Tag: KPK

Damis: Penundaan Pengumuman Kabinet, Jokowi Butuh Waktu

Drs. Mahyudin Damis, M.Hum (Foto Suluttoday.Com)

Drs. Mahyudin Damis, M.Hum (Foto Suluttoday.Com)

MANADO – Diulurnya pengumuman Kabinet oleh Presiden Ir. Joko Widodo (Jokowi) memunculkan pro-kontra ditengah masyarakat. Tak hanya di DKI Jakarta, warga Sulawesi Utara (Sulut), juga mengaku ikut merasakan dampak dari penundaan tersebut. Sabtu (25/10/2014) pengamat politik dan pemerintahan Sulut, Drs. Mahyudin Damis M.Hum menilai langkah yang ditempuh Jokowi sudah tepat.

”Jokowi berupaya menciptakan Kabinetnya yang bersih. Dan itu memang yang menjadi keinginan rakyat. Ada pun terkesan diulur-ulur karena ia memaksimalkan hak prerogatifnya yang menggandeng pihak KPK dan PPATK. Ia sadar bahwa setiap Kementerian harus dipimpin oleh Menteri yang bersih dan berkompeten. Bukankah lantai yang kotor harus dibersihkan oleh sapu yang bersih, bayangkan jika lantai yang kotor itu dobersihkan dengan sapu yang kotor pula. Kapan bersihnya? Kan begitu,” ujar Damis pada Suluttoday.Com saat diminta tanggapan.

Damis mengkawatirkan jika Jokowi tidak menyeleksi secara maksimal para calon Menteri, maka para Menteri nantinya membawa ”petaka” bagi rakyat Indonesia. Penundaan pengumuman yang dilakukan Jokowi menurutnya waktu yang disediakan dalam konteks penyusunan Kabinet masih tergolong jauh dari batas waktun yang ditetapkan, sehingga Jokowi tidak perlu tergesah-gesah.

”Jika nama-nama calon Menteri yang disodorkan ke KPK dan PPATK itu semuanya bersih atau tidak terindikasi korupsi maka saya kira tak ada kesan diulur-ulur. Oleh karena adanya 8 orang yang diberi catatan oleh lembaga Negara yang paling dipercayai oleh rakyat dalam hal pemberantasan korupsi, itu makanya harus dicari lagi penggantinya. Kemudian penggantinya pun harus di klarifikasi lagi kan gitu? Dengan demikian butuh waktu. Saya kira sejak Jokowi-JK dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI hingga hari senin tanggal 27 nanti dimana Menteri-Menteri akan dilantik itu sudah tergolong cepat. Artinya tak ada kesan diulur-ulur,” tegas Damis yang juga Dosen di FISPOL Unsrat Manado ini. (Amas Mahmud)

Hari Ini Jokowi Umumkan Nama-Nama Menteri

Joko Widodo, Presiden RI saat diwawancarai wartawan (Foto Ist)

Joko Widodo, Presiden RI saat diwawancarai wartawan (Foto Ist)

Jakarta/MANADO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan mengumumkan nama-nama Menteri di Kabinet pemerintahannya hari ini, Rabu (22/10/2014). Ia memberi petunjuk pengumuman itu bisa disampaikan di tiga tempat yang dipilihnya di Jakarta.

“Ini serius. Secepatnya (pengumuman Kabinet). Kalau tidak di Pluit, di Tanah Abang, atau mungkin di Tanjung Priok. Bisa sore, bisa siang,” ucap Jokowi di rumah Dinas Gubernur DKI, Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat.
Jokowi tidak memberi petunjuk apakah Kabinet pemerintahannya akan terdiri dari 33 kementerian seperti di pemerintahan SBY-Boediono atau berbeda. Ia enggan menjelaskannya lebih lanjut.
Nanti diumumkan. – Joko Widodo, Presiden RI.
Sebelumnya, Jokowi berencana mengumumkan Kabinet pemerintahannya kemarin, Selasa 21 Oktober 2014. Namun kemudian tertunda setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan catatan kepada beberapa calon menteri Jokowi untuk dievaluasi. Kemarin, Jokowi pun sudah memanggil para calon menterinya di Istana Negara. (VN/Amas Mahmud)

LP-KPK Desak Kejaksaan Segera Tetapkan Tersangka Kasus PD Pasar Manado

Madzhbullah Ali, SH (Foto Ist)

Madzhbullah Ali, SH (Foto Ist)

MANADO – Bergulirnya kasus dugaan korupsi yang melilit Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Manado makin mendapat pengawalan ketat masyarakat Kota Manado. Pasalnya dugaan korupsi yang disinyalir miliaran  rupiah itu terjadi pada tahun 2012 dan 2013, merespon hal tersebut Lembaga Pengawasan Kinerja Pemerintah dan Keuangan (LP-KPK) Sulawesi Utara (Sulut) angkat bicara.

Melalui Ketua LP-KPK Sulut, Sofyan  Maku SH mendesak agar Kejaksaan Negeri Manado segera menetapkan tersangka terkait keterlibatan oknum PD Pasar Manado. ”Kami meminta Kejaksanaan Negeri Manado, apabila sudah cukup bukti untuk segera menetapkan tersangka. Maka proses penetapannya dipercepat,” ujar Maku yang juga diaminkan Madzhabullah Ali SH.

Lanjut Maku mengatakan apa yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu dituntaskan dengan cara membuktikan adanya deviasi pengelolaan anggaran di PD Pasar tersebut. LP-KPK juga meminta Walikota Manado, Dr. GS Vicky Lumentut agar menon-aktifkan pejabat PD Pasar dari jabatannya bila telah ditetapkan sebagai tersangka.

”Temuan BPK ini menjadi bukti kuat bahwa telah terjadi penjarahan dan ”pencurian” uang milik rakyat. Dugaan ini wajib dituntaskan, Kejari mesti cepat menindak ini supaya tidak terulang lagi di PD Pasar Manado. Padahal di PD Pasar Manado perputaran uang dan proses pengelolaannya besar tapi anehnya, pasar tradisional di Manado fasilitasnya masih memprihatinkan. Bahkan tidak pernah mencapai target PAD dalam laporan mereka, kami juga menghimbau dengan tegas agar Walikota Manado menon-aktifkan pejabat PD Pasar dari jabatannya jika telah berstatus tersangka,” papar Maku tegas. (Amas Mahmud)

AMTI Siap Laporkan Dugaan Korupsi MaMi Pemprov Sulut ke KPK

Tommy Turangan, SH (Foto Suluttoday.Com)

Tommy Turangan, SH (Foto Suluttoday.Com)

MANADO – Dugaan kasus korupsi dana Makan Minum (MaMi) di pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sejumlah miliaran rupiah yang telah dilaporkan Gubernur Sulut, Sinyo Harry Sarundajang mendapat dukungan penuh masyarakat. Ketua Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan SH yang juga warga asal Sulut ini mengatakan akan melaporkan kasus ini k Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jika sedikit saja berhembus isu Kapolda Sulut atau jajaran Polda Sulut tidak serius menindaklanjuti laporan yang disampaikan Gubernur Sulut terkait dana MaMi ini, maka AMTI siap melaporkan ini ke KPK. Kami berkomitmen akan mengawal kasus ini hingga tuntas. – Tommy Turangan SH, Ketua Umum AMTI, Selasa (7/10/2014).

Mantan aktivis 98 itu menegaskan agar Kapolda Sulut tidak main-main dengan laporan yang telah dilayangkan Gubernur Sulut tersebut. ”Kami tegaskan lagi dan ingatkan Kapolda Sulut untuk tidak main-main dalam kasus ini, karena kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi tersebut berkisar miliaran rupiah. Ini sama saja membunuh warga Sulut, sehingga kami warga Sulut meminta agar diselesaikan secepatnya,” ujar Turangan menutup. (Amas Mahmud)

Dinilai Tak Independen, Warga Sulut Desak Ketua KPK Mundur

Jim Robert Tindi (Foto Ist)

Jim Robert Tindi (Foto Ist)

MANADO – Pernyataan Abraham Samad terkait keberadaan Setya Novanto yang didorong sebagai Ketua DPR RI mendapat kecaman warga Sulawesi Utara, Jim Robert Tindi. Menurut Tindi, sebagai pimpinan lembaga pemerintahan Samad harusnya bersikap independen, menjunjung tinggi praduga tak bersalah dan memberikan pernyataan yang tidak terkesan politis.

”Pernyataan Abraham Samad yang notabenenya sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin mencerminkan bahwa dia tidak independen lagi. Negara ini masih mengenal praduga tak bersalah, apa bedanya Setya Novanto dengan Olly Dondokambey yang juga adalah Bendahara Umum PDI Perjuangan. Sebaiknya, Abraham konsentrasi mengungkap kasus ini, bukan malah nimbrung pada urusan politik,” tegas Tindi yang juga Direktur Eksekutif Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Sulawesi Utara (Sulut), Senin (6/10/2014).

Ditambahkan Tindi pada Suluttoday.Com, apa yang dilakukan Samad saat ini mencederai nama baik lembaga KPK dan ikut membuat malu rakyat Indonesia. Tindi lanjut menjelaskan kalau manuver yang dilakukan Samad terindikasi KPK digiring ke ruang politik praktis.

”Memalukan, sebaiknya Samad mundur atau dimundurkan saja. Abraham Samad malah sudah menggiring KPK ke ranah politik, seharusnya dia tau malu dan mundur saja,” ujar Tindi yang adalah mantan Ketua PRD Sulut ini. (Amas Mahmud)

iklan1