Tag: kpu sulut

Standar Ganda, Aktivis Pertanyakan Prosedur PAW KPU Mitra

Mirdad Husen (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Tahapan klarifikasi dan verifikasi terhadap Gladies Kowureng (calon PAW Komisioner KPU Mitra) masih ‘rumuskam’ KPU RI dan KPU Sulut. Kini beredar kabar akan kembali dilaksanakan Tes Kesehatan bagi calon PAW lainnya.

LSM Gempindo Sulut menyesalkan beredarnya kabar ‘meresahkan’ tersebut dan mempertanyakan aturan yang dipakai oleh KPU (baik itu KPU RI atau KPU Sulut) untuk menggelar tes kesehatan bagi calon pengganti antarwaktu (PAW) Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara (KPU Mitra).

”Seperti itu, bahwa kami mempertanyakan rencana pelaksanaan tes kesehatan bagi calon PAW Komisioner KPU Mitra. Bila kabar ini benar, aturan mana yang dipakai? Landasan hukumnya apa? Adakah di PKPU?,” kata Mirdad Husain, Ketua LSM Gempindo Sulut, Senin (13/7/2020).

Sepengetahuannya, lanjut Mirdad dalam PKPU nomor 4 tahun 2020 sangat jelas dicantumkan, bila tidak memenuhi syarat atau tidak terdapat lagi calon pengganti antarwaktu yang memenuhi syarat, baru dilakukan tes kesehatan dan tes wawancara.

”Kalau seperti itu, ada apa ini?. Kok hanya calon urutan ke 7, 8, 9 dan 10 yang akan diikutkan dalam tes kesehatan? Kenapa calon ke 6 tidak dilakukan tes kesehatan?. Jangan main-main dengan aturan. KPU RI dan KPU Sulut harus jujur dan objektif. Ingat kerja kalian kami awasi,” tukas Mirdad.

Sekedar diketahui, dalam PKPU Nomor 4 tahun 2020 Pasal 34B ayat (1) disebutkan, ‘Penggantian antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti, digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota peringkat berikutnya sepanjang masih memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.’

Dalam ayat (2) dijelaskan, ‘Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat atau tidak terdapat lagi calon pengganti antarwaktu yang memenuhi syarat, KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon pengganti antarwaktu yang diambil dari semua daftar nama calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan lulus tes kesehatan dan telah mengikuti tes wawancara.’

Lanjut Mirdad, Gempindo memperoleh data Peringkat 6 dari 10 besar seleksi KPU Mitra pada beberapa waktu lalu yaitu saudara Gladies Kowureng lewat surat keterangan dari pemerintah Kabupaten Mitra kepada KPU Sulut tidak mendapatkan izin dari Bupati Minahasa Tenggara selaku pembina kepegawaian, karena yang bersangkutan adalah ASN di Kabupaten Mitra.

”Selain itu, untuk peringkat 7, 8 sampai 9, yaitu saudara Hensli Peleng, Jefry Sumarauw dan Meldi Lontaan, telah dinyatakan tidak sehat pada tes kesehataan saat seleksi KPU Kabupaten Mitra pada beberpa waktu lalu,” ujar Mirdad.

Aktivis vokal itu menyebutkan pula bahwa KPU RI dan KPU Sulut agar maksimal melakukan klarifikasi, jujur dan selektif mengenai kelayakan siapa yang akan menggantikan posisi Almarhum Irvan Rabuka sebagai komisioner KPU Kabupaten Minahasa Tenggara.

(*/Bung Amas)

Soal Tahapan PAW Komisioner KPU Mintra, KPU Sulut Diwarning

Hasil pemeriksaan kesehatan calon Anggota Komisioner KPU Mitra (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Begitu ketat proteksi yang dilakukan masyarakat terhadap tahapan klarifikasi yang tengah bergulir di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam hal klarifikasi terhadap Komisioner KPU Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) yang akan dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW). Seperti disampaikan aktivis Gerakan Mahasiswa Peduli Indonesia (Gempindo) Sulut, Mirdad Husein.

”Kami meminta kepada Komisi Pmilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara agar maksimal melakukan klarifikasi, jujur dan selektif. Begitu juga KPU Republik Indonesia agar lebih jelih dan teliti mengenai kelayakan siapa yang akan menggantikan posisi Almarhum Irvan Rabuka sebagai komisioner KPU Kabupaten Minahasa Tenggara. Karena sepengetahuan kami tahu ada beberapa nama yang hasil test kesehatannya disebut kurang sehat,” kata Mirdad, yang merupakan Plt Ketua LSM Gempindo Sulut ini, saat diwawancarai Suluttoday.com, Rabu (8/7/2020).

Tambahnya lagi, bahwa Gempindo memperoleh data dimana nomor urut 6 (enam) yaitu saudara Gladies Kowureng tidak mendapatkan izin dari Bupati Minahasa Tenggara selaku pembina kepegawaian karena yang bersangkutan adalah ASN di Kabupaten Mitra. Selain itu, peringkat ke 7, 8 dan 9 pun mempunyai hasil pemeriksaan kesehatan yang bermasalah alias kurang sehat.

Potongan surat dari Pemda Mitra (Foto Istimewa)

”Peringkat 6 dari 10 besar seleksi KPU Mitra pada beberapa waktu lalu lewat surat keterangan dari pemerintah Kabupaten Mitra kepada KPU Sulut. Setelahnya untuk peringkat ke 7, 8 sampai ke 9 yaitu saudara Hensli Peleng, Jefry Sumarauw dan Meldi Lontaan telah dinyatakan tidak sehat pada tes kesehataan saat seleksi KPU Kabupaten Mitra pada beberpa waktu lalu. Maka dari itu kami dari Gempindo sulut meminta kepada KPU RI dan KPU Sulut agar bersikap netral dan objektif dalam proses PAW Komisioner KPU Kabupaten Mitra. Kami mengingatkan KPU Sulut agar tidak bermain-maian dalam soal ini,” ujar Mirdad tegas.

(*/Bung Amas)

Proses PAW Salah Satu Anggota KPU Mitra, Begini Penjelasan Ardiles dan Wolter

Foto : Ardiles Mewoh (kiri), Wolter Dotulong (kanan)

Ratahan, Suluttoday.com – Proses pergantian antar waktu (PAW) komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) yakni Almarhum Irfan Rabuka yang meninggal dunia pada 28 Maret 2020 lalu mulai bergulir.

Tertanggal 4 Mei 2020, secara resmi KPU Mitra menyurat sekaligus memberikan pemberitahuan kepada KPU Sulut di Manado perihal penyampaian surat keterangan kematian salah satu anggota KPU Mitra.

Dalam penyampaian surat keterangan kematian tersebut, KPU Mitra menjelaskan beberapa hal. Diantaranya tentang ketentuan pasal 125 ayat 1 huruf a dan b, PKPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja komisi pemilihan umum.

“Sesuai ketentuan diatas, maka KPU Mitra menyampaikan surat keterangan kematian salah satu anggota KPU Mitra yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2020 yakni atas nama Drs.Irfan Rabuka, M.Pd, kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sulut,” jelas Ketua KPU Mitra, Wolter Dotulong kepada wartawan, Selasa (05/05/2020).

Dotulong menjelaskan, untuk proses PAW menjadi kewenangan KPU RI. KPU Mitra sebatas menyampaikan pemberitahun, setelah itu kewenangan KPU RI untuk menentukan calon pengganti termasuk dalam melakukan verifikasi persyaratan calon pengganti.

Sementara itu, Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh membenarkan adanya surat pemberitahuan perihal penyampaian surat keterangan kematian salah satu anggota KPU Mitra. “Iya sudah kami terima. Minggu ini diteruskan ke KPU RI karena kewenangan pemberhentian dan pengangkatan ada di KPU RI sesuai perintah undang-undang,” jelas Mewoh via WhatsApp. (Hengly Langoy)

KPU Sulut dan Kejati Tandatangani MoU

Foto bersama usai penandatanganan MoU (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Dalam semangat merajut kerja sama lintas sektoral dan singkronisasi demi melahirkan Pilkada Serentak 2020 yang berkualitas di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Kamis, (30/1/2020) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Sulut.

Melalui kesempatan sambutan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut, Andi Muh Iqbal Arief, SH.,M.H, berpesan agar KPU terus meningkatkan harmoni kerja bersama Kajati/Kajari. Disampaikannya pula bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan sesuai tugas dan kewenangan mereka.

“Tentu momentum penandatanganan MoU ini sangat penting. Bagian dari kita mendorong proses akuntabilitas publik dan kerja bersama lintas kelembagaan. KPU saya berharap tidak ragu-ragu menyampaikan permasalahan hukum yang terjadi kepada pihak Kajati/Kajari untuk dicarikan solusi penyelesaiannya,” kata Arief.

Sementara itu, menurut Ketua KPU Sulut, Dr Ardiles Mewoh dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kesediaan bekerja sama tersebut. Pilkada Serentak kata Ardiles, merupakan arena kontestasi sehingga nantinya ada yang menang dan kalah. Potensi sengketa selalu ada, dan regulasi yang ada memberikan peluang untuk gugatan melalui sengketa proses / tata usaha negara maupun sengketa hasil.

“Dalam konteks tersebut KPU menyadari perlu pendampingan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerja sama yang terjalin antara KPU Sulut dan Kejati Sulut yang dibangun. Mari kita sama-sama menyukseskan Pilkada Serentak 2020 Sulut,” ujar Ardiles dalam sambutannya di hotel Aryaduta Manado.

Untuk diketahui, ruang lingkup kerjasama antara pihak pertama KPU Sulut dan pihk kedua Kajati Sulut dalam kesepakatan bersama ini adalah di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi kegiatan :

A. Bantuan Hukum, adalah tugas Jaksa Pengacara Negara dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara untuk mewakili PIHAK PERTAMA menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai PENGGUGAT dan atau TERGUGAT;

Sambutan Ketua KPU Sulut (Foto Ist)

B. Pertimbangan Hukum, adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance) dan/atau Audit Hukum (Legal Audite) dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari PIHAK PERTAMA yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dan atau Surat Perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, meliputi:
1). Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) adalah kegiatan memberikan advise hukum terhadap permasalahan yang terjadi di dalam bidang Hukum Perdata atas dasar permintaan dari PIHAK PERTAMA terkait penerbitan/pencabutan Surat Keputusan Tata Usaha;
2). Pendampingan Hukum (Legal Assistance) adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara mendampingi PIHAK PERTAMA dalam hal PIHAK PERTAMA melakukan kegiatan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (misalnya dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah);
3) Audit Hukum (Legal Audit) adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara mendampingi PIHAK PERTAMA dalam hal melakukan Audit Hukum (Legal Audit) atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

Tindakan hukum lainnya adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMND dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara. (*/Am)

Besok, Ketua DKPP, Bawaslu Sulut, KPU dan Akademisi Gelar Seminar di Unsrat

Sukseskan Seminar Nasional di Unsrat (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Tak henti melakukan berbagai kegiatan yang bersifat meningkatkan kesadaran akademis dan edukasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Selasa (6/8/2019) akan menggelar Seminar Nasional. Bertempat di Aula FISPOL Unsrat Seminar ini mengambil tema ”Evaluasi Pemilu 2019, Menuju Pilkada 2020”.

Selaku penyelenggara Seminar Nasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat akan menghadirkan pembicara utama yaitu Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof Dr Harjono. Hal itu disampaikan Ketua Himaju Pemerintahan Aldi Sumangando, selaku pelaksana kegiatan Seminar. Aldi mengatakan bahwa Seminar dilaksanakan secara terbuka.

”Seminar Nasional ini berkaitan dengan Evaluasi Pemilu dan memberi penguatan untuk Pilkada 2020 kedepan. Agar kiranya berjalan berkualitas Pilkada Serentak, sesuai regulasi yang ada. Iya, pelaksanaan Seminar bertempat di FISPOL Unsrat. Kami menghadirkan para narasumber berkompeten, silahkan masyarakat hadir ini Seminar terbuka,” ujar Aldi.

Lanjut disampaikannya soal materi yang akan dibahas 3 pembicara yakni Dr Ferry Daud Liando (Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL) Unsrat), Dr Ardiles Mewoh (Ketua KPU Sulut) dan Dr Herwyn Malonda (Ketua Bawaslu Sulut). Panitia sekali lagi mengundang kepada semua elemen masyarakat yang memiliki kepedulian pada perbaikan Pemilu yang berkualitas untuk hadir.

Seninar akan di mulai pada pukul 08.30 WITA sampai selesai. Untuk diketahui, kegiatan ini bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Manado. (*/Amas)

iklan1