Tag: Komnas HAM

Waktunya Menjadi Tangguh

M. Ridha Saleh (Foto Istimewa)

Oleh : M. Ridha Saleh

Perhari ini (24/03/20) ada penambahan sebanyak 107 kasus baru, jumlah total korban positif COVID 19 berjumlah 686, diprediksi angka tersebut akan terus bertambah. Pengumuman itu kesannya seperti pengumuman di bursa saham saja, tapi itulah trasparansi, jika di bursa saham di-tau siapa yang untung dan siapa yang akan rugi, pada korban COVID 19 tidak demikian. Pemerintah memang tidak mengumumkan korban positif COVID 19 dari latar belakang kelas sosial mana saja yang terpapar itu, alasanya untuk menjaga spekulasi dan kepanikan terhadap warga.

Informasi siapa saja korban positif COVID 19 ini, hanya bisa kita ketahui dari media dan media sosial itupun setelah ada konfirmasi dari yang berwewenang, seperti dokter dan tenaga medis, pejabat nasional dan daerah bahkan diantara dari mereka yang menjadi korban positif COVID 19 sudah mendahuli kita, kita patut berduka cita yang mendalam.

Coronavirus ini patogen yang bekerja dengan brutal tidak mengenal suku, agama, ras, golongan, usia, kelas sosial, jenis kelamin bahkan mereka yang menganut idilogi tertentu, jika lengah akan libas. Sementara secara medik, untuk melawan dan membunuh virus tersebut tidak boleh dengan cara serampangan, harus melalui suatu informasi dan penelitian ilmiah bahkan dengan suatu rekayasa sosial, disiplin dan kesadaran terbaik. Yang pasti hingga saat ini untuk melawan coronavirus tersebut, pengetahuan kita baru sampai ditahap pencegahan dan perawatan serta pemulihan.

Padahal keunggulan manusia saat ini, tidak untuk melebih-lebihkan realitasnya, dengan tekhnologi yang diciptakan mampu dengan cepat menyelesaikan masalah dalam setiap pekerjaan, makanan, perawatan kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang ada saat ini, Jika kemungkinan pekerjaan itu tidak dapat direalisasikan, itu hanya karena dicegah oleh spekulasi besar-besaran oleh modal besar.

Yuval Noah Harari telah menulis dalam perang melawan coronavirus, Humanity Lacks Leadership, adalah pandamnga yang harus dibaca dan dimengerti, telah memberikan gambanara tentang pandemi sepanjang sejarah ummat manusia sekaligus menunjukkan kemajuan berkat sains dan tekhnologi yang telah dibuat manusia. Harari menyimpulkan dalam artikelnya dengan frasa berikut: Kemanusiaan telah memenangkan perang melawan epidemi hanya karena dalam perlombaan senjata, sementara antara patogen dan dokter, patogen bergantung pada mutasi buta, dokter mengandalkan analisis informasi ilmiah.

Ditengah-tengah gempuran COVID 19 terhadap dunia, Harari juga mempertanyakan kepemimpinan dan solidaritas global. Di masa krisis saat ini, dunia menghadapi dua pilihan penting. Yang pertama adalah antara pengawasan totaliter dan pemberdayaan warga. Yang kedua adalah antara isolasi nasionalis dan solidaritas global, dan Harari menyimpulkan: “Kemanusiaan perlu membuat pilihan. Apakah kita akan menempuh jalan perpecahan, atau akankah kita mengadopsi jalan solidaritas global.

Apa yang di pertanyakan oleh Harari tentang solidaritas global tentu tidak sederhana dalam konteks melawan COVID 19, karena solidaritas global yang dibangun selama ini hanya current solidarity di latarbelakangi oleh suatu peristiwa alam seperti bencana alam maupun yang non alam. selebihnya solidaritas global di dikotak-kotaakan atas dasar kelompok kelas dan agama bahkan yang lebih dominan atas dasar kepentingan ekonomi politik. Liat saja Uni Eropa tidak bisa berbuat banyak bahkan memberikan solidaritas sekalipun sulit untuk Italy.

COVID 19 telah menjungkir balikan kebiasaan sosial, perhitungan ekonomi, spekulasi politik bahkan melampau tradisi kebudayaan kita, Coronavirus ini juga bekerja untuk menguji sejauh mana kepemimpinan politik dan struktur kenegaraan bahkan hingga struktur sosial kita bekerja, alhasil coronavirus sedang menantang kembali kemampuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, ekonomi politik serta solidaritas sosial budaya dunia.

Hanya dengan hitungan bulan virus ini telah menyebar keseluruh pelosok dunia tanpa meninggalkan asal mula virus ini menjadi pandemic dunia, bahkan diperkirakan virus ini akan terus menyebar secara membabibuta, dan mungkin akan menyebar kembali ke asalnya. Bahkan saat ini ditengah-tengah kita menghadapi coronavirus, diduga ada virus baru, sebuah laporan di Global Times mengatakan bahwa seorang pria dari provinsi Yunnan di Cina meninggal karena virus Hanta di dalam bus ketika menuju ke provinsi Shandong. Dilansir dari www.cdc.gov, virus ini menyebar terutama dari tikus. Lebih lanjut dikatakan bahwa infeksi dengan salah satu dari virus hanta dapat menyebabkan penyakit virus hanta pada manusia. Virus hanta di Amerika dikenal sebagai virus hanta “Dunia Baru” dan dapat menyebabkan hantavirus pulmonary syndrome (HPS).

Beberapa negara yang menjadi kibalat perekonomian dunia sudah menutup rapat-rapat (lockdown) kota bahkan negaranya, yaitu dengan melarang setiap orang termasuk barang dalam waktu tertentu untuk keluar dan masuk karena kondisi darurat, ada pula memberlakukan pembatan sosial (social distancing) seperti Indonesia, tujuannya untuk mengurangi jumlah aktivitas di luar rumah dan interaksi dengan orang lain, mengurangi kontak tatap muka langsung. Langkah ini termasuk menghindari pergi ke tempat-tempat yang ramai dikunjungi, seperti supermarket, bioskop, dan stadion dan tempat-tempat keramaian lainya. Semua langkah ini bukan berarti tanpa masalah khususnya bagi kelas bawah yang menggantungkan hidupnya dari situasi perputaran ekonomi politik yang berpihak.

Tapi ada yang mearik dari kelemahan brutalisme COVID 19, kelalaian negara dan korporasi selama ini, serta mengalahkan kampanye dan aksi masyarakat sipil dunia tentang perubahan iklim, yaitu Karena COVID 19, dampak dari lockdown yang dilakukan Italia ternyata tidak sepenuhnya negatif. Badan Antariksa Eropa mengatakan lockdown memiliki efek positif besar pada emisi CO2. Satelit ESA’s Sentinel-5P memperlihatkan konsentrasi nitrogen dioksida di Italia yang diproduksi oleh mobil dan pembangkit listrik mengalami penurunan drastis sejak tanggal 1 Januari hingga 12 Maret 2020. Sama halnya dengan Italia, menurut pantauan NASA dan Badan Antariksa Eropa kualitas udara di China telah meningkat menjadi lebih baik secara signifikan sejak 1 Januari 2020.

Dalam kontek COVID 19, sesuatu yang kita citakan bisa saja terjadi, sebaliknya sesuatu yang kita hidari juga mungkin akan terjadi bahkan bisa lebih buruk faktanya, misalnya di Indonesia, cita-cita pertumbuhan ekonomi dimpikan mencapai 6 -7 %, hanya karena COVID 19 di perkirakan akan ke 4 %, bahkan skenario terburuknay 0-2 % itu kata Menteri Keuangan.

Coronavirus ini juga mengandung unsur politik, tapi jangan di politisasi, tinggal dirumah dan menjaga jarak fisik antar sesama adalah rekayasa sosial politik yang harus kita tempuh untuk melawan COVID 19 ini, karena ada beban yang ditanggung bersama, apalagi mereka yang hidup mengandalkan di sektor informal, serba dilematis, kita butuh cara-cara yang etis untuk melakukan penertiban sosial dalam rangka melawan coronavirus ini.

Ketangguhan kita di rumah dan menjaga jarak sedang di uji, Menjaga jarak bukan berarti perpecahan, menjaga jarak juga adalah solidaritas yang akan menjadi kemenangan tidak hanya terhadap coronavirus, tetapi juga terhadap semua epidemi dan krisis di masa depan yang mungkin menyerang umat manusia.

__________________

Penulis adalah Mantan Komisioner KomnasHAM

Mediasi Soal Pembangunan Rumah Ibadah, Komnas HAM Puji Wali Kota Manado

Berlangsungnya pertemuan bersama Komnas HAM dan Wali Kota Manado (Foto Ist)

Berlangsungnya pertemuan bersama Komnas HAM dan Wali Kota Manado (Foto Ist)

MANADO – Pemerintah Kota (Pemkot) Manado dibawah kepemimpinan Wali Kota DR GS Vicky Lumentut dan Wakil Wali Kota Mor Dominus Bastiaan, SE tak pernah ‘menolak’ praktek kerukunan serta toleransi di daerah ini. Mereka bahkan mampu memediasi berbagai permasalahan terkait agama dengan baik.

Kamis (20/10/2016), Ketua Komisi Nasional (Komnas) Hak Azasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, M Imdadun Rahmat saat ikut memediasi masalah pembangunan rumah ibadah di Paniki Bahwa Kecamatan Mapanget memuji langkah bijaksana yang dilakukan Wali Kota GSVL sapaan akrab Lumentut dalam manjaga kerukunan antar umat beragama di daerah ini.

“Teman-teman Muslim di Kota Manado bisa menjadi duta untuk menyampaikan kepada saudara-saudara Muslim ditempat lain, antara lain kawan-kawan kita FPI harus mendengar bahwa toleransi itu indah. Pengalaman disini (Manado) umat Muslim diperlakukan dengan baik, ada masalah dibantu dan diselesaikan dengan baik dan bersama-sama, ini merupakan suatu kehebatan Wali Kota Manado tentunya,

Penandatanganan penerbitan IMB untuk pembangunan Masjid (Foto Ist)

Penandatanganan penerbitan IMB untuk pembangunan Masjid (Foto Ist)

” ujar Imdadun, yang juga Wasekjen PB NU ini ketika bertemu Wali Kota GSVL untuk memediasi penyelesaian permasalahan pembangunan Masjid Jabal Nur Paniki Bawah, Kamis (20/10/2016) sore tadi di ruang Toar Lumimuut Kantor Wali Kota Manado.

Sekedar diketahui, kunjungan Ketua Komnas HAM RI ke Pemkot Manado juga bertujan mengundang Wali Kota GSVL untuk hadir dalam peringatan Hari Hak Azasi Manusia Internasional tingkat nasional tahun 2016, yang direncanakan akan dilaksanakan di Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah, 10 Desember mendatang.

“Kedatangan saya ke Manado juga untuk mengundang Pak Vicky selaku Wali Kota Manado, untuk hadir dalam peringatan Hari HAM Internasional tahun 2016 di Banjarnegara nanti,” kata Imdadun.

Penandatanganan penerbitan IMB untuk pembangunan Masjid (Foto Ist)

Penandatanganan penerbitan IMB untuk pembangunan Masjid Jabal Nur Paniki Bawah (Foto Ist)

Sementara itu, Wali Kota GSVL mengatakan semangat kerukunan antar umat beragama di Kota Manado terus dijaga dan bergema secara nasional.

“Semangat kerukunan ini yang kita jaga selalu agar terus bergema secara nasional, semoga pertemuan ini bisa menjadikan sebuah nilai positif yakni menjadikan negeri ini Damai dan itu dimulai dari Manado untuk Indonesia,” papar Wali Kota GSVL, didampingi Ketua Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Kota Manado Pdt Roy Lengkong STh dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pdt Renata Ticonuwu STh.

Untuk diketahui hasil pertemuan yang membahas soal pembangunan Masjid Jabal Nur Paniki Bawah Kecamatan Mapanget juga dihadiri perwakilan Jamaah Masjid Jabal Nur, Masjid Muhammad Mursjid Laija, Kepala Dinas Tata Kota Manado, Kepala kantor Kementerian Agama Kota Manado, Camat Mapanget, Lurah, dan disepakati insya Allah 3 Minggu depan paling lambat penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). (*/Amas)

Ribuan Pelanggaran HAM Belum Tuntas, Kedatangan Jokowi Tuai Resistensi Aktivis Papua

Natalius Pigai (Foto Ist)

Natalius Pigai (Foto Ist)

JAKARTA – Menunjukan perhatian dan kerja pada rakyat, Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (18/10/2016) kembali melakukan lawatan ke Papua. Kali ini, Jokowi meresmikan enam proyek kelistrikan yang nilainya hampir Rp 1 triliun. Proyek ini bertujuan agar warga Papua tak lagi kesulitan mendapatkan listrik.

Gubernur Papua Lukas Enembe memuji kedatangan Jokowi. Jokowi dinilai presiden yang paling sering ke tanah Papua ketimbang presiden Indonesia lainnya. Menurut Lukas, sudah empat kali Jokowi kunjungi Papua selama menjabat jadi presiden.

Namun pujian terhadap Jokowi tidak dilakukan oleh Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Dia malah menilai, kunjungan Jokowi ke provinsi paling Timur Indonesia tersebut tidak bermanfaat.

“Selama 2 tahun Presiden Jokowi banyak kali kunjungi kerja ke Papua. Semua kunjungan Presiden Jokowi terkesan tidak memberi manfaat dan hasilnya sampai sejauh ini belum pernah ada kebijakan yang dirasakan secara langsung oleh rakyat papua,” kata Natalius yang juga asli putra Papua dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/10/2016).

Presiden Jokowi, kata dia, justru menjadi sumber masalah di Papua karena dianggap tidak memiliki kompetensi sosial untuk membangun kepercayaan, juga kompetensi manajemen pertahanan dan keamanan. Selain itu, adanya kesan permusuhan dengan pemimpin daerah juga memberi kontribusi dalam disharmoni Jakarta dan Papua.

“Adanya fakta peristiwa di mana pelanggaran HAM terhadap kurang lebih 5.000 orang Papua yang ditangkap, dianiaya, disiksa dan dibunuh hanya dalam 2 tahun masa periode beliau, menunjukkan bukti bahwa menciptakan tanah Papua damai dengan penyelesaian pelanggaran HAM hanya menjadi pelayanan bibir atau kata-kata,” terang dia yang dilansir Merdeka.com.

Demikian pula ekskalasi berbagai soal juga meningkat di masa pemerintahan Jokowi khususnya terhadap riak-riak dunia internasional terhadap kondisi HAM di Papua bukti nyata ketidakmampuan Jokowi, kata Pigai.

“Kita juga menyaksikan program yang didengungkan oleh Presiden untuk bangun pasar mama-mama sampai sekarang tidak pernah ada yang tuntas, bahkan pimpinan Solpap Rojit meninggal secara misterius di Papua,” terang dia.

Kalau kunjungan kerja Presiden tersebut tidak substansial, lanjut dia, maka pribadi sebagai putra Papua dan pembela hak asasi manusia, dengan tegas dirinya menolak Jokowi kembali kunjungi Papua untuk tiga tahun mendatang.

“Karena kehadirannya lebih banyak mudarat dari pada manfaatnya,” tutur Pigai.

Salah satu problem atas kehadiran Presiden di Papua juga diduga lebih banyak menghabiskan APBD Papua yang mencapai miliaran rupiah. Jika makin banyak Presiden kunjungi, kata dia, makin banyak APBD Papua yang terkuras. Lanjut dia, Kita lebih banyak kritik orang Papua menghabiskan uang otonomi khusus, padahal justru dana Otsus tersebut juga diduga tersedot ke kegiatan kunjungan semacam ini.

Berbeda dengan kunjungan Presiden Gus Dur, tambah Pigai, sekali melakukan kunjungan ke Papua terjadi perubahan secara signifikan dalam berbagai dimensi pembangunan. Salah satu kegagalan Presiden Jokowi untuk memberi manfaat dalam Kunjungan kerja ke Papua juga disebabkan karena Presiden tidak pernah memiliki grand design, dan time frame soal penyelesaian masalah Papua secara komprehensif sehingga berjalan tanpa arah, terkesan amburadul dan tidak terkontrol.

“Saya kira pada masa yang akan datang rakyat harus mencari figur Presiden yang tepat untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang kian rumit ini,” pungkas dia. (*/Mat)

Falen Kandou: Kasus Nenek Asyani, Komnas HAM Jangan Diam

Falen Kandou (Foto Suluttoday.com)

Falen Kandou (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Keputusan Jaksa yang menetapkan Nenek Asyani ‘pencuri’ kayu Jati, mendapat kecaman dari pengurus Marpati Muda Sulawesi Utara (MMS). Minggu (12/4/2015), Falen Kandou Ketua MMS mengaku prihati dengan putusan 1 tahun penjara yang ditetapkan Jaksa terhadap Nenek Asyani tersebut.

”Kami ikut memberikan dukungan untuk Nenek Asyani karena prihatin tentunya, serta secara kemanusiaan beliau perlu diberikan perlindungan. Ini sudah bagian dari diskriminasi terhadap kaum lemah, kami mendesak pemerintah melalui Komnas HAM untuk turun tangan,” tukas Kandou pada Suluttoday.com.

Lanjut ditambahkan Falen agar Komnas HAM mengambil langkah. Dirinya mengakui banyak pelaku ‘pencuri’ kayu masih tidak ditindak, belum lagi masih dibiarkannya mafia kayu yang semestinya diberikan sanksi tegas atas apa yang mereka lakukan. Apa yang dialami Nenek Asyani menurut MMS merupakan tindakan diskriminasi.

”Jangan kemudian Komnas HAM diam saja, ini tindakan yang sudah tidak manusiawi, dari aspek kemanusiaan juga harus di perhatikan penegak Hukum. Kami sangat terketuk hati mendengar ini karena pelaku ilegal loging, dan mafia-mafia kayu banyak yang di biarkan sedangkan masyarakat lemah di tindas, MMS tidak melawan pemerintah tapi kami melawan ketidakadilan, stop diskriminasi dalam bentuk apapun dan kepada siapapun,” tegas Kandou menutup. (Amas Mahmud)

Ini Bunyi Surat Somasi Bareskrim Ke Komnas HAM

Kantor Komnas HAM RI (Foto Ist)

Kantor Komnas HAM RI (Foto Ist)

JAKARTA/MANADO – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Tipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melayangkan somasi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait tudingan kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat somasi itu ternyata telah dilayangkan pada 8 Februari 2015 lalu.

Untuk mengurus masalah ini, Bareskrim pun telah menunjuk advokat Fredrich Yunadi dengan nomor surat kuasa khusus, yakni 202/YA-FY/PND-HAM/Bareskrim/SK/PID/II/15, tertanggal 5 Februari 2015.

Beberapa poin somasi tersebut yakni mempertanyakan sikap Komnas HAM di sejumlah media massa pada Rabu, 4 Februari 2015 lalu terkait hasil investigasi yang menyimpulkan bahwa dugaan kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh Polri.

Dalam somasi itu disebutkan bahwa dengan adanya keterangan yang dilakukan oleh Komnas HAM di hadapan media, maka baik de facto maupun de jure, komisioner Komnas HAM telah melanggar Pasal 87 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.

“Bahwa tiada satupun pasal yang memberikan wewenang kepada saudara dan kawan-kawan untuk menyampaikan apapun hasil penelitian saudara kepada publik melalui media, sehingga baik de facto maupun de jure tindakan saudara telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana Pasal 310 KUHP, 311 KUHP, Pasal 27 juncto Pasal 47 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik,” jelas bunyi surat somasi dari Bareskrim itu.

Saat dikonfirmasi, Fredrich Yunadi membenarkan adanya surat somasi tersebut. Menurut Frederich, penyidik meminta seluruh komisioner Komnas HAM meminta maaf secara terbuka. Sebab, apa yang dilakukan komisioner Komnas HAM merupakan tindakan pencemaran nama baik.

“Itu namanya melecehkan Polisi. Kami minta seluruh Komisioner Komnas HAM meminta maaf secara terbuka,” tegas Fredrich kepada wartawan, Sabtu (7/3/2015) kemarin.

Fredrich menambahkan, sejak surat tersebut dilayangkan hingga saat ini, Komnas HAM belum memberikan tanggapan atau jawaban atas somasi yang dilayangkan Bareskrim tersebut. (okz/amas)

iklan1