Tag: KPU

Soal Tahapan PAW Komisioner KPU Mintra, KPU Sulut Diwarning

Hasil pemeriksaan kesehatan calon Anggota Komisioner KPU Mitra (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Begitu ketat proteksi yang dilakukan masyarakat terhadap tahapan klarifikasi yang tengah bergulir di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam hal klarifikasi terhadap Komisioner KPU Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) yang akan dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW). Seperti disampaikan aktivis Gerakan Mahasiswa Peduli Indonesia (Gempindo) Sulut, Mirdad Husein.

”Kami meminta kepada Komisi Pmilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara agar maksimal melakukan klarifikasi, jujur dan selektif. Begitu juga KPU Republik Indonesia agar lebih jelih dan teliti mengenai kelayakan siapa yang akan menggantikan posisi Almarhum Irvan Rabuka sebagai komisioner KPU Kabupaten Minahasa Tenggara. Karena sepengetahuan kami tahu ada beberapa nama yang hasil test kesehatannya disebut kurang sehat,” kata Mirdad, yang merupakan Plt Ketua LSM Gempindo Sulut ini, saat diwawancarai Suluttoday.com, Rabu (8/7/2020).

Tambahnya lagi, bahwa Gempindo memperoleh data dimana nomor urut 6 (enam) yaitu saudara Gladies Kowureng tidak mendapatkan izin dari Bupati Minahasa Tenggara selaku pembina kepegawaian karena yang bersangkutan adalah ASN di Kabupaten Mitra. Selain itu, peringkat ke 7, 8 dan 9 pun mempunyai hasil pemeriksaan kesehatan yang bermasalah alias kurang sehat.

Potongan surat dari Pemda Mitra (Foto Istimewa)

”Peringkat 6 dari 10 besar seleksi KPU Mitra pada beberapa waktu lalu lewat surat keterangan dari pemerintah Kabupaten Mitra kepada KPU Sulut. Setelahnya untuk peringkat ke 7, 8 sampai ke 9 yaitu saudara Hensli Peleng, Jefry Sumarauw dan Meldi Lontaan telah dinyatakan tidak sehat pada tes kesehataan saat seleksi KPU Kabupaten Mitra pada beberpa waktu lalu. Maka dari itu kami dari Gempindo sulut meminta kepada KPU RI dan KPU Sulut agar bersikap netral dan objektif dalam proses PAW Komisioner KPU Kabupaten Mitra. Kami mengingatkan KPU Sulut agar tidak bermain-maian dalam soal ini,” ujar Mirdad tegas.

(*/Bung Amas)

Lonceng Demokrasi Dibunyikan, PAHAM, MDB-HJP, Manado Hebat Saling Takluk

Rebutan kekuasaan, ilustrasi (Foto Istimewa)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

Ritme politik memang sukar diprediksi. Berubahnya tak tergantung ruang dan waktu. Bahkan tiap saat bisa memungkinkan konstalasi politik itu berubah. Di Kota Manado, dalam momentum Pilkada Serentak, 9 Desember 2020 nuansa politik cukup bergairah. Tentu penyebabnya, selain pertarungan Pilwako nantinya akan didominasi kekuatan para politisi senior, juga karena resource politik yang akan bermain. Benturan kepentingan berupa bargaining tentu tidak lepas dari komunikasi-komunikasi politik yang terjalin.

Ada kompromi politik, ada pula konflik kepentingan (konflic of interest). Friksi dalam politik memang selalu ada, ia bagai satu koin mata uang yang kedua sisinya saling melengkapi. Umumnya kita mengenal friksi tersebut dengan istilah dinamika demokrasi. Saat dibuat simulasi, berdasarkan data sementara dari konstalasi Pilwako Manado, mulai teridentifikasi peta kekuatan gerbong politik, baik dari proses menggarap koalisi sampai menentukan rival. Politik memang mengenal yang namanya lompatan yang tak terduga (quantum political leap), hal itu sering kali sulit terdeteksi para ahli, pengamat dan lembaga survey kebanyakan.

Beragam slogan mulai diviralkan, tentu tujuannya sebagai pemberi tanda politik. Brand dan jargon politik diusung, sebagai bagian dari cara ‘menjual’ produk politik. Agar figur yang diperjuangkan dikenal masyarakat, popular, diketahui gagasan-gagasan perjuangannya, dan seterusnya kepentingan memudahkan kemenangan. Kaitan politik elektoral memang harus betul-betul dimanfaatkan para politisi, jangan kalah metode atau strategi. Termasuk membingkai diri agar dikenali publik. Sekarang sebagai pembuka, mulai ramai tarung singkatan dan jargon, diataranya MDB-HJP (Mor Dominus Bastiaan-Hanny Joost Pajouw) yang akrab diidentikkan dengan ‘Manado Diberkati dan Harapan Jadi Pasti’, PAHAM (Paula Amelia-Harley Alfredo Mangindaan).

Begitu pun dari PDI Perjuangan ada simbol atau slogan Hebat. Di Pilwako Manado kita mengenal istilah dengan insial RS (Richard Sualang), maju beRSama untuk Manado. AA (Andrei Angouw). IMBA ‘bale for Manado’ (Jimmy Rimba Rogi) yang dijagokan Partai Golkar. Setelahnya ada nama SSK (Sonya Selviana Kembuan) membawa semangat ‘Harapan Baru Manado’. Tentu para konsultan mereka akan berfikir keras untuk menarik perhatian masyarakat, mengatur kekuatan agar menang dalam pertarungan.

Pertarungan Pilwako Manado kali ini merupakan pertarungan sengit PDI Perjuangan, Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Golkar. Mereka secara institusi akan berusaha keras memenangkan kompetisi di Pilwako 2020 ini. Peluangnya hanya dua, bisa saling mengawinkan kepentingan dan bisa juga saling berebut kepentingan. Koalisi dan oposisi akan terjadi, maka cara tempur dilapangan ialah dengan berkompromi kepentingan atau berkonfrontasi. Dalam politik

Jika diperas lagi, maka akan muncul kurang lebih tiga pasangan calon di Pilwako Manado 2020. Berarti dari banyaknya partai politik, ada sebagian yang harus rela bergabung membentuk geng politik. Melakukan tawar-menawar kepentingan di dalam tubuh koalisi politik tertentu, begitu rumus kemenangannya. Tentu semua pengurus dan kader parpol tak mau ketinggal kesempatan dan melepas momentum politik ini lepas tanpa ada ‘keuntungan politik’ yang didapat.

Dari motivasi itu, dapat dipastikan perkawinan (koalisi) akan dibangun. Menang atau kalah itu urusan siasat politik masing-masing pihak yang berkompetisi, selain takdir Tuhan. Selain itu, kesiapan sumber daya perang juga menjadi trigger untuk meraih kemenangan politik. Komponen meraih menang itu tidak mudah, para kompetitor juga harus punya cadangan dan stok amunisi yang cukup agar kemenangan dapat diatur. Seperti kata Sun Tzu, ketika politisi yang memiliki kekuatan lebih dari musuh, tak mengapa menggempur musuhnya. Beda situasinya, jika ia berada pada posisi kekuatan seimbang, maka perlu ada trik pecah-belah kekuatan musuh.

Mengendalikan atau memobilisasi birokrasi bukan hal mudah. Hal ini memang menjadi barang mewah bagi para politisi, terutama modal mainannya petahana. Padahal disisi lain, birokrat itu sebagian besarnya masuk kategori pemilih rasional. Bukan kelompok massa mengambang (floating mass), artinya dari segi kemandirian menjatuhkan pilihan kepada figur yang mereka pilih begitu bebas bergantung pada mereka. Hanya saja ruang intrevensi terhadap mereka sering dilakukan, terutama birokrat karir yang memiliki jabatan struktural.

Terekam sampai detik ini, belum ada parpol yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dukungan untuk calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado. Isu yang berkeliaran di media massa juga menjadi bagian penting untuk para dilirik DPP parpol. Karena mengejar survey popularitas dan elektabilitas, mestinya para kandidat ramai-ramai bekerja memberi diri pada masyarakat. Sebab bagi lembaga survey benaran, yang dikonfirmasi adalah pada masyarakat. Kecuali lembaga survey abal-abal yang mengarang hasil surveynya.

Dari kecenderungan itu, mengharuskan kandidat bergegas menawarkan program, memperkenalkan ide-idenya kepada masyarakat. Berkontribusi merupakan salah satu sarana efektif agar publik figur itu diingat dan dikenal masyarakat. Semua skenario politik, anggap saja masih tahapan simulasi. Semua tahapan pembicaraan politik untuk Pilwako Manado kali ini belum final, masih bergulir. Sehingga menjadi penting mereka yang berkepentingan cermat membaca situasi yang ada.

Peluang menang ada di pundak MDBHJP, juga berada dan bersama PAHAM. Seperti itu pula peluang yang setara berada pada RS-AA, SSK dan IMBA. Terlebih situasi sekarang KPU belum membuka pendaftaran bagi parpol secara resmi untuk mendaftarkan calonnya masing-masing. Perebutan kepentingan yang dilakukan tentu untuk kepentingan bersama masyarakat. Jadi fatal, manakala dari para calon kurang jeli membaca kekuatan pasangannya untuk akad. Taaruf politik jangan dilewatkan para politisi, harus dioptimalkan agar tidak ‘cerai’ diperjalanan. Atau agar tidak kalah dalam pertarungan, tapi saling melengkapi kekuatan kelak.

Dalam politik kita juga mengenal percakapan tentang presis dan probabilitas terjadinya error. Berdasarkan pengalaman banyak pihak yang telah merancang matang strateginya, namun sering kali gagal dalam implementasinya. Para konseptor, konsultan dan tim kerja dalam Pilkada juga kadang menemukan kekalahan karena bekerja hanya dengan tujuan menggugurkan kewajibannya, tapi tidak menyatu, tidak punya rasa yang sama dengan kandidat yang diusungnya. Visi yang diperjuangkan kandidat tidak dimengerti orang-orang sekitar, juga memicu kegagalan dalam kerja politik.

Sebagai cermin politik, kompetisi di Pilwako Manado ini sering dipakai diksinya sebagai tarung kewibawaan dan harga diri politik. PDI Perjuangan santer disebut-sebut akan bertarung habis-habis untuk memenangkan Pilwako Manado. Dimana sebelumnya PDI Perjuangan telah memengkan Pilgub, tapi Manado jatuh di tangan Partai Demokrat saat itu. Target ‘Manado Hebat’ (istilah yang identik dengan PDI Perjuangan) harus diraih, tapi posisi bertahan GS Vicky Lumentut yang kini telah bergabung di Partai NasDem juga pengaruhnya tak bisa dikucilkan. GS Vicky Lumentut tentu akan mempertahankan ‘prestasi’ politiknya itu.

Begitu pula dengan Wakil Wali Kota Manado saat ini, Mor Dominus Bastiaan, kader terbaik dan loyal di Partai Demokrat. Juga pasti tidak tinggal diam, secara kelembagaan tiap parpol pasti punya obsesi untuk terus berkuasa. Artinya, keberadaan Mor tak boleh dinafikkan akan mendulang kekuatan dukungan luas di masyarakat. Varian kekuatan ini akan saling beririsan, muaranya sudah pasti pada perebutan kemenangan di Manado. Adu kuat diperlihatkan untuk menang di Pilwako Manado 2020.

Silaturahmi di Bongkudai, Warga Sebut SSM Pemimpin Baru Boltim

SSM saat bersilaturahmi dengan masyarakat (Foto Suluttoday.com)

BOLTIM, Suluttoday.com – Dinilai sebagai sosok politisi yang santun, Sam Sachrul Mamonto, S.Sos, juga dikenal meniti karir sebagai jurnalis handal, pernah menjabat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bolaang Mongondouw (Bolmong) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Minggu (28/6/2020) bersilaturahmi di Kecamatan Modayag Barat, tepatnya di Desa Bongkudai mendapat tanggapan positif masyarakat. Bakal calon Bupati Bolmong Timur (Boltim).

Pria yang akrab disapa SSM itu menjadi magnet bagi masyarakat setempat. Dari berbagai penjuru masyarakat Desa berdatangan mendengarkan penyampaian dan silaturahmi di Jalan Permata Bongkudai tersebut. Politisi muda yang visioner itu menyampaikan pentingnya masyarakat menjaga dan merawat kebersamaan, terutama tentang nilai-nilai kekeluargaan. SSM mengajak masyarakat selalu hidup rukun dalam bingkai persaudaraan, jangan hanya karena politik masyarakat tercerai-beraikan.

”Saya bersyukur, Alhamdulillah kembali dapat diberi kesempatan menjumpai masyarakat Bongkudai. Tentu silaturahmi ini sangat berharga, dan semua karena Allah telah menggariskan bahwa kita bertemu hari ini. Saya mengajak kita semua mengeratkan kekeluargaan. Momentum politik sudah tiba, saatnya kita merawat kebersamaan. Hindari isu dan provokasi di tengah masyarakat hanya karena politik. Jangan sampai hal tersebut memicu persaudaraan kita menjadi berantakan, saling meninggalkan antara sesama. Ayo kompak untuk menjemput perubahan pembangunan yang lebih besar lagi,” kata SSM, Minggu (28/6/2020).

Beberapa masyarakat yang hadir menyampaikan apresiasi, dan mengaku sangat antusias dengan kehadiran sosok pemimpin baru Boltim tersebut. Mereka menyebut rekam jejak SSM sudah teruji. Salah satunya seperti yang disampaikan Toni, dijelaskannya soal pemikiran serta ajakan-ajakan SSM selalu sejuk, bersifat merangkul antara sesama masyarakat dan semua komponen. Cara politisi seperti itulah yang diharapkan masyarakat Boltim ke depan untuk memimpin daerah Boltim tercinta.

Masyarakat Bongkudai antusias kehadiran SSM (Foto Suluttoday.com)

”Pak Sachrul Mamonto pernah menjadi Ketua DPRD Boltim, belum lagi pengalaman menjadi penyelenggara Pemilu, serta keaktifan beliau di organisasi kemasyarakat. Perbuatan dan kerja beliau telah diketahui masyarakat. Belum lagi yang paling penting dari Pak SSM yaitu penyampainnya selalu penuh toleransi, menyejukkan masyarakat, tak pernah menyampaikan hal-hal yang saling menjatuhkan. Tipe pemimpin merangkul, saling menghargai seperti ini yang diinginkan masyarakat. Belum lagi, kepeduliannya pada masyarakat. Silahkan dinilai sendiri, Boltim sampai saat ini berkembang baik atau jalan ditempat?, masyarakat lebih tau ini. SSM merupakan pemimpin baru Boltim,” ujar Toni tegas.

Untuk diketahui, SSM sendiri berdasarkan informasi akan didukung Partai NasDem. Para politisi hebat, politisi senior seperti Yasti Soepredjo Mokoagow, Bupati Bolaang Mongodow, dan Tatong Bara, Wali Kota Kotamubagu turut memberikan dukungan pada sosok SSM. Elektabilitasnya berdasarkan sejumlah survei terus mengalami tren peningkatan.

(*/Slim)

Pilkada di Musim Pandemi, Ini Ajakan MOR DOMINUS BASTIAAN

Mor Dominus Bastiaan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Politisi yang tenang dan murah senyum, dialah Mor Dominus Bastiaan, SE. Minggu (21/6/2020), saat diwawancarai Suluttoday.com, MDB begitu politisi senior ini akrab disapa mengajak masyarakat agar mewujudkan suasana rukun. Mor yang juga Wakil Wali Kota Manado itu mengingatkan masyarakat agar terus meningkatkan partisipasi pembangunan. Politis Partai Demokrat itu mengaku Pilkada Serentak di musim pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) relatif berbeda dengan Pilkada sebelumnya.

”Memang Pilkada kali ini agak berbeda karena dilangsungkan pada tahun bersama dengan terjadinya pandemik Covid-19. Namun kita harus tetap menjalankan seluruh kegiatan yang ada termasuk kegiatan pemerintahan dan juga termasuk agenda Pilkada serentak,” kata MDB yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Kota Manado itu.

Selain itu, MDB yang juga digadang-gadang maju dalam Pilwako Manado, 9 Desember 2020 ini mengingatkan masyarakat dan mengajak agar berperan aktif menyukseskan pelaksanaan hajatan Pilkada Serentak. Terjadinya perubahan Pilkada juga menjadi catatannya, MDB mengharapkan masyarakat merayakan agenda demokrasi dengan patuh terhadap protap kesehatan.

”Untuk itu tentunya saya mengajak masyarakat untuk menyukseskan pilkada serentak. Tentunya ada sedikit perubahan aturan yang ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu menyesuaikan dengan kondisi Pandemik Covid-19 yang ada pada saat ini. Sehingga walaupun agenda Pilkada tetap kita laksanakan tapi protokol kesehatan tetap harus kita jalankan,” ujar MDB tegas.

Wakil Wali Kota Manado yang mendapat pujian Wali Kota Manado, DR. GS Vicky Lumentut sebagai sosok Wawali yang sabar itu menilai bahwa kebersamaan dan kesedaran masyarakat menyukseskan Pilkada merupakan kunci memajukan proses demokrasi di daerah. Kekompakan masyarakat secara kolektif guna melahirkan kepatuhan menjalankan pola hidup sehat jauh dari penularan Covid-19 menurut Mor adalah cara paling penting saat ini.

”Jadi marilah kita sukseskan Pilkada 2020 sambil menjaga Kesehatan kita dengan tetap mengikuti prosedur protokol lesehatan yang ada. Yah kita berdoa kepada Tuhan agar supaya pada pelaksanaan nanti Covid-19 sudah melandai,” tutur MDB menutup.

(*/Bung Amas)

PILKADA DI TENGAH PANDEMI

Ilustrasi, Koalisi Ngotot Pilkada (Foto Istimewa)


Kurva kasus covid19 harian sampai saat ini masih mengalami peningkatan, penambahan kasus masih dalam jumlah peningkatan yang besar, belum ada juga tanda-tanda bahwa kita sudah melewati puncak wabah, apalagi mendekati akhir wabah. Belum ada yang bisa memastikan kapan pandemi akan berakhir. Jika mengacu pada tren ini, pandemi masih akan berlangsung di Indonesia setidaknya beberapa bulan ke depan.

Bukannya fokus membahas penanganan pandemi, Pemerintah dan DPR malah sepakat untuk tetap melanjutkan Pilkada 2020.

Mei 2020, Pemerintah memang keluarkan Perpu No.2/2020 menyatakan pelaksanaan PIlkada akan dilakukan Desember 2020, bahkan Rancangan PKPU sudah beredar massifbangun opini bahwa pelaksana siapenyelenggarakannya. Yang tidak dipahami KPU di sini adalah, kalau Pilkada dilakukan Desember 2020 artinya persiapan harus dimulai dari Juni (bulan ini) 2020, dimana kasus positif Covid19 masih terus meningkat.

Kalau KPU tetap memaksa melakukan persiapan di bulan Juni, artinya akan ada perubahan proses pelaksanaan, persiapan lebih dengan protokol kesehatan yang akan berimbas pada perubahan anggaran dan perubahan tahapan-tahapan Pilkada.

Sementara Perpu baru tak merubah pasal-pasal mengenai teknis kepemiluan yang diatur di dalam Undang-Undang Pilkada. Dengan demikian, tahapan Pilkada masih dijalankan dengan ketentuan di UU Pilkada yang ada.

Tanpa perubahan proses pelaksanaan, tahapan Pilkada jelas akan melanggar protokol kesehatan covid19. Misalnya, akan ada kampanye yang melibatkan kerumunan, pertemuan para pemangku kepentingan, proses pemutakhiran data pemilih, pemungutan dan penghitungan suara, dan rekapitulasi dan penetapan hasil. Semua kegiatan ini kalau tanpa perubahan drastis sesuai protokol kesehatan akan beresiko menularkan Covid19.

Penyelenggaraan juga akan terhambat oleh ketersediaan anggaran. Dari diskusi yang telah banyak diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu di daerah, anggaran tambahan dari Pemerintah daerah tak memungkinkan.

Belum lagi soal risiko politisasi bantuan sosial. Bagi-bagi bansos bisa jadi dilakukan petahana dan non petahana untuk meraup dukungan.

Atas pertimbangan tersebut, kami Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU), DPR, dan Pemerintah untuk menetapkan Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan di 2021, paling lambat bulan September. Penyelenggaraan pilkada seyogyanya juga memperhatikan unsur keselamatan dan kesehatan pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Masih ingat pemilu kemarin saat belum ada pandemik C-19 ini, banyak pelaksana yang tumbang, sakit dan meninggal. Bisa dibayangkan jika dilaksanakan di tengah pandemik, kira-kira apa yang akan terjadi ?

Memaksakan penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi berpotensi menimbulkan lebih banyak mudharat daripada manfaat. Diantaranya, terpaparnya banyak orang yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada dengan COVID-19, politisasi bantuan sosial, kontestasi yang tak setara bagi peserta pemilu petahana dan non petahana, dan turunnya partisipasi pemilih.

Kami mengajak Sahabat semua untuk mendukung dan menandatangani petisi yang ditujukan kepada KPU, DPR dan Pemerintah agar Pilkada 2020 ditunda pelaksanaannya ke tahun 2021.

Terima kasih,
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat

iklan1