Tag: KPK

Mendagri Berhentikan SWM, Tuange Bupati Talaud

DR Jemmy Kumendong (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri langsung menindaklanjuti masalah penahanan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip (SWM) oleh KPK belum lama ini. Menurut Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sulawesi Utara, DR Jemmy Kumendong kepada media ini Kamis (02/05/2019) usai Peringatan Hari Pendidikan Nasional di kantor gubernur.

“Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian sementara SMW, mengingat status beliau sudah menjadi tersangka,” ujarnya.

Lebih lanjut Kumendong menyatakan bahwa sebagai pengganti Kamis (02/09/2019) siang akan diserahkan surat keputusan Mendagri kepada Wakil Bupati. “Siang ini akan diserahkan surat keputusan pelaksana tugas bupati yang akan diberikan kepada Petru Simon Tuange,” pungkasnya.(cat)

Tersangka Massal di DPRD Malang, Prestasi KPK Atau Sensasi

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

MENYEDOT konsentrasi dan perhatian publik yang dampaknya relatif ‘mencoreng’ nama lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apakah ini ironi, kecolongan, kecelakaan, ataukah kecerobohan dari 41 legislator di DPRD Malang dari total 45 orang. Mereka menjadi tersangka secara kolektif dalam kasus dugaan suap dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemudian sampai saat ini 21 orang diantaranya sudah ditahan.

Sejumlah politisi ini terjerat kasus suap APBD perubahan Kota Malang Tahun 2015, mereka tentunya diduga menerima dana ‘haram’ gratifikasi, ‘politik kompensasi’, alias korupsi. Menyentil itu, kita menjadi teringat dengan suara keras, penuh emosi, tegas, dan intoleran dari Bang Fahri Hamzah yang vokal mendesak agar KPK dibubarkan, hemat saya logis juga desakan Bang Fahri. KPK rupanya lebih doyan membereskan kasus-kasus korupsi ‘kecil’.

KPK sepertinya perlu sokongan mental serta dukungan keberanian untuk mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi yang lebih besar. Kasus yang disinyalir melibatkan elit ‘Parpol Besar’, bahkan jika ke 41 legislator ini berfikir inklusif, punya keberanian, maka mereka perlu menimbang ulang perjuangan Bang Fahri. Kalau belum bernyali, minimal mereka menuntut keadilan kepada KPK dalam pemberantasan kasus korupsi agar tidak standar ganda. KPK Jangan hanya berani beroperasi pada kasus korupsi recehan, tapi bungkam, ‘banci’, impoten, dan gagap membongkar dugaan pencurian uang rakyat yang dilakukan mafia korupsi berbanrol Triliyunan Rupiah.

Bukan berperadaban rendah para anggota KPK itu, saya curiga mereka masih tersandera dengan kepentingan dan cukup kompleks, mereka mungkin menderita penyakit inlander. KPK itu selalu terlihat garang didepan TV dan berwibawa saat diwawancarai jurnalis, tapi melempem, bahkan mirip budak didepan elit pemerintah. KPK memang tidak independen, ia berada dibawah kendali penuh pemerintah. Itu sebabnya super powernya KPK, bahkan ada hak imunitas KPK perlu dikaji kembali.

Menjadi tragedi terburuk di Republik ini, terutama di era kepemimpinan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wapres RI yang mana secara massal para wakil rakyat terciduk berjamaah oleh KPK. Yang berdasarkan pemberitaan media massa anggaran yang mereka terima per orang tak cukup Miliaran Rupiah, begitu tak sebanding dengan korupsi yang dilakukan para bandit-bandit itu.

Hentakan, gertakan, dan gebrakan KPK ini bagi saya bukanlah prestasi, ini malahan menjadi bencana demokrasi kita. Betapa KPK dengan enteng, ‘mengobok-obok’ lembaga DPR (DPRD Malayang). Lembaga KPK cukup efektif mendestruksi bangunan citra atau reputasi yang selama ini dijaga para wakil rakyat dengan waktu yang tidak terlalu lama. Riskan memang KPK, bila tak diantisipasi KPK boleh berubah wajah menjadi bengis, seperti mahluk kanibal pemakan manusia. KPK boleh berpotensi ‘brutal’, dan sporadis, akan bergerak bagai Samurai tak bertuan bila tak ada lembaga yang mengawasi mereka.

KPK juga memberi sinyal sebagai penanda sekaligus meninggalkan pesan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sedang berstatus darurat korupsi. Akhirnya secara otomatis membuat merosot kepercayaan publik kepada para wakil-wakilnya. Secara riil, kita harus lantang mengatakan bahwa yang dilakukan KPK dalam menetapkan sejumlah anggota DPRD Malang sebagai tersangka merupakan sebuah prestasi, tinggal bagaimana kita mendorong agar tidak ‘dimanfaatkan’ untuk kampanye politik, kita juga berharap agar stamina dan spirit KPK dalam memberantas korupsi terus dilakukan, bukan sekedar melakukan pembohongan publik dengan ‘drama’ picik didepan layar TV.

Bisa saja KPK menargetkan sensasi, bukan soal prestasi yang mereka kejar. Toh, kalau mau jujur menilai, dikatakan prestasi bila mereka-mereka ini berani mengungkap kasus-kasus besar seperti yang pernah disampaikan Bang Fahri dibeberapa moment dialog di media massa. Atau kalau ‘dipaksakan’ melihat ini sebagai prestasi, cukup kita beri apresiasi dengan mendesak KPK agar berani memberantas dugaan kasus korupsi besar.

Sebab dalam keyakinan dan amatan saya, KPK kurang serius, bahkan masih cukup diskriminatif dalam pemberantasan korupsi. Belum menjalankan distribusi keadilan yang merata terhadap upaya mengungkap kasus korupsi secara komprehensif, apakah ini berkaitan dengan peletakan skema atau sistem dan metode bemberantasan korupsi?. Saya kira bukan soal sistem semata, tapi berkaitan erat dengan keberanian, komitmen, siap menerima resiko serta memiliki kesadaran penuh dalam menjalankan tanggungjawab tanpa menjadi munafik.

Peristiwa ini juga sulit rasanya kita kapling, dan simpulkan bahwa tak ada relasinya dengan urusan Pemilu 2019, bagaimana pun sekali lagi KPK dalam kacamata saya hanya bersifat dependen. Dihuni para aktor yang ‘jinak’ dimata kekuasaan, walau terlihat progresif dilayar kaca TV. Bahkan, bisa jadi jelang hajatan Pemilu 2019 KPK makin berani, lihat saja kasus yang melibatkan Setnov, Bang Idrus Marham, kini Airlangga Hartarto yang rata-rata kader satu Parpol, Airlangga mulai dipanggil untuk pemeriksaan dugaan keterlibatan kasus korupsi. Jika dilihat secara seksama, inilah ‘pukulan’ yang sasarannya satu titik untuk melumpuhkan rival politik, dalil apapun itu pemerintah lebih memiliki otoritas mengatur lembaga negara dan instrumen formal pemerintahan lainnya.

Operasi KPK; Desakan hukum dan Kepentingan Politik

Banyak pihak tentu bertanya-tanya soal getolnya KPK melakukan OTT atau operasi untuk mentersangkakan oknum koruptor jelang Pemilu 2019. Hal itu juga seiring dengan jalannya kecurigaan atas agresifnya KPK mengungkap kasus korupsi, dalam perjumpaan menyambut momentum politik tentunya ini membawa dampak signifikan, buktinya intensitas meningkatnya jumlah tersangka mulai nampak. Apakah ini kepentingan penegakan hukum, ataukah by order dari kelompok tertentu?. Jawabannya tentu hanya KPK, Tuhan dan oknum berjiwa ‘iblis’ yang tahu.

Bila sekedar kita berfikir ‘sehat’, maka bisa dikata KPK tentu bergerak dengan kepentingan tertentu, yang tidak lain adalah menjalankan Presiden sebagai kepada Negara. Disisi lain, KPK tentu tak dapat lepas dari siklus kepentingan partai politik yang menjadi penyangga demokrasi dari Negara ini, itu sebabnya tabir yang kita ungkap dalam hal pemberantasan korupsi menjadi seperti benang kusut. Meski begitu, secara hukum pergerakan KPK tetap kita apresiasi karena telah menjalankan tugasnya, sesuai kemampuan para personil KPK tentunya.

Tinjauan dilapangan KPK yang dikenal punya hak imun ini masih ‘tergoda’ dan takluk dengan ‘rayuan’ serta intimidasi, argumennya sederhana seperti belum tuntasnya KPK memberantas kasus korupsi bailout Bank Century, kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan dan jejaring mafia pajak lainnya, kasus e-KTP yang belum tuntas, Sumber Waras, Reklamasi di Jakarta, kasus Hambalang, dan kasus besar lainnya. Sebagai rakyat biasa, kita tentu berposisi mendorong agar akselerasi pemberantasan korupsi benar-benar dilakukan KPK secara optimal dan serius.

Ada kepentingan hukum yang tentu menjadi prioritas dari KPK dalam mengungkap korupsi, dalam skala apapun, itu tentu kita akui bersama. Sementara itu, ada pula serangkaian kepentingan politik yang juga tak bisa kita menutup mata lalu mengambil kesimpulan bahwa KPK bergerak tanpa kepentingan politik. Hemat saya, KPK tetap bergerak atas kepentingan politik. Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Jokowi memiliki kepentingan politik dalam menyelesaikan kasus korupsi, mengupayakan adanya desentralisasi kesejahteraan hingga di daerah, akhirnya menjadi relevan KPK harus ‘menguatkan karakternya’, bukan berubah menjadi monster yang menakut-nakut elit parpol, birokrat, dan rakyat pada umumnya, dengan semangat itulah keberlanjutan program pemberantasan korupsi dari KPK akan langgeng.[***]

 

__________________________

Tulisan Amas Mahmud, jurnalis Suluttoday.com

 

Pemprov Sulut Gelar Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

Sekprov memimpin kegiatan sosialisasi (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemprov Sulut yang digelar di Ruang C.J. Rantung, Senin (03/09/2018) sore.

Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS menerangkan tujuan dilaksanakannya sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi tersebut untuk menindaklanjuti kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sosialisasi ini sebagai tindak lanjut dari rencana aksi yang menjadi komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi dengan tim supervisi KPK,” kata Silangen.

Lanjut Silangen, setiap gratifikasi kepada ASN dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, namun ketentuan yang sama tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK yang wajib dilakukan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Nantinya, KPK akan menentukan pemberian itu dapat diterima atau harus dikembalikan oleh penerima gratifikasi.

“Semua penerimaan baik berbentuk uang atau barang yang nilainya di atas satu juta rupiah harus segera dilaporkan,” tandas Silangen.

Lebih jauh, Silangen meminta kepada seluruh ASN Pemprov Sulut untuk mampu memahami sepenuhnya Pergub Nomor 22 Tahun 2018 yang ditandatangani Gubernur Olly Dondokambey, SE pada tanggal 15 Agustus 2018 itu. Silangen juga menginginkan keserasian sikap dan pola tindak semua jajaran Pemprov Sulut, sehingga pengendalian gratifikasi dapat berjalan secara efektif.

“Kita harus mampu mengimplementasikan seluruh pedoman pengendalian gratifikasi ini,” beber Silangen.

Untuk diketahui, pada Pergub Nomor 22 Tahun 2018 bagian kedua tentang Kewajiban Lapor Penerima Gratifikasi, pada Pasal 11 menyebutkan setiap ASN wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi kepada : KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berkedudukan di Kantor Inspektorat paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Selanjutnya, UPG wajib menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK atau melalui website KPK dengan alamat e-mail pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id. paling lambat 14 hari kerja.

Karena itu, jika dilihat dari aspek strategi pemberantasan korupsi, ketentuan tentang gratifikasi sesungguhnya berada pada dua ranah sekaligus, yang tidak hanya dari aspek penindakan, akan tetapi memiliki dimensi pencegahan yang kuat. Pertemuan itu turut dihadiri Asisten III Bidang Administrasi Umum yang juga Inspektur Daerah Sulut, Praseno Hadi. (Cat)

KPK Bahas Aplikasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Sulut

KPK saat memperkenalkan Aplikasi Monitoring Centre for Prevention (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia memperkenalkan Aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Aplikasi tersebut di bahas saat dilaksanakan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, di Ruang Rapat WOC Kantor Gubernur Sulut, Rabu (15/08/2018).

Di depan Sekretaris Daerah Provinsi, Edwin Silangen dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, Tri Gamarefa menyampaikan bahwa aplikasi tersebut dibuat untuk memudahkan monitoring dari KPK.

Dengan aplikasi tersebut pemerintah daerah bisa menyampaikan laporannya tanpa harus menunggu tim dari KPK datang untuk memonitor. Gamarefa menuturkan aplikasi MCP berisi kriteria-kriteria yang digunakan untuk menyusun laporan monitoring dari KPK, dan masing-masing Pemerintah Daerah mengisi laporan dengan mengentry data laporan ke dalam aplikasi tersebut.

Selain laporan yang disampaikan, juga disertai bukti fisik, yang di foto dan dikirimkan bersama dengan laporan yang dientry. Dengan aplikasi ini, masing-masing Pemerintah Daerah melaksanakan Self Assesment. Gamarefa berharap masing-masing daerah bisa melaporkan hal-hal secara obyektif.

“Minimal setiap tiga bulan Pemda dapat mengentry progress perkembangan, kemudian wajib melakukan konfirmasi setelah input data,” jelas dia.

Sekprov Silangen dalam kesempatan itu menyambut baik sosialisasi aplikasi MCP KPK tersebut. Dirinya berharap agar seluruh Kepala OPD dapat memberi perhatian lebih atas apa yang telah dikoordinasikan dalam rapat itu.

“Atas nama Gubernur dan Pemerintah Provinsi Sulut kami mengucapkan terimakasih kepada Tim KPK yang telah bersedia berkoordinir bersama kami. Saya berharap ini menjadi perhatian serius OPD Pemprov Sulut agar kita dapat bekerja lebih keras lagi, bahu-membahu dan saling mengingatkan agar dapat melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh tim KPK,” kata Silangen.

Rapat tersebut turut dihadiri Korsupgah KPK RI Wilayah Sulut M Indra Furqon, Plt Asisten Administrasi Umum sekaligus Inspektur Daerah Provinsi Sulut Praseno Hadi MM Ak, dan seluruh Kepala OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.(Cat)

Kunjungi Unsrat, Ketua KPK Bicara Soal Dugaan Korupsi Laboratorium Fakultas MIPA

Ketua KPK didampingi Dekan Fakultas Hukum dan salah satu Wakil Rektor (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menarik, saat mendatangi kampus Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dalam agenda menghadiri Seminar Nasional bersama antara Fakultas Hukum (FH) Unsrat dengan KPK, Rabu (8/8/2018) juga dititipkan beberapa hal penting.

Diantaranya, dihadapan wartawan tak hanya Raharjdo menjelaskan tugas KPK yaitu supervisi dan koordinasi, pencegahan, penindakan dan monitor. Dan kunjungannya di Unsrat adalah bersifat dalam rangka pencegahan, menyebar luaskan pengetahuan bagaimana Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Raharjdo juga sepakat penindakan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersandung Tipikor.

“Khusus Pegawai Negeri yang sudah Inkrah, yang sudah koruptor, mestinya ada hukuman yang sesuai dengan aturan dan perudang-undang yang berlaku dan segera dilakukan,” ujar Raharjo.

Tak hanya itu, Raharjo saat ditanya wartawan soal dugaan korupsi Laboratorium (Lab) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unsrat menyampaikan akan melakukan pengecekan kasus ini.

“Salah satu (Lab FMIPA Unsrat) yang telah dilaporkan nanti kita pelajari. Apakah pelanggaran keuangannya itu ada, apakah pelanggaran kerugiannya itu cukup besar,” tuturnya dan memastikan laporan yang masuk tentang Lab FMIPA Unsrat akan ditangani sesuai kewenangan KPK.

Ditambahkannya lagi bahwa terkait kasus FMIPA Unsrat berbandrol Rp18 Miliar yang sudah ditangani Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut) sejak tahun lalu dan dinilai lamban penanganannya. Ditanya apakah bisa di supervisi oleh KPK, dijelaskannya.

“Selanjutnya, KPK bisa mendapati informasi dan setelah itu naik ke penyidikan. Makanya kita memperkenalkan aplikasi yang namanya elektronik, namanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Dan itu diisi oleh teman-teman di Polres, Polda dan Kejari, Kejati,” tuturnya.

“Saya perlu melihat apakah data itu sudah masuk atau belum. Kalau sudah masuk, apakah sudah masuk penyidikan atau belum, karena kalau belum masuk biasanya belum termonitor. Kalau memang ada informasi seperti itu nanti ada Korpsus Penindakan KPK yang akan menfollow-up, menanyakan akan kasus itu, apalagi kalau kasus itu sudah berbandrol Rp18 Miliar,” ujarnya menutup.

Terkait kegiatan ini, menurut Dekan Fakultas Hukum Unsrat, Dr Flora Kalalo menyebutkan bahwa momentum pengembangan kerjasama antara Fakultas Hukum Unsrat dengan KPK yang sudah berlalu sejak 2011.

”Kami harap kedepan hubungan ini terus bisa terjaga. Ini merupakan hadiah yang luar biasa bagi FH Unsrat bisa dihadiri langsung oleh Ketua KPK,” ujar Kalalo.

Ia berharap kegiatan ini bisa berdampak baik bagi Perguruan Tinggi. ”Sesuai dengan tema kami, kami harap kegiatan ini dapat membuat kita semua bebas dari korupsi,” tutup Flora Kalalo dalam sambutannya.

Seminar ini mengambil tema: Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Perguruan Tinggi (Kampus)” dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-60, FH Unsrat. Ketua KPK dalam kehadirannya disambut Dekan FH Unsrat Dr Flora Kalalo serta Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Dr Ronny Maramis. Sayangnya, hingga acara selesai tidak terlihat Rektor Prof Dr Ir Ellen Kumaat. (*/Redaksi)

iklan1