Tag: kpu manado

Saksi PAHAM Protes Soal Penghitungan Selisi Suara, KPU Manado Tak Hiraukan

Berlangsungnya Pleno KPU Mando (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pleno yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manado diduga kuat melewatkan sejumlah kejanggalan. Hal itu tak lain adalah adanya selisih suara disaat penghitungan yang disebut-sebut terjadi di hampir seluruh Kecamatan di Kota Manado. Rabu (16/12/2020), ketika Pleno untuk membahas hasil Kecamatan Malalayang Kota Manado, perdebatan alot terjadi.

Dimana saksi pasangan calon Wali Kota Manado, Prof. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dan Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan melayangkan protes terkait selisih suara yang terjadi. Paslong PAHAM (Paula Harley Manado), Vivie Sanggor dalam pleno resmi yang dilaksanakan di Hotel Sintesa Peninsula Manado itu menyarankan agar pengitungan selisih tidak sekedar rubah angka-angka dengan dalil ”penyesuaian”, ”perbaikan” dan selainnya. Melainkan harus menunjukkan data yang valid.

”Kami memprotes mekanisme penghitungan selisih suara berkisar 200-an di Kecamatan Malalayang. Yang dilakukan PPK hanyalah merubah angka-angka, tanpa melalui proses yang tarnsparan. Saya menyarankan sebaiknya kota suara dibuka, supaya kita secar seksama samua saksi mengetahui bahwa selisih tersebut benar-benar terjadi di TPS mana?. Bukan seperti yang dilakukan saat ini. Kalau sekedar mengutak-atik angka, ini tidak akurat,” ujar Vivie yang juga mantan Ketua Panwascam Malalayang tersebut, Rabu (16/12/2020).

Menanggapi keberatan saksi PAHAM, Sahrul Setiawan, Komsioner KPU Manado yang memimpin Pleno tersebut mengatakan bahwa pendekatan yang dilakukan sudahlah tepat. Sahrul bersikeras dan melakukan pembelaan atas apa yang dilakukan PPK Malalayang seperti dibacakan Lady Pondaan, Ketua PPK Malalayang dalam rapat Pleno tersebut. Sahrul rupanya tak menghiraukan apa yang diusulkan saksi PAHAM.

”Kita disini mencari selisih suara. Itu sebabnya PPK melakukan itu, kita tidak lagi mundur jauh kebelakang. Kemudian disini hadir juga saksi-saksi dari pasangan calon Wali Kota Manado lainnya yang mengharapkan bahwa pendepakatan penghitungan selisih dilakukan seperti ini. Silahkan PPK Malalayang melanjutkan penghitungan,” kata Sahrul yang juga pernah menjadi wartawan ini.

Saksi PAHAM, Vivie Sanggor saat menyampaikan protes (Foto Suluttoday.com)

Sementara itu, Taufik Bilfaqih, Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Manado dalam sesi tanggapan dan penyampaian usulan menanggapi serius keberatan yang disampaikan Vivie dari saksi PAHAM. Menurut Taufik apa yang disampaikan saksi PAHAM merupakan sesuatu yang krusial dan substansi. Bagaimana tidak, ketika Pleno di tingkat Kota sekedar memfokuskan pada selisih angka-angka, lalu mengabaikan proses yang benar, maka hal itu akan membahayakan. Tak hanya itu, Taufik menyebut penyelenggara Pilkada ditingkat Kecamatan seperti mengesahkan sesuatu yang salah dalam Pleno Kecamatan.

”Saya menanggapi apa yang disampaikan Ibu Vivie ini krusial. Perlu untuk direspon KPU Manado. Jangan dikira ini tidak penting. Mohon diperhatikan, karena urgennya saran tersebut maka penghitungan selisih suara mestinya lebih valid dan transparan. Selain itu, saya juga menyoroti kinerja PPK dan Panwascam yang mengesahkan hasil Pleno Kecamatan, sepertinya mereka mengesahkan hal yang salah. Terbukti di Pleno tingkat Kota masih ditemukan selisih suara sebesar ini. Lalu hasil Pleno Kecamatan dimentahkan disini. Kami akan evaluasi dan menjadikan ini catatan penting,” kata Taufik, jebolan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini tegas.

(*/Amas)

GAWAT, Dugaan Praktek Kotor Pilwako Manado Dilakukan PPK Malalayang

Berlangsungnya buka kotak suara setelah Pleno (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 mulai terindikasi dilumuri praktek kotor. Pasalnya, terjadi money politik, bagi-bagi beras serta bujuk rayu terhadap pemilih mewarnai praktek politik kita di tahan air. Hal itu diharapkan ketegasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Di Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Manado, rangkaian indikasi pelanggaran juga mulai tercium aromanya.

Seperti terjadi setelah pelaksanaan Pleno di Kecamatan. Dimana Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Malalayang diduga kuat membuka kotak suara, tanpa melibatkan saksi lainnya. Pembukaan kotak suara juga dilakukan di Kantor Camatan Malalayang dan mendapat protes keras dari saksi pasangan calon Wali Kota Manado, Nomor Urut 4. Padahal, buka kotak diluar pelaksanaan Pleno merupakan tindakan pelanggaran.

”Kan melanggar aturan, kenapa kalian Panwas diam. Sudah selesai rapat Pleno dari kemarin kenap kalian buka kotak lagi. Aturan dari mana itu?, kalau ada edaran tunjukkan?. Jangan alasan perintah dari atas?, kalian Panwas wasit, kenapa buka kotak ulang membuka plano dan foto-foto dari. Teman-teman PPK silahkan berikan jawaban, ini pidahan,” kata Vivie Sanggor Koordinator Kecamatan tim Kampanye Daerah dari pasangan calon Prof. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dan Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, tegas.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Selasa (15/12/2020), kepada Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Manado, Taufik Bilfaqih, mengatakan akan membahas hal tersebut di tingkat Pleno Kota Manado. Akan dilakukan evaluasi terhadap jajaran PPK dan Panwascam. Bawaslu juga akan melihat potensi pelanggaran yang terkait.

”Pastinya akan dibahas di Pleno Manado. Akan dievaluasi dari jajaran PPK dan Panwascam. Sekaligus akan dilihat potensi pelanggaran apa terkait hal ini. Dipastikan akan dimintai keterangan,” ujar Taufik tegas.

Ketua KPU Kota Manado, Jusuf Wowor saat dimintai tanggapan disertai video, terkait protes yang dilayangkan saksi PAHAM (Paula Harley Manado), dan proses buka kotak ilegal, mengatakan akan mengecek kejadian memalukan tersebut ke jajarannya.

”Sorry bro, kita cek dulu teman-teman PPK. Thx infonya,” ucap Wowor melalui WhatsApp, Selasa (15/12/2020) pagi ini.

(*/Amas)

Ketua KPU Manado: Lembaga Indonesia Observer Tidak Terdaftar di KPU

Jusuf Wowor (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado Jusuf Wowor, Jumat (04/12/2020), pagi ketika di konfirmasi via telpon terkait lembaga Survey Indonesian Observer apakah terdaftar di KPU Kota Manado, Wowor menuturkan bahwa di KPU Kota Manado hanya 4 Lembaga Survey yang mendaftar.

“Sepertinya Lembaga Survey Indonesian Observer tidak mendaftar di KPU,” ujar kata Wowor.

Menurut dia, akreditasi harus dimiliki lembaga survei sebelum mempublikasikan temuannya.

“Supaya tidak ada disinformasi, tidak akurat, dan tidak bertanggung jawab,” kata Wowor.

Saat ditanya mengenai beberapa lembaga yang sudah merilis temuan namun belum mendaftarkan diri, Wowor tak bisa memastikan tindakan KPU. Sebab, itu sudah jadi fenomena saat ini.

“Kami hanya bisa menjadi pihak yang menerima pendaftaran. Peraturan ini ada di PKPU No 8 Tahun 2017. Semua syarat ada di situ. Cukup banyak. Semua pihak bisa membaca,” terang Wowor.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Manado Marwan Kawinda menyayangkan ada lembaga survei yang tidak mendaftarkan diri.

“Seharusnya lembaga2 survey mendaftarkan diri di KPU supaya lebih jelas,” ujarnya.

Ketika ditanya mengenai pelanggaran dan sanksi, dirinya mengatakan, akan ada teguran yang dilayangkan.

“Sanksi berupaya teguran dan peringatan,” kata Marwan.

Marwan menambahkan bahwa pihaknya juga akan merekomendasikan saksinya ke KPU Kota Manado. Menurut dia, lembaga survei nasional dan internasional bila ingin melakukan survei pada Pilkada Manado, otomatis harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan akreditasi. ”Lembaga selevel Nielsen saja tetap harus daftar,” ucap Marwan.

Sebelumnya, lembaga survei Indobarometer merilis hasil poling elektabilitas paslon cawali dan cawawali pada Rabu (2/12/2020) Kemudian. Tidak mau kalah, Kamis (3/12/2020) survey tandingan dari Indonesian Observer merilis data hasil survei terkait Pilkada Kota Manado, yang diketahui Indonesian Observer ternyata tidak terdaftar di KPU Manado.

(*/Redaksi)

Hanya 4 Lembaga Survey yang Resmi Terdaftar di KPU Manado

Jusuf Wowor (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Berbagai klaim perolehan survey untuk Pilwako Manado tahun 2020, kini mulai terkonfirmasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado. KPU Manado rillis Lembaga Survey dan Riset resmi Terdaftar di Pilkada 2020 Manadotempo, Manado-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado merilis daftar lembaga survei dan riset resmi yang terdaftar dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020.

“Lembaga pelaksana survey atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan, wajib mendaftar pada KPU,” ujar Ketua KPU Manado, Jusuf Wowor, Senin 30/11/2020) kepada wartawan.

Wowor yang juga dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) ini menuturkan sampai saat ini baru ada empat lembaga survei yang resmi terdaftar di KPU Manado. Sementara dari buku tamu helpdesk lembaga pemantau pemilih survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado tahun 2020.

Yang baru terdaftar 4 lembaga survey adalah: 1. Indo Barometer 2. Jaringan suara indo 3.Poltraking Indonesia 4. KCI LSI.

Ismail Harun Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Manado pun membenarkan ke-empat lembaga survey yang terdaftar di KPU kota Manado tersebut.

“Iya benar ada empat lembaga survey yang terdaftar di KPU Manado,” terang Harun, Selasa (01/12/2020).

Seperti diketahui, Ketua KPU Manado Jusuf Wowor, belum lama ini menyampaikan bahwa saat pendaftaran lembaga survei dan pelaksana hitung cepat hasil pencoblosan, wajib membuat surat pernyataan yang berbunyi pernyataan, tidak berpihak, menguntungkan, atau merugikan peserta pemilihan.

“Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat, tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data,” kata Wowor.

Berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku, menerima pendaftaran lembaga survey tersebut ada di PKPU No 8 Tahun 2017 dengan rentetan syarat sebagaimana diatur.

(*/Amas)

Wali Kota Manado: FGD Untuk Sandingkan Data Sukseskan Pilkada

Suasana FGD di Kantor Walikota Manado (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Target menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, pemerintah Kota Manado melaksanakan Fokus Group Discussion (FGD). Kegiatan ini bermaksud mematangkan, mengsingkronkan pemutakhiran data pemilih untuk membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado untuk memutakhirkan data DP4.

Kegiatan FGD dilakukan pemerintah Kota Manado melalui Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) manado, Senin(5/10/2020) bertempat di Aula Serba Guna Kantor Walikota.

Para peserta yang mengikuti FGD (Foto Istimewa)

FGD Pemutakhiran Data itu sendiri dihadiri oleh Walikota manado,G.S Vicky Lumentut, Sekretaris Daerah Kota Manado, Micler CS Lakat, SH, MH, Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Julises D Oehlers, KPUD Kota Manado, Banwaslu Kota Manado, dan jajaran pejabat eselon II dan III dilingkup Pemerintahan Kota Manado.

Berlangsungnya pembukaan (Foto Istimewa)

Wali Kota G.S Vicky Lumentut dalam sambutannya menyampaikan, Kegiatan strategis tersebut merupakan perwujudan Undang-Undang tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemberian data DP4 menjadi kewenangan dari Ditjen Dukcapil di Kementerian Dalam Negeri bukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

”Tugas Pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah untuk membantu KPU Daerah dalam pemutakhiran data Kependudukan DP4. Caranya adalah dengan mendata penduduk yang meninggal, pindah, menjadi TNI/Polri atau pensiunan TNI/Polri atau yang belum 17 tahun tapi sudah menikah,” tutur Wali Kota Vicky Lumentut.

Peserta FGD serius mendengarkan sambutan Wali Kota Manado (Foto Istimewa)

Wali Kota Manado 2 periode ini menegaskan bahwa berdasarkan latar belakang diatas, Maka Pemkot Manado melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion demi kelancaran Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kota Manado.

”Tujuannya yakni menyandingkan data pemilih dengan pemutakhiran data. Sehingga terjadi persamaan persepsi antara pemerintah dengan penyelenggara, yaitu, KPU Manado, Banwaslu, serta peserta Pilkada agar terhindar dari kesalahpahaman,” ujar GSVL begitu Vicky Lumentut sering disapa.

Wali Kota GSVL ketika sambutan (Foto Istimewa)

Lanjutnya lagi, pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020, tambah Wali Kota harus memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Hal itu disampaikan GSVL agar semua stakeholder dapat hidup dalam kebiasaan baru (Now Normal).

”Ayo memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Sehingga pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan sehat, aman, lancar dan damai,” kata Wali Kota GSVL menutup.

(*/Lipsus)

iklan1