Tag: knpi minahasa

Erick Kawatu Dilantik Jadi Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Pemilu GAMKI Sulut

Ketua GAMKI Sulut saat melantik Erick G Kawatu dan jajarannya (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Pengurus Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dibawah kepemimpinan Meidy Tinangon, M.Si terus konsen melakukan pengawalan terhadap kepentingan masyarakat Sulut. Salah satu bentuk kepeduliannya adalah mewujudkan proses demokrasi di daerah ini agar benar-benar berkualitas dan berjalan dengan tidak mencederai kepentingan publik.

Untuk mewujudkan itu, maka GAMKI Sulut mencari formulasi untuk memastikan proses pemilihan umum (Pemilu) berjalan tanpa ada kecurangan dan tetap berjalan jujur adil (Jurdil), bebas rahasia. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pembentukan Lembaga Kajian Pemilu Demokrasi dan Kebijakan Publik, Jumat (5/5/2017) yang secara resmi membentuk GAMKI Sulut.

Ada 2 lembaga yang resmi dikukuhkan, diantaranya Lembaga Kajian Pemilu, Demokrasi dan Kebijakan Publik yang dipimpin Erick G. Kawatu, SE., MM dan Lembaga Kajian dan Pengembangan Budaya yang dipimpin DR. Ivan Kaunang. Pelantikan diawali dengan diskusi tematik dengan tema: “Relasi Agama, Budaya dan Demokrasi Serta Prakteknya Dalam Dinamika Bergereja dan Bernegara”. Yang dihadirkan sebagai pembicara yaitu, Drs. Jeremia Damongilala, M.Si, Pdt. Dr. Richard Siwu dan Dr. Ivan Kaunang.

Kemudian, acara dilanjutkan dengan agenda pelantikan yang langsung dilakukan Ketua GAMKI Sulut Meidy Tinangon, M.Si didampingi Sekretaris Billy Kawuwung, S.Pd. Tinangon dalam sambutannya menyampaikan harapannya bahwa Lembaga bentukan GAMKI Sulut ini dapat memberi kontribusi positif terhadap pembangunan masyarakat Sulawesi Utara.

Erick G Kawatu ketika menerima SK dari Ketua GAMKI Sulut (Foto Suluttoday.com)

”Selamat kepada Direktur Eksekutif dua Lembaga bentukan GAMKI Sulawesi Utara dan jajarannya, harapan saya kiranya ada kajian konkrit dan kontribusi positif yang dilahirkan dari Lembaga ini untuk menata demokrasi dan menguatkan eksistensi budaya di Sulawesi Utara. Karena dewasa ini, kita seringkali diganggu dengan adanya dinamika bernegara yang cukup berpotensi mengganggu tatanan nilai demokrasi,” ujar Tinangon.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Pemilu, Demokrasi dan Kajian Pubik Erick Kawatu menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan, dan bertekad untuk senantiasa berkontribusi bagi organisasi dan masyarakat melalui output kajian terkait demokrasi dan kajian publik.

”Ini merupakan suatu kepercayaan dari para pengurus GAMKI Sulut yang luar biasa dan akan saya jankan amanah ini melalui kerja nyata, melalui kajian-kajian strategis untuk dikontribusikan bagi pembangunan demokrasi di daerah ini. Terutama yang berkaitan dengan pembobotan terhadap kondisi sosial kedaerahan,” ujar Kawatu yang juga Ketua KNPI Kota Manado dan Komisioner KPID Sulut ini saat diwawancarai Suluttoday.com, Sabtu (6/5/2017).

Untuk diketahui, pelantikan berlangsung di kediaman Bendahara GAMKI Sulut Nicky Sajow yang juga merupakan Ketua KNPI Minahasa. (*/Mas)

Tolak Reklamasi, Generasi Muda Minahasa Pertanyakan Komitmen Pemerintah

Pihak pengembang yang melakukan reklamasi (Foto Ist)

Pihak pengembang yang melakukan reklamasi (Foto Ist)

MINAHASA – Melihat kenyataan adanya lahan-lahan yang masih produktif di wilayah Tondano Selatan Kabupaten Minahasa yang sampai saat ini masih terus berlanjut dan tidak ada perhatian serius dari pemerintah setempat baik pemerintah Kelurahan Tataaran 1 dan pemerintah Kecamatan Tondano Selatan, sejumlah tokoh muda Minahasa angkat bicara.

”Kami sebagai generasi muda mempertanyakan komitmen pemerintah untuk swasembada pangan yang digalakan pemerintah pusat, sesuai dengan UU No 26 thn 2007 tentang Penataan Tata Ruang, serta UU No 41 thn 2009, tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, dan lalarangan untuk mengalihfungsikan lahan produktif berkelanjutan. Apalagi dilokasi tersebut memiliki jaringan irigasi sekunder dan tersier, kalaupun pengembang mau mengalihkan fungsi lahan tersebut pengembang harus mengganti lahan tersebut 3 kali lipat dari lahan yang akan dialifungsikan itu,” tutur Edwin Pratasik Sekretaris KNPI Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara.

Lanjut dikatakannya bahwa dengan melihat fakta dilapangan yang terus terjadi di wilayah persawahan Tataaran 1, khususnya dibelakang pemukiman masyarakat lingkungan III, lokasi tersebut blum memiliki ijin dari pemerintah, dan menurut mereka para pengembang sudah tidak menghargai pemerintah. Ditambahkannya lagi, karena sampai sekarang peninbunan masih terus berlanjut, Edwin bersama sejumlah pemuda Minahasa ini mendesak agar pemeritah Minahasa dapat meninjau serta menegaskan dengan melarang pengembang untuk melakukan reklamasi persawahan yang masih sangat produktif.

”Kami juga meminta agar supya Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTW) mendesak disahkan, kalau bsa segera dipasang plang papan larangan reklamasi dilokasi tersebut dan kami juga minta supaya para wakil rakyat utk bisa meninjau lokasi ini, kami jga meminta kepada Kepala kantor perijinan terpadu, bapelitbangda minahasa untuk tidak mengeluarkan ijin dan dan rekomendasi bagi para pengembang, dan juga kami sekali lagi mintakan ketegasan dari pemerintah menindak kalau ada oknum-oknum baik aparat pemerintah ataupun pengembang yang dengan sengaja memanipulasi data di lapangan untuk diberikan sanksi yang tegas. Kalau bisa sanksi hukum, agar ada efek jerah baik pengembang maupun aparat yang terlibat membantu para pengembang, kekhawatiran kami 5- 10 tahun mendatang persawahan di wilayah ini tinggal menjadi kenangan,” tegas Edwin melanjutkan beberapa poin penting kesepakatan yang disampaikan sejumlah pemuda Minahasa tersebut.

Untuk diketahui, Perwakilan Kelompok Tani Pemuda Mandiri Kelurahan Tataaran 1, Mario Tambariki, Sekretaris KNPI Minahasa Edwin Pratasik, Ketua PKSM Stenly Dinar, Masyarakat sekitar lokasi reklamasi yang mengolah lahan di dekat lahan yang sementara dialihfungsikan, ikut bertandatangan. Ada pula kesepakatan ini diketahui, Johan Pratasik dan Jecky Tanos. (Tim Redaksi)

iklan1