lemahnya, mereka hanya mau menyasar kekuasaan. Takut kehilangan strata sosialnya, takut kehilangan harta dan kelaparan, mungkin ya?. Konsekuensinya, makin banyaklah antrian politisi dibelakang mereka. Macet, bahkan matilah regenerasi politik. Kesempatan berprestasi bagi politisi yang baru seperti terkunci.

Tak hanya itu, ada pula fenomena politisi avonturir (petualang) atau umumnya kita kenal sebagai politisi ”kutu loncat”. Di Provinsi Sulawesi Utara, sudah banyak kita saksikan. Dari partai politik tertentu, mungkin merasa kepentingannya tidak terakomodasi, mereka pindah. Bermutasi dari satu partai politik ke partai politik lainnya, bagi mereka biasa. Dari sisi konsistensi ideologisasi partai, ini bermasalah sebetulnya. Sebagai politisi, harus punya identitas dan komitmen, istiqomah.

Berpindah-pindah partai politik menandakan bahwa politisi tersebut hanya memburu jabatan kekuasaan. Tidak mendidik publik politik memang. Fenomena politisi avonturir ini membahayakan demokrasi, mereka tak mau ambil pusing dengan konsensus kolektif. Yang penting mereka aman terlebih dahulu, yang lainnya nanti diatur kemudian. Begitu individualistic cara berfikir dan tindakan mereka.

Walau begitu, dalam perspektif demokrasi kita semua harus menghormati pilihan itu. Tapi berharap lebih soal komitmen kepada mereka, berhentilah, jangan berharap. Mereka cenderung bersekutu, dikelilingi atau berkawan dengan kaum oportunis. Mereka yang oportunis bisa muncul dari mana saja, dari latar belakang profesi apapun. Jangan heran, makala politisi avonturir ini bermalasah hukum, dan tiba-tiba jatuh miskin, kebanyakan kaum oportunis ini menjauh.

Tipikal para penyembah berhala kepentingan pribadi itu tidak menghargai pertemanan dan kekeluargaan. Bagi mereka yang utama adalah kepentingan individu. Spirit antara politisi avonturir dan kalangan oportunisme sangat cocok. Mereka pasti memiliki tujuan yang sama, yakni masing-masing mau cari aman sendiri. Bulsit dengan kepentingan publik. Bagi mereka kepentingan rakyat, menjadi hal kesekian.

Kekuasaan yang diberikan rakyat, dimanfaatkan seperlunya untuk rakyat. Selebihnya, manfaat untuk diri dan keluarga yang diprioritaskan. Menjadi perlu waspadalah kita semua, saling ingat-mengingatkan agar tidak terjerumus. Ketika rakyat lalai, lalu mereka politisi avonturir dan oportunis berkuasa, maka siap-siaplah kita menjadi budak. Rakyat yang dekat dilingkar kekuasaan saja yang menjadi perhatiannya.

Bagi-bagi proyek dan pesta pora memanfaatkan jabatan mereka lakukan dengan bangganya. Seolah-olah mereka mengabaikan dan tidak peduli dengan mata telinga publik. Kekuasaan baik di Nasional maupun Daerah hanya menjadi alat mengumpulkan harta. Karakter seperti itu, disekitaran kita banyak kita saksikan, pemimpin berwatak avontirur dan oportunis. Ketika tiba mereka tamat dalam berkuasa, pasti gelisah dan galau melanda, baru mereka menyadari bahwa rakyat adalah segalanya. Mulai lagi, mereka mendekat, ambil hati rakyat untuk berharap dipilih kembali ketika punya kepentingan publik.

Politisi picik seperti itu namanya. Tak tanggung-tangguh, mimbar di rumah ibadah menjadi lahan dan panggung strategis bagi mereka berkampanye. Unjuk kesolehan dipertontonkan, targetnya apa, agar meraih simpati publik, dan dipilih menjadi pemimpin lagi, meski rakus. Mereka tidak menggunakan perasannya saat mengelola kekuasaan, memposisikan diri seperti tuan-tuan besar. Rakyat harus diberi pengetahuan agar tak lagi tertipu.

Edukasi politik harus dilakukan politisi yang populis dan progresif. Mita yang berada distruktur luar partai politik juga punya tanggung jawab moral mengingatkan rakyat agar tidak salah memilih. Pameran kebohongan perlu segera diakhiri, jangan rakyat dijadikan alas kaki. Kemudian, memuliakan rakyat yaitu dengan program-program yang pro rakyat. Berikan kemudahan kepada rakyat, bukan nanti tiba tahun politik baru rakyat pura-pura diperhatikan.

Proses pembodohan dalam praktek politik yang berjalan sistematis harus disudahi. Dipangkas habis. Jangan ada kompromi bagi politisi avonturir, dan kaum oportunis yang kerjanya seperti lindah. Menghisap darah rakyat lalu disisi lain, merekayasa diri menjadi pembela rakyat. Politik bukan arena menampilkan kepalsuan. Kenali para penganut avonturir dan kaum oportunis, gunanya apa? Tentu untuk menghindari mereka.

Nah, untuk diketahui, ciri khas oportunisme adalah suatu aliran pemikiran yang menghendaki pemakaian kesempatan menguntungkan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Tersebarlah para politisi penjilat. Dapat dikroscek kecenderungan orang-orang oportunis ini, mereka hanya menuhankan dan takut kepada penguasa, pengusaha atau siapa saja yang memberi mereka manfaat.

Memang begitu, salah satu trik menghalau demokrasi adalah dengan memberi ruang kepada politisi avonturir dan kaum penjilat oportunis ini tumbuh subur. Dalam pikiran kaum avonturir yang penting kepentingan mereka terpenuhi. Tak mengenal siapa tuannya. Bagi yang memberi manfaat, disitulah mereka akan bersama-sama.

Hal yang mirip dengan watak oportunisme. Semua berdasarkan atas asas manfaat, tidak lebih. Kalau misalkan ditemukan ada lebih untuk mereka berikan kepada rakyat, anggaplah itu bonus. Namun secara umum dalam jejak mereka dikenal anti demokrasi. Mereka tidak terbiasa dengan perundingan, musyawarah mufakat, hanya mau dengan hal-hal praktis pragmatis. Rakyat segera menganali dan tinggalkan mereka, jangan menjadi korban untuk kesekian kalinya.

Mereka saat ini bisa berada sebagai penguasa, politisi, antek-antek penguasa dan dalam posisi peran sosial lainnya. Ketika politisi avontirur dan kelompok oportunis bersatu dalam kompromi kepentingan, maka berhati-hatilah bagi mereka yang menjadi oposisi. Memang begitu tidak elok, akomodasi kepentingannya tersumbat, tidak terdistribusi lancar dan adil kepada rakyat.

Kaum oportunisme ini terus mengalami eskalasi. Dari tiap periode proses politik mereka berkembang, penyebabnya karena kaderisasi melalui praktek-praktek mafia atau broker politik juga berjalan efektif. Belum lagi efeknya ke bawa, melalui perilaku yang menular ke rakyat. Pemilih (konstituen) diperbiasakan dengan politik pragmatis, cara ”menjilat” demi mendapatkan sesuatu diajarkan politisi kepada rakyat. Bahkans ecara transparan, begitu menyedihkan memang.

Imperium Politik, Ranjau dan Racun Demokrasi

Gambaran tentang imperium politik (Foto Ist)

Oleh : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

Membangun imperium (kerajaan) politik memang tidak mudah. Sering kali berdarah-darah direbut dari awal oleh para politisi. Setelah mendapatkan jabatan kekuasaan politik, memang kenikmatan dan kenyamanannya sukar digambarkan. Kita dapat melihat itu dari betapa sulitnya para penguasa, atau elit pemerintah legowo melepaskan jabatannya. Ada semacam post power syndrome, mereka takut meninggalkan jabatan. Lalu mereka bekerja membangun imperium.

Taktisnya, melalui cara bertarung lagi merebut jabatan tersebut kedua kalinya. Menjadi incumbent (petahana), setelah menang pun duduk di atas singgasana kekuasaan itu membuat mereka rakus. Dan mau melanggengkan kekuasaan lagi, kepada sanak saudara mereka (istri, suami, anak, mertua, dan seterusnya kerabat terdekat). Maka, caranya adalah mewariskan kekuasaan kepada keluarga. Pelanggengan terhadap kekuasaan berbasis keluarga, pun mulai terlihat saat ini di Indonesia.

Jabatan memang membius banyak manusia. Membuat hilang rasionalitas. Sampai-sampai pendekatan terhadap kekuasaan ada pihak yang menghalalkan segala cara. Hal yang amoral juga sering dilakukan. Metode yang tidak sesuai regulasi bernegara ditempuh. Demi memperoleh kekuasaan, para pemburu kekuasaan rela menggadaikan harga diri. Mereka mempersepsikan kekuasaan publik di era modern ini seperti perpindahan kekuasaan dengan sistem kerajaan dahulu. Menjadi konservatif.

Melalui proses warisan kekuasaan itu dipindahkan. Mengadopsi pola kaum kolonial bahka dilakukan demi merebut kekuasaan. Politik pecah belah dimainkan, keteraturan sosial diusik dengan teori agitasi massa. Padahal, dinasti politik inilah ancaman nyata demokrasi. Ranjau dan racun demokrasi itu diantaranya karena menancapnya kuku-kuku dinasti politik. Politik monopoli yang menggunakan pendekatan kekuasaan sangat merusak demokrasi kita.

Para pemimpin berwatak rakus. Tidak lagi menggunakan rasionalitas dan nurani dalam memimpin masyarakat. Yang ada dalam pikiran mereka adalah bagaimana mengelola pemerintahan, mempertahankan, lalu memperkaya diri serta keluarga. Kemaslahatan yang menjadi sebuah kerinduan masyarakat tidak direalisasikan. Masyarakat digantung dengan harapan-harapan dan angan-angan retorika penguasa.

Janji politik disulap menjadi candu kekuasaan. Keadilan yang harusnya menjadi keniscayaan tidak diberikan kepada masyarakat. Kebenaran, keadilan dan bahkan opini publik dikendalikan penguasa. Semua kebenaran seolah hanya datang dari pemerintah yang berkuasa. Masyarakat yang bersuara kritis, dibungkam, dicurigai dan dituduh macam-macam. Suasana pemerintahan dibuat kondusif, tanpa ada suara-suara kritik, meski pembangunan sedang mandek.

Kebenaran dipersempit, menjadi berada di lidah penguasa. Selain penguasa adalah salah. Dominasi yang berpotensi merongrong demokrasi dari dalam. Ini juga membahayakan perjalanan demokrasi kita yang harusnya iknlusif, menjadi parsial. Di Sulawesi Utara pun, jelang Pilkada 2020 nuansa demokrasi yang liberal malu-malu ini memberi ruang terhadap tumbuhnya politik dinasti. Penyerahan estavet kepemimpinan masih juga berputar pada keluarga-keluarga tertentu. Sulit dibendung memang.

Di tengah impian masyarakat yang plural dan kebutuhan memilih pemimpin ideal harus disingkronkan. Perlu ada kolabirasi yang paripurna, bagaimana kepemimpinan pro rakyat ditumbuhkan, jangan demokrasi dikendalikan satu dua orang. Demokrasi itu asset publik yang harus dirawat, jangan dirusak. Jangan pula dicemarkan dengan politik dinasti. Bagaimana jadinya, bila pewarisan kepemimpinan dilepas kepada mereka yang belum mampu memimpin daerah.

Tak boleh kepemimpinan premature itu banyak mendatangkan masalah. Berilah tampuk kepemimpinan itu kepada mereka yang siap, mereka yang mapan dan tau bagaimana cara memimpin banyak orang. Politik dinasti itu ranjau dan racun yang membahayakan, jangan sekali saja diberikan ruang. Karena yang nanti muncul yaitu seperti mata rantai. Bisa juga bermutasi seperti benang kusut yang tidak mudah diurai.

Yang nama ranjau dan racun, tentu membawa mudharat. Menjerumuskan kita semua efeknya nanti. Bentuk antisipasinya, masyarakat harus membangkitkan kesadaran, edukasi politik dilakukan terus secara rutin. Jangan memberi peluang sekecil apapun terhadap berkembangnya politik dinasti. Tentu politik dinasti akan membabat demokrasi yang menghamba pada kualitas personal, kebijaksanaan, kolektifitas dan musyawarah mufakat.

Pada akhirnya demokrasi kehilangan rohnya. Bagai manusia yang hanya punya jasat, tapi kehilangan jiwa, tentu akan hilang peran-peran sosialnya. Tidak bergerak, menjadi bangkai. Perlu kita menghimpun kekuatan dan mengikat sendi-sendi demokrasi yang tercecer. Jangan diabaikan, karena bila demokrasi diinterupsi dengan masuknya politik dinasti, maka kelanggengan kekuasaan dan oligarki yang akan menang. Hidup dan matinya demokrasi hanya berada ditangan mereka yang serakah.

Siklus kepemimpinan yang bersifat legacy. Mewariskan tampuk kepemimpinan ke generasi atau keluarganya, padahal model ini bertentangan dengan praktek-praktek demokrasi. Meski cara seleksi kepemimpinannya dilakukan secara demokratis, namun sumber daya untuk melestarikan kekuasaan melalui politik kekerabatan juga masih penuh KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi, lalu potensi segala cara dihalalkan demi kepemangan imperium politik.

Politik Kaca Retak, Sebuah Kontemplasi

Amas Mahmud (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

Secara garis besar para politisi punya panutan. Sekecil-kecilnya mereka punya teladan dan tokoh idola dalam berpolitik. Hal itu bisa menjadi energi tambahan, penyemangat untuk memperkuat stamina mengabdi dari politisi tersebut. Tanpa itu, berarti politisi tersebut dapat dikategorikan berjalan tanpa arah. Paling tinggi dari itu semua adalah keyakinan terhadap Tuhan pemilik alam semesta. Kehebatan para Nabi, yang akan menjadi jalan penuntun kebenaran bagi politisi modern.

Dalam skala yang paling sederhana politisi itu adalah mereka yang memasang harapan. Baik harapan berupa kesejahteraan banyak orang, terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Sampai pada perbaikan kualitas hidup masyarakat secara luas. Seperti ‘’kaca retak’’, politik memerlukan sarana yang lengkap, tanpa sekat. Ketika dalam berpolitik saja politisi terpecah, melebur dalam kontaminasi kepentingan parsial, maka tujuan akhirnya akan bias.

Sebetulnya, dalam kehidupan politik, politisi perlu menjadi dirinya secara utuh. Jangan berkonflik terus-menerus. Politisi sejati dilarang melahirkan lawan. Ia sepantasnya memproduksi kawan sebanyak-banyaknya. Jangan politisi terperangkap pada ‘’politik kaca retak’’. Lihat apa hasilnya sebuah objek yang ditampilkan dalam kaca pecah?. Bayang tak akan berbentuk sempurna. Terkapling antara pecahan-pecahan itu, meski objek didapan kaca tersebut sempurna. Hasilnya mengecewakan.

Bayangkan saja, bila politisi terjebak pada politik kaca retak. Seperti apa adanya, kaca retak sukar dan bahkan tak dapat disambung seindah, dan sebaik semula. Bagaimana jadinya, jika retakan itu terurai dalam bentuk-bentuk kecil. Akan melukai, meski tidak terlihat, namun pecahannya itu membahayakan nawa manusia. Menghindarlah dari politik keca retak. Bersihkan kaca, jagalah terus agar disaat bercermin selalu indah bayangan yang terlihat. Tidak menyisahkan penyesalan.

Cukup banyak pula politisi yang berpikir pincang, merasa paling super. Meremehkan lawan, bahkan kawan sendiri diremehkan. Karakter yang seperti itu membahayakan diri politisi sendiri. Bersegeralah keluar dari penyakit tersebut. Model penyakit laten yang membunuh karir politisi. Politisi yang benar, mereka mencari kawan koalisi. Sebanyak-banyaknya mengkonsolidasi sekutu, bukan mecari-cari musuh. Perbanyaklah senyum, jadilah politisi yang ramah. Dari keramahan, mendatangkan berkah politik, kau disayangi masyarakat.

Politisi mandul dalam pikirannya juga ada. Tipikalnya, mereka malah berfikir. Suka yang instan, tak terbiasa dengan dialektika. Kritik dianggap sentiment, dan antipati. Mereka memilih lebih nyaman menyendiri dari pada berada dalam keramaian dan diskusi interaktif. Langkah yang demikian itu mematikan politisi, politik itu sentuhannya masyarakat. Bukan mengisolasi diri dalam ruang ramainya percakapan publik. politisi itu tempatnya bersama masyarakat, hidup matinya ‘’dirahim’’ masyarakat.

Pijakan moralitas, termasuk satu pegangan yang perlu menjadi pakaian politisi. Melalui kesadaran personal, politisi harus terlatih dan dididik menjadi insan bermoral. Mereka tau membedakan mana yang menjadi haknya, serta mana yang bukan haknya. Bertindak atas pengetahuan itu, ya bergerak, bukan diam ditempat. Politisi juga corong, menyampaikan kebenaran, merubah mindset masyarakat. Dari yang tidak tahu, menjadi tahu. Kurang terbiasa melakukan hal-hal perubahan sosial, menjadi terbiasa. Teladan seperti itulah yang disebut sebaik-baiknya politisi.

Sesekali politisi pamer kesolehan. Bukan untuk menjadi munafik, tapi mengasah diri berbuat baik. Melatih ketidakbiasaan menjadi biasa melakukan sesuatu yang baik, sekaligus bermanfaat bagi banyak orang. Lebih baik melakukan hal baik, dari pada tidak sama sekali. Parahnya lagi, tidak mau melakukan hal baik, lalu nyinyir ketika melihat politisi lainnya mengajak pemilihnya atau masyarakat melakukan hal-hal baik. Kalau seperti demikian dipelihara dalam otak politisi, maka tak mengapa disebut politisi sesat pikir atau berfikir sungsang.

Banyak peristiwa politik hari ini, termasuk di Sulawesi Utara memberi pelajaran. Betapa kerasnya pertarungan politik, sampai-sampai para politisi terjebak pada ‘’politik kaca retak’’. Yang dituainya, bukan lagi saat meninggal dunia, namun masih berada di dunia pun, resiko yang dituai dari apa yang dilakukannya kepada orang lain dirasakan. Contohnya, kekalahan politik. Bertikaian kepentingan yang berujing saling jebak-menjebak. Mencari-cari kesalahan, politisi yang dipenjarakan karena aib politik. Serta beragam kasus lainnya yang dilakukan politisi, kemudian dampaknya dirasakan saat ini.

Politisi yang banyak melahirkan permusuhan juga akan menjadi sunyi dikala berakhir kejayaannya. Tak hanya itu, politisi yang seperti itu banyak musuhnya. Demi savety, kadang politisi tidak mau bersikap frontal menyerang. Mencari aman, kadang kala juga mereka menggunakan metode membunuh dalam pelukan. Ini juga menakutkan. Bencana yang paling dahsyat dihadapi para politisi yang suka dengan praktek ‘’kaca retak’’ yaitu akan diserang disaat dirinya tak lagi berkuasa.

Ada juga politisi yang menggandrungi kesantunan berpolitik. Pelaku politik ‘’kaca retak’’ akan menjadi musuh bersama politisi lainnya. Tanpa ampun, ia akan diserang ramai-ramai oleh lawan politiknya. Menghindari datangnya malapeta politik tersebut, menahan dirinya politisi yang senang dengan agitasi, senang membunuh karir politik orang lain. Senang menggunting dalam lipatan, senang menghianati perjuangan politik, berhentilah. Karena kau akan dihukum, tidak saja nanti kau mati, melainkan di dunia saja akan kau diberikan sanksi moral. Berbuat baiklah wahai para politisi.

Seperti pesan Sufi dari Persia, Jalaluddin Rumi bahwa setiap orang melihat sesuatu yang tak terlihat menurut kadar cahayanya. Semakin sering ia menggosok cermin hatinya, semakin jelaslah ia melihat segalanya. Kata Bruce Lee, aktor film Cina, jadilah seperti cermin. Betapa pentingnya ”cermin”. Runtuhlah harapan melihat bayang-bayang yang utuh dalam cermin politik, bila cerminnya telah menjadi retak. [**]

Runtuhkan Politik Patron Klien, Oligarki Kekuasaan Merusak Demokrasi

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

KEKUASAAN bisa digunakan untuk melegitimasi orang lain. Sehingga mereka yang tidak punya kewenangan formal menjadi punya power. Disegani, dihormati dan paling minimalnya mereka yang di luar kekuasaan itu, punya kemampuan mempengaruhi kebijakan. Disinilah pintu masuk politik patron klien bergerak mengintervensi. Praktek ini akan tumbuh subur bila bangunan demokrasi kita terbuka seperti sekarang. Era reformasi memberi ruang atas hal semacam itu. Dimana barter kepentingan sudah menjadi hal lumrah, bukan menjadi tabu atau bukan pula seperti sesuatu yang suci.

Betapa tidak, cara-cara perkawanan atau geng politik juga punya manfaat tersendiri. Karena dari persahabatan itu menjadi modal menciptakan gerbong politik yang kuat. Resikonya, jika salah satu dari anggota geng itu mencapai posisi puncak karir politik. Maka, gerbongnya akan diselamatkan. Dengan cara apapun itu, politisi penganut patron klien memang punya loyalitas yang tinggi. Mereka yang berada dalam barisan perjuangan akan diberikan porsi. Mulailah dengan bagi-bagi jatah kekuasaan.

Seperti pembagian hasil rampasan perang. Jika ada simpul-simpul yang terlupakan dan belum disentuh, jatahnya tidak diberikan misalnya, otomatis ini menjadi benih keretakan. Problem politik, munculnya pertengkaran kepentingan berikutnya. Aspek negatif itulah yang membuat politik patron klien dianggap berbahaya, menjerumuskan demokrasi. Penilaian yang digunakan pun menjadi subyektif, tendensius dan cenderung bersifat monopoli.

Ya, kalau sudah sentralistik berarti praktek itu bertabrakan dengan semangat demokrasi. Kejelekan politik patron klien lainnya yaitu pengamanan kebijakan begitu tertutup, pelibatan peran-peran strategis hanya kepada kelompok-kelompok itu saja. Tahap distribusi kebijakan menjadi mandek. Sehingga makin bermunculanlah Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Bahkan, jika tidak dihentikan berpotensi menjadi penyakit menular. Gerbong ini bila retak, akan saling menghasut, menggembosi satu dengan lainnya, dan terlahirnya perang kepentingan.

Pihak tertentu, birokrat atau masyarakat umum yang sebetulnya punya kompetensi diberi kesempatan memegang jabatan publik di pemerintahan pun tertutup kesempatannya. Dipagari dengan kelompok-kelompok yang mengaku pejuang, punya kontribusi terhadap patron yang menang. Rotasinya akan berbentuk pengelolaan pemerintahan yang sentralistik, tidak sehat. Konflik kepentingan malah terpelihara. Sebab, dari konflik kepentingan itu, ada kelompok tertentu yang mengambil manfaatnya.

Politisi memang kebanyakan begitu. Bermental melahirkan konflik, lalu tak punya kemampuan menawarkan solusi. Senang bermain di air yang keruh. Dari dinamika seperti itu, kadang mereka mendapatkan manfaat untuk mencari nafkah. Ruang demokrasi kita menjadi carut-marut. Kehilangan bentuknya yang demokratis. Zona politik kita menjadi tidak tertib, penuh gelombang pertentangan dan penghianatan. Ketika melacak banyaknya pemimpin kita di daerah maupun secara Nasional yang lamban melahirkan kesejahteraan, kebanyakannya energi mereka habis dengan mengurus konflik-konflik internal.

Konflik antara geng juga patut diperhitungkan. Jangan dikira gampang saja mengatasi sesama anggota tim saling sikut dan gunting dalam lipatan, tidak mudah mengurus mereka. Ketika salah pengaturan, akan menjadi boomerang, bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Yang efek ledakannya akan mengorbankan patron itu sendiri. Lalu, gerbong politik berantakan, hancurlah karir politik dan planning yang dirancang.

Politik patron klien juga secara positif dapat mengantar seorang politisi menjadi berhasil mengapai kekuasaan. Namun, kesuksesan itu ada diklaim. Pemimpin akan menjadi seperti boneka. Sulit melahirkan kemandirian kepemimpinan. Dari politik patron klien mengalirlah politik balas budi. Tumbuhnya politik kompensasi, yang secara manusiawi tidak salah. Muncullah istilah take and give, tidak ada makan siang gratis dalam politik.

Padahal kalau digali, tujuan politik adalah pelayanan. Bukan dilayani, bukan memberi dengan harapan mendapatkan balasan. Politik modern merendahkan martabat politik yang utuh. Nilainya yang universal disayat, dibuat menjadi parsial. Wajah politik sekedar sebagai sarana memberi dan menerima. Kau memberi, lalu kau akan dapat apa, hal inilah yang terlalu dominan dalam percakapan dan aktualisasi politik kita. Sungguh miris.

Kekuasaan itu dipergilirkan. Kemudian, kekuasaan itu tidak sekedar dibagi. Melainkan dilaksanakan. Karena kekuasaan itu amanah dari Tuhan untuk kita. Seseorang yang berkuasa diberikan kelebihan oleh Tuhan yang melayani orang lain. Waktu belajar, waktu mendengar, waktu melayani lebih banyak ketimbang masyarakatnya. Bukan kesenangan, kemewahan yang dipamerkan. Atau, bukan pula lebih banyak waktu tidurnya, waktu marah-marah pada masyarakat ketimbang melayani.

Tidak mudah menjadi pemimpin yang yang sukses. Menjaga keseimbangan, dihormati, dicintai, dan betul-betul menjadi teladan bagi yang dipimpinnya. Menjadi pemimpin itu fitrahnya manusia dan memang orientasi utama mengapa manusia itu diciptakan. Di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) juga seperti itu, harapan masyarakat tentang standar kepemimpinan yang sebetulnya tidak muluk-muluk. Tapi karena tarikan politik kadang membuat pemimpin itu tidak fokus menjalankan kepemimpinannya.

Pemimpin politik itu tugasnya melayani. Tidak menambah masalah ditengah masyarakat. Kemunculan politik patron klien di Sulut bertanda bahwa pemerintahan maupun struktur inti di partai politik tergerogoti sistem demokrasinya. Pendekatan musyawarah mufakat sering diabaikan. Rapat dan cara pengambilan keputusan hanya sekedar formalitas, ditengah jalan keputusan bersama ditelikung. Kedigdayaan politik patron klien tidak boleh diremehkan.

Kita berharap dominasi politik patron klien dihilangkan berlahan. Dengan pertimbangan kita memasukkan politisi yang benar-benar teruji. Punya kemampuan, tau cara kerja dan memiliki niat tulus bekerja untuk memajukan masyarakat. Jangan memberi ruang kepada politisi yang punya akal bulus dan banyak modus, karena nanti masyarakat yang menderita. Tumbuhkan praktek politik yang profesional, demokratis, jauhkan sikap diskriminatif dalam berpolitik. Dengan begitu, capaian atau cita-cita bersama yang hendak kita gapai dalam politik bisa terwujud. [**]

 

 

_____________________________

Catatan : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

PKS Manado Gelar FGD, Konkritkan Poros Koalisi Umat untuk Pilwako Manado

Foto bersama usai FGD (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Kristalisasi gagasan terkait penyatuan parpol berbasis konstituen dan ideologi Islam di Kota Manado intens dilakukan. Berawal dari pemikiran konsolidasi keumatan melalui pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) yang terdiri atas DPD PAN Manado, PKS dan DPC PPP Kota Manado, Minggu (1/12/2019) dikonkritkan. Melalui Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Manado, para tokoh umat diundang, bersama bakal calon Wali Kota dan bakal calon Wakil Wali Kota Manado 2020.

Beberapa forumulasi dilahirkan. Kemudian, sejumlah tokoh yang menyambut baik rencana yang dilakukan tiga partai politik tersebut. Selaku Ketua PKS, Hasan Syafi’i, menyampaikan harapannya terkait pembentukan koalisi keumatan. Menurutnya yang juga diaminkan Ketua PAN Manado, Boby Daud dan juga Ketua Partai Persatuan Pembangunan Manado, Madzhabullah Ali konsolidasi kekuatan umat Islam di Manado menjadi keharusan.

”Kekuatan pemilih kita sangat besar. Tapi sering tidak solid dalam tiap momentum politik, kali ini kita harus kompak. Mari wujudkan koalisi keumatan. Kami menggagas Sekber dengan harapan didukung penuh rekan-rekan pimpinan Ormas muslim, kalau kita perkuat potensi yang ada pasti mampu memenangkan calon pemimpin dari umat muslim Manado,” ujar Syafi’i, sambil menambahkan pihaknya pun merancang strategi dan mengkanal kepentingan umat secara universal.

Ketua PKS Manado, Hasan Syafi’i (FOTO Suluttoday.com)

Sejumlah tokoh umat yang menjadi narasumber dan juga bakal calon Wali Kota bersama bakal calon Wawali Manado yang hadir adalah Dr Taufiq Pasiak, Ulyas Taha, Abid Takalamingan, Faisal Salim dan juga pembanding dalam FGD tersebut adalah Baso Affandi.

”Garis besarnya kita semua akan saling legowo. Jika takdir maka diantara kita-kita ini akan ada yang menjadi pemimpin. Saya mendorong gerakan kebersamaan dibangun, terus lahirkan kolaborasi. Siapapun yang akan didorong menjadi calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota Manado 2020 kita harus saling ikhlas, mendukung untuk kemajuan bersama,” kata Taufiq Pasiak sebagai salah satu narasumber.

Suasana FGD di hotel Sahid Kawanua Manado (FOTO Suluttoday.com)

Hadir pula Syarifudin Saafa, Ketua DPW PKS Sulawesi Utara, juga anggota DPRD Manado. Ada pula anggota DPRD Manado dokter Suyantor Yusuf. Para tokoh muda pimpinan Ormas Islam Sulawesi Utara dan jurnalis pun ikut hadir. Kegiatan FGD ini dimoderatori Sekretaris DPD KNPI Manado, Bung Amas Mahmud. Untuk diketahui, FGD bertempat di Hotel Kawanua, pusat Kota 45 Manado. (*/Redaksi)

iklan1