Tag: kpm

Ketua DPRD Manado Hadiri Pelantikan Pengurus Forum Pedagang Bersatu

Pengurus Forum Pedagang Bersatu Kota Manado saat dilantik (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Kesadaran para pedagang tradisional di Kota Manado untuk bersatu dalam suatu wadah organisasi dan berkomitmen memperjuangkan kepentingan bersama terus ditunjukkan. Rabu (26/2/2020), bertempat di Tempat Pelelangan Ikan Pasar Bersehati Manado, dilaksanakan pengukuhan dan pelantikan Dewan pengurus Forum Pedagang Bersatu Kota Manado periode 2020-2024.

Dalam sambutannya, Noho Poiyo selaku Dewan Pembina Forum Pedagang Bersatu mengajak PD Pasar Manado agar memperhatikan nasib pedagang. Bahkan untuk kebutuhan perkembangan, dan transparansi sudah harus dipikirkan pihak PD Pasar soal manajemen pembayaran melalui sistem perbankan. Ia juga meminta Dirut PD Pasar serius memperjuangkan nasib pedagang.

”Pedagang tradisional Kota Manado, utamanya di pasar Bersehati meminta adanya aturan bagi dari pihak PD Pasar Manado. Agar kedepan tidak ada masalah, atau minimalnya setoran biaya kontrak, sewa lahan, retribusi atau iuan ada dasar hukumnya. Kami berharap sarana prasarana pasar juga mendapat perhatian Dirut PD Pasar Manado, jangan kemudian masyarakat yang terus ditarik pungutan, lalu pembangunan infrastruktur dikesampingkan,” kata Noho yang juga pengurus DPD KNPI Sulawesi Utara ini yang juga mengharapkan ada sistem penagihan atau pembayaran iuran melalui alat elektronik.

Selain itu, Ketua Forum Pedagang Bersatu Darwis Hutuba, dalam sesi Focus Group Discussion (FGD) mengharapkan pemerintah Kota Manado melalui PD Pasar Kota Manado tidak mengabaikan hak pedagang. Janganlah dianggap pedagang sebagai bagian yang terpisah dari sistem utuh yang diterapkan manajemen PD Pasar. Harusnya, pedagang dijadikan mitra, bukan objek untuk diperas.

”Kami selaku pedagang mengharapkan keadilan. Perlakuan yang setara, antara apa yang telah kami berikan ke PD Pasar dengan pembangunan dan pelayanan dari PD Pasar Manado. Kondisi yang kami rasakan saat ini, tidak ada kemajuan, yang terjadi malah kemunduran. Pedagang diabaikan nasibnya. Kami diposisikan seperti bagian yang kurang diperhatikan, padahal kontribusi pedagang terhadap operasionalisasi PD Pasar sangat besar. Tolong perlakukan pedagang sebagai mitra yang sejajar,” ujar Darwis.

Ketua DPRD Kota Manado saat menghadiri pelantikan Forum Pedagang Bersatu (Foto Suluttoday.com)

Selain itu, yang masuk dalam jajaran struktur dalam hal ini Sekretaris adalah Riflan Noho, dan Bendahara Yasin Gani, Dewan Pembina Noho Poiyo. Untuk diketahui yang hadir dalam kegiatan ini diantaranya, Ketua DPRD Kota Manado Aaltje Dondokambey, Kepala Bank Indonesia Wilayah Sulawesi Utara, Syarifudin Saafa anggota DPRD Manado, Boby Daud anggota DPRD Manado, Sultan Udin Musa mantan anggota DPRD Manado yang didaulat sebagai Dewan Pembina Forum Pedagang Bersatu, mantan Direktur PD Pasar Manado Ferry Keintje.

Hadir pula Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Utara, mantan Dirum PD Pasar Manado, Hendra Zoenardji, para jurnalis, tokoh masyarakat, dan para undangan lainnya. Sedangkan jajaran Direksi PD Pasar Kota Manado sendiri tak ada satu pun yang hadir dalam acara ini.

Pelantikan yang dirangkaikan dengan FGD tersebut berjalan sukses. Hal ini berjalan atas kerja sama Forum Pedagang Bersatu dengan Komunitas Pers Manado (KPM). Selanjutnya, Ketua DPRD Kota Manado juga menyampaikan pendapat dan sarannya soal pengelolaan pasar tradisional Kota Manado. Begitu pula Udin Musa yang sedikit banyak menyoal terkait legitimasi dan Perda yang berkaitan dengan pengelolaan pasar tradisional di Manado. Saafa maupun Boby Daud pun memberikan dukungan penuh terhadap Forum Pedagang Bersatu, dan mengatakan agar pemerintah Kota Manado bersinergi dengan Forum tersebut. (*/Amas)

Coffee Time Bersama KPM, Kepala BI Sulut Paparkan Tujuan MEA

Ilistrasi trend Fluktuasi Ekonomi (Foto Ist)

Ilistrasi trend Fluktuasi Ekonomi (Foto Ist)

MANADO – Indonesia dan sembilan negara lainnya tengah bersiap menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Dampak terciptanya MEA adalah pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja. Terpaan pasar bebas itulah yang menimbulkan kecemasan sejumlah pihak. Kepala Dinas Koperasi Sulut, Rene Hosang menyebut MEA bisa menjadi ancaman bagi Sulut dan daerah lainnya.

“Jika tidak siap, MEA bisa jadi proses pemiskinan,” kata Rene saat bertatap muka dengan sejumlah legislator Sulut.

Namun, kekhawatiran tersebut menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut, Luctor Tapiheru dan Kepala Bank Area Mandiri Manado, Hotman Nainggolan saat hadir dalam acara Coffee Time Komunitas Pers Manado (KPM), Selasa (12/5/2015) kemarin di RM Blue Ocean perlu dibuang jauh-jauh.

“Tujuan dibentuknya MEA untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah dibidang ekonomi antarnegara ASEAN. Memang bisa langsung drop kalau tak siap. Tapi, kalau program-program disusun dengan baik, saya yakin bisa kita mewujudkan harapan itu,” kata Luctor.

Dia mengakui akan ada serbuan produk luar masuk ke Indonesia. Beberapa profesi seperti dokter dan guru juga bisa bekerja di Indonesia. Namun, itu tidak masalah asal kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) siap. “SDM andal itu menjadi kunci sukses menghadapi persaingan saat pemberlakuan MEA,” ucapnya.

Luctor menilai kualitas SDM Indonesia punya kompetensi yang bisa diandalkan. “Di beberapa negara, tenaga kerja kita juga dipakai. Itu menandakan SDM punya daya saing,” ucapnya. Dia juga berharap adanya peningkatan etos kerja tenaga kerja Indonesia. “Soal etos kerja ini, Sulut termasuk yang rendah. Ini sesuai hasil survei salah satu perguruan tinggi Indonesia,” ungkapnya.

Dia mencontohkan tenaga kerja Sulut kadang tak full kerja. “Kerja misalnya 8 jam sehari. Namun, baru satu jam dia sudah istrahat minum kopi. Setelah itu kerja sesaat, kemudian makan siang. Belum selesai, dia sudah pulang duluan. Ini yang harus diubah karena dengan daerah lain saja, Sulut kalah. Apalagi dibanding dengan negara lain,” ucapnya.

Jika etos kerja baik, Luctor percaya tenaga kerja Indonesia bisa survive. ” Masalah etos kerja perlu menjadi perhatian bersama,” ucapnya.

Terciptanya SDM andal dan keseriusan dalam bekerja juga menjadi titik perhatian Hotman Nainggolan. ” Pemberlakuan MEA memang menjadi kekhawatiran sejumlah kalangan. Tapi, saya kira tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau SDM kita, etos kerja yang baik, kita dapat menjadikan ancaman itu sebagai peluang,” Hotman menguraikan.

Dalam diskusi yang dipandu langsung Ketua KPM Alexander Mellese itu, Hotman menguraikan sejarah dibentuknya MEA. “Pembentukan MEA berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan daya saing ASEAN serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Modal asing dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga ASEAN,” dia memaparkan.

Selanjutnya menurut Hotman, petinggi ASEAN pada Pada KTT di Bali Oktober 2003 mendeklarasikan pembentukan MEA. ” Saat itu disepakati MEA akan diberlakukan akhir Desember 2015,” ujarnya.

Disebutkan Hotman, ada beberapa dampak dari konsekuensi MEA, yakni dampak aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas. “Kalau SDM andal dan siap, tak perlu ada kekhawatiran. Saya setuju kalau pelatihan-pelatihan perlu diadakan untuk meningkatkan kualitas SDM,” ucapnya.

Ditanya peserta soal kesiapan Perbankan menyambut MEA, baik Luctor maupun Hotman mengatakan tak ada masalah. “Untuk Perbankan baru diberlakukan pada 2020. Namun, kalaupun akhir Desember nanti sudah dimulai, Perbankan kita siap,” ujar Luctor.

Coffee time yang berlangsung penuh keakraban itu manfaatkan 30 wartawan untuk menanyakan pemberian kredit kepada UMKM. “Saya menangkap kesan kalau Perbankan membuat ketergantungan pada masyarakat untuk terus mengambil kredit,” kata Mejkel Lela. Tapi, pernyataan itu disanggah Luctor dan Hotman. “Saya kira tidak seperti itu. Justru jangan sampai ada masyarakat yang kecanduan. Perbankan dalam memberikan kredit melakukan prinsip kehati-hatian. Seperti gula kalau dianggap memberi keuntungan, pasti akan dikucurkan,” ujar Luctor. (**/Amas Mahmud)

iklan1