Tag: KPK

BPJN XV Sulut-Gorontalo Disorot, Kali Ini Soal Dugaan Korupsi Pembangunan Jalan di Miangas

Kantor BPJN Wilayah Sulut Gorontalo (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Pengerjaan proyek yang dilaksanakan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), BPJN XV Wilayah Sulut-Gorontalo, khususnya di area Sulawesi Utara memang tidak seluruhnya berjalan lancar. Masih ada saja keluhan dan protes yang dilayangkan masyarakat akibat lemahnya pengawasan atau pengerjaan proyek yang sesuai dengan yang direncanakan.

Salah satunya sebagaimana disorot, diduga karena lemahnya kerja BPJN XV PPK 16 PJN Wilayah 3 Kabupaten Talaud yang tidak lain ialah Dantje Tulalo ST. MT menuai kecaman keras dari para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kali ini dari Gerakan Masyarakat Peduli Indonesia (Gempindo) yang mengancam akan mempolisikan Dantje ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dantje Tulalo, ST.,MT (FOTO Ist)

”Kami akan melaporkan Pak Dantje Tulalo ke KPK atas dugaan korupsi yang kami temui dalam pengerjaan proyek Pelebaran jalan Esang Rainis dan proyek pekerjaan rekonstruksi jalan lingkar Miangas tahun 2017 dengan anggaran 92 Milyar rupiah. Kami mendapati ada indikasi kerugian negara hampir capai 24 Milyar rupiah karena diduga pekerjaan dikerjakan asal jadi dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknik oleh PT. Mawatindo road construction dan PT. Mandiri Bhakti Majene,” ujar Sekretaris Jenderal Sekjend DPP Gempindo Windra H Walanda. (*/Redaksi)

Proyek Jalan Lingkar Miangas Terindikasi Korupsi, LPI-TIPIKOR Sulut Siap Laporkan Kepala Balai, Kasatker Dan PPK Talaud

Albert H. J. Montolalu, S.Th dan Jaino Maliki pengurus LPI Tipikor Sulut (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Ketua DPW LPI-Tipikor Sulawesi Utara (Sulut), Albert H. J. Montolalu, S.Th mengendus adanya indikasi korupsi pada proyek rekonstruksi jalan lingkar miangas Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2017, dengan nilai kurang lebih 49 miliar rupiah. 

LPI sudah mengantongi data-data dan bukti ttg indikasi korupsi proyek tersebut, dan siap menyeret PPK sebagai penanggungjawab proyek, Kasatker sebagai KPA, dan Kabalai selaku pimpinan tertinggi di BPJN XV Manado.

“Kami secara kelembagaan sudah menyurat kepada PPK dan Kepala Balai meminta klarifikasi terkait temuan kami di lapangan, selanjutnya kami akan melaporkan dugaan kasus ini ke KPK dng tembusan Menteri PUPR dan Menkopolhukam,” ujar Montolalu, kepada Suluttoday.com, Kamis (12/7/2018).

Selain menyerahkan surat Laporan, kata Albert, pihaknya juga akan melakukan aksi demo di gedung KPK dan Kementerian PUPR, meminta agar kasus dugaan korupsi ini segera ditindaklanjuti.

“Pembangunan jalan di pulau miangas adalah proyek strategis Presiden Joko Widodo, dan menjadi harga diri bangsa Indonesia di daerah perbatasan, jadi kami akan mendesak KPK segera memproses temuan kami ini,” ujar Montolalu tegas.(*/Redaksi)

KPK dan Pemprov Ajak Pengusaha Sulut Cegah Korupsi

Silangen memuji aksi nyata KPK (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pemerintah Sulawesi Utara yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Sulawesi Utara, Edwin Silangen membuka pertemuan Pencegahan Korupsi Sektor Swasta yang dirangkaikan dengan Pembentukan Komite Advokasi Daerah Antikorupsi di ruang F.J. Tumbelaka (05/07/2018).

Guna mengakselerasi pencegahan korupsi khususnya di sektor bisnis, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Komite Advokasi Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. KPK berupaya mengajak pemerintah daerah dan pengusaha swasta duduk bersama mencari solusi terhadap permasalahan permasalahan utama yang di Sulawesi Utara.

Dalam sambutannya, Sekda mengapresiasi kepada komisi pemberantasan korupsi karena memiliki rencana aksi yang nyata sejak dua tahun lalu. Sejalan dengan itu, bagi pelaku usaha yang dibentuk dari Komite Advokasi Daerah Antikorupsi, Sekda menghimbau agar pembentukan ini bisa menjadi titik tolak bagi pencegahan korupsi.

“Pengalaman dimana-mana kejahatan ini tidak bisa berdiri sendiri selalu melibatkan lebih dari satu pihak” sahutnya.

Karena itu dalam kesempatan tersebut, Sekda mengingatkan bahwa ada dua titik rawan sebagaimana yang menjadi himbauan dari KPK yang harus diperhatikan.

“Titik rawan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkaitan dengan proses perijinan dan proses pengadaan barang dan jasa,” tambahnya.

Sementara itu Satuan Satgas Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Wilayah VIII, Tri Gamarefa dalam sambutanya menjelaskan bahwa kehadiran kali ini untuk mengundang kepada seluruh pelaku usaha serta mencegah dugaan-dugaan korupsi, melakukan supervisi serta monitoring.

“Pertemuan ini bertujuan melancarkan apa yang menjadi kesulitan bapak ibu di bidang dunia usaha, perijinan serta kesulitan di bagian eksekutif yudikatif” katanya.

Dalam kegiatan itu pula dilaksanakan penyerahan modul integritas bisnis dan board game dari pihak KPK kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulut. (Cat)

BAHAYA Gratifikasi Kepung Unsrat, LSM Kembali Demo di KPK

    Kompak para pendemo berada di depan kantor KPK (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Secara faktual meski telah usai Pemilihan Rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, hal itu bukan berarti mengakhiri segala polemik hukum yang diduga mendera Unsrat saat ini. Buktinya, masih ada LSM yang menyuarakan adanya dugaan korupsi dan gratifikasi yang terjadi di Unsrat.

Buntut dari polemik itu, Jumat (22/6/2018) Lembaga Pengawas Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LPI Tipikor) Sulawesi Utara (Sulut) sebagai LSM yang konsen pada isu-isu korupsi mengepung kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Ristekdikti di Jakarta. Dengan menyampaikan tuntutan seperti disampaikan Albert Montolalu, Ketua LPI Tipikor Sulut menyampaikan sejumlah hal penting yang wajib diusut penegak hukum.

”Kami meminta dan mendesak agar dituntaskan dugaan Gratifikasi di Unsrat yang diduga ada ungsur korupsi dari proyek Laburatorium MIPA Universitas Samratulangi Manado Tahun 2014,” tegas Montolalu seperti dikutip dari Riauandalas.com.

Sebagaimana diketahui, para demonstran memabwa spanduk berukuran besar dengan bertuliskan LPI TIPIKOR RI Sulawesi Utara ”Tuntaskan Korupsi Proyek Laburatorium MIPA Sam Ratulagi Manado tahun 2014”. Dimana, dari proses tersebut diduga ada bau korupsi.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Umum LPI Tipikor RI Aidil Fitri, SH memberi ketegasan agar pihak penegak hukum mengusut tuntas atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dan tuntutan anggotanya tersebut.

LPI Tipikor saat melakukan demonstrasi (FOTO Ist)

Lanjutnya, tim penyidik KPK atau Kejaksaan, kepolisian untuk turun melakukan lidik terhadap apa yang di sampaikan oleh pengiat sosial yang bergerak untuk mengawasi tentang kebijakan publik supaya penggunaan uang negara atau uang rakyat bisa tersalurkan dengan benar.

”Apabila ada temuan yang merugikan Negara, kami meminta diusut tuntas, tanpa kompromi dan diskriminasi, sampai ke meja hijau biar ada rasa keadilan buat rakyat Indonesia khususnya untuk rakyat di Sulawesi Utara,” tegasnya. (*/Redaksi)

Gelar Demo di KPK, GAK SULUT Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi di UNSRAT

Aktivis GAK Sulut saat berada di depan gedung KPK (FOTO Ist)

JAKARTA, Suluttoday.com – Laporan dugaan tindak pidana korupsi di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado telah disampaikan para aktivis LSM. Jumat (18/5/2018), tak hanya menyerahkan laporan, aksi unjuk rasa pun dilakukan Iknatius Cs, dari Gerakan Anti Korupsi (GAK) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta.

Menurut GAK Sulut setelah ditangani pihak Kepolisian, dugaan kasus tindak pidana korupsi yang tersinyalir di Unsrat Manado dan belum menemui kejelasan. Untuk itu, GIAK telah resmi melaporkan kasus tersebut ke KPK. kemudian ditindaklanjuti dengan demo mempressure KPK agar menuntaskan kasus yang diduga kuat merugikan Negara tersebut.

Terkuak Unsrat lewat pengadaan kelengkapan alat laboratorium di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (F-MIPA) yang perencanaannya pengadaan barang laboratorium berasal dari Eropa, tapi ditemukan barang laboratorium tersebut berasal dari China dan setelah ditelusuri lebih jauh pelaksana dari tender itu yang tidak lain ialah PT Naura Permata Nusantara yang beralamat di Jln. Balai Pusta Timur Blok J. No. 225 Blok E Lt. 4 RT 004/RW 011 adalah fiktif.

Dalam rilis yang disampaikan, dan merupakan hasil orasi kerugian Negara yang diprediksi mencapai Rp. 4.700.000.000 (Empat Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah) dari total biaya Rp. 13.775.529.293 (Tiga belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) pada tahun 2014.

GAK Sulut juga telah menyerahkan bukti tambahan yang bisa melengkapi proses hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi ke gedung Merah Putih KPK RI. Kemudian, GAK Sulut juga menyertakan tuntutan agar KPK mengambil alih proses penanganan dugaan kasus tindak pidana korupsi yang sampai saat ini belum ada kejelasan.

Dugaan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Unsrat diduga dilakukan para Intelektual Dader sehingga proyek pengadaan barang laporatorium di MIPA Unsrat hanya pihak dan instansi tertentu yang punya wewenang serta bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum tersebut. (*/Redaksi)

iklan1