Tag: kpu sulut

Evaluasi Pilpres, Bawaslu Sulut Adakan Pertemuan Stakeholder

Ketua Bawaslu Sulut (Foto Ist)

Ketua Bawaslu Sulut (Foto Ist)

MANADO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulut, kembali menggelar evaluasi terhadap seluruh tahapan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 lalu yang dilaksanakan diruang rapat kantor Bawaslu Jumat (6/3/15) kemarin. Namun kali ini mengundang seluruh stakeholder yang terkait dengan pemiluk, yakni KPU, Panwaslu, Panwascam, Media, LSM, Ormas, Organisasi Kemahasiswaan, pemantau dan relawan pengawas.

Melalui forum tersebut, para peserta ikut aktif mengungkapkan sejumlah kasus pelanggaran pemilu, baik yang dilakukan oleh penyelenggara (KPU dan Bawaslu/Panwaslu) maupun peserta (Partai Politik dan Tim Sukses), pegawai negeri sipil dan masyarakat pada umumnya. Peserta ada yang mempertanyakan soal tidak jelasnya penanganan beberapa kasus pelanggaran, yang terjadi saat Pemilu maupun Pilpres 2014 lalu.

“Akibat tidak transparannya penanganan pelanggaran Pemilu, masyarakat tak jarang menganggap bahwa keberadaan Bawaslu bersama Polisi dan Jaksa, dalam proses Pemilu, tak memberi kontribusi sebagaimana dihendaki oleh masyarakat. Namun demikian, kami sadari bahwa pengawas pun sering mengeluhkan soal kendala yang didapati di lapangan, dimana sangat sulit mendapatkan bukti yang kuat,” ujar seorang peserta.

Para peserta terlihat aktif bertanya jawab dengan pembicara yang terdiri dari Tiga orang Komisioner Bawaslu Provinsi Sulut yakni Herwin Malonda, Jhonny Suak dan Syamsurijal Musa serta ketua KPU provinsi Sulut, Jessy Momongan yang mewakili unsur KPU Sulut. Semua masukan yang disampaikan oleh peserta, baik secara lisan maupun tertulis melalui formulir isian terkait masalah dalam semua tahapan Pileg dan Pilpres.

Menurut Herwin Malonda akan dirumuskan dan dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan dan optimalisasi peran pengawasan sebagai tugas pokok institusi pengawas Pemilu. “Hasil rumusannya akan menjadi bahan penyusunan strategi pengawasan Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota Desember 2015 nanti. Untuk itu hal paling pokok yang penting dalam pengawasan adalah Integritas dan Profesionalitas aparatur pengawas. Pengawas harus tegas dalam penegakan aturan, Terampil dalam proses penanganan pelanggaran dan tahu bagaimana cara mengawasi secara efektif,” tegasnya.

Sementara itu KPU Sulut lewat ketuanya, Jessy Momongan, merespon positif setiap masukan yang disampaikan stakeholder dalam rapat evaluasi itu. “Saya melihat hasil evaluasi ini dari dua sisi, baik sisi baik dan sisi negatifnya. Jadi ada infentaris masalah yang kemudian jadi bahan untuk menformulasikan strategi baru, agar seluruh tahapan dalam pemilihan umum kepala daerah di daerah provinsi maupun kabupaten kota bisa lebih baik,” harapnya. (Fajri Syamsudin).

DKPP Sulut, KPU dan Bawaslu Sulut Cuma Tutup Mata

iklan1