Tag: KPU

Ferry Daud Liando: Pentingnya Mewujudkan Partisipasi Pemilih

DR Ferry Daud Liando dan Pramono Tantowi, Komisioner KPU RI (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Tiap perhelatan pemilihan umum (Pemilu) memang selalu mendapatkan evaluasi. Semua pihak berharap dari pelaksanaan Pemilu ada progres dalam partisipasi pemilih. Menurut pengamat politik dan pemerintahan DR Ferry Daud Liando, Kamis (5/12/2019) betapa pentingnya partisipasi pemilih digenjot.

“Ada tiga kepentingan mengapa mendorong partisipasi masyarkat pada Pilkada. Pertama, kepentingan Undang-Undang (UU). UU pemilu menempatkan masyarakat sebagi subjek Pilkada. Artinya masyarakat tidak sekedar sebagi pemilih saja, tetapi menjadi bagian penting dalam tahapan Pilkada. Mulai dari perencanaan, penysunan produk hukum seperti PKPU atau Juknis, penyusunan daftar pemilih, pengawasn pembentukan adhoc, dan lain-lain,” kata Liando yang juga Ahli Kepemiluan Indonesia itu.

Dosen FISIP Unsrat Manado ini menambahkan bahwa partisipasi pemilu juga sejalan dengan visi besar bernegara. Ia menyebutkan agar lahirnya pemimpin yang berintegritas, maka partisipasi masyarakat dalam Pemilu atau Pilkada perlu didoromg.

“Kedua, kepentingan negara. Cita-cita negara adalah menuju masyarakat adil dan makmur. Untuk mengusahakan cita-cita itu negara membutuhkan pemimpin-pemimpin yang kompeten dan bermoral. Mendapatkan kriteria pemimpin seperti itu, negara mebutuhkan peran masyarakat. Masayarakat diharapkan menjadi pemilih yang baik. Tidak memilih karena sogok, tidak karena kesamaan aliran semata, tidak karena teritimidasi dan lain-lain,” tutur Liando, saat diwawancarai Suluttoday.com.

Disampaikannya pula, amat pentingnya lagi adalah kepentingan penyelenggara Pemilu. Betapa tidak segala kerja serius yang dilakukan KPUD misalkan dengan tujuan melahirkan Pemilu yang bermutu.

“Ketiga, kepentingan penyelenggara. Salah satu indikator keberhasilan penyelenggara adalah mendorong tingkat partispasi pemilih. Semakin tinggi pengguna hak pilih, maka KPUD akan dianggap berprestasi. Ada award khusus bagi kpud yang tingkat Partispasi pemilih paling tinggi. Namun meningkatnya partisipasi pemilih belum tentu berhasil. Di sejumlah daersh, naiknya persentase pemilih pada pemilu 2019 disebakan 1. Masifnya politik uang. 2. Menguatnya politik aliran/anti aliaran. 3. Mobilisasi ASN oleh kepala daerah yang mendukung caleg keluarganya,” tutur Liando.

Pengamat politik yang juga jebolan aktivis organisasi Cipayung ini menuturkan untuk mendorong partispasi, maka KPUD dapat melakukan hal. 1. Penyelenggara Harus dipercaya. Semakin tinggi tingkat kepercayaan pemilih terhadap penyelnggara, maka Partispasi masyarakat akan terdorong.

Tambahnya lagi, 2. Mebangun kerja sama dengan tokoh agama. Menjadi pemilih yang baik perlu disinggung ketika berhadapan dengan jemaat atau umat (mimbar). Apa akibat jika masyarakat menerima sogok ketika memilih. Apa akibat jika saling berbohong (Hoax) dan lain-lain. 3. Startegi sosialisasi perlu inovatif. Tak sekedar normatif. 4. Meyakinkan pemilih bahwa Pilkada diadakan untuk kepentingan masyarakat. (*/Redaksi)

FISIP Unsrat Gelar Perayaan Dies Natalis ke-55

Ketua Senat, Dekan FISIP dan panitia (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Pelaksanaan Dies Natalis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ke-55 akan diawali dengan prosesi rapat Senat Terbuka. Minggu (24/11/2019), kepada Dr Ferry Daud Liando, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintah FISIP Unsrat saat diwawancarai Suluttoday.com menyampaikan terkait sejumlah kegiatan jelang Dies Natalis telah dilaksanakan.

”Sebelumnya panitia telah melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan yang dimotori jurusan Ilmu Pemerintahan yakni Seminar Nasional dengan topik Konsolidasi Denokrasi Menuju Pilkada 2020 menghadirkan pembicara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) Arif Budiman,” ujar Liando.

Berdasarkan informasi panitia, bahwa Dies Natalis ke 55. Kegiatan ini rencananya dilaksanakan pada Selasa (26/11/2019) di Balai Pertemuan Umum Tondano pada jam 10.00 Wita. Untuk diketahui, panitia juga melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. Tidak hanya itu, digelar pula lomba olahraga yang melibatkan dosen dan mahasiwa.

Rapat Senat, kata Liando, akan di pimpin Ketua Senat Prof Dr William Areros dan akan diisi oleh laporan kinerja tahunan dari Dekan FISIP Unsrat Dr Novie Pioh. Kemudian, penyampaian orasi ilmiah akan dibawakan Dr Fanly Pangemanan, dosen FISIP yang juga mantan Ketua KPUI Minahasa Selatan.

Tak hanya itu, ada juga sambutan dari Rektor Unsrat Prof Dr Joan Kumaat. Pada kesempatan Dies Natalis ini Liando juga tak lupa mengundang para dosen, mahasiwa, pegawai, dan semua Alumni untuk menghadiri kegiatan tersebut. (*/Redaksi))

Pengurus KNPI Mengajak Penegak Hukum Awasi Dana Pilwako Manado

Bung Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Munculnya perdebatan antara penyelenggara Pemilu dan pemerintah Kota Manado terkait pencairan dana Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Manado. Terbaca dipublik, proses penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sampai pencairan dana masih melewati situasi sulit. Terkesan tidak berjalan mulus.

Sementara patokan anggaran Pilwako Manado yang totalnya sebesar Rp 54 Miliar itu menyedot perhatian publik. Ada ketegangan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado dan Pemkot Manado diruang publik. Secara rinci, Rp 41 Miliar alokasi dana untuk KPU Manado dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Manado berjumlah Rp 13 Miliar. NPHD belum ditandatangani Wali Kota Manado DR GS Vicky Lumentut karena alasan tertentu. Hal ini mendapat tanggapan DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Manado.

Sekrteris DPD KNPI Manado, Amas Mahmud, S.IP, Jumat (22/11/2019) saat wawancarai wartawan mengajak masyarakat dan lembaga penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan ekstra terhadap pengelolaan anggaran Pilwako Manado 2020. Penggunaan dana milik publik patut dipertanggung jawabkan, tambah Amas yang juga jebolan HMI Cabang Manado ini.

”KNPI Manado mengajak masyarakat dan penegak hukum sama-sama mengawasi penggunaan dana Pilwako Manado. Dana Pilwako 2020 yang ditetapkan tidak sedikit. Seperti yang dilansir media massa, dimana anggaran KPU Manado sekitar Rp 41 Miliar dan Bawaslu Manado Rp 13 Miliar, relatif besar. Alokasi anggaran ini tidak boleh disalah kelola, sehingga perlu pengawasan ketat dilakukan,” ujar Amas.

Jebolan FISIP Unsrat itu mendorong agar keterbukaan penggunaan anggara diperhatikan lembaga penyelenggara Pemilu. Jangan kemudian, anggaran yang besar itu disalahgunakan. Amas menghimbau agar penyelenggara Pemilu dan pemerintah Kota Manado tidak terjebak pada ”balas pantun” dimedia massa. Melainkan saling menghargai upaya-upaya yang dilakukan masing-masing instansi.

”Transparansi pemanfaatan anggaran sangat diperlukan. Ada skala prioritas, akuntabilitas publik perlu diwujudkan. Masyarakat tentu berfikir berkali-kali bila dana sebesar itu yang diperoleh penyelenggara Pemilu tidak memperhatikan efektifitas dan efesiensinya. Jangan terfokus pada perdebatan dana tersebut dicairkan kapan. Segeralah saling kooperatif. Tak elok menyalahkan satu sama lain. Hentikan saling perang statemen, ayo menghargai ikhtiar atau usaha yang sedang dilakukan masing-masing lembaga. Pemerintah Kota Manado tentu punya alasan dalam hal melakukan konsultasi ke BPK, agar tidak salah dikemudian hari. Mari hormati itu, jangan buru-buru saling menyalahkan,” kata Amas. (*/Redaksi)

KPU Boltim Disidang, PAN Optimis PSU Dilaksanakan

Berlangsungnya sidang Ajudikasi (FOTO Ist)

BOLTIM, Suluttoday.com – Pemilu Serentak 17 April 2019 tidak berjalan mulus. Pasalnya di Sulawesi Utara (Sulut), khusus di beberapa Kabupaten/Kota masih terdapat permasalahan. Seperti terjadinya Sidang adjudikasi atas gugatan Dewan Perwakilan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kabupaten Bolaang Mangondouw Timur (Boltim), saat ini sudah memasuki tahap akhir.

Menurut informasi setelah tahapan pembacaan kesimpulan pada sidang Senin (27/5/2019), majelis adjudikasi akan membacakan putusan paling lambat 31 Mei nanti. Disampaikan Ketua DPD PAN Boltim, Marsaole Mamonto, bahwa pihaknya yakin bahwa gugatan ke Bawaslu Provinsi terkait pelanggaran administrasi dan teknis pada penyelenggaraan pileg 17 April 2019 itu, akan dikabulkan majelis adjudikasi. Pasalnya, ada banyak kekeliruan KPU Boltim yang terungkap. Seperti temuan pemilih DPK 40 orang di TPS 2 Modayag, yang sulit dibuktikan oleh KPU Boltim.

“Pada persidangan yang sudah berlangsung sejak tanggal 18 Mei, KPU sulit membuktikan pelbagai kesalahan mereka dalam pelaksanaan pileg 17 April. DPK yang 40 orang di Modayag itu, sangat memprihatinkan. KPU sendiri sulit membuktikan bahwa 40 orang itu pemilih sah. Karena C7 yang bisa menjadi bukti lewat daftar hadir pemilih di TPS, itu raib entah kemana. Ini juga diakui pihak terlapor dari PPK Modayag,” ujar Marsaole Mamonto, ketua DPD PAN Boltim.

Sementara kuasa hukum DPD PAN Boltim pada sidang adjudikasi di Bawaslu Provinsi Sulut, Hendro Silow, mengungkapkan ada banyak kekeliruan fatal dalam hukum acara yang disebabkan kesalahan pihak terlapor yakni KPU Boltim, serta Bawaslu Boltim sebagai pihak terkait.

KPU Boltim hadir sebagai Terlapor (FOTO Ist)

“Untuk pihak terlapor yakni KPU, salah satu kesalahan fatal mereka adalah menghadirkan saksi terlapor, dari pihak terlapor sendiri yakni anggota PPK, maupun PPS dan KPPS. Ini menyalahi prosedur beracara, karena terlapor tidak bisa menjadi saksi. Kemudian, saksi terlapor juga tidak bisa dari hubungan kekeluargaan atau hubungan darah, atau wilayah kerja. PPK dan PPS itu adalah pihak yang digaji KPU. Tidak bisa menjadi saksi,” ujar pengacara muda ini.

Bawaslu Boltim sendiri, ketika agenda sidang pembacaan kesimpulan, menyerahkan sebundel bukti pelengkap yakni berisi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) kepada majelis adjudikasi. Ini dengan maksud agar menjadi pelengkap bahwa seluruh kejadian di tps, maupun pleno yang terjadi atas pengawasan Bawaslu dan jajarannya.

“Tapi seluruh berkas yang sebundel itu, 90 persen tidak memiliki nomor surat. Patut disebut, Bawaslu sudah mal-administrasi. Ini menyalahi aturan, surat dan dokumen penting ternyata tak punya nomor surat. Ini fatal sekali akibatnya,” kata Hendro.

Seluruh kejadian di persidangan ini telah dicatat dan direkam oleh majelis hakim dan akan diserahkan kepada pihak pihak. Sehingga DPD PAN melalui kuasa hukumnya, meyakini majelis hakim akan mengabulkan gugatan mereka. Karena temuan betapa banyak kejanggalan baik secara administrasi dan teknis pelaksanaan pileg di Boltim.

“Konsekwensi jika hal gugatan ini tidak dikabulkan, adalah gugatan kode etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Karena, KPU Boltim lalai dalam banyak hal terutama pendataan dan teknis pemilih. Misalnya saja, KPPS 4 yang fungsinya mencocokkan data pemilih, itu tidak dijalankan. Ini kebanyakan karena tidak mendapatkan sosialisasi atau bimbingan dari KPU sebagai pelaksana teknis. Begitu juga Bawaslu Boltim yang menurut catatan kami, lebih banyak melakulan klarifikasi dan kesepakatan dengan KPU jika ada temuan pelanggaran. Ini adalah pelanggaran etik. Bawaslu fungsinya mengawasi, dan memberikan rekomendasi sanksi jika ada pelanggaran. Bukan bersepakat,” tegas ketua DPW PAN Boltim, Sehan Landjar.

Dia menegaskan sudah siap melaporkan kedua institusi penyelenggara pemilu tersebut ke DKPP. Majelis hakim yang terdiri dari 5 Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, mengatakan bahwa terkait pelaksanaan sidang adjudikasi tersebut sudah berjalan sesuai mekanisme sidang.

Segala temuan, bukti, dan keterangan saksi yang muncul di persidangan akan jadi acuan majelis dalam mengambil keputusan.

“Yang pasti pihak kami akan memutuskan dengan netral tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Putusan bisa di akhir Mei ini, mengingat waktu dan tahapan yang ada,” ujar Awaludin Umbola, pimpinan Bawaslu Sulut. (*/Redaksi)

Pemilu, Delegitimasi, Kekerasan, Hoax dan Narasi Politik

Amas Mahmud, potret demokrasi Indonesia (FOTO Suluttoday.com)

PALING tidak semua orang yang merayakan demokrasi mengharapkan adanya penghargaan atas pendapat masing-masing. Mereka enggan menerima perlakukan diskriminasi, menolak tindakan monopoli, penguasaan yang berlebihan dan penindasan. Sekedar kita potret dinamika Pemilu Serentah tahun 2019 yang sedang menanti pengesahan hasil, yang buram kita berusaha menerangi objeknya sehingga menjadi genuine.

Kini tahapan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sedang digulirkan setelah pembacaan hasil perolehan suara Capres Republik Indonesia dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tidak bermaksud meniadakan dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) yang sementara dipolemikkan paslon Capres tertentu, konsen kita membangun demokrasi dengan menghindari kecemasan. Karena kecemasan hanyalah melahirkan keraguan publik.

Soal ada pihak yang mendukung atau menolak hasil Pemilu, dalam konteks demokrasi kita merupakan hal yang lumrah. Begitu pula yang berkaitan dengan demo massa unjuk rasa karena ketidakpuasan atas dalil tertentu, juga adalah hal lazim dalam nalar demokrasi kita. Yang menjadi luar biasa itu, bila perbedaan pendapat dianggap tabu. Seyogyanya melalui perbedaan pendapatlah elemen, sendi-sendi serta nafas demokrasi kita terwujud, tak boleh perbedaan aspirasi dikekang.

Apalagi dengan cara-cara represif. Demokrasi kita harus membawa iklim dan berkah yang positif untuk seluruh alam, bukan menjadi konsumsi komunitas. Jangan batasi demokrasi pada kanal yang sempit, berujung ke penyanderaan aspirasi publik. Kurang tepat rasanya manakala isu-isu dalam kemeriahan pesta demokrasi dikapitalisasi untuk kepentingan mendiskreditkan antar sesama pelaku demokrasi. Kita ingat betul, kekerasan dan intoleransi bukanlah anak kandung demokrasi.

Konsekuensi dari demokrasi yang penuh ramai retorika ialah lahirnya delegitimasi terhadap lembaga penyelenggaraan Pemilu. Pembenaran dan upaya saling menyudutkan dari para politisi terkait siapa dalang yang mendorong delegitimasi lembaga penyelenggara Pemilu menyeruak, tak tau siapa?. Saling mencari kambing hitam. Baik Capres petahana maupun yang non-petahana juga punya kepentingan yang sama dalam mengemas, mengolah dan menanggapi isu tersebut.

Untuk menggapai substansi demokrasi melalui demokrasi prosedural, maka pendekatan-pendekatan persuasif, edukatif dan literasi sangat dibutuhkan. Berat rasanya jika kita mengambil jalan pintas, menjalankan demokrasi dengan mengabaikan teriakan protes atau penyampaian pendapat dari komponen rakyat lainnya. Artinya, demokrasi kita begitu punya ruang mengakomodasi kepentingan semua pihak, nafas demokrasi itu terletak pada heterogenitas, bukan homogenitas.

Jangan sengaja kita kapling, kita belokkan spirit demokrasi pada urusan personal atau kelompok semata. Buka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk memupuk nilai kolektifitas demokrasi dengan saling menghargai perbedaan pikiran. Demokrasi mengharamkan adanya pemimpin yang anti-kritik. Dari konseptualnya, demokrasi itu membanggakan kita semua karena menghargai nilai-nilai egaliter.

Semua rakyat dimata hukum setara posisi dan porsinya. Ini terdeskripsi melalui sistem Pemilu kita, satu orang satu suara. Baik dia pejabat, rakyat jelata, kaum milenial atau kaum tua, kekuatan politiknya sama, masing-masing punya satu suara dalam memilih. Realitas seperti itu mestinya mengilhami kita semua agar berfikir sejalan dengan apa yang menjadi hak kita dalam alam demokrasi, tidak ada satu makhluk di era ini yang superior dan kebal hukum.

Dalam hal supremasi hukum pun keberadaan kita sama. Hanya saja perlakuan-perlakuan spesial, standar ganda sering kita temui dari oknum yang tidak sadar mengamalkan hakikat demokrasi, sehingga menjadi congkak. Merasa dirinya lebih istimewa. Pada level interaksi sosial juga sama, dari sisi strata sosial tak ada distingsi. Dimana rakyat punya pranata sosial yang hendaknya menjadi acuan, kiblat, rujukan hidup yang diyakini benar dalam ruang keberagaman.

Tiba pada ujung cerita demokrasi tidaklah mudah, kita melewati rentetan insiden kekerasan. Aksi reaksi terjadi, bergerak melalui jalan asumsi, analisis, argumentasi lalu kemudian lahirlah akomodasi kepentingan, itulah komposisi demokrasi kita. Konteks ini membuat desain demokrasi kita tidak kaku, tidak pasif, melainkan aktif dan dialogis sifatnya. Detak jantung demokrasi yang bergerak itu tak boleh sekali-kali dihentikan dengan intimidasi atau intervensi dari siapapun.

Kecuali dinamika yang demikian melahirkan ancaman berupa tindakan makar. Demokrasi tanpa demonstrasi akan menjadi hambar, biarlah demonstrasi dihidupkan sebab itu sarana dan saluran penyampaian pendapat. Secara psikologis pendemo hanya menghendaki aspirasinya diterima, apa yang menjadi tuntutan mereka ditindaklanjuti. Tidak lebih dari itu, bukan oknum aparat malah curiga, lalu melakukan semacam blokade. Bersikap tidak sewajarnya, dengan menakut-nakuti, apalagi menembaki rakyat yang menggelar demonstrasi. Kontestasi demokrasi bukan terbatas digaris sirkulasi kepentingan elit.

Tragisnya, dari demokrasi kita mengalirlah hoax, mereduksi kebenaran. Dimana hoax merupakan berita bohong, sesuatu yang belum tentu benar dipublikasi menjadi seolah-olah benar, sehingga sering kali melahirkan provokasi. Kita akhirnya dibawa ke fase post-truth, artinya post-kebenaran atau manusia menjadi mempercayai opini. Sesuatu yang melampauan kebenaran dijadikan kebanaran, dari situasi inilah ruang relatifisme akan bangkit.

Asal-usul informasi hoax, berpotensi juga dilakukan pihak pemerintah, pihak swasta atau kelompok berkepentingan. Sukar rasanya disimpulkan secara mutlak penyebar hoax ini dilakukan satu kalangan tertentu saja, bukan murni dilakukan kelompok yang anti pemerintah secara tunggal. Kemungkinan terjadi ada peternak hoax yang dilindungi atau dipelihara pemerintah. Makanya, harus selektif mendeteksi siapa pelaku penyebar hoax baru menarik kesimpulan. Jangan menghentikan hoax, dengan memperpanjang kehidupan hoax.

Kita pasti merekam dalam memori kolektif, dari pertumbuhan percakapan-percakapan di ruang publik membuat tema-tema politik begitu tinggi marwahnya. Ragam narasi politik yang dihasilkan pula, sayangnya kedalaman narasi tersebut sering tidak sejalan dengan aktualisasinya. Narasi politik itu ada yang konstruktif, ada pula yang destruktif. Pro vs kontra dalam politik telah menjadi skema yang biasa dalam ruang-ruang kompetisi politik, tergantung bagaimana kita mengisi semua dialektika publik tersebut.

Politik bisa dianggap true story, dilain pihak bisa dikisahkan sebagai cerita yang tidak benar. Bermacam anggapan soal politik yang bertujuan positif merupakan jalan berfikir yang benar, walau kadang muncul pula citra buruk terhadap politik yang disepadankan hanya dengan hal-hal buruk. Praktek curang, saling tikung dan intrik politik dianggap sebagai jalan mutlak dalam berpolitik, padahal itulah kekeliruan dalam praktek politik sebetulnya. [***]

 

___________________________

Catatan Amas Mahmud, S.IP, Redpel Suluttoday.com.
iklan1