Tag: komisi v dpr ri

Legislator Senayan Asal Sulut Perjuangkan Nasib Masyarakat Berpenghasilan Rendah

H. Herson Mayulu, S.IP saat mengikuti rapat dengar pendapat (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Dirjen Perumahan Kementerian PUPR , Kamis (9/7/2020), H. Herson Mayulu, S.IP menyampaikan beberapa usulan penting. Politisi Senayan asal Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengatakan pentingnya pembatasan atau tafsir tentang Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mewujudkan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA).

”Perlu diperjelas dan diketahui, apa definisi MBR dalam implementasi TAPERA. Sebab ada beberapa kerancuan batasan di dalamnya. Contohnya target sasaran ASN yang pendapatan Rp 4 juta – Rp 8 juta dari ASN ini belum jelas ditarik dari gaji pokok atau bukan. Sebab jika rujukannya gaji pokok, pendapatan Rp.4 juta-Rp 8 juta itu hanya dimiliki ASN Golongan IV, dan biasanya mereka sudah memiliki rumah sendiri,” kata H2M sapaan akrab Haji Herson, di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Tambahnya lagi, Keberadaan ASN Golongan I, II dan III yang notabene pendapatannya dibawah 4 juta, di dalam TAPERA juga perlu diperjelas ungkap anggota DPR RI asal Sulawesi Utara ini. Sebab sebenarnya mereka inilah yang seharusnya menjadi sasaran pokok pengadaan perumahan. Begitu juga ASN yang memasuki masa pensiun, perlu diatur dalam implementasi TAPERA ini, lanjutnya.

Suasana rapat Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR (Foto Istimewa)

”Belum lagi nasib pekerja lepas, buruh dan karyawan yang pendapatannya dibawah UMR. Dimana posisi mereka dalam implementasi TAPERA ini. Padahal mereka inilah yang sangat membutuhkan perumahan,” ujar H2M, mantan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Sulut yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI ini.

H2M juga meminta agar transparansi dalam pengelolaan TAPERA bukan hanya sekedar retorika. Pasti semua peserta membutuhkan akses informasi kepersertaan, oleh sebab itu BP TAPERA harus mampu menerapkan transparansi disetiap proses pelaksanaannya. Tak hanya itu, H2M pun menyorot tentang struktur kelembagaan BP TAPERA yang dinilainya tidak tergambar secara utuh dalam dokumen penjelasan tentang TAPERA.

(*/Bung Amas)

AMAK Dukung KPK Tangkap Mafia Infrastruktur di Komisi V DPR RI

AMAK saat melakukan unjuk rasa belum lama ini (Foto Ist)

AMAK saat melakukan unjuk rasa belum lama ini (Foto Ist)

JAKARTA – Dahsyatnya skandal panama mengguncang dunia, sama halnya dengan dasyatnya skandal mafia infrastruktur di Komisi V DPR RI. Sebab, semua orang sudah tahu korupsi, dan pencucian uang sudah sangat massif di negri ini. Di indonesia, korupsi politik berkaitan dengan patronase democracy, yakni hubungan antara orang yang memegang jabatan politik dengan orang yang memiliki kekayaan dan kepentingan bisnis.

Pelaku bisnis memberikan dana kepada pejabat publik agar menggunakan wewenang dan pengaruhnya untuk menguntungkan pelaku bisnis. Di negara-negara berkembang, termasuk indonesia, korupsi politik menjadi sumber dari segala korupsi. Dari korupsi politik, muncul turunan-turunan korupsi yang di lakukan oleh legeslatif kita dan pengusaha serta aparat birokrasi dengan modus pemberian uang pelican untuk memuluskan mega proyek yang berpotensi merugikan negara.

Masih teringat di pikiran kita, kasus mafia infrastruktur di komisi V DPR RI menjadi sorotan publik dan menghebokan sejagad pelosok negri ini, bagaimana tidak, korupsi berja’mah itu menyeret nama-nama wakil rakyat, yang semestinya memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mendorong pemerintahan yang good governance and clen governance.

Berbanding terbalik dengan nawa cita mereka, kasus damayanti, sebagai ‘ pintu pandora untuk membongkar proyek abadi infrastruktur, dan juga membongkar para mafia koruptor yang ada di parlemen maupun pemerintah serta pihak swasta yang ikut terlibat mempermainkan anggaran dan proyek jalanan. Kasus proyek infrastruktur di maluku-maluku utara yang telah menetapkan Damayanti, Andi Taufan Tito dan Budi supriyanto sebagai terpidana kasus Korupsi.

Dan awal dari DPR RI ‘ pintu masuk ‘ untuk membongkar siapa saja para koruptor selanjutnya dari parlemen yang di duga ikut terlibat dalam kasus tersebut. Apalagi, hal ini kuat dugaan menggunakan anggaran negara yang berasal dari rakyat untuk pembangunan infrastruktur yang nantinya akan banyak dirasakan oleh masyarakat luas.

Pengakuan Anggota DPR RI, damayanti ada aliran dana sedikitnya Rp 69 Miliar kepada sejumlah anggota Komisi V DPR RI untuk mengamankan proyek infrastruktur Rp 2 Triliun di maluku yang cukup pantastis. Oleh karena itu dengan semangat kami mendukung Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK), menuntut KPK TANGKAP MAFIA INFRASTRUKTUR DI KOMISI V DPR-RI :

1. Untuk segera menetapkan, dan mengeluarkan Sprindik baru dan memenjarakan nama-nama anggota komisi V DPR RI.

2. Rakyat semakin yakin jika KPK serius memberantas sarang koruptor di komisi V seperti Fauzi Amro (Anggota F Hanura), Mohammad Toha (Anggota F PKB), Ridwan Bae (Anggota F Golkar). KPK dalam pemberantasan Korupsi infrastruktur harus pro aktif dan tidak ada tabang pilih dalam skandal mega korupsi infrastruktur di komisi V DPR RI.

3. Mendesak KPK untuk menelusuri aliran dan Fee ( Pelican ) mega skandal Mafia infrastruktur di komisi V sebesar 40 Miliar yang di duga kuat mengalir di sejumlah anggota Komisi V DPR RI.

4. KPK harus mengusut tuntas keterlibatan Derektur Operasional PT Intim kara dan Pemilik Perusahn Budi Liem yang di duga menyetor Uang bersama Hengky Polisar Derektur PT Marta Teknik Tunggal sebesar Rp 1 Miliar. (*/Redaksi)

Mengetahui, Korlap aksi Muhammad Tasrif Tuasamu.

Gebrakan KPK Buat Komisi V DPR RI Bungkam Berjamaah

Komisi V DPR RI belum lama ini saat bersama Ridwan Kamil (Foto Ist)

Komisi V DPR RI belum lama ini saat bersama Ridwan Kamil (Foto Ist)

JAKARTA – Pemandatangan menarik terjadi di gedung DPR RI, terutama bagi anggota Komisi V DPR RI. Dimana, saat mengamati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dalam waktu dekat segera mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) untuk pengembangan kasus proyek jalan Pulau Seram di Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PU-Pera). Kasus ini menyeret mantan anggota komisi V DPR Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti (DWP).

“Kita prihatin. Kita komisi V kompak untuk diam,” kata Anggota Komisi V DPR Umar Arsyal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/3/2016).

Dalam kasus ini KPK gencar memanggil anggota komisi V DPR, seperti Budi Supriyanto, Fathan, Alamuddin, Fauzi H Amro, selain itu staf ahli anggota komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow, Jailani, sering dipanggil penyidik untuk dimintai keterangannya sebagai saksi.

Politisi Demokrat ini tak menggubris bila KPK menetapkan tersangka baru anggota DPR Komisi V dalam kasus Damayanti ini. “Kita kompak diam, tanya saja sama yang lain,” ucap Umar Arsyal.

Seperti diketahui, puluhan Anggota Komisi V DPR disinyalir terlibat kasus suap proyek infrastruktur di Ambon. Jejak keterlibatan mereka ditelusuri lewat kesaksian Abdul Khoir, bos PT Windhu Tunggal Utama.

Kuasa Hukum Abdul, Haeruddin Massaro, membenarkan bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sempat menanyakan peran 24 anggota Komisi V DPR. Abdul mengatakan hampir semua fraksi mendapat jatah paket proyek infrastruktur.

“Kadang-kadang ada yang maju kayak DWP (Damayanti Wisnu Putranti) ini. Ada juga yang menitip,” ucap Haeruddin, Kamis (28/2/2016). Menurut Haeruddin, paket pekerjaan itu disebar kepada semua anggota dari sejumlah fraksi, kecuali Partai NasDem.

Kasus suap proyek infrastruktur terungkap setelah KPK menciduk Damayanti. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu tertangkap tangan saat menerima uang pelicin senilai Sin$ 99 ribu dari Abdul.

Tanda-tanda keterlibatan sejumlah anggota DPR mulai tercium setelah KPK menggeledah ruang kerja kolega Damayanti di Komisi V. Di antaranya Budi Supriyanto, politikus Partai Golongan Karya, dan Yudi Widhiana Adia, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. (ST/Merdeka.com)

iklan1