Tag: kpu ri

Standar Ganda, Aktivis Pertanyakan Prosedur PAW KPU Mitra

Mirdad Husen (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Tahapan klarifikasi dan verifikasi terhadap Gladies Kowureng (calon PAW Komisioner KPU Mitra) masih ‘rumuskam’ KPU RI dan KPU Sulut. Kini beredar kabar akan kembali dilaksanakan Tes Kesehatan bagi calon PAW lainnya.

LSM Gempindo Sulut menyesalkan beredarnya kabar ‘meresahkan’ tersebut dan mempertanyakan aturan yang dipakai oleh KPU (baik itu KPU RI atau KPU Sulut) untuk menggelar tes kesehatan bagi calon pengganti antarwaktu (PAW) Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara (KPU Mitra).

”Seperti itu, bahwa kami mempertanyakan rencana pelaksanaan tes kesehatan bagi calon PAW Komisioner KPU Mitra. Bila kabar ini benar, aturan mana yang dipakai? Landasan hukumnya apa? Adakah di PKPU?,” kata Mirdad Husain, Ketua LSM Gempindo Sulut, Senin (13/7/2020).

Sepengetahuannya, lanjut Mirdad dalam PKPU nomor 4 tahun 2020 sangat jelas dicantumkan, bila tidak memenuhi syarat atau tidak terdapat lagi calon pengganti antarwaktu yang memenuhi syarat, baru dilakukan tes kesehatan dan tes wawancara.

”Kalau seperti itu, ada apa ini?. Kok hanya calon urutan ke 7, 8, 9 dan 10 yang akan diikutkan dalam tes kesehatan? Kenapa calon ke 6 tidak dilakukan tes kesehatan?. Jangan main-main dengan aturan. KPU RI dan KPU Sulut harus jujur dan objektif. Ingat kerja kalian kami awasi,” tukas Mirdad.

Sekedar diketahui, dalam PKPU Nomor 4 tahun 2020 Pasal 34B ayat (1) disebutkan, ‘Penggantian antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti, digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota peringkat berikutnya sepanjang masih memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.’

Dalam ayat (2) dijelaskan, ‘Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat atau tidak terdapat lagi calon pengganti antarwaktu yang memenuhi syarat, KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon pengganti antarwaktu yang diambil dari semua daftar nama calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan lulus tes kesehatan dan telah mengikuti tes wawancara.’

Lanjut Mirdad, Gempindo memperoleh data Peringkat 6 dari 10 besar seleksi KPU Mitra pada beberapa waktu lalu yaitu saudara Gladies Kowureng lewat surat keterangan dari pemerintah Kabupaten Mitra kepada KPU Sulut tidak mendapatkan izin dari Bupati Minahasa Tenggara selaku pembina kepegawaian, karena yang bersangkutan adalah ASN di Kabupaten Mitra.

”Selain itu, untuk peringkat 7, 8 sampai 9, yaitu saudara Hensli Peleng, Jefry Sumarauw dan Meldi Lontaan, telah dinyatakan tidak sehat pada tes kesehataan saat seleksi KPU Kabupaten Mitra pada beberpa waktu lalu,” ujar Mirdad.

Aktivis vokal itu menyebutkan pula bahwa KPU RI dan KPU Sulut agar maksimal melakukan klarifikasi, jujur dan selektif mengenai kelayakan siapa yang akan menggantikan posisi Almarhum Irvan Rabuka sebagai komisioner KPU Kabupaten Minahasa Tenggara.

(*/Bung Amas)

Soal Tahapan PAW Komisioner KPU Mintra, KPU Sulut Diwarning

Hasil pemeriksaan kesehatan calon Anggota Komisioner KPU Mitra (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Begitu ketat proteksi yang dilakukan masyarakat terhadap tahapan klarifikasi yang tengah bergulir di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam hal klarifikasi terhadap Komisioner KPU Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) yang akan dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW). Seperti disampaikan aktivis Gerakan Mahasiswa Peduli Indonesia (Gempindo) Sulut, Mirdad Husein.

”Kami meminta kepada Komisi Pmilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara agar maksimal melakukan klarifikasi, jujur dan selektif. Begitu juga KPU Republik Indonesia agar lebih jelih dan teliti mengenai kelayakan siapa yang akan menggantikan posisi Almarhum Irvan Rabuka sebagai komisioner KPU Kabupaten Minahasa Tenggara. Karena sepengetahuan kami tahu ada beberapa nama yang hasil test kesehatannya disebut kurang sehat,” kata Mirdad, yang merupakan Plt Ketua LSM Gempindo Sulut ini, saat diwawancarai Suluttoday.com, Rabu (8/7/2020).

Tambahnya lagi, bahwa Gempindo memperoleh data dimana nomor urut 6 (enam) yaitu saudara Gladies Kowureng tidak mendapatkan izin dari Bupati Minahasa Tenggara selaku pembina kepegawaian karena yang bersangkutan adalah ASN di Kabupaten Mitra. Selain itu, peringkat ke 7, 8 dan 9 pun mempunyai hasil pemeriksaan kesehatan yang bermasalah alias kurang sehat.

Potongan surat dari Pemda Mitra (Foto Istimewa)

”Peringkat 6 dari 10 besar seleksi KPU Mitra pada beberapa waktu lalu lewat surat keterangan dari pemerintah Kabupaten Mitra kepada KPU Sulut. Setelahnya untuk peringkat ke 7, 8 sampai ke 9 yaitu saudara Hensli Peleng, Jefry Sumarauw dan Meldi Lontaan telah dinyatakan tidak sehat pada tes kesehataan saat seleksi KPU Kabupaten Mitra pada beberpa waktu lalu. Maka dari itu kami dari Gempindo sulut meminta kepada KPU RI dan KPU Sulut agar bersikap netral dan objektif dalam proses PAW Komisioner KPU Kabupaten Mitra. Kami mengingatkan KPU Sulut agar tidak bermain-maian dalam soal ini,” ujar Mirdad tegas.

(*/Bung Amas)

Ferry Daud Liando: Pentingnya Mewujudkan Partisipasi Pemilih

DR Ferry Daud Liando dan Pramono Tantowi, Komisioner KPU RI (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Tiap perhelatan pemilihan umum (Pemilu) memang selalu mendapatkan evaluasi. Semua pihak berharap dari pelaksanaan Pemilu ada progres dalam partisipasi pemilih. Menurut pengamat politik dan pemerintahan DR Ferry Daud Liando, Kamis (5/12/2019) betapa pentingnya partisipasi pemilih digenjot.

“Ada tiga kepentingan mengapa mendorong partisipasi masyarkat pada Pilkada. Pertama, kepentingan Undang-Undang (UU). UU pemilu menempatkan masyarakat sebagi subjek Pilkada. Artinya masyarakat tidak sekedar sebagi pemilih saja, tetapi menjadi bagian penting dalam tahapan Pilkada. Mulai dari perencanaan, penysunan produk hukum seperti PKPU atau Juknis, penyusunan daftar pemilih, pengawasn pembentukan adhoc, dan lain-lain,” kata Liando yang juga Ahli Kepemiluan Indonesia itu.

Dosen FISIP Unsrat Manado ini menambahkan bahwa partisipasi pemilu juga sejalan dengan visi besar bernegara. Ia menyebutkan agar lahirnya pemimpin yang berintegritas, maka partisipasi masyarakat dalam Pemilu atau Pilkada perlu didoromg.

“Kedua, kepentingan negara. Cita-cita negara adalah menuju masyarakat adil dan makmur. Untuk mengusahakan cita-cita itu negara membutuhkan pemimpin-pemimpin yang kompeten dan bermoral. Mendapatkan kriteria pemimpin seperti itu, negara mebutuhkan peran masyarakat. Masayarakat diharapkan menjadi pemilih yang baik. Tidak memilih karena sogok, tidak karena kesamaan aliran semata, tidak karena teritimidasi dan lain-lain,” tutur Liando, saat diwawancarai Suluttoday.com.

Disampaikannya pula, amat pentingnya lagi adalah kepentingan penyelenggara Pemilu. Betapa tidak segala kerja serius yang dilakukan KPUD misalkan dengan tujuan melahirkan Pemilu yang bermutu.

“Ketiga, kepentingan penyelenggara. Salah satu indikator keberhasilan penyelenggara adalah mendorong tingkat partispasi pemilih. Semakin tinggi pengguna hak pilih, maka KPUD akan dianggap berprestasi. Ada award khusus bagi kpud yang tingkat Partispasi pemilih paling tinggi. Namun meningkatnya partisipasi pemilih belum tentu berhasil. Di sejumlah daersh, naiknya persentase pemilih pada pemilu 2019 disebakan 1. Masifnya politik uang. 2. Menguatnya politik aliran/anti aliaran. 3. Mobilisasi ASN oleh kepala daerah yang mendukung caleg keluarganya,” tutur Liando.

Pengamat politik yang juga jebolan aktivis organisasi Cipayung ini menuturkan untuk mendorong partispasi, maka KPUD dapat melakukan hal. 1. Penyelenggara Harus dipercaya. Semakin tinggi tingkat kepercayaan pemilih terhadap penyelnggara, maka Partispasi masyarakat akan terdorong.

Tambahnya lagi, 2. Mebangun kerja sama dengan tokoh agama. Menjadi pemilih yang baik perlu disinggung ketika berhadapan dengan jemaat atau umat (mimbar). Apa akibat jika masyarakat menerima sogok ketika memilih. Apa akibat jika saling berbohong (Hoax) dan lain-lain. 3. Startegi sosialisasi perlu inovatif. Tak sekedar normatif. 4. Meyakinkan pemilih bahwa Pilkada diadakan untuk kepentingan masyarakat. (*/Redaksi)

Dosen Unsrat Manado Jadi Panelis pada Debat Pilpres

Dr Herman Karamoy (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Informasi gembira dan membanggakan bagi warga Sulawesi Utara (Sulut), dimana Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnins (FEB) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Dr. Herman Karamoy menjadi salah satu pilihan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjadi calon panelis debat kelima Pilpres.

KPU telah mengantongi sepuluh nama calon panelis debat kelima pilpres. Mereka berasal dari kalangan praktisi beberapa NGO dan akademisi berbagai universitas. Sebagian besar akademisi yang ditunjuk berasal dari universitas di wilayah Indonesia timur.

”Ini yang perlu diketahui. Sampai dengan saat ini, kami belum menentukan panelisnya itu siapa saja. Ini baru tahapan konfirmasi. Dari konfirmasi itu sudah ada hasilnya mereka bersedia atau enggak,” ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2019).

Menurut Wahyu, pihaknya berencana menggandeng sebelas panelis. Akan tetapi, dari sebelas orang nama yang KPU hubungi, baru sepuluh orang yang sudah mengonfirmasi.

”Jadi rencananya panelis itu jumlahnya 11. Satu orang masih kita konfirmasi, yang 10 sudah menyatakan bersedia,” tutur Wahyu.

Berikut sepuluh nama calon panelis debat kelima:
1. Rektor Universitas Airlangga, Prof. Muhammad Nasih
2. Guru Besar FEB Universitas Tanjungpura, Prof. Eddy Suratman
3. Dosen FEB UIN Syarif Hidayatullah, Dr. Muhammad Arief Mufraini
4. Dekan FEB Universitas Diponegoro, Dr.Suhartono
5. Dekan FEB Universitas Sam Ratulangi, Dr Herman Karamoy
6. Dekan FEB Universitas Udayana, Dr. I Nyoman Mahaendra Yasa, SE., M.Si 7. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Dr. Harif Amali Riva’i
8. Guru Besar ITB, Prof. Dr. Ir. Dermawan Wibisono
9. Dosen Community Development Unika Soegijapranata Semarang, Tukiman Taruno Sayoga Ph.D
10. Direktur Eksekutif Indonesia Global Justice (IGJ) Rahmi Hertanti

Hal ini tentunya menjadi kebanggaan FEB UNSRAT dan Universitas Sam Ratulangi bahwa dekan FEB UNSRAT bisa terpilih menjadi calon panelis Debat Kelima Pilpres. (*/Redaksi)

KPU RI: Hanura yang Sah, Oesman Sapta dan Herry Siregar

Penggalan surat KPU RI (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menindaklanjuti surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) Nomor M.HH.AH.11.02-58 tanggal 6 Juli 2018 tentang kepengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP) Hanura masa bakti 2015-2020 dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar.

Maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 649/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018, tertanggal 9 Juli 2018 perihal kepengurusan DPP Partai Hanura yang disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. KPU RI mengacu pada keputusan Menkumham yang terbaru.

Surat KPU RI lembar akhir (FOTO Suluttoday.com)

‘’Berdasarkan surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.AH.11.02-58 tanggal 6 Juli 2018 perihal kepengurusan partai Hati Nurani Rakyat kembali menegaskan bahwa kepengurusan DPP Partai Hanura yang sah masih berdasarkan kepada keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.01.AH.11.01 tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018,’’ ujar Arief Budiman, Ketua KPU RI.

Dengan demikian, kata Arief, kepengurusan Partai Hanura Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang dinyatakan sah dalam pengajuan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah kepengurusan yang disahkan oleh DPP Partai Hanura yang ditandatangani Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar. (*/Redaksi)

iklan1