Tag: KPK

Minahasa Tenggara Raih Predikat Tertinggi MCP KPK se-Sulut

Ratahan, Suluttoday.com – Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dibawah kepemimpinan Bupati James Sumendap dan Wakil Bupati Jocke Legi kembali menorehkan prestasi. Kali ini lewat hasil Monitoring Center For Prevention (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mendapat predikat tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara.

Penyampaian KPK kepada 15 kabupaten/kota se-Sulut tersebut disampaikan lewat sosialisasi keberhasilan program pencegahan korupsi terintegrasi dan penjelasan teknis indikator keberhasil MCP yang dilaksanakan secara virtual dan disaksikan langsung Bupati James Sumendap dan jajaran, Senin (04/05/2020).

Sekertaris Daerah (Sekda) Mitra, David Lalandos, kepada sejumlah awak media disela-sela kegiatan sosialisasi yang disampaikan oleh Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK mengatakan, kegiatan kali ini memaparkan Terkait MacP yang meliputi berbagai indikator penilaian seperti perencanaan dan penganggaran, APBD, pengadaan barang dan jasa, APIP serta dana desa.

“Ada 8 area intervensi yang menjadi poin penilaian MCP oleh KPK dan hasilnya Mitra berada di urutan pertama untuk implementasi MCP program KPK tahun 2019, itu tentunya berkat kerja keras serta arahan leader pak Bupati James Sumendap,” terang Lalandos.

Sementara itu, Bupati James Sumendap mengatakan masih ada beberapa indikator yang akan terus dibenahi, salah satunya sektor pendapatan. “Masih ada sekitar 9 persen dari hasil MVP yang harus dibenahi dan harapannya kedepan dalam sektor pendapatan akan jauh lebih baik lagi,” terang Sumendap.

Sumendap menambahkan, dalam penyampaian MCP ini ada hal menarik yang disampaikan kasatgas yakni ada beberapa point yang tidak perlu belajar sampai ke Jawa atau daerah lain cukup menimba ilmu di kabupaten Mitra.

“Mitra siap membagi ilmunya, datang saja kesini, kami akan bantu Inspektorat, badan keuangan serta aset, tak terkecuali pemerintah provinsi kalau mau berguru di Mitra. Tak perlu gengsi, karena ini membangun Indonesia bukan hanya membangun Mitra,” ungkap Sumendap yang juga menyatakan siap berguru ke provinsi terkait management ASN karena tertinggi.

(Hengly Langoy)

Kabar Pilkada Bolsel (3)

Kejari saat bersilaturahmi dengan Pemkab Bolsel (Foto Ist)

Oleh : Pitres Sombowadile

Kejari Silaturahmi ke Pemkab Bolsel

RASA keadilan sontak berdegub kencang di dada. Seolah ada dering bising alarm juga di telinga. Itu terjadi saat saya membaca berita ‘’kunjungan Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu’’ ke Pemerintah Kabupaten Bolsel kemarin hari (18/2) via media daring (online).

Tak sekadar itu, alarm dalam diri saya itu menderu-deru karena terberitakan pihak kejari dalam kesempatan anjangsana silahturahmi itu secara resmi menerima pemberian bantuan mobil operasional dari tuan rumah yang dibesuk itu. Wow.

Meski pemberian itu berbeda dengan terma dan definisi gratifikasi, yaitu karena modus pemberiannya ada pada jalur hubungan institusi ke institusi. Yaitu, pihak eksekutif membantu pihak penyidik. Artinya, pemberian mobil itu tidak terjadi dalam jalur persekot perseorangan kepada pihak yang memiliki kekuasaan hukum, dan pihak yang memberi berharap dapat dibantu agar dileluasakan dari jerat hukum.

Meski demikian, anjangsana antar dua lembaga ini termasuk agak intens ini. Kunjungan terjadi pada dua kali pertemuan dalam waktu yang pendek, yang keduanya dilakukan dalam tema mulia insani ilahi: silaturahmi.

Apakah sekadar dengan cap jenis pertemuan insani semacam itu, saya harus mengakhiri untuk membahas wacana-wacana yng terkembang dari hubungan dua lembaga yang sama-sama dibiayai oleh dana negara ini.

Saya akhirnya memilih untuk membahasnya pendek di sini. Membawanya ke dalam kerangka-kerangka wacana publik secara madya untuk membeber aspek-aspek pendidikan hukum pada masyarakat, sekaligus mengungkap beberapa dimensi yang pantas untuk sedikit dikorek-korek dari dua temu kangen Kejari dan Bupati Bolsel itu. Itulah sekadar diurai pada tulisan panda ini.

Sejujurnya, saya merasa aneh. Bahwa kok Kejari bisa demikian leluasa dan tidak kritis untuk bisa menahan dirinya agar tidak berkunjung ke Pemkab Bolsel di Panango. Soalnya, pihak penyidik negara ini kan pada saat yang sama sedang memeriksa Bupati Bolsel dalam perkara dugaan terjadinya suap menyuap dalam sebuah proyek pembangunan pasar di desa Milangodaa, Bolsel? Bagaimana kejari bisa lepas kendali atas kesadaran ini?

Mungkin memang di situ sisi tidak eloknya dari kunjungan sang kejari, apalagi sampai mau menerima pemberian bantuan mobil itu. untuk bersilahturahmi itu jelas rentan ditafsir sumir oleh publik sebagai ada kaitannya dengan upaya mencari solusi atas kasus Bupati. Ini kesadaran pikir dari publik yang bisa liar ke mana-mana, kejari tentu dapat mengatasinya dengan memberi penjernihan atasnya via ‘statement’-nya.

Keterangan resmi kejari itu untuk menghalau kesadaran pikir publik yang tentu disana-sini potensial diboncengi oleh dugaan negatif, misanya, ‘’…siapa tahu ada kongkalingkong dalam duo temu silahturahmi?…’’.

Untuk itu, saya sebagai ‘public defender’ (pembela publik) yang dulu pernah memperkuat Masyarakat Transparansi International (MTI), sekadar mengharap kejari mau menjernihkan soal ini dengan memberi keterangannya.

Apa yang saya tahu, kasus suap yang (sebagian) sudah diakui oleh pihak-pihak yang dipanggil kejaksanaan ini (di antaranya merupakan hasil dari pemeriksaan dari silahturahmi Bupati Bolsel yang pertama) mestinya didorong ke proses-proses hukum standar yang terukur. Bukan diberi bumbu-bumbu pertemuan di luar kerangka hukum.

Saya sebelumnya yakin Kejari akan disiplin pada mekanisme dan tata penyidikan standar, karena figur ini konon disebut-sebut orang, ‘’…pak kejari pernah bekerja dalam suasana pemberantasan korupsi di KPK…’’. Tapi ruang-ruang silahturahmi yang dibuka kejari sungguh bisa membuyarkan upaya pemberantasan korupsi.

Ataukah ada tekanan-tekanan politik tertentu yang dikerjakan pada pihak kejari agar menempuh jalan-jalan ini. Saya tahu kasus suap itu, masih banyak yang belum terungkap, misalnya ihwal keterlibatan penguasa lain yang dalam kajian saya ikut mendapat cipratan dana suap menyuap itu juga.

Yang jelas bahwa silahturahmi pada saat sang bupati sedang pada posisi terperiksa itu nyata janggal, kalau bukan ganjil. Atasnya kejari mesti membuat beberan akuntabilitasnya. Karena bisa saja berita yang dibeber pihak pemkab Bolsel itu sebenarnya upaya sepihaknya untuk ‘mempercantik tampilan’ saja (‘window screening’) saja, dan kejari sejatinya tetap konsisten melakukan pemeriksaannya pada kunjungan kedua ini, sebagaimana terjadi pada kunjungan Bupati yang pertama di kantor kejaksaaan negeri Kotamobagu.

Publik hanya menunggu keterangan yang transparan, sebab jika ditutup-tutup akan banyak godaan ‘setan’ di sana. Saya baiknya menunggu respon pihak kejari atas masalah yang sudah publik ini. Siapa tahu saya menemukan sesuatu yang tidak saya ketahui sejak awal.

Semoga ada keterangan itu. Semoga, semoga, semoga sekali lagi.

AMTI: KPK Lemah, Dewan Pengawas Seperti Tembok Pembatas

Ketum Tommy Turangan, SH (Foto Ist)

MANADO, Suluttodya.com – Aktivis anti korupsi satu per satu mulai angkat bicara. Mereka mulai resah dengan perilaku penegak hukum yang terkesan melempem dalam penanganan kasus, ada tumpang tindih dalam memerangi praktek korupsi. Salah satunya, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI) mengaku ada perbedaan di era Presiden SBY dan Jokowi perihal keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

‘’Perbedaan yang nampak dan terasa kita saksikan di publik adalah soal penanganan kasus yang menyentuh dengan partai politik yang berpihak atau bersama penguasa.  Coba dibedakan, kita melihat sisi keadilan dan ketegasan KPK di era Presiden SBY, para petinggi partai Demokrat tertangkap KPK, ini bagian dari keteladanan hukum,’’ kata Turangan, Kamis (30/1/2020).

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu mengharapkan agar Komisioner KPK saat ini perlu meneladani, meniru dan mengambil kebaikan, serta keberanian dari KPK sebelumnya yang tegak lurus menghandam seluruh koruptor. Dikatakannya lagi, akan ada degradasi kepercayaan masyarakat terhadap KPK, bila cara penindakan kasus dugaan korupsi masih tebang pilih.

‘’Yang membedahkan KPK di jaman SBY dan jaman sekarang adalah ketidakberanian. Ada tembok kekuasaan SBY di sikat oleh KPK waktu itu. Sekarang apa berani KPK begitu?. Kan kita masih mengingat bahwa KPK era SBY Ketua partai politik yang disinyalir korupsi di tangkap, Bendahara Partai di Tamgkap. Anggota DPR RI. Nah, sekarang KPK harus minta ijin Dewan pengawas, keberadaan Dewas pun seperti menciptakan tembok pembatas. Kalau tidak mengoreksi ini dan memperbaiki ini, maka KPK akan mengalami distrust dari masyarakat,’’ tukas Turangan tegas. (*/Am)

Mau Dapat Rumah?, Ayo ke Jarod Manado Rabu Besok

Bang Faisal Salim (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Ragam konsep pembangunan fasilitas publik didorong pemerintah. Semuanya tentu didukung kajian yang komprehensif, studi perbandingan dan kesediaan sumber daya. Untuk konteks Kota Manado sendiri pemerintah daerah tengah memaju laju pembangunan, tujuannya demi kesejahteraan serta kemajuan masyarakat.

Hal yang terkesan tidak terlalu mendapat perhatian adalah soal perumahan murah, perumahan layak huni, cara mendapatkannya dan kiat-kiat sukses menjadi pengusaha properti. Konteks ini dilirik Faisal Salim, SE pengusaha muda yang kini digadang-gadang maju sebagai calon Wakil Wali Kota Manado membuka ‘dapur developer’. Mewujudkan komitmennya, Faisal menggelar dialog bersama masyarakat Kota Manado.

”Kami akan menggelar dialog bersama Bang Faisal Salim. Untuk itu, secara terbuka sebagai pelaksana kami mengundang masyarakat agar bisa hadir di Jalan Roda (Jarod) Manado, Rabu 13 November 2019. Bang Faisal akan membagikan kiat-kiat mendapatkan rumah tanpa bank. Termasuk rahasia sukses menjadi pengusaha properti. Agar kita bisa punya rumah sendiri tentunya bagi yang belum punya rumah,” ujar Gilang Hiola saat diwawancarai wartawan, Selasa (12/11/2019).

Lanjut disampaikan Gilang, banyak masyarakat Manado yang penasaran atas konsep perumahan tanpa bank yang dibuat Faisal Salim. Untuk hal tersebut, Gilang mengajak segenap warga Manado hadir dalam acara yang juga dihadiri politis, aktivis OKP dan Ormas, serta tokoh masyarakat.

”Yang Penasaran Dengan Dialog ini kami undang Untuk Hadir di Jalan Roda Pada Tanggal 13/11/19 Jam 15.00 di Warung Kopi Hanny. Para Narasumber  diantaranya Owner Perumahan satu-satunya tanpa menggunakan Bank Bapak Faisal Salim, dan Pak Haji Sultan Udin Musa. Moderator Sekretaris DPD KNPI Manado,” kata Gilang menutup. (*/Redaksi)

Fahri Hamzah: KPK Kembalilah Ke Pangkuan Ibu Pertiwi

Fahri Hamzah (FOTO Ist)

SELAMAT Kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru. Kerja besar menunggu. Kembali pada pangkuan pertiwi, kembali pada konstitusi dan hukum. Hentikan segala kegiatan politik dan penggalangan intelijen. Bekerjalah sistematis dengan penguatan Kordinasi, Supervisi dan Monitoring. Sukses! Saya usulkan pimpinan KPK yang sekarang segera demisioner.

Pegawai KPK harus kembali bekerja profesional. Hentikan demonstrasi. Renungkan kembali makna bekerja untuk negara. Kalian bukan LSM. Konsepnya beda. Tapi yang mau kembali LSM silahkan mengundurkan diri hari ini juga. Sebagai lembaga independen, KPK harus dibersihkan dari kerja politik. Atas nama apapun. Politik hukum KPK adalah politik hukum negara yang diamanahkan konstitusi sebagai “negara hukum yang demokratis”. Mari kita beri kepercayaan pada pimpinan baru sambil kita awasi. Negara harus kembali normal, UU darurat tidak boleh diberi ruang kembali.

Suasana perang hentikan! Ini masa bersatu, konsolidasikan kekuatan untuk membangun negara yang damai dan tenang. Kalau ada perbedaan pendapat antar lembaga selesaikan dengan Kordinasi bukan demonstrasi. Semua Kedaruratan yang dibuat sepihak oleh negara biasanya bikin ribut sendiri. Sebab ada aliran uang untuk bikin keributan. Sudahlah, negara harus terkonsolidasi. Hormati kerja masing-masing jangan menebar perasaan tidak tenang sehingga negara lamban dan tidak berani ambil keputusan.

Tantangan besar menghadang kita. Ke depan, KPK dengan fungsi supernya yang tidak hilang harus mengutamakan kerja konsolidasi, supervisi dan monitoring. Jangan percaya bahwa korupsi di Indonesia tidak bisa dihentikan. Itu bohong dan omong kosong. Tertibkan itu! Negara kita negara yang didirikan oleh orang-orang hebat, para pejuang, ulama dan cendikiawan kelas dunia. Lebih jauh, negara ini warisan yang tiada tara, Karunia Allah yang maha kuasa. Jangan rendah diri dan jangan terus merasa kalah. Lawan segala perasan tidak mampu.

Komisioner KPK itu adalah “wakil presiden ke-2”. Ini kesimpulan saya. Kuat sekali mereka. Aksesnya ke semua lembaga. Maka, duduklah bersama, semua lembaga: eksekutif, legislatif, judikatif. Bikinlah Sistem Integritas Nasional yang kuat. Semua orang ingin jadi orang baik. Bergaullah secara fleksibel. Jangan sok suci mentang-mentang bisa nyadap dan mengetahui dosa-dosa tersembunyi.

Hentikan kegiatan bawah tanah itu! Itu dosa besar. Hadapilah bangsamu dengan senyum. Percayalah manusia sama saja. (yang bersifat) Iblis sedikit, (yang bersifat) malaikat sedikit. Manusia yang banyak. Inilah pesanku kepada pimpinan KPK yang baru dan kepada pegawai KPK. Pegawai KPK berbanggalah kalian bekerja di tenpat itu. Selamat bekerja KPK, semoga Allah melindungi kalian dan semoga Allah menjayakan bangsa INDONESIA. Mari maju ke depan. Hadapi tantangan zaman.

 

Merdeka! Twitter @Fahrihamzah 13/9/2019

(Wakil Ketua DPR RI)

iklan1