Tag: knpi manado

Politik The Turning Point, Jokowi Jangan Lengah

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

BERAGAM kalkulasi politik dipaparkan para pengamat politik pemerintahan, ahli, akademisi dan politisi terkait komposisi Kabinet Indonesia Kerja jilid II turut menambah percakapan publik. Setidaknya meski tidak mutlak benar. Namun, analisis atau prediksi itu menjadi dasar pertimbangan kita untuk mendeskripsikan bahwa perjalanan Indonesia kedepan seperti apa. Tidak pada konteks akurasi analisa, melainkan pada ragam masukan yang menyumbang pemikiran positif kepada Jokowi selaku pemegang hak prerogatif.

Semua pandangan umumnya tertuju pada kompilasi jajaran Kabinet Jokowi-Ma’ruf yang lebih paripurna. Bahkan yang miris terlihat adanya keretakan koalisi politik. Baik di internal Jokowi maupun Prabowo, masing-masing mencari aman. Lihat saja manuver Surya Palo Cs dan Megawati. Di seberang sana, kita menemukan koalisi Prabowo mulai saling lempar statemen, memuncullah ‘kegaduhan’ dan saling mendiskreditkan. Ada pernyataan ‘penumpang gelap’ yang seolah-olah dialamatakan ke Partai Demokrat. Pokoknya, konstalasi politik di tanah air mulai meningkat intensitasnya.

Jelang penyusunan Kabinet Kerja Jilid II, Jokowi-Ma’ruf bukan desain narasi besar yang kita temukan dalam diskursus publik. Yang ramai malah rebutan jabatan, saling sindir, politik saling sandera terpantau di media massa. Ada pula elit politik yang masih menahan diri, tampil tenang tak mengedepankan visi ‘memburu kursi Menteri’. Begitu pluralnya karakteristik para politisi ikut menjadi kekhawatiran tersendiri bagi kita, jangan-jangan tarikan politik tersebut membuat Indonesia mengarah ke titik balik.

Bila kita rehat sejenak menengok harapan publik, maka motivasi dan obsesi merebut kursu Kabinet bukanlah prioritas sebetulnya untuk pembangunan Indonesia saat ini. Idealnya, membangun visi dan narasi untuk Indonesia yang lebih maju, berkeadilan, sejahterah, mandiri dan bermartabat dikedepankan. Karena bila lengah, Jokowi di periode keduanya ini bisa ada penyusupan kepentingan dan digembosi dari dalam. Atau kemungkinan lainnya, bila tidak akomodatif, Jokowi bisa menjadi rival mitra koalisinya sendiri.

Ramainya olah-mengolah isu begitu mengemuka. Baik isu yang berpotensi memicu keretakan internal kubu Jokowi maupun Prabowo itu sendiri, hasilnya konstalasi politik di Negeri ini kian tidak beratauran. Seperti mulai ada arus balik, dimana terlihat sebagian elit dan promotor atas kemenangan Prabowo-Sandi kini mengambil posisi berdamai, bahkan berekspansi masuk ke jajaran pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Ada elit parpol yang minta jatah Menteri secara terbuka, meminta jatah lebih banyak. Hal ini pun cukup menarik disimak sebetulnya.

Skema politik pun makin seksi dan menantang ditelusuri jejaknya. Jika Jokowi terbuai dengan politik bujuk-raju, penyanderaan, takut dengan gertakan, maka peluang besarnya kekuatan Jokowi dirampas. Jokowi menjadi tidak mandiri mengambil keputusan, kewenangannya sebagian tanpa sadar ditake over, kubu rival politik ikut campur. Rintangan politik lainnya akan dihadapai kedepannya, bila tidak hati-hati. Fenomena yang relatif dinamis juga kita pantau terjadi di internal koalisi Jokowi-Ma’ruf, dimana Surya Paloh cs berbeda manuvernya dengan Megawati Soekarno Putri.

Perang statemen soal komposisi atau persentase kader parpol yang akan direkomendasikan untuk masuk ke jajaran Menteri Jokowi-Ma’ruf seolah saling bersinggungan. Membuat iklim politik kita kurang kondusif, walau para politisi dapat menyebut realitas ini sebagai sekedar dinamika politik biasa. Tapi, kondisi tersebut juga melahirkan kegaduhan didepan publik. Boleh sebaliknya, bila tenang dan arif pengendalian kekuatan dapat diatur dengan baik sehingga Jokowi makin mudah menggapai visi melanjutkan pembangunan Indonesia.

Menariknya lagi, kini dikubu Prabowo muncul dugaan adanya penumpan gelap yang selama ini mendompleng gerakan politik Prabowo-Sandi, yang kini pernyataan ini menuai ‘keributan politik’. Apakah benar kita akan mengalami the turning point (titik balik) perpolitikan?. Dimana tatanan politik kita yang sebelumnya telah membaik kini turun kelas. Akan berjalan lurus, makin fokus menata Indonesia kedepan, bila titik balik pembangunan dilakukan Jokowi dengan desain program yang matang, solid Kabinetnya. Bergerak bersama, saling sinergi, kemudian satu komando.

Tak sekedar perenungan, tapi harus kerja nyata sebagai implementasi dari komitmen kita berdemokrasi yang benar. Politik bukan sekedar berkoar-koar tentang kemanusiaan, kepentingan publik dan perjuangan tentang hak-hak masyarakat termarginal. Lebih dari itu ialah melahirkan keteladanan, mewariskan tentang etika dan moral politik. Bukan pula soal niat merebut kemenangan, mendapatkan kursi kekuasaan, lantas berdiam diri melihat kejahatan didepan mata.

Praktek politik tebar pesona, cari aman, politik balik badan dan cuci tangan merupakan warisan politik kolonial yang patut ditinggalkan. Itu bukanlah legacy kita rakyat Indonesia. Kalau lengah, Jokowi di era kedua kali memimpin Indonesia dalam hal seleksi Kabinetnya, berpeluang Indonesia tergelincir pada titik balik kemunduran. Pembagunan yang diletakkan Jokowi pada aras yang telah sesuai bisa hancur, tidak mengalami fokus, yang mulai mencapai titik kulminasi bisa menjadi blunder, bahkan malapetaka bila penyusunan Kabinet tidak dilaksanakan dengan baik dan benar.

Kiranya mereka yang berintegritas, bertekad sejak awal dengan Jokowi, bersekutu dan berani berjuang habis-habisan bersamanya diakomodir masuk dalam jajaran Menteri. Setidaknya, itulah mereka yang terdeteksi serta dapat ditakar kadar loyalitasnya benar, siap dan menerima konsekuensi berjuang bersama Jokowi. Bukan, mereka yang menyimpan ribuan agenda untuk akhirnya menggadaikan Indonesia kepada kaum asing. Atau mereka para penumpang gelap yang diselundupkan masuk dalam jajaran Kabinet Indonesia Kerja Jilid II.

Soal figur yang bukan pelanggar ham juga menjadi catatan serius yang patut dipertimbangkan Jokowi. Mereka yang jauh dari isu-isu dan disinyalir terlibat praktek kotor korupsi kiranya menjadi kajian Jokowi untuk tidak ditarik dalam gerbong Kabinetnya. Sebab, bisa menjadi point yang melemahkan perjalanan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf kedepannya. Bila ada infiltrasi kepentingan ekternal yang tidak selaras dengan visi besar pembangunan dan Jokowi lengah, hal itu akan terjadi ledakan, gesekan, gempa. Lalu guncangan tersebut merongrong keberadaan Jokowi sebagai Presiden.[***]

 

________________________

Catatan : Amas Mahmud, Alumnus FISPOL Unsrat Manado

SETERU POLITIK, KECEMASAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

Amas Mahmud

Alumni FISPOL Unsrat & Sekretaris KNPI Manado

TENGOK sebentar konstalasi politik saat ini. Dimana para elit partai politik rupanya tidak sekedar bermanuver mengamankan kepentingan, tapi juga saling shock terapi. Mengirim signal ke publik bahwa masing-masing mereka memiliki bargaining power. Ada kubu politik yang merasa lebih berjasa terhadap kemenangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin selaku Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih.

Padahal posisi sang Presiden yang akrab disapa Jokowi, telah berfikir dan bersikap satu tingkat diatas itu. Yakni bergerak merangkul, merapikan konsolidasi guna mendukung kepemimpinannya di periode kedua. Tak memilih dan memilah kawan atau lawan, semua elemen anak bangsa kita saksikan didekati Jokowi, terutama mereka elemen yang punya kekuatan politik strategis. Melalui komunikasi politik dan etika yang tinggi Jokowi berusaha meletakkan dasar pemerintahan diatas kepentingan semua golongan.

Misalkan, pertemuan dengan rival politik, ditunaikan Jokowi. Dimana Jokowi bertemu Prabowo, otomatis situasi seteru politik dan tensinya yang memanas mulai meredah. Lambat-laun rakyat kita terkendali emosinya, yang sebelum itu kita lihat di media massa TV begitu emosional, saling melempar sindiran. Sebetulnya, seteru politik bila masih dalam batas kewajaran masih boleh ditoleransi guna melahirkan dinamika.

Aktor politik dan rakyat juga tak boleh berkecil hati dalam mengejar mimpi besar. Bagaimana pun itu, kita semua bermimpi Indonesia akan menjadi Negara kuat, sejahtera rakyatnya dan tidak tersandera hutang. Penindasan atau yang kita kenal kolonialisme tidak ada lagi di Indonesia, itu ditandai dengan lahirnya kemerdekaan Indonesia. Kita merajut semangat itu dengan bertindak memajukan Negara, bersatu padu berkontribusi mewujudkan keadilan.

Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, kini elit politik kita disibukkan dengan agenda penyusunan komposisi Kabinet. Tentu kita harapkan mereka yang menjadi Menteri, jajaran Kabinet dibawahnya lebih bertanggung jawab dan care pada kebutuhan rakyat, bukan sekedar menjadi perpanjangan tangan parpol. Lantas, mengabaikan kepentingan publik.

Rakyat tidak ambil pusing terkait berapa persentase dan dominannya parpol memberi mandat kepada kadernya, dan diakomodir Presiden untuk masuk dalam Kabinet. Di luar logika politik, sekalipun satu dua warna parpol saja yang full diakomodir Jokowi masuk dalam jajaran Kabinet, bagi rakyat perbuatan mereka para Menteri dan Pembantu-Pembantu Presiden bisa menjawab kebutuhan mereka. Selanjutnya, diharapkan orang-orang yang masuk Kabinet tidak membuat gaduh.

Melahirkan politik kesejahteraan memang tidak mudah. Memakai perspektif politik, berarti Presiden Jokowi memang perlu dibantu orang-orang yang memiliki visi besar, tegas, berintegritas dan tidak cacat moral tentunya. Faktor tersebut dimaksudkan, agar pemerintahan Jokowi-Ma’ruf berjalan tanpa ada hambatan berarti. Karena bisa jadi, pemerintah digembosi oleh orang-orang yang berada dilingkaran pemerintahan sendiri, bila top eksekutif tidak lihai memfilter orang-orangnya.

Apapun itu, menuver demi manuver para politisi hanya bertujuan memburu kepentingan kekuasaan. Kadang merebut sensasi, mempresure, ‘ngambek’, bahkan menebar kecemasan dan ancaman politik, itu menjadi rangkaian tingkah laku politik yang tentu mempunyai tujuan tertentu. Demi keberlanjutan Indonesia, maka seteru politik harus diakhiri, gertakan-gertakan para politik sudah semestinya dijinakkan, perlu dihentikan. Ayo, bersatu menjadi lebih ariflah para politisi kita agar menyatukan persepsi melanjutkan pembangunan Indonesia, tanpa sekat perbedaan.

Politisi memang tidak boleh baper (bawa perasaan). Mereka menjadi orang terpilih yang secara emosional, intelektual dan pergaulan telah mapan, kemampuan ‘imunitas’ itu perlu ditunjukkan politisi. Jangan menjadi politisi yang pendendam, jangan pula mengajari, melatih atau mendidik rakyat dengan mengubar sentiment atau provokasi terus-menerus. Bagi politisi yang tidak memiliki itu semua, sebaiknya berhenti menjadi politisi.

Silahkan keluar dari koridor para politisi. Politisi yang berhati kecil, tidak mau memberi maaf, penjaga seteru, tidaklah layak mengemban gelar serta amanah sebagai politisi. Berikutnya, tantangan kedepan, bila susunan Kabinet Jokowi-KH Ma’ruf tidak mengakomodasi, tidak berimbang posturnya, maka berpotensi ada ketimpangan. Walau umumnya politisi menyebut ‘tak ada oposisi dan koalisi koalisi abadi’ dalam politik.

Semua politisi dan umum parpol mau berada dalam posisi yang menguntungkan. Berkaitan dengan positioning politik, maka keberadaan politisi menjadi sangat menguntungkan. Politisi yang berada didalam pemerintahan pasti memuat serta menguatkan argument atau dalil untuk ‘membenarkan’ kebijakan-kebijakan pemerintah. Begitu juga sebaliknya, politisi yang berposisi diluar pemerintah, cenderung memberi kritik. Menggunakan cara pandang lain dalam menilai ‘kegagalan’ prodak kebijakan.

Seperti itu pula politisi yang secara terbuka masih kita saksikan begitu getol. Keras bersuara tentang arah kebijakan ekonomi dan politik pemerintah saat ini, sehingga berharap menjadi oposisi. Para politisi ideologis sering menilai bila orientasi kebijakan pemerintah pro pada neo-liberalisme. Maka hal itu bersifat diametral ‘sama sekali bertentangan’ dengan ideologi bangsa Indonesia, sehingga harus dilawan. Tak ada kompromi bagi mereka.

Menjadi penting kita mereorientasikan pembangunan dengan pemperhatikan pangkal masalah. Hulu dan hilir kebijakan menjadi bagian penting agar dikaji tuntas, menyeluruh, mulailah konsentrasi kita untuk sungguh-sungguh memperbaiki kebijakan Negara. Kalau menginjeksi problem bangsa kekinian, dengan alat yang sudah klasik, biasanya menjadi tidak akurat. Alhasil, solusi yang dihasilkan tidak bersifat universal, menguntungkan pihak tertentu saja.

Hentikan seteru politik, redam kecemasan publik dan implementasikan yang namanya kesejahteraan. Rencana besar pembangunan yang diusung Jokowi sejak periode pertama, kita harapkan dapat dimaksimalkan pada periode kedua ini. Tidak perlu lagi dilakukan modifikasi, apalagi pemangkasan yang fundamental terhadap program pembangunan tersebut. Karena konteks pembangunan berkelanjutan itu harus nyambung, saling terkoneksi, tidak tepat bila pembangunan terbatasi pada klaster tertentu.

Bila semua fariabel menyatu dan disatukan, itu berarti energi kita untuk mendorong pembangunan berkelanjutan akan terwujud. Perlu kita jujur berucap, standar angka yang digunakan BPS dalam mendeteksi tingkat kemiskinan, tidak dapat dipercaya seutuhnya bila kita memeriksa realitas dilapangan. Sebab, boleh jadi mekanisme dan metode pengukuran yang digunakan berbeda dengan suasana hati, kebutuhan yang dirasakan rakyat miskin. [***]

DUA Tokoh Muda Manado Paparkan Gagasan Terkait ‘POLITIK HASTAG’

Baso Affandi dan Bang Toyib (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menjamurnya slogan politik dan usaha untuk membingkai visi melalui hastag mendapat perhatian tersendiri bagi generasi muda Kota Manado. Insiatif itu diambil pihak manajemen Kedai Kopi Shaad melalui gelar diskusi, Sabtu (27/7/2019) bertepatan dengan pembukaan iven Manado Fiesta 2019. Diskusi ini mengambil tema Politik Hastag; Antara Realitas Vs Elektabilitas.

Narasumber yang dihadirkan diantaranya, Baso Affandi, SH (Konsultan Politik dan Direktur Eksekutif BSI) dan Faisal Salim, SE (Ketua BM PAN Manado). Menurut Baso politik hastag diperlukan, namun sering kali penempatan hastag dalam politik tidak diletakkan pada domain yang strategis. Banyak hal sebetulnya yang perlu dikapitalisasi dalam mengelola isu-isu politik, tergantung para politisi lihai memanfaatkannya.

”Secara umum politik menyediakan area yang luas, bagi semua orang. Memang alur politik sukar dideteksi dengan pengamatan sederhana dan dipermukaan saja, kita perlu mengetahui kebutuhan dan kecenderungan pemilih. Apa selera pemilih juga perlu diketahui politisi. Bagi saya, begitu banyak hal yang bisa kita kelola dalam mengkapitalisasi isu politik, tergantung bagaimana kejelihan dan akurasinya kita mendesain itu. Hastag, menjadi salah satu bagian bagi politisi dalam memperkenalkan ide mereka, tapi bukan satu-satunya cara. Ada cara lain juga,” kata Baso.

Bacaan yang nyaris sama disampaikan Bang Toyib, sapaan akrab Faisal Salim dengan memberi kekhususan pada pentingnya sarana yang pas dalam mendekatkan gagasan atau program seorang calon pemimpin kepada masyarakat. Tambah Bang Toyib, membangun suatu daerah pemimpin harus punya segudang konsep yang tepat. Tidak hanya itu, keseriusan, kepedulian dan keberpihakan pemimpin untuk melakukan pembangunan menjadi sesuatu yang amat penting diperhatikan.

”Semua calon pemimpin atau pemimpin punya cara merangkul masyarakatnya. Dalam konteks calon pemimpin, memang harusnya memilih media atau fasilitas yang tepat dalam mensosialisasikan pikiran-pikirannya melalui program nyata kepada masyarakat. Melalui cara itulah, masyarakat kenal serta paham apa yang akan dilakukan calon pemimpin ini. Jangan pula, calon pemimpin tidak memiliki gagasan besar membangun daerah. Hendaknya calon pempin harus punya konsep paripurna soal strategi pembangunan, jangan mengawan-ngawan. Dilain pihak, hastag juga diperlukan dalam politik, namun dengan hastag saja tidak cukup menjawab kebutuhan masyarakat tanpa tindakan konkrit,” ujar Bang Toyib.

Berlangsungnya pemaparan materi (FOTO Suluttoday.com)

Diskusi berseri yang dilakukan manajemen Kedai Kopi Shaad ini dipandu Syafril Parasana. Hadir sejumlah pengurus partai politik dan tokoh muda. Terlihat ikut memberikan pandangan, Djoko Sutrisno pengurus DPD Hanura Sulawesi Utara, Ronaldi Salahudin, Sekretaris DPD PAN Kota Manado, Haryanto Anto manajer Kedai Kopi Shaad yang juga mantan Ketua Umum HMI Cabang Manado, Amas Mahmud Sekretaris DPD KNPI Manado.

Sejumlah usulan dan pandangan juga disampaikan Bung Gilang Ramadhan aktivis muda muslim Sulawesi Utara. Gilang juga memberi rekomendasi bahwa sosok Bang Toyib layak diajukan untuk maju menjadi calon Wakil Wali Kota Manado karena merakyat, peduli dan punya konsep membangun Kota Manado. Terakhir, masukan sekaligus penguatan disampaikan Syarifudin Permata aktivis Jarod dan pegiat sosial. (*/Redaksi)

DPD KNPI Manado Gelar Buka Puasa Bersama dan Peringatan Kenaikan Isa Almasih

Berlangsungnya buka puasa bersama dan diskusi (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Konsisten memelihara toleransi, menjaga keberadaan Kota Manado sebagai laboratorium kerukunan, DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Manado, Kamis (30/5/2019) melaksanakan Buka Puasa Bersama sekaligus Peringatan Kenaikan Isa Almasih. Kegiatan ini dihadiri langsung Ketua DPD KNPI Manado, Erick G Kawatu, SE.,MM dan Sekretaris DPD KNPI Manado, Amas Mahmud, S.IP.

Bertempat di lokasi kuliner Festival Ramadhan kawasan Megamas Manado, Erick menyampaikan pesan pentingnya agenda ini dilaksanakan. Jebolan Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado itu mengajak seluruh elemen pemuda di Kota Manado agar menjadi pelopor aktif dalam menjaga tumbuh suburnya nilai-nilai toleransi.

”Kegiatan ini menjadi refleksi dan penegasan bahwa KNPI Manado terus terjun merawat kerukunan. Kita tidak mau masyarakat menjadi terjerumus pada isu-isu politik yang kadang mulai mengganggu kenyamanan, keutuhan serta persatuan masyarakat. Terutama di Manado, kami mengajak para pemuda dari semua komponen organisasi untuk bersama-sama kita merawat kebhinekaan, jaga Manado agar aman dan damai,” ujar Kawatu yang juga mantan Ketua Umum GMKI Cabang Manado ini.

Erick pun menegaskan momentum Buka Puasa Bersama dan Peringatan Kenaikan Isa Almasih memberi gambaran kepada seluruh umat manusia untuk terus menghidupkan nilai-nilai Kasih. Ia berharap kegiatan yang dihadiri para pemuda lintas Agama, lintas organisasi, lintas profesi tersebut dapat menjadi corong dalam menyampaikan ajaran-ajaran kebenaran dalam lingkup kehidupan kesehariannya masing-masing.

Hal senada juga ditambahkan Bung Amas, Sekretaris KNPI Manado yang juga mantan Ketua Umum HMI Cabang Manado. Menurut Amas, dinamika politik nasional pasca Pemilu Serentak 2019 memberi pelajaran kepada masyarakat Indonesia agar tumbuh kewarasan berdemokrasi, Amas menilai pentingnya saling menghargai perbedaan pendapat dilakukan. Alumnus FISIP Unsrat Manado itu menyampaikan peran KNPI Manado sebagai mitra pemerintah akan terus diaktifkan.

Bincang santai selepas kegiatan (FOTO Suluttoday.com)

”Di Manado sendiri Alhamdulillah kita telah sukses melaksanakan Pemilu Serentak 2019 dengan sukses, aman dan damai. Ini menjadi penanda bahwa masyarakat kita begitu dewasa, sportif serta mengerti makna berdemokrasi, mari kita terus sama-sama menjaga keutamaan tersebut. Selain itu, patut diingatkan soal kebersamaan, keadilan dan kemanusiaan hendaknya menjadi nafas kita dalam menghidupkan demokrasi, yang hingga hari ini telah dijalankan, ayo terus dipelihara,” ucap Amas menutup.

Yang hadir dalam kegiatan ini diantaranya pengurus HMI Cabang Manado, BKPRMI Manado, jurnalis, tokoh aktivis Gereja, Ketua PPK, PMII Cabang Manado, Ketua Ikatan Pelajar Mathla’ul Anwar Sulawesi Utara, aktivis perempuan, serta para pengurus organisasi mahasiswaan intra kampus. (*/Redaksi)

Tabiat Politisi, Dagelan dan Siklus Politik

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

TAK mudah menjadi seorang politisi memang, tapi akhir-akhir ini terutama disaat memasuki Tahun Politik 2019 relatif banyak masyarakat Indonesia melirik politik sebagai sasaran empuknya. Entah apa dalil mereka masing-masing, kancah politik menjadi begitu menggoda. Ada yang memilih jalan politik sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, tentu tujuan mereka adalah pengabdian.

Bervariasi memang, ada pula politisi yang masuk dalam dunia politik sekedar untuk mengisi waktunya, kebanyakan mereka adalah politisi yang mengisi ‘ruang kosong’ untuk sekedar mengadu nasib. Ada pejuang politik atau pekerja politik yang orientasi mereka berpolitik demi masyarakat, mereka tidak terlalu ambil pusing harus menang atau kalah. Yang utama bagi mereka yaitu bisa berbuat sesuatu bersama masyarakat. Ada yang mau mencari kekayaan pribadi dalam politik.

Bekerja untuk kepentingan banyak orang. Selain itu, ada pula politisi ‘peselancar’ yang hadir saat momentum tepat, bisa dibilang mereka ini ‘politisi gaduh’, mereka tidak terlalu menargetkan kemenangan politik, namun mengedepankan materi (finansial). Kesemua jenis politisi-politisi itu memang tak ada yang salah. Cukup publik diberitahukan agar mengenal politisi semacam ini dengan ragam perilakunya masing-masing.

Kebanyakan tabiat politisi ialah melahirkan ketertiban umum (public order). Sikap kepeloporan para politisi yang kita temui termasuk di Sulawesi Utara tetap terlihat, hanya kadarnya saja yang kadang berbeda. Artinya untuk menunjang kebutuhan masyarakat atas lahirnya tokoh politik yang berani memperjuangkan aspirasi mereka, diperlukan medium kampanye politik.

Melalui kampanyelah masyarakat dikenalkan tentang siapa politisi yang ikut dalam kompetisi politik. Mengamati model kampanye politisi kiranya perlu pula diberikan semacam insentif dan nutrisi dalam hal penguatan metode kampanye agar lebih efektif. Politisi tidak harus terbatas kretatifitasnya pada model kampanye konfensional. Karena tujuan kampanye sebagai ajang silaturahmi atau ta’aruf antara politisi dengan konstituen, itu berarti politisi diharamkan untuk alergi dan membatasi diri ketika bertemu masyarakat.

Dari intensitas pertemuan politisi dan masyarakat, manfaatnya makin menguatkan ikatan emosional diantara mereka. Seperti logika politik umumnya, makin banyak masyarakat mengenal politisi tersebut, maka semakin berpeluang politisi itu dipilih masyarakat. Popularitas politisi biasanya bergerak paralel dengan keterpilihannya disaat pemilihan umum berlangsung. Itu sebabnya, politisi harus punya banyak asupan ‘nutrisi’ bukan amunisi berupa uang yang dimaksud disini, melainkan asipan potensi ide yang membangun.

Politisi harus punya pemikiran kreatif dalam meramu isu, mengelola komunikasi dengan masyarakat. Jangan sampai sekali saja dikritik masyarakat, lalu sudah menyimpan dendam, merawat amarah dan akhirnya suatu ketika menyakiti masyarakat. Energi positif seperti menerima pendapat berbeda, masukan dan kritik publik sebetulnya menambah pengalaman politisi, sehingga pemikiran yang berbeda itu layak diterima.

Tidak tepat juga politisi menjadi manusia yang mudah bermigrasi, dari prinsip dan komitmen bersama masyarakat, menjadi menghianati kepentingan masyarakat. Kita pun menyadari betul watak politisi dan siklus politik di tanah air Indonesia dari tiap zaman sering kali berbeda, perbedaannya dengan melahirkan generasi baru, dengan tren politik zaman now, misalnya. Turunan gagasan politik dan kaderisasi juga rupanya perlu dilirik secara serius.

Pada tema dan lapak lain, kita membaca politik akhirnya menjadi semacam dagelan (lawakan), jadi tontonan yang lucu. Padahal, sejatinya politik tidak sekedar itu saja. Melainkan kombinasi seluruh aktivitas manusia, inti dari politik adalah melahirkan kesejahteraan masyarakat melalui kekuasaan. Itu alasannya, akhirnya menjadi penting para politisi menggapai kekuasaan, agar lebih mudah berbuat untuk kesejahteraan masyarakat.

Politik bukan wahana lawak, memang kini dipanggung politik banyak lucu-lucunya yang kita lihat. Realitas ini dipakai untuk mengimbangi, meredahkan atau mereduksi wajah politik yang disimpulkan sebagian masyarakat sebagai sesuatu yang amat serius, sangar dan ngotot-ngototan. Siklus politik harus dikanalisasi dengan rapi sehingga melahirkan kualitas, derajat, martabat dan peradaban yang mulia.

Kemudian, jangan juga politisi diberikan kebebasan mutlak. Malah dampaknya, ada image siklus politik mengabaikan setting jangka panjang, alhasil semuanya menjadi instan, nihil proses yang matang. Agenda masa depan politik itu harus didesain dari sekarang, disiapkan. Kalau begitu faktanya, maka rusak dan tak terstrukturlah masa depan politik kita. Politisi kemarin (masa lalu) bertugas mereproduksi politisi hari ini, bila politisi hari ini (kekinian) kurang bermutu, berarti tanggung jawab politisi sebelumnya dipertanyakan.

Manakala politisi hari ini kurang bermoral, maka wajib kita menggugat para politisi sebelumnya yang tidak mematok atau tidak memasang standar tentang potret politik yang humanis dimasa akan datang. Seperti suatu mata rantai, politisi itu beregenerasi, saling merawat, saling menjaga, bukan membantai dan saling gunting dalam lipatan. Menjaga akal sehat, menghidupkan nafas kaderisasi, saling mentransfer ilmu serta pengalaman, bukan menjadi politisi yang unggul sendiri (individual).

Tabiat politisi itu biasanya tak mudah menyerah, mereka bermental pejuang. Mereka juga senang menebar janji, menggadaikan kata-kata, yang kadang dalam realisasinya tidak ‘memuaskan’ masyarakat, tapi itulah politisi dengan ‘penanda’ identitasnya masing-masing. Politisi pun tidak mudah menyerah, ada yang istiqomah, amanah, bahkan ada yang rela habis-habisan atas nama kepentingan rakyat yang mereka perjuangkan, muncul berbagai inkonsistensi sikap.

Kita mendengar ungkapan ‘penuh makna’ yang kadang dilegalkan para politisi, seperti kata ‘politisi boleh berbohong, tapi tidak boleh salah’. Sekilas, ungkapan tersebut memberi dispensasi bagi politisi untuk bisa berbohong. Padahal perbuatan berbohong itu, sesungguhnya tidak mencerminkan konsistensi seorang politisi, dan itu mengurangi nilai moralitasnya selaku politisi unggul.

Dalam agama Islam sendiri berbohong itu ada penegasan hukumnya. Sebagaimana tertera dalam Al-Qur’an Surat An-Nahl (16) : 105

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلـئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

Yang artinya: “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta”. Akhirnya, politisi pun dilarang berbohong dengan menggunakan pendekatan dan ajuran ajaran agama. Politisi wajib menjadi teladan, sehingga penting memulai merubah diri sendiri, kemudian merubah lingkungan sekitar atau merubah orang lain. Secara otomatis, amanah-amanah yang skalanya besar akan diberikan kepada politisi yang tidak berbohong. [***]

 

 

_________________________

Penulis Amas Mahmud, S.IP, Sekretaris DPD KNPI Manado
iklan1