Tag: kpu ri

Dosen Unsrat Manado Jadi Panelis pada Debat Pilpres

Dr Herman Karamoy (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Informasi gembira dan membanggakan bagi warga Sulawesi Utara (Sulut), dimana Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnins (FEB) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Dr. Herman Karamoy menjadi salah satu pilihan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjadi calon panelis debat kelima Pilpres.

KPU telah mengantongi sepuluh nama calon panelis debat kelima pilpres. Mereka berasal dari kalangan praktisi beberapa NGO dan akademisi berbagai universitas. Sebagian besar akademisi yang ditunjuk berasal dari universitas di wilayah Indonesia timur.

”Ini yang perlu diketahui. Sampai dengan saat ini, kami belum menentukan panelisnya itu siapa saja. Ini baru tahapan konfirmasi. Dari konfirmasi itu sudah ada hasilnya mereka bersedia atau enggak,” ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2019).

Menurut Wahyu, pihaknya berencana menggandeng sebelas panelis. Akan tetapi, dari sebelas orang nama yang KPU hubungi, baru sepuluh orang yang sudah mengonfirmasi.

”Jadi rencananya panelis itu jumlahnya 11. Satu orang masih kita konfirmasi, yang 10 sudah menyatakan bersedia,” tutur Wahyu.

Berikut sepuluh nama calon panelis debat kelima:
1. Rektor Universitas Airlangga, Prof. Muhammad Nasih
2. Guru Besar FEB Universitas Tanjungpura, Prof. Eddy Suratman
3. Dosen FEB UIN Syarif Hidayatullah, Dr. Muhammad Arief Mufraini
4. Dekan FEB Universitas Diponegoro, Dr.Suhartono
5. Dekan FEB Universitas Sam Ratulangi, Dr Herman Karamoy
6. Dekan FEB Universitas Udayana, Dr. I Nyoman Mahaendra Yasa, SE., M.Si 7. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Dr. Harif Amali Riva’i
8. Guru Besar ITB, Prof. Dr. Ir. Dermawan Wibisono
9. Dosen Community Development Unika Soegijapranata Semarang, Tukiman Taruno Sayoga Ph.D
10. Direktur Eksekutif Indonesia Global Justice (IGJ) Rahmi Hertanti

Hal ini tentunya menjadi kebanggaan FEB UNSRAT dan Universitas Sam Ratulangi bahwa dekan FEB UNSRAT bisa terpilih menjadi calon panelis Debat Kelima Pilpres. (*/Redaksi)

KPU RI: Hanura yang Sah, Oesman Sapta dan Herry Siregar

Penggalan surat KPU RI (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menindaklanjuti surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) Nomor M.HH.AH.11.02-58 tanggal 6 Juli 2018 tentang kepengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP) Hanura masa bakti 2015-2020 dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar.

Maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 649/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018, tertanggal 9 Juli 2018 perihal kepengurusan DPP Partai Hanura yang disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. KPU RI mengacu pada keputusan Menkumham yang terbaru.

Surat KPU RI lembar akhir (FOTO Suluttoday.com)

‘’Berdasarkan surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.AH.11.02-58 tanggal 6 Juli 2018 perihal kepengurusan partai Hati Nurani Rakyat kembali menegaskan bahwa kepengurusan DPP Partai Hanura yang sah masih berdasarkan kepada keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.01.AH.11.01 tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018,’’ ujar Arief Budiman, Ketua KPU RI.

Dengan demikian, kata Arief, kepengurusan Partai Hanura Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang dinyatakan sah dalam pengajuan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah kepengurusan yang disahkan oleh DPP Partai Hanura yang ditandatangani Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar. (*/Redaksi)

Timsel KPU Sulut Didominasi Muka Lama?, Ini Pendapat Para Akademisi

Sejumlah nama yang tertera, pernah menjadi Timsel KPU (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Pekerjaan Tim Seleksi (Timsel) Komisi Pemilihan Umum (KPU) tergolong sukar, karena diantara menjaga netralitas, profesionalitas, kompetensi dan melahirkan hasil yang berkualitas. Beranjak dari semangat tersebut, di Sulawesi Utara yang kini akan menyeleksi para anggota KPU Kabupaten/Kota gelombang ke-II, pun mulai menaruh perhatian pada lahirnya Timsel KPU yang bersih, lepas dari intervensi.

Untuk kepentingan konstruktif, Suluttoday.com, Jumat (22/6/2018) mewawancarai sejumlah akademisi dan praktisi hukum. Menurut Dr Toar Palilingan saat ditanya kesan dan pengaruh keterlibatan anggota Timsel penyelenggara Pemilu (KPU) yang berkali-kali namanya disertakan dalam SK Timsel dari KPU RI, mengatakan bahwa hal itu berkaitan dengan relasi dan urusan teknis.

”Faktor link dan kepercayaan juga berkaitan dalam perekrutan Timsel ini. Kemudian, dilain pihak bisa jadi mereka yang lain tidak mengirimkan lamaran atau mengirim berkas, sehinga nama-nama yang pernah menjadi Timsel KPU dipercayakan kembali,” ujar Palilingan.

Selain itu, kata dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ini, penilaian Timsel yaitu menyangkut dengan riwayat hidup dari calon Timsel. Ia mencontohkan peran Timsel sebenarnya seperti moderator dalam beberapa sesi Debat atau Diskusi, sehingga tidak menjadi pengaruh signifikan terhadap keterlibatan yang berulang-ulang.

”Saya kasih contoh, Timsel ini seperti moderator yang diberikan kepercayaan mengendalikan atau memoderatori acara dalam beberapa sesi. Sehingga tidak menjadi pengaruh, bila mereka dipercaya kembali menjadi Timsel, tak ada masalah berarti,” ujar Palilingan, sembari mengingatkan aspek transparansi perekrutan Timsel KPU juga penting diperhatikan.

Anggapan publik lainnya pun bermunculan, ada pemikiran yang menggelitik, dimana muncul kesan di Sulawesi Utara kita sedang mengalami krisis atas kurangnya stok kaum intelektual. Di tempat terpisah, Dr Ridwan Lasabuda akademisi Unsrat menuturkan perlunya Timsel KPU mempertegas eksistensinya sebagai ”penjaga” marwah demokrasi.

”Timsel merupakan representasi dari person-person yang memilih person, artinya mereka harus kredibel. Baik dari kompetensi keilmuan, karakter pribadi, track record, setidaknya dapat menjadi teladan. Jauh dari hegemoni politik, sehingga kerja-kerja mereka tidak diragukan lagi, lepas dari intervensi kepentingan tertentu,” kata Lasabuda.

Ditambahkannya lagi, itu sebabnya KPU RI atau instansi yang memiliki wewenang melahirkan Timsel KPU harus mencari figur yang betul-betul independen. Saat disentil pertanyaan Timsel ‘muka lama’, Lasabuda memberikan ulasan kalau hal itu perlu menjadi perhatian serius.

”Masih banyak akademisi di Sulawesi Utara ini, para akademisi yang kapabel dan kompeten masih ada. Perlu memang dihilangkan adanya klaim-klaim bahwa Timsel KPU itu harus dari organisasi tertentu, atau diatur-atur dari atas. Sebab efeknya, Pemilu kita tidak bermutu nantinya,” tegas Lasabuda.

Dilanjutkannya pula, memang perlu ada perubahan fundamental jika pemerintah betul-betul serius membenahi kualitas demokrasi di Indonesia. Alur untuk merekonstruksi ialah mengatur dari hulu menuju hilir, sistem dan aktor-aktor pelaksana serta pengatur sistem perlu diberikan bekal pengetahuan dan konsistensi sikap yang cukup.

”Ada kesan yang tak dapat dihindari, bahwa sering kali kita temui Timsel itu seperti dikapleng hanya menjadi milik kelompok atau organisasi tertentu. Bagi saya, ini ancaman serius serta bahaya demokrasi kita, wajib kita rubah. Pola perubahannya juga dari hulu sampai ke hilir,” tukas Lasabuda.

Menghindari hasil kualitas demokrasi yang rendah, maka Lasabuda meyarankan penting perekrutan Timsel dilakukan secara selektif, transparan dan profesional. Untuk diketahui, sejumlah nama-nama Timsel KPU Tahap V KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota periode 2018-2023, yang diterima media ini diantaranya;.

Berikut nama-nama yang akan menjadi Timsel KPU Kabupaten/Kota di Sulut, adalah Dr Abdurrahman Konoras, SH.,MH, Dr Johny Taroreh, M.Si, Dr. Dra. Joyce Jacinta Rares, M.Si, Markus Immanuel Louis Wantania, SH dan Wahyuddin Ukoli, S.HI. (*/Redaksi)

GAWAT, Diduga Kader Parpol Liswan Lumali Lolos 6 Besar Calon KPU Bolsel

Nama dan KTA Liswan (FOTO Ist)

BOLMONG, Suluttoday.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang tidak saja kredibel, tapi juga independen. Itu sebabnya, afiliasi atau keterlibatan dengan partai politik menjadi hal yang dilarang bagi anggota KPU yang sejak awal perekrutannya telah disaring secara ketat. Lain halnya yang diduga terjadi di Sulawesi Utara (Sulut), khususnya di Kabupaten Bolaang Mangondouw Selatan (Bolsel).

Pasalnya, salah satu calon anggota KPU yang masuk 6 besar dalam seleksi calon anggota KPU Bolsel periode 2018 – 2023 diduga kuat masih menjadi pengurus parpol yang usia batas waktunya belum lebih dari 5 tahun. Berdasarkan beberapa temuan media ini, calon anggota KPU Bolsel itu bernama Liswan Lumali.

Liswan Lumali yang lolos 6 besar calon anggota KPU Bolsel (FOTO Suluttoday.com)

Menanggapi hal itu, Tommy Turangan SH praktisi hukum Sulawesi Utara angkat bicara. Menurut Turangan lembaga sekelas KPU tidak harus kecolongan dan memaksakan para pengurus partai politik untuk terjun dalam urusan mengatur proses Pemilu, apalagi keterlibatan pengurus Parpol telah menyalahi aturan perundang-undangan.

Liswan yang diduga kuat mengikuti kegiatan Bimtek Partai Hanura (FOTO Ist)

”Spirit undang-undang Pemilu saja sudah dilawan, bila pengurus parpol kemudian lolos menjadi penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU. Artinya aspek kemandirian, profesional yang dianut dalam kerja KPU sudah otomatis tidak jalan. Dilain pihak, aturan kita tegas melarang individu atau masyarakat yang terkontaminasi atau terlibat langsung sebagai kader Parpol aktif kemudian menjadi anggota KPU,” ujar Turangan tegas.

Jebolan Fakultas Hukum Unsrat ini juga meminta KPU RI agar tidak meloloskan calon yang diduga masih aktif sebagai pengurus Parpol. Turangan memaklumi bila saja KPU di tingkat Provinsi tidak sempat memperoleh informasi sejak awal, maka melalui pemberitaan ini akan menjadi pertimbangan KPU agar mengevaluasi keberadaan calon anggota KPU tersebut.

Nama Liswan yang diakses dari data sistem informasi partai politik (FOTO Ist)

”Syukurlah di enam besar ini kita sudah mengungkap, keuntungannya adalah KPU Sulut atau KPU RI tidak kecolongan. Boleh saja KPU Provinsi belum menerima informasi dan data ini dari awal, kita maklumi itu. Tapi sekarang setelah mengetahui harus diinvestigasi dan diberikan sanksi tegas, jangan mencoreng nama baik penyelenggara Pemilu di Republik ini bila oknum yang aktif sebagai kader Parpol atau bagi yang tidak sesuai dengan aturan diloloskan,” kata Turangan menutup.

Untuk diketahui, saat dikonfirmasi kepada Ketua KPU Sulut, DR Ardiles Mewoh secara tegas mengatakan syarat menjadi anggota KPU yaitu tidak menjadi anggota Parpol selama lima tahun terakhir.

”Syaratnya tidak boleh jadi anggota Parpol lima tahun terakhir,” tegas Ardiles pada Suluttoday.com, Kamis (21/6/2018). (*/Redaksi)

Sembilan Dewan Adat Jayapura Desak KPU RI Ganti Komisioner KPUD

Sejumlah tokoh Kabupaten Jayapura minta KPU RI takeover tugas KPUD Jayapura (Foto Ist)

JAKARTA – Sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Jayapura, Papua, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengganti seluruh petugas KPUD Jayapura. Hal ini didesak karena mereka menganggap KPUD Jayapura tak netral dan mendukung pasangan calon tertentu.

Koordinator sembilan dewan adat Kabupaten Jayapura, Daniel Toto mengatakan Ketua KPUD Jayapura memihak dan memobilisasi masyarakat untuk memilih pasangan nomor urut satu, yaitu pasangan Yanni-Zadrak Afasedanya.

“Kami meminta DKPP menindaklanjuti apa yang kami usulkan ini. KPU Jayapura dalam waktu dekat diganti dan diambil alih oleh KPU RI,” kata Daniel dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu (4/3/2017).

Daniel mengatakan, proses rekapitulasi suara di Pilkada Kabupaten Jayapura belum rampung. Rekapitulasi suara tidak dilanjutkan disebabkan karena banyaknya masalah yang terjadi. Maka dari itu, dia lagi-lagi meminta ada baiknya KPU RI mengambil alih Pilkada Jayapura sehingga tidak ada lagi permasalahan yang terjadi.

“Pernyataan kami ini adalah seluruh pernyataan masyarakat Jayapura,” katanya.

Sejumlah tokoh masyarakat Papua tersebut mengaku telah mendatangi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kantornya yang terletak di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat. Mereka meminta petugas KPUD Jayapura diganti dan Pilkada Kabupaten Jayapura diambil alih oleh KPU RI dengan masa tenggat sampai 14 hari terhitung dari tanggal 1 Maret 2017.

iklan1