Tag: korupsi

Terpilih Aklamasi, Jhon Dumais Resmi Pimpin GAK Sulawesi Utara

Usai berlangsungya Musda GAK Sulut (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com –  Dengan visi mewujudlkan Gerakan Anti Korupsi (GAK) di semua level dalam bentuk pendidikan dini penguatan karakter anti korupsi pada anak-anak usia dini serta konsern dan mendukung semangat GAK di tngkat pemberantasan dan isu-isu strategis. Dan Misi Membangun solidaritas, Silaturahmi Alumni dalam gerakan moral semangat pemberantasan korupsi, Jhon Dumais dipercayakan untuk memimpin GAK Sulut pada Musyawarah Daerah (Musda) yang dilaksanakan, Selasa (31/10/2017) bertempat di Hotel Gran Puri Manado.

Pada Musda pertama tersebut, dihadiri beberapa alumni dari Universitas Negeri dan Swasta seperti Unsrat, Unika De La Salle, Unima, UNPI, UKIT, peserta Musda bersepakat secara aklamasi memilih Jhon Dumais sebagai ketua pertama GAK Sulut.

Jhon yang juga mantan anggota DPRD Sulawesi Utara ini saat diwawancarai menyampaikan rencana program aksi yang akan dilakukannya kedepan. GAK Sulut, tambahnya harus aktif menjalankan tugas-tugas mulia yakni memerangi praktek korupsi di daerah ini.

“Kita punya beberapa program strategis yang akan dilaksanakan nanti, dan yang paling penting kami akan buat kegiatan pendidikan anti korupsi pada anak-anak sebagai langkah sosialisasi dini dan pendidikan anti korupsi,” ujar Jhon.

Ditambahkannya lagi bahwa GAK Sulut juga meminta dukungan dari semua alumni yang ada di Universitas Sulawesi Utara untuk sama-sama memberantas korupsi.

“Saya mengajak kita semua, aktivis dan pegiat anti korupsi di Sulawesi Utara agar kita bisa kompak rapatkan barisan, dan berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Ini merupakan upaya untuk kita membebaskan Sulut agar bersih dari kasus Korupsi,” tandasnya. (*/Amas)

Suka Ketemu Jokowi, Ayo Lakukan Hal Ini

Presiden Jokowi (Foto Ist)

Presiden Jokowi (Foto Ist)

JAKARTA – Rakyat kecil begitu kesulitan bertemu langsung dengan kepala Negara (Presiden), tapi bila anda berani ditambah nekat maka lakukanlah hal yang satu ini. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memang tak main-main untuk urusan Pungutan Liar (Pungli).

Presiden yang akrab disapa Jokowi ini kembali menegaskan komitmennya untuk memberantas pungutan liar di segala lini. Dia berjanji untuk melakukan pengawasan dengan caranya sendiri agar perbuatan terlarang tersebut tak dilakukan di instansi pemerintah khususnya pelayanan masyarakat.

“Biarpun nilainya cuma Rp 10 ribu atau Rp 100 ribu, akan tetap saya urusi. Yang kecil-kecil biar saya urusi sendiri, yang besar, yang nilainya miliaran biar KPK yang mengurusi. Jadi hati-hati, jangan sekali-kali melakukan pungli. Saya akan awasi, meskipun kecil, tapi kalau terjadi dimana-mana jumlahnya bisa triliunan,” ujar mantan Wali Kota Solo itu saat dilansir Merdeka.com.

Untuk menunjukkan keseriusannya tersebut, Jokowi mengaku sudah membentuk satuan tugas sapu bersih pungli (Satgas Saber Pungli). Satgas tersebut akan ditempatkan di seluruh pelayanan publik di Indonesia.

“Kita sekarang ini memiliki tim operasi Saber Pungli, yang dikomandani oleh Menkopolhukam (Wiranto). Dan nanti dalam pelaksanaannya nanti yang paling banyak akan melibatkan Polri,” ujarnya.

Jokowi menegaskan dirinya tidak menginginkan kejadian di Kemenhub (operasi tangkap tangan) terulang lagi. Oleh sebab itu, lanjut dia, di semua kantor, instansi, di pelabuhan maupun di jalan, pungli harus dihentikan.

“Begitu kita dengar (ada praktek pungli), hati-hati, tim ini (Saber) pasti akan datang kesana,” tegasnya. (*/Dace)

Dugaan Korupsi Pengadaan e-KTP ‘Mengendap’, Ini Data ICW

Ilustrasi perilaku korupsi (Foto Ist)

Ilustrasi perilaku korupsi (Foto Ist)

JAKARTA – Terhimpun, sejak 30 Juni 2016, tercatat ada 755 kasus dugaan korupsi yang masih dalam tahap penyidikan di 3 institusi penegak hukum. Terbanyak yakni sedang ditangani oleh kejaksaan dengan total 527 kasus.

“Pada semester II 2015, aparat penegak hukum memiliki 911 kasus korupsi yang masih ada di tahap penyidikan,” kata Peneliti ICW Wana Alamsyah dalam jumpa pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (28/8/2016).

“Hasil pemantauan atas perkembangan penanganan kasus tersebut pada semester I 2016 ditemukan hanya 156 kasus yang naik ke tahap penuntutan. Sedangkan sisanya masih di tahap penyidikan. Tunggakan terbesar adalah kejaksaan 527 kasus, kepolisian 211 kasus, dan KPK 17 kasus,” imbuhnya.

Wana selanjutnya menjelaskan beberapa contoh kasus yang masih dalam tahap penyidikan. Pertama adalah kasus dugaan korupsi pengadaan UPS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang menimbulkan kerugian negara Rp 50 miliar.

Selanjutnya ada dugaan korupsi pengadaan e-KTP tahun anggaran 2012. Kerugian negara yang ditimbulkan ditaksir mencapai Rp 1,12 triliun.

“Ada juga kasus dugaan pengadaan mobil pusat layanan internet kecamatan di Kemenkominfo yang melibatkan Kepala Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo Doddy Nasiruddin,” jelas Wana.

Kasus lainnya ada pula dugaan korupsi penanaman pohon di Pertamina Foundation, pembangunan stadiun Gelora Bandung Lautan Api, hingga dugaan korupsi pengadaan buffer stock yang menyeret mantan Menkes Siti Fadilah.

ICW berkesimpulan, penindakan kasus korupsi pada semester I 2016 mengalami penurunan. Inpres no 1 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional diduga ikut berkontribusi terhadap penurunan ini.

“Diduga Inpres ini menjadi penyebab menurunnya kinerja penyelidikan aparat penegak hukum (APH). Hal ini karena APH mulai menunda mengungkap status kasus atau status tersangka kepada publik,” tutur Wana.

“Pimpinan KPK yang baru nampaknya sudah mulai memulihkan kinerja penindakan KPK. Presiden harus cepat tanggap dalam isu yang kaitannya dengan KPK. Hal tersebut terbukti dalam kasus cicak vs buaya jilid 3,” lanjutnya yang dilansir Detik.com, Minggu (28/8/2016). (*/Ghopal)

Setuju Tembak Bandar Narkoba, Hukum Mati Koruptor Jokowi ‘Tolak’

Ir Joko Widodo bersama beberapa Menteri (Foto Ist)

Ir Joko Widodo bersama beberapa Menteri (Foto Ist)

JAKARTA – Presiden Jokowi meminta agar bandar narkoba dihukum mati karena sangat merugikan bagi bangsa dan negara. Dia pun menyambangi tokoh-tokoh ormas Islam untuk meminta pandangan terkait hal tersebut.

Jokowi langsung bertemu dengan Ketua PBNU Said Aqil Siradj untuk membahas terkait hal tersebut dari sisi Islam. Jokowi ingin negara lebih tegas dalam menghukum bandar narkoba.

“Kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan hukuman mati terutama untuk pengedar narkoba. Di situ kami mohon pandangan dari NU,” kata Jokowi.

Namun sayang, pandangan Jokowi tentang bandar narkoba tidak sejalan dengan hukuman mati bagi koruptor. Menurut Jokowi, tidak ada dalam UU yang mengatur tentang pelaku korupsi harus dihukum mati.

Kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan hukuman mati terutama untuk pengedar narkoba. – Joko Widodo, Presiden Indonesia.

Dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Tipikor disebutkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi bisa dihukum mati. Dengan catatan, pelaku korupsi itu melakukan korupsi ketika negara dalam keadaan bahaya, bencana nasional, krisis ekonomi dan moneter, atau jika korupsi dilakukan berulang.

Berikut polemik Jokowi yang beda pendapat tentang hukuman mati bagi koruptor dan bandar narkoba.

Jokowi sebut tak ada UU hukuman mati untuk koruptor

Jokowi mengatakan, tidak akan menginstruksikan untuk menghukum mati para koruptor. Alasannya, menghukum mati para koruptor tidak ada di dalam Undang-Undang.

(Hukuman mati) koruptor ada di undang-undang nggak? Koruptor kan nggak ada di undang-undang,” kata Jokowi seusai menggelar pertemuan tertutup dengan petinggi Muhammadiyah di Kantor PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (24/12/2014).

Ketika ditanya apakah ada niatan untuk melakukan revisi undang-undang itu, ia hanya menyebut itu bukan tugasnya sebagai kepala negara.

“Saya bukan yang memutuskan undang-undang,” katanya singkat. (Merdeka.com/Amas)

Edisi Hari Anti Korupsi, Ini 5 Negara Terkorup di Dunia

Refleksi Hari Anti Korupsi (Foto Ist)

Refleksi Hari Anti Korupsi (Foto Ist)

JAKARTA – Tema Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada hari ini, Selasa (9/12/2014) kemarin, adalahBreak the Corruption Chain (Hancurkan Rantai Korupsi). Hari ini diperingati sebagai bentuk peningkatan kesadaran akan pencegahan terjadinya korupsi di seluruh dunia.

Lebih dari dua pertiga pengisi dunia terus menerus berupaya memerangi korupsi, seperti yang dilansir dari laman Marketwatch.com, Selasa (9/12/2014). Korupsi diperangi mulai dari penyalahgunaan kekuasaan untuk transaksi rahasia sampai segala penyuapan.

Sebuah organisasi anti-korupsi asal Berlin, Jerman, yang biasa disebut dengan `Transparency International` membongkar hasil survei mengenai penilaian persepsi akan korupsi. Survei ini dilakukan di 175 negara. Skor indeks dimulai dari 0 hingga 100, dengan angka tertinggi sebagai peringkat terbersih dari korupsi.

Bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia, inilah ulasan mengenai 5 negara dengan jumlah korupsi terbanyak berdasarkan hasil survei tersebut:

  1. Somalia

Selama 3 tahun berturut-turut Somalia memiliki indeks persepsi korupsi yang statis, yaitu bernilai 8. Korupsi yang merajalela di Somalia ini disebabkan oleh ketimpangan pada sektor utama di negara tersebut; seperti pajak, migrasi, pengelolaan sumber daya, dan sebagainya.

Menurut laporan yang dikeluarkan oleh PBB, transaksi ilegal dan penyalahgunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat terus berjalan dari masa ke masa.

  1. Korea Utara

Somalia dan Korea Utara menjadi negara paling terkorup karena memiliki nilai indeks persepsi korupsi yang sama selama 3 tahun, yaitu 8. Sistem politik yang buruk menjadi penyebab hal ini terjadi.

Kebrutalan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Korea Utara masih terus bergulir. Akibatnya, suap merajalela dan orang-orang yang terpandang hanya menghabiskan uang mereka, sementara sebagai besar penduduk kelaparan.

  1. Sudan

Sudan mengalami penurunan indeks dari angka 13 menjadi 11 pada tahun 2013 dan masih berada di peringkat 173 karena disusul oleh Afghanistan pada tahun 2014. Perang saudara, kerusuhan, dan pertarungan di industri minyak adalah salah satu penyebabnya. Salah satu akibatnya adalah Sudan harus melepaskan Sudan Selatan pada tahun 2011.

  1. Afghanistan

Negara Afghanistan mengalami perbaikan dari tahun 2012-2014 . Indeks Afghanistan naik 4 poin, dengan indeks terakhir sebesar 12. Afghanistan berhasil mengembalikan uang hasil suap sebesar US$ 4 Miliar atau sekitar Rp 50 triliun pada tahun 2012 lalu. Tak hanya itu, Afghanistan juga sudah mulai berhasil `menggusur` warga negara yang melakukan suap.

  1. Sudan Selatan

Sudan Selatan berpisah dengan Sudan pada 2011. Negara ini terus menerus mengalami peningkatan selama 3 tahun ini. Hal ini terbukti dengan kenaikan dari indeks dari angka 14 menjadi 15 pada tahun 2014. Meksipun demikian, penyelewengan hasil pajak dan penyuapan masih terus terjadi di negara ini. (Liputan6.com/Amas)

iklan1