Tag: konsekuensi demokrasi

Konsekuensi Demokrasi dan Kehendak untuk Berkuasa

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

DEMOKRASI mengedepankan yang namanya musyawarah mufakat. Apa maksudnya?, tentu melahirkan keputusan kolektif. Mengabaikan yang namanya praktek diskriminasi atas hak-hak rakyat. Lingkup ajaran demokrasi begitu mengagumkan nilai-nilai kemanusiaan, lain kendalanya dengan praktek dilapangan. Itu sebabnya, realitas dalam penerapan demokrasi memang tidak selalu berjalan paralel, antara konsep dan aktualisasi, manakala disandingkan.

Nafas dari demokrasi itu secara formal berupa peraturan, norma dan mekanisme-mekanisme hukum yang diproduk pemerintah. Sedangkan dalam realisasinya, dikonkritkan dalam wujud praktek seperti menghargai konsensus, musyawarah mufakat, lalu toleran terhadap perbedaan pandangan. Bukan menjadikan suara masyarakat sebagai dagangan politik. Namun begitu, kenyataannya penerapan demokrasi kita ramai disibukkan dengan urusan elektoral semata.

Konsekuensinya yang sering ditemui ialah keadilan, marwah hukum, kejujuran dan transparansi menjadi terabaikan. Berada dalam urutan kesekian disaat proses berdemokrasi dijalankan. Disitulah kemudaharatan demokrasi tercipta, pemicu atau embrio terjadinya ketimpangan demokrasi tumbuh subur. Bila kita urutkan, mengurai secara rinci benang kusut demokrasi, maka kejujuran, ketaatan terhadap aturan, keterbukaan dan penghargaan atas kedaulatan masyarakat harus diamalkan secara terus-menerus.

Tak boleh sekali saja kita mengingkari adanya benturan kepentingan. Dengan desakan argumen dan sentimen apapun, kepentingan kolektif tak boleh didikte oleh kepentingan personal. Jika kita disiplin atas itu, yakinlah transformasi Indonesia dari kurang maksimalnya memajukan Negara, menjadi lebih profesional lagi, trampil, progresif dan menjadi bermartabat masyarakatnya.

Kelihatannya, bulir-bulir kecil dalam kejanggalan demokrasi seperti ketidakadilan, kecurangan, dan inkonsistensi terhadap aturan, masih dilihat sebagai angin lalu yang diabaikan. Ternyata, dari hal-hal kecil itu berefek besar, sistematis dan signifikan, menjamur, merambah, sehingga membunuh mobilitas pemerintah dalam memajukan Negara. Praktek buruk itu menjadi penyakit kambuh dan akut yang merusak tatanan demokrasi.

Peristiwa politik kita di Indonesia tidak saja dalam pentas dan panggung politik, lebih dari itu sering kali berjalan berkepanjangan. Seolah ada warisan rivalitas abadi dalam politik, padahal dalam paradigma politik modern tidak mengenal permusuhan, lawan, atau perseteruan politik abadi. Yang abadi dalam politik hanya kepentingan, perbedaan pendapat dan adu argumentasi di ruang politik hanyalah asesoris demokrasi. Hanya saja, kadang tradisi itu menjadi bergeser.

Sehingga kelompok politik tertentu yang menjadi oposisi (blok politik) atau koalisi politik, saling memandang sinis destruktif. Cara pandang kurang elok itulah yang menjadi ancaman baru bagi dunia demokrasi Indonesia, maka dari itu kita memerlukan perbaikan berkelanjutan dan serius. Dari hal-hal kecil tersebut seluruh elemen anak bangsa harus berani melakukan hijrah, mari berkolaborasi. Atau bahkan, bila kita berlawanan secara politik, jadilah lawan yang disegani karena kita elegan, sportif dan dewasa dalam meletakkan kompetisi.

Konstruksi demokrasi kita begitu inklusif dan paripurna karena berdiri kokoh diatas kepentingan semua golongan. Atas adanya gesekan kepentingan, akhirnya sedikit tercederai dengan saling menginterupsi, menghujat dan menganulir hasil capain konstitusional. Sebetulnya, kita membuang-buang waktu, keadilan sering kali menjadi kurang bernilai sebab dianggap telah tergadaikan atas kuasa, intervensi serta tekanan.

Parahnya lagi hasil Pemilu yang didasarkan pada asas Pemilu langsung, umum bebas rahasia dan jujur adil. Kita tidak bisa tertinggal dan bernostalgia pada semangat penyatuan persepsi saja, atau tidak harus terlena pada perdebatan-perdebatan retorika saja, melainkan bersepakat untuk action bersama. Kita optimis, Presiden kedepan akan lebih efektif dan mahfum mengelola Negara Indonesia tercinta menuju pada cita-citanya.

Demokrasi punya dua wajah, ia bisa bermanfaat dan bisa berubah menjadi petaka. Diksi itu dapat dilihat dari bagaimana upaya seseorang atau sekelompok orang dalam merebut kekuasaan, menghalalkan berbagai cara?. Banyak intrik yang dilakukan, guna mendapatkan kekuasaan yang hendak dituju. Harapan kita, setidaknya diatas intensitas birahi berkuasa yang tidak tidak juga membuat seseorang tersebut kebelet, lalu memprovokasi publik untuk menjadi bar-bar.

Jangan pula kita mengabaikan aturan dalam menyelesaikan problem dan dinamika Negara, lalu menghakimi dengan cara sendiri-sendiri. Alhamdulillah, sampai saat ini kekhawatiran itu belum terwujud. Memang tensi politik kita di tanah air saat Pemilu Serentak tahun 2019 ini begitu tinggi, itu tergambarkan dari apresiasi masyarakat dan antusiasnya mereka dalam menunjukkan partisipasi politik. Sampai pada unjuk rasa protes atas adanya dugaan kecurangan, tujuannya secara umum adalah menuntut keadilan, dan mau merasakan adanya perbaikan di Negara Indonesia tercinta.

Silahkan saja, pada prinsipnya semua warga Negara mempunya kesamaan kedudukan didepan hukum. Dalam konteks demokrasi pun begitu, warga mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dispesifikkan dalam aturan-aturan lebih teknis lainnya. Target kita semua yaitu, demokrasi dapat berjalan dengan keramahtamahan, kekeluargaan, dan sikap rekonsiliatif, bukan dengan marah-marah dan dendam.

 

____________________

Penulis : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado
iklan1