Tag: KNPI

Imperium Politik, Ranjau dan Racun Demokrasi

Gambaran tentang imperium politik (Foto Ist)

Oleh : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

Membangun imperium (kerajaan) politik memang tidak mudah. Sering kali berdarah-darah direbut dari awal oleh para politisi. Setelah mendapatkan jabatan kekuasaan politik, memang kenikmatan dan kenyamanannya sukar digambarkan. Kita dapat melihat itu dari betapa sulitnya para penguasa, atau elit pemerintah legowo melepaskan jabatannya. Ada semacam post power syndrome, mereka takut meninggalkan jabatan. Lalu mereka bekerja membangun imperium.

Taktisnya, melalui cara bertarung lagi merebut jabatan tersebut kedua kalinya. Menjadi incumbent (petahana), setelah menang pun duduk di atas singgasana kekuasaan itu membuat mereka rakus. Dan mau melanggengkan kekuasaan lagi, kepada sanak saudara mereka (istri, suami, anak, mertua, dan seterusnya kerabat terdekat). Maka, caranya adalah mewariskan kekuasaan kepada keluarga. Pelanggengan terhadap kekuasaan berbasis keluarga, pun mulai terlihat saat ini di Indonesia.

Jabatan memang membius banyak manusia. Membuat hilang rasionalitas. Sampai-sampai pendekatan terhadap kekuasaan ada pihak yang menghalalkan segala cara. Hal yang amoral juga sering dilakukan. Metode yang tidak sesuai regulasi bernegara ditempuh. Demi memperoleh kekuasaan, para pemburu kekuasaan rela menggadaikan harga diri. Mereka mempersepsikan kekuasaan publik di era modern ini seperti perpindahan kekuasaan dengan sistem kerajaan dahulu. Menjadi konservatif.

Melalui proses warisan kekuasaan itu dipindahkan. Mengadopsi pola kaum kolonial bahka dilakukan demi merebut kekuasaan. Politik pecah belah dimainkan, keteraturan sosial diusik dengan teori agitasi massa. Padahal, dinasti politik inilah ancaman nyata demokrasi. Ranjau dan racun demokrasi itu diantaranya karena menancapnya kuku-kuku dinasti politik. Politik monopoli yang menggunakan pendekatan kekuasaan sangat merusak demokrasi kita.

Para pemimpin berwatak rakus. Tidak lagi menggunakan rasionalitas dan nurani dalam memimpin masyarakat. Yang ada dalam pikiran mereka adalah bagaimana mengelola pemerintahan, mempertahankan, lalu memperkaya diri serta keluarga. Kemaslahatan yang menjadi sebuah kerinduan masyarakat tidak direalisasikan. Masyarakat digantung dengan harapan-harapan dan angan-angan retorika penguasa.

Janji politik disulap menjadi candu kekuasaan. Keadilan yang harusnya menjadi keniscayaan tidak diberikan kepada masyarakat. Kebenaran, keadilan dan bahkan opini publik dikendalikan penguasa. Semua kebenaran seolah hanya datang dari pemerintah yang berkuasa. Masyarakat yang bersuara kritis, dibungkam, dicurigai dan dituduh macam-macam. Suasana pemerintahan dibuat kondusif, tanpa ada suara-suara kritik, meski pembangunan sedang mandek.

Kebenaran dipersempit, menjadi berada di lidah penguasa. Selain penguasa adalah salah. Dominasi yang berpotensi merongrong demokrasi dari dalam. Ini juga membahayakan perjalanan demokrasi kita yang harusnya iknlusif, menjadi parsial. Di Sulawesi Utara pun, jelang Pilkada 2020 nuansa demokrasi yang liberal malu-malu ini memberi ruang terhadap tumbuhnya politik dinasti. Penyerahan estavet kepemimpinan masih juga berputar pada keluarga-keluarga tertentu. Sulit dibendung memang.

Di tengah impian masyarakat yang plural dan kebutuhan memilih pemimpin ideal harus disingkronkan. Perlu ada kolabirasi yang paripurna, bagaimana kepemimpinan pro rakyat ditumbuhkan, jangan demokrasi dikendalikan satu dua orang. Demokrasi itu asset publik yang harus dirawat, jangan dirusak. Jangan pula dicemarkan dengan politik dinasti. Bagaimana jadinya, bila pewarisan kepemimpinan dilepas kepada mereka yang belum mampu memimpin daerah.

Tak boleh kepemimpinan premature itu banyak mendatangkan masalah. Berilah tampuk kepemimpinan itu kepada mereka yang siap, mereka yang mapan dan tau bagaimana cara memimpin banyak orang. Politik dinasti itu ranjau dan racun yang membahayakan, jangan sekali saja diberikan ruang. Karena yang nanti muncul yaitu seperti mata rantai. Bisa juga bermutasi seperti benang kusut yang tidak mudah diurai.

Yang nama ranjau dan racun, tentu membawa mudharat. Menjerumuskan kita semua efeknya nanti. Bentuk antisipasinya, masyarakat harus membangkitkan kesadaran, edukasi politik dilakukan terus secara rutin. Jangan memberi peluang sekecil apapun terhadap berkembangnya politik dinasti. Tentu politik dinasti akan membabat demokrasi yang menghamba pada kualitas personal, kebijaksanaan, kolektifitas dan musyawarah mufakat.

Pada akhirnya demokrasi kehilangan rohnya. Bagai manusia yang hanya punya jasat, tapi kehilangan jiwa, tentu akan hilang peran-peran sosialnya. Tidak bergerak, menjadi bangkai. Perlu kita menghimpun kekuatan dan mengikat sendi-sendi demokrasi yang tercecer. Jangan diabaikan, karena bila demokrasi diinterupsi dengan masuknya politik dinasti, maka kelanggengan kekuasaan dan oligarki yang akan menang. Hidup dan matinya demokrasi hanya berada ditangan mereka yang serakah.

Siklus kepemimpinan yang bersifat legacy. Mewariskan tampuk kepemimpinan ke generasi atau keluarganya, padahal model ini bertentangan dengan praktek-praktek demokrasi. Meski cara seleksi kepemimpinannya dilakukan secara demokratis, namun sumber daya untuk melestarikan kekuasaan melalui politik kekerabatan juga masih penuh KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi, lalu potensi segala cara dihalalkan demi kepemangan imperium politik.

Politik Kaca Retak, Sebuah Kontemplasi

Amas Mahmud (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

Secara garis besar para politisi punya panutan. Sekecil-kecilnya mereka punya teladan dan tokoh idola dalam berpolitik. Hal itu bisa menjadi energi tambahan, penyemangat untuk memperkuat stamina mengabdi dari politisi tersebut. Tanpa itu, berarti politisi tersebut dapat dikategorikan berjalan tanpa arah. Paling tinggi dari itu semua adalah keyakinan terhadap Tuhan pemilik alam semesta. Kehebatan para Nabi, yang akan menjadi jalan penuntun kebenaran bagi politisi modern.

Dalam skala yang paling sederhana politisi itu adalah mereka yang memasang harapan. Baik harapan berupa kesejahteraan banyak orang, terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Sampai pada perbaikan kualitas hidup masyarakat secara luas. Seperti ‘’kaca retak’’, politik memerlukan sarana yang lengkap, tanpa sekat. Ketika dalam berpolitik saja politisi terpecah, melebur dalam kontaminasi kepentingan parsial, maka tujuan akhirnya akan bias.

Sebetulnya, dalam kehidupan politik, politisi perlu menjadi dirinya secara utuh. Jangan berkonflik terus-menerus. Politisi sejati dilarang melahirkan lawan. Ia sepantasnya memproduksi kawan sebanyak-banyaknya. Jangan politisi terperangkap pada ‘’politik kaca retak’’. Lihat apa hasilnya sebuah objek yang ditampilkan dalam kaca pecah?. Bayang tak akan berbentuk sempurna. Terkapling antara pecahan-pecahan itu, meski objek didapan kaca tersebut sempurna. Hasilnya mengecewakan.

Bayangkan saja, bila politisi terjebak pada politik kaca retak. Seperti apa adanya, kaca retak sukar dan bahkan tak dapat disambung seindah, dan sebaik semula. Bagaimana jadinya, jika retakan itu terurai dalam bentuk-bentuk kecil. Akan melukai, meski tidak terlihat, namun pecahannya itu membahayakan nawa manusia. Menghindarlah dari politik keca retak. Bersihkan kaca, jagalah terus agar disaat bercermin selalu indah bayangan yang terlihat. Tidak menyisahkan penyesalan.

Cukup banyak pula politisi yang berpikir pincang, merasa paling super. Meremehkan lawan, bahkan kawan sendiri diremehkan. Karakter yang seperti itu membahayakan diri politisi sendiri. Bersegeralah keluar dari penyakit tersebut. Model penyakit laten yang membunuh karir politisi. Politisi yang benar, mereka mencari kawan koalisi. Sebanyak-banyaknya mengkonsolidasi sekutu, bukan mecari-cari musuh. Perbanyaklah senyum, jadilah politisi yang ramah. Dari keramahan, mendatangkan berkah politik, kau disayangi masyarakat.

Politisi mandul dalam pikirannya juga ada. Tipikalnya, mereka malah berfikir. Suka yang instan, tak terbiasa dengan dialektika. Kritik dianggap sentiment, dan antipati. Mereka memilih lebih nyaman menyendiri dari pada berada dalam keramaian dan diskusi interaktif. Langkah yang demikian itu mematikan politisi, politik itu sentuhannya masyarakat. Bukan mengisolasi diri dalam ruang ramainya percakapan publik. politisi itu tempatnya bersama masyarakat, hidup matinya ‘’dirahim’’ masyarakat.

Pijakan moralitas, termasuk satu pegangan yang perlu menjadi pakaian politisi. Melalui kesadaran personal, politisi harus terlatih dan dididik menjadi insan bermoral. Mereka tau membedakan mana yang menjadi haknya, serta mana yang bukan haknya. Bertindak atas pengetahuan itu, ya bergerak, bukan diam ditempat. Politisi juga corong, menyampaikan kebenaran, merubah mindset masyarakat. Dari yang tidak tahu, menjadi tahu. Kurang terbiasa melakukan hal-hal perubahan sosial, menjadi terbiasa. Teladan seperti itulah yang disebut sebaik-baiknya politisi.

Sesekali politisi pamer kesolehan. Bukan untuk menjadi munafik, tapi mengasah diri berbuat baik. Melatih ketidakbiasaan menjadi biasa melakukan sesuatu yang baik, sekaligus bermanfaat bagi banyak orang. Lebih baik melakukan hal baik, dari pada tidak sama sekali. Parahnya lagi, tidak mau melakukan hal baik, lalu nyinyir ketika melihat politisi lainnya mengajak pemilihnya atau masyarakat melakukan hal-hal baik. Kalau seperti demikian dipelihara dalam otak politisi, maka tak mengapa disebut politisi sesat pikir atau berfikir sungsang.

Banyak peristiwa politik hari ini, termasuk di Sulawesi Utara memberi pelajaran. Betapa kerasnya pertarungan politik, sampai-sampai para politisi terjebak pada ‘’politik kaca retak’’. Yang dituainya, bukan lagi saat meninggal dunia, namun masih berada di dunia pun, resiko yang dituai dari apa yang dilakukannya kepada orang lain dirasakan. Contohnya, kekalahan politik. Bertikaian kepentingan yang berujing saling jebak-menjebak. Mencari-cari kesalahan, politisi yang dipenjarakan karena aib politik. Serta beragam kasus lainnya yang dilakukan politisi, kemudian dampaknya dirasakan saat ini.

Politisi yang banyak melahirkan permusuhan juga akan menjadi sunyi dikala berakhir kejayaannya. Tak hanya itu, politisi yang seperti itu banyak musuhnya. Demi savety, kadang politisi tidak mau bersikap frontal menyerang. Mencari aman, kadang kala juga mereka menggunakan metode membunuh dalam pelukan. Ini juga menakutkan. Bencana yang paling dahsyat dihadapi para politisi yang suka dengan praktek ‘’kaca retak’’ yaitu akan diserang disaat dirinya tak lagi berkuasa.

Ada juga politisi yang menggandrungi kesantunan berpolitik. Pelaku politik ‘’kaca retak’’ akan menjadi musuh bersama politisi lainnya. Tanpa ampun, ia akan diserang ramai-ramai oleh lawan politiknya. Menghindari datangnya malapeta politik tersebut, menahan dirinya politisi yang senang dengan agitasi, senang membunuh karir politik orang lain. Senang menggunting dalam lipatan, senang menghianati perjuangan politik, berhentilah. Karena kau akan dihukum, tidak saja nanti kau mati, melainkan di dunia saja akan kau diberikan sanksi moral. Berbuat baiklah wahai para politisi.

Seperti pesan Sufi dari Persia, Jalaluddin Rumi bahwa setiap orang melihat sesuatu yang tak terlihat menurut kadar cahayanya. Semakin sering ia menggosok cermin hatinya, semakin jelaslah ia melihat segalanya. Kata Bruce Lee, aktor film Cina, jadilah seperti cermin. Betapa pentingnya ”cermin”. Runtuhlah harapan melihat bayang-bayang yang utuh dalam cermin politik, bila cerminnya telah menjadi retak. [**]

Di Talk Show BKPRMI Manado, Ini Pemaparan Senator Djafar Terkait Masyarakat Perbatasan

Djafar Alkatiri ketika memberikan pemaparan materi (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Ragam pendapat dan pikiran kritis disampaikan secara lugas para narasumber dalam talk show (acara bercakap-cakap) yang dilaksanakan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Manado, Rabu (18/12/2019). Acara yang digelar di Hotel Travello Manado itu dihadiri elemen Ormas dan pimpinan Organsiasi Kepemudaan di Kota Manado, bahkan Sulawesi Utara (Sulut).

Diantara ulasan yang komprehensif, juga disampaikan H. Djafar Alkatiri, Senator asal Sulut yang kini menjabat Wakil Ketua Komite 1 DPD RI. Menurut Djafar, wawasan kebangsaan sebetulnya telah tuntas. Seperti itu pula rasa nasionalisme. Namun begitu negara sedang dalam proses memenuhi segala cita-cita bernegara dan mewujudkan kebutuhan masyarakat secara adil serta merata, tanpa diskriminasi.

”Sebetulnya dalam soal wawasan kebangsaan dan nasionalisme ini sudah final. Pemikiran itu secara konstitusional bersifat final dan mengikat. Bagaimana tanggung jawab negara dalam membuat masyarakat perbatasan ini nyaman, tidak teriak merdeka atau terganggu, itu yang dipercakapkan. Optimalisasi kebijakan sampe ke wilayah perbatasan diperlukan. Selain itu, komitmen pemerintah mengimplementasikan amanat Undang-Undang tentang kesejahteraan rakyat kita harapkan serius dikonkritkan. DPD RI menganggap kesejahteraan begitu pentingnya, maka untuk warga Indonesia yang berada di wilayah perbatasan, maka akan dibuatkan revisi Undang-Undang. Tujuannya, ada perbaikan paradigma negara dalam menangani masyarakat perbatasan,” ujar Djafar yang juga mantan Ketua DPW BKPRMI Sulut ini dihadapan ratusan peserta talk show.

Narasumber, moderator dan pengurus BKPRMI Manado dalam sesi foto bersama (Foto Suluttoday.com)

Politisi yang mengawali karir sejak di kampus telah mengikuti organisasi. Mendirikan FODIM (Forum Diskusi Ilmiah) Universitas Sam Ratulangi Manado, aktivis di Pelajar Islam Indonesia (PII) dan juga pernah beberapa periode menjadi anggota DPRD Kota Manado serta anggota DPRD Provinsi Sulut memberi uraian terkait keprihatinannya terhadap kondisi warga perbatasan. Yang dikatakannya, kedepan harus dilakuakn perbaikan serius dengan pendekatan kesehateraan, tidak sekedar negara melakukan pendekatan keamanan yang anggarannya begitu fantastis.

”Bukan soal security police atau kebijakan keamanan semata, warga perbatasa butuh lebih dari itu. Perlunya pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Dan regulasi harus mempermuda hal yang diperlukan masyarakat perbatasan. pendekatan keamanan (security approach) diperlukan, tapi tidak harus berlebihan. Lalu mengabaikan aspek kesejahteraan rakyat. Kemudian, posisi pemerintah daerah dalam keterlibatannya mengurus masyarakat di wilayah perbatasan harus diberi ruang proporsional dalam melalui regulasi. Kita akan menyelesaikan itu, Insya Allah,” kata Djafar yang pernah dua periode memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Utara itu tegas.

Senator Djafar saat menjawab pertanyaan (Foto Suluttoday.com)

Kegiatan yang rutin dilakukan BKPRMI Manado ini dibuka secara resmi Ketua BKPRMI Manado, Suryanto Muarif. Untuk diketahui narasumber yang hadir adalah Rektor IAIN Manado, DR Delmus Punieri Salim, Senator Djafar Alkatiri dan Amato Assagaf, budayawan muda dan seniman asal Sulut. Dengan Ketua panitia Ahmad Husain, moderator Amas Mahmud yang juga Sekretaris DPD KNPI Manado.

Narasumber saat foto bersama para ativis perempuan (Foto Suluttoday.com)

Hadir dalam acara dan memberikan pendapat, H. Ayub Ali Albugis, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari PAN. Terlihat hadir, Ketua terpilih Pemuda Muhammadiyah Sulut Sudarwin Jusuf Tompunu. Pengurus HMI-MPO Cabang Manado, IMM, Syarikat Islam Manado, IPM, KNPI Manado, serta sejumlah tokoh masyarakat lainnya. Tema yang dibahas adalah Wawasan Kebangsaan Nasionalisme Perbatasan Indonesia – Filipina. (*/Redaksi)

Minta Pemuda Bersatu, Gubernur OD Apresiasi Musda KNPI Sulut

Gubernur Olly Dondokambey (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Dilaksanakannya Musyawarah Daerah (Musda) ke-XIV Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sulawesi Utara (Sulut), di Sekretariat KNPI Sulut, kawasan KONI Manado, mendapat sambutan positif Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE.

Musda yang digelar Ketua KNPI Sulut, Jackson Kumaat, SE itu berlangsung, Jumat (29/11/2019). Gubernur OD, begitu sapaan akrab politisi senior dari PDIP itu juga menyampaikan harapannya agar pemuda di Provinsi Sulawesi Utara dapat bersatu. Proses penyatuannya yakni dengan melahirkan satu KNPI saja. Gubernur yang murah senyum ini menyampaikan keinginannya agar pemuda Sulut menjadi pemuda mandiri.

”Saya berharap KNPI tetap bersatu di Sulut. Dan menghimbau agar KNPI, serta pemuda Sulut menjadi pemuda yang mandiri. Saya mengapresiasi pelaksanaan Musda XIV yang digelar di Sekretariat DPD KNPI Sulut GOR KONI Sario,” ujar Gubernur OD, Minggu (1/12/2019) saat diwawancarai wartawan, di kantor Gubernur Sulut.

Untuk diketahui, Jackson sendiri saat dikonfirmasi menyampaikan terima kasih atas sambutan luar biasa dari Gubernur. Menurutnya pihaknya akan menyerahkan keputusan kepada Gubernur OD dalam melakukan penyatuan dan Jackson siap mengikuti arahan tersebut.

Suasana setelah pembukaan Musda KNPI Sulut (FOTO Suluttoday.com)

”Prinsipnya kami patuh pada keputusan Pak Gubernur Olly. Tentu saya berterima kasih sebesar-besarnya atas arahan dan apresiasi dari Pak Gub. Kerinduan saya adalah pemuda Sulut bersatu, saya dengan yang diharapkan Pak Gub tentunya,” kata Kumaat, Senin (2/12/2019). (*/Redaksi)

Sumendap Tegaskan di Mitra Cuma Ada Satu KNPI

Bupati James bersama pengurus KNPI Mitra (FOTO Suluttdoay.com)

RATAHAN, Suluttoday.com – Bupati James Sumendap SH, menyatakan kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) hanya ada satu. Yaitu kepengurusan dibawah kepemimpinan Ruland Sandag. Hal ini ditegaskan Sumendap disela-sela rapat bersama dengan seluruh insan pers yang ada di Mitra, Selasa (26/11/2019) kemarin.

“Saya dengar di tingkat pusat sudah ada beberapa versi KNPI, bahkan tiga sampai empat. Tapi saya tegaskan di Kabupaten Minahasa Tenggara cuma ada satu KNPI, karena saya juga bertanggung jawab terhadap KNPI,” tegas Bupati Sumendap yang juga Ketua Pembina KNPI Mitra.

Sumendap juga mengatakan, sepenuhnya memberikan kebebasan bagi KNPI untuk menjalankan tugas-tugas keorganisasian dan program kerja. Dalam pertemuan tersebut, Sumendap pun berharap KNPI terus menjadi mitra strategis dan berkomitmen menjadikan pemuda sebagai pilar pembangunan. Ketua DPD KNPI Mitra, Ruland Sandag, berterima kasih dan mengapresiasi apa yang ditegaskan Bupati James

Sumendap dalam merespon dinamika kepemudaan yang ada, baik pusat, provinsi juga sampai di daerah khususnya di Mitra.

“Ini sesuatu yang sangat luar biasa, dimana mendapat respon tegas dari Bupati James Sumendap. Ketika terjadi dinamika pada institusi kepemudaan, pak Bupati lebih rasional melihat keabsahan soal kepengurusan yang sah. Kami berharap, pemerintah pusat dan provinsi jangan diam saja, harus arif dan bijak seperti Bung James Sumendap melihat dan menterjemahkan dalam mempersatukan institusi kepemudaan yang ada,” cetus Sandag. (Hengly Langoy)

iklan1