Tag: kpu sulut

Proses PAW Salah Satu Anggota KPU Mitra, Begini Penjelasan Ardiles dan Wolter

Foto : Ardiles Mewoh (kiri), Wolter Dotulong (kanan)

Ratahan, Suluttoday.com – Proses pergantian antar waktu (PAW) komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) yakni Almarhum Irfan Rabuka yang meninggal dunia pada 28 Maret 2020 lalu mulai bergulir.

Tertanggal 4 Mei 2020, secara resmi KPU Mitra menyurat sekaligus memberikan pemberitahuan kepada KPU Sulut di Manado perihal penyampaian surat keterangan kematian salah satu anggota KPU Mitra.

Dalam penyampaian surat keterangan kematian tersebut, KPU Mitra menjelaskan beberapa hal. Diantaranya tentang ketentuan pasal 125 ayat 1 huruf a dan b, PKPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja komisi pemilihan umum.

“Sesuai ketentuan diatas, maka KPU Mitra menyampaikan surat keterangan kematian salah satu anggota KPU Mitra yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2020 yakni atas nama Drs.Irfan Rabuka, M.Pd, kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sulut,” jelas Ketua KPU Mitra, Wolter Dotulong kepada wartawan, Selasa (05/05/2020).

Dotulong menjelaskan, untuk proses PAW menjadi kewenangan KPU RI. KPU Mitra sebatas menyampaikan pemberitahun, setelah itu kewenangan KPU RI untuk menentukan calon pengganti termasuk dalam melakukan verifikasi persyaratan calon pengganti.

Sementara itu, Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh membenarkan adanya surat pemberitahuan perihal penyampaian surat keterangan kematian salah satu anggota KPU Mitra. “Iya sudah kami terima. Minggu ini diteruskan ke KPU RI karena kewenangan pemberhentian dan pengangkatan ada di KPU RI sesuai perintah undang-undang,” jelas Mewoh via WhatsApp. (Hengly Langoy)

KPU Sulut dan Kejati Tandatangani MoU

Foto bersama usai penandatanganan MoU (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Dalam semangat merajut kerja sama lintas sektoral dan singkronisasi demi melahirkan Pilkada Serentak 2020 yang berkualitas di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Kamis, (30/1/2020) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Sulut.

Melalui kesempatan sambutan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut, Andi Muh Iqbal Arief, SH.,M.H, berpesan agar KPU terus meningkatkan harmoni kerja bersama Kajati/Kajari. Disampaikannya pula bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan sesuai tugas dan kewenangan mereka.

“Tentu momentum penandatanganan MoU ini sangat penting. Bagian dari kita mendorong proses akuntabilitas publik dan kerja bersama lintas kelembagaan. KPU saya berharap tidak ragu-ragu menyampaikan permasalahan hukum yang terjadi kepada pihak Kajati/Kajari untuk dicarikan solusi penyelesaiannya,” kata Arief.

Sementara itu, menurut Ketua KPU Sulut, Dr Ardiles Mewoh dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kesediaan bekerja sama tersebut. Pilkada Serentak kata Ardiles, merupakan arena kontestasi sehingga nantinya ada yang menang dan kalah. Potensi sengketa selalu ada, dan regulasi yang ada memberikan peluang untuk gugatan melalui sengketa proses / tata usaha negara maupun sengketa hasil.

“Dalam konteks tersebut KPU menyadari perlu pendampingan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerja sama yang terjalin antara KPU Sulut dan Kejati Sulut yang dibangun. Mari kita sama-sama menyukseskan Pilkada Serentak 2020 Sulut,” ujar Ardiles dalam sambutannya di hotel Aryaduta Manado.

Untuk diketahui, ruang lingkup kerjasama antara pihak pertama KPU Sulut dan pihk kedua Kajati Sulut dalam kesepakatan bersama ini adalah di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi kegiatan :

A. Bantuan Hukum, adalah tugas Jaksa Pengacara Negara dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara untuk mewakili PIHAK PERTAMA menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai PENGGUGAT dan atau TERGUGAT;

Sambutan Ketua KPU Sulut (Foto Ist)

B. Pertimbangan Hukum, adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance) dan/atau Audit Hukum (Legal Audite) dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari PIHAK PERTAMA yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dan atau Surat Perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, meliputi:
1). Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) adalah kegiatan memberikan advise hukum terhadap permasalahan yang terjadi di dalam bidang Hukum Perdata atas dasar permintaan dari PIHAK PERTAMA terkait penerbitan/pencabutan Surat Keputusan Tata Usaha;
2). Pendampingan Hukum (Legal Assistance) adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara mendampingi PIHAK PERTAMA dalam hal PIHAK PERTAMA melakukan kegiatan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (misalnya dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah);
3) Audit Hukum (Legal Audit) adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara mendampingi PIHAK PERTAMA dalam hal melakukan Audit Hukum (Legal Audit) atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

Tindakan hukum lainnya adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMND dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara. (*/Am)

Besok, Ketua DKPP, Bawaslu Sulut, KPU dan Akademisi Gelar Seminar di Unsrat

Sukseskan Seminar Nasional di Unsrat (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Tak henti melakukan berbagai kegiatan yang bersifat meningkatkan kesadaran akademis dan edukasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Selasa (6/8/2019) akan menggelar Seminar Nasional. Bertempat di Aula FISPOL Unsrat Seminar ini mengambil tema ”Evaluasi Pemilu 2019, Menuju Pilkada 2020”.

Selaku penyelenggara Seminar Nasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat akan menghadirkan pembicara utama yaitu Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof Dr Harjono. Hal itu disampaikan Ketua Himaju Pemerintahan Aldi Sumangando, selaku pelaksana kegiatan Seminar. Aldi mengatakan bahwa Seminar dilaksanakan secara terbuka.

”Seminar Nasional ini berkaitan dengan Evaluasi Pemilu dan memberi penguatan untuk Pilkada 2020 kedepan. Agar kiranya berjalan berkualitas Pilkada Serentak, sesuai regulasi yang ada. Iya, pelaksanaan Seminar bertempat di FISPOL Unsrat. Kami menghadirkan para narasumber berkompeten, silahkan masyarakat hadir ini Seminar terbuka,” ujar Aldi.

Lanjut disampaikannya soal materi yang akan dibahas 3 pembicara yakni Dr Ferry Daud Liando (Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL) Unsrat), Dr Ardiles Mewoh (Ketua KPU Sulut) dan Dr Herwyn Malonda (Ketua Bawaslu Sulut). Panitia sekali lagi mengundang kepada semua elemen masyarakat yang memiliki kepedulian pada perbaikan Pemilu yang berkualitas untuk hadir.

Seninar akan di mulai pada pukul 08.30 WITA sampai selesai. Untuk diketahui, kegiatan ini bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Manado. (*/Amas)

Gubernur OLLY, Ketua KPU Sulut dan Bawaslu Duduk Bersama

Gubernur Olly diapit Ketua KPU Sulut dan Ketua Bawaslu Sulut (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey, SE hadir dalam Forum Pemilu Damai, Kamis (7/2/2019). Selain Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut dan pengurus partai peserta pemilu yang ikut hadir diantaranya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara dan Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Utara.

Kegiatan yang bertempat di Hotel Sintesa Peninsula Manado ini menurut Gubernur Olly ketika diwawancarai memberikan apresiasi atas diselenggarahkanya kegitan ini. Disamping itu juga, kegiatan ini dapat dijadikan wadah untuk mempertemukan semua stakeholders yang terlibat dalam pemilu.

“Forum ini menjadi begitu penting untuk mempertemukan semua peserta pemilu bersama dengan penyelenggara dan pengawas. Dan tentunya juga dengan pihak keamanan (polisi),” ujar Gubernur Olly.

Gubernur juga mengharapkan kegiatan ini dapat dijadikan sebagai ajang untuk saling suport dan saling mengingatkan agar Pemilu dan Pilpres nanti bisa berjalan dengan aman.

“Ini satu hal yang sangat baik sehingga kita saling kenal, sehingga kalo ada masalah apa-apa bisa saling berkoordinasi secara cepat,” kata Gubernur.

Untuk diketahui KPU Sulut sendiri dihadiri hampir seluruh Komisioner yang dipimpin Ketua KPU Sulut, DR Ardiles Mewoh, sedangkan Bawaslu Sulut juga hadir Ketua Bawaslu Herwyn Malonda bersama Komisioner Bawaslu Sulut lainnya. (*/Redaksi)

Nasib Buruh Nelayan dan Pemilik Kapal Siap Diperjuangkan Pemerintah

Para pendemo saat berdemonstrasi (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Demonstrasi buruh dan nelayan dikantor Gubernur Sulut memintakan keadilan ternyata siap di perjuangkan Pemprov Sulut yang langsung duduk bersama para perwakilan demonstrasi dan pemprov terutama instansi Dinas Perikanan dan Kelautan Sulut.

Dikatakan Plh Kadis DKP Sulut DR Tinneke Adam, Senin (23/07/2018) bahwa sudah ada solusi,  dimana tuntutan ini akan disampaikan ke Gubernur, sekaligus memastikan program ODSK siap memperjuangan nasib nelayan buruh serta para pengusaha perikanan di Sulut.

Lanjut Adam,  bahwa para perwakilan demo baik buruh nelayan dan pengusaha telah sepakat bersama untuk berjuang dihadapan Asisten I Edison Humiang dam Kaban Kesbangpol sebagai perwakilan Gubernur dalam menerima demo ini.

Plh Kepala DKP Sulut (FOTO Suluttoday.com)

Untuk diketahui tuntutan yang dimintakam bahwa ijin yang sudah mati untuk penangkapam ikan, untuk diperpanjang agar nelayan bisa melaut . (Cat)

iklan1