Tag: KPU

Sudah Pernah Bermasalah di DKPP, Benarkah Kali Ini KPU Manado Terancam?

Muhammad Mursjid Laija saat mengikuti Pleno KPU Manado (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Protes keras dilakukan saksi pasangan calon (Paslon) Wali Kota Manado Nomor Urut 4, Prof. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dan Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan dalam forum Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manado yang diselenggarakan di Hotel Sintesa Peninsula Manado akhirnya berujung. Sebagai puncak dari keberatan, saksi PAHAM (Paula Harley Manado), Muhammad Mursjid Laija menolak untuk menandatangani Berita Acara hasil perhitungan Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Manado tahun 2020.

”Kami tegas menolak hasil Pleno KPU Manado. Keberatan kami juga telah dituangkan dalam formulir keberatan (protes dan menolak) atas hasil. Ini bukan tanpa alasan, bukan tanpa bukti. Melainkan didukung bukti yang akurat. Dimana dalam temuan kami terjadi kejanggalan dan selisih suara. Sayangnya, keberatan kami di Kecamatan sampai di Pleno KPU Manado tidak ditindaklanjuti. Malah, perhitungan selisih suara dilakukan KPU Manado, tanpa mengajukan bukti valid,” ujar Mursjid, Kamis (17/12/2020).

Lanjut ditanya soal peluang gugatan hasil Pilwako Manado akan dibawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) atau Mahkamah Konstitusi (MK), Mursjid menyampaikan akan ada langkah tegas yang diambil tim kampanye daerah (Kamda) PAHAM. Menurut Mursjid yang urgen dan menjadi fokus pihaknya adalah proses dugaan kecurangan yang terjadi disejumlah Kecamatan di Manado.

”Tentu kita akan mengambil langkah hukum. Lebih lanjut, dugaan kecurangan yang kita kejar di Pleno KPU tidak mampu dijawab, dijabarkan KPU secara transparan dan akomodatif, maka kita akan terus menuntut keadilan. Potensinya bisa ke DKPP atau MK. Hal ini akan dibicarakan tim Kamda. Bukan soal berapa banyak selisih yang menjadi indikasi kecurangan di Pilwako Manado 2020, melainkan praktek curang dan improsedural yang kita soroti,” kata Mursjid tegas.

Untuk diketahui, 5 Komisioner KPU Kota Manado di tahun 2019 pernah dilaporkan ke DKPP dan bersidang. Hal ini tentu menjadi catatan dan jejak rekam yang kurang baik, menjadi pengingat bagi publik. Seperti diketahui, DKPP pernah menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran kode penyelenggara Pemilu perkara nomor 188-PKE-DKPP/VII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Senin (5/8/2019) pukul 09.00 WITA yang melibatkan KPU Manado. Benarkah di tahun 2020 KPU Manado akan terancam dilaporkan lagi ke DKPP?, kita menunggu saja sikap PAHAM.

(*/Amas)

Harus Teliti, Tak Mau Buru-Buru Bawaslu Manado Minta Pengesahan Suara Ditunda

Suasana Pleno KPU Manado (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Berlangsungnya pembahasan yang alot dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manado menjadi perhatian semua pihak. Setelah terjadi perdebatan panjang terkait pembahasan rekapitulasi suara Kecamatan terakhir (Malalayang) pada Rapat Pleno Terbuka di KPU Kota Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyarankan untuk menunda pengesahannya.

Hal ini disampaikan Taufik Bilfaqih, setelah menemukan adanya ketidak-cocokan pengguna hak pilih yang menggunakan KTP pada pemilihan Gubernur dan Wali Kota. Koordinator Divisi Pengawasan tersebut meminta KPU untuk mengoreksi data yang dimaksud.

”Sebagaimana yang kita ketahui bersama, pemilih yang menggunakan eKTP, harus sesuai antara pemilihan gubernur dan walikota. Mereka pasti dapat dua surat suara. Namun, mengapa jumlahnya tidak sesuai? Maka KPU harus menelusuri, di kecamatan manakah yang bermasalah? Baru kita sahkan,” kata Taufik, Rabu (16/12/2020).

Untuk diketahui, tambah Taufik bahwa pemilih yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), adalah mereka yang menggunakan eKTP atau Surat Keterangan dari Dinas Dukcapil. Saat pemungutan suara, mereka menggunakan hak pilih pada jam 12 siang. Hak mereka memilih gubernur dan walikota, sehingga itu pengguna hak pilih tersebut harus sama.

”Kok bisa beda, jumlah pengguna hak pilih gubernur dan walikota pada kategori pemilih tambahan ini? KPU harus pertanggung jawabkan hal tersebut dengan menelusurinya melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),” ujar Taufik.

Sementara itu, Heard Runtuwene, Koordiv. SDM yang ikut mengawasi, meminta KPU untuk mempertegas data pemilih pindahan dengan mencocokkan form A.5.

”Kami butuh informasi dan data pemilih yang menggunakan form A.5. Ini penting untuk menjadi evaluasi pemilih kedepan,” ucap Haerd tegas.

Selanjutnya, Rapat Pleno akhirnya ditunda hingga, Kamis (17/12/2020), pukul 09.0p Wita, akan membahas tentang hasil suara dan pengesahan seluruh suara di Kota Manado. Pleno yang dilaksanakan di Hotel Sintesa Peninsula kali ini berjalan cukup dinamis, bahkan sempat terjadi penangkapan terhadap saksi salah satu pasangan calon Wali Kota Manado di lokasi Pleno KPU Manado.

(*/Redaksi)

GAWAT, Dugaan Praktek Kotor Pilwako Manado Dilakukan PPK Malalayang

Berlangsungnya buka kotak suara setelah Pleno (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 mulai terindikasi dilumuri praktek kotor. Pasalnya, terjadi money politik, bagi-bagi beras serta bujuk rayu terhadap pemilih mewarnai praktek politik kita di tahan air. Hal itu diharapkan ketegasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Di Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Manado, rangkaian indikasi pelanggaran juga mulai tercium aromanya.

Seperti terjadi setelah pelaksanaan Pleno di Kecamatan. Dimana Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Malalayang diduga kuat membuka kotak suara, tanpa melibatkan saksi lainnya. Pembukaan kotak suara juga dilakukan di Kantor Camatan Malalayang dan mendapat protes keras dari saksi pasangan calon Wali Kota Manado, Nomor Urut 4. Padahal, buka kotak diluar pelaksanaan Pleno merupakan tindakan pelanggaran.

”Kan melanggar aturan, kenapa kalian Panwas diam. Sudah selesai rapat Pleno dari kemarin kenap kalian buka kotak lagi. Aturan dari mana itu?, kalau ada edaran tunjukkan?. Jangan alasan perintah dari atas?, kalian Panwas wasit, kenapa buka kotak ulang membuka plano dan foto-foto dari. Teman-teman PPK silahkan berikan jawaban, ini pidahan,” kata Vivie Sanggor Koordinator Kecamatan tim Kampanye Daerah dari pasangan calon Prof. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dan Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, tegas.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Selasa (15/12/2020), kepada Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Manado, Taufik Bilfaqih, mengatakan akan membahas hal tersebut di tingkat Pleno Kota Manado. Akan dilakukan evaluasi terhadap jajaran PPK dan Panwascam. Bawaslu juga akan melihat potensi pelanggaran yang terkait.

”Pastinya akan dibahas di Pleno Manado. Akan dievaluasi dari jajaran PPK dan Panwascam. Sekaligus akan dilihat potensi pelanggaran apa terkait hal ini. Dipastikan akan dimintai keterangan,” ujar Taufik tegas.

Ketua KPU Kota Manado, Jusuf Wowor saat dimintai tanggapan disertai video, terkait protes yang dilayangkan saksi PAHAM (Paula Harley Manado), dan proses buka kotak ilegal, mengatakan akan mengecek kejadian memalukan tersebut ke jajarannya.

”Sorry bro, kita cek dulu teman-teman PPK. Thx infonya,” ucap Wowor melalui WhatsApp, Selasa (15/12/2020) pagi ini.

(*/Amas)

Bersama LPK Khaira Ummah, KPU Sulut Gelar Sosialisasi

Para narasumber yang hadir (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 9 Desember 2020, intens dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Selasa (8/12/020), bertempat di Warkop D’Kampis Kelurahan Sindulang Dua, kompleks Boulevard 2, KPU Sulut menggelar sosialisasi.

Kegiatan sosialisasi dengan tema: “Membangun Partisipasi Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Dalam Mewujudkan Pilkada Sulut yang Demokratis dan Berintegritas”, dilaksanakan KPU Sulut atas kerja sama dengan Lembaga Pemberdayaan Keumatan (LPK) Khaira Ummah Sulut.

Para narasumber yang diundang adalah Dr. Mardan Umar, S.Pd., M.Pd. (Akademisi), Hery Anwar, S.I.P. (Tokoh Masyarakat/Aktifis dan Pengurus LPK Khaira Ummah Sulut), dan Lanny Anggriany Ointoe, S.E. (Komisioner KPU Sulut).

Selanjutnya, para peserta yang hadir adalah komponen masyarakat, aktivis, dan pengurus OKP serta pengurus LPK Khaira Ummah.

Dr. Mardan dalam penuturannya menyampaikan tentang bagaimana fenomena yang terjadi selama proses dan tahapan pilkada, dari kacamata seorang akademisi. Dalam pengamatannya beliau melihat masih terjadi distorsi antara harapan terwujudnya pilkada yang demokratis dan berintegritas dengan fakta di lapangan bahwa masih maraknya perilaku yang ditunjukkan para kontestan dan pendukungnya yang kurang mematuhi aturan pilkada.

Hal ini menjadi tantangan dan perlu adanya edukasi politik yang efektif baik dari penyelenggara pilkada dan kontestannya. Di akhir pemaparannya, Dr. Mardan mengajak semua pihak yang terlibat dalam hajatan pilkada agar mematuhi rambu-rambu dan aturan yang ada serta berusaha untuk mewujudkan pilkada yang berintegritas.

Sementara itu, Bung Hery Anwar memberikan imbauan kepada peserta agar menghindari konflik politik dengan tidak membawa isu-isu yang tidak produktif untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pilkada. Meskipun realita menunjukkan bahwa masih ada beberapa wacana yang dimunculkan seperti politik identitas, diskriminasi pembangunan antar wilayah, pragmatisme grass root, money politik, dan sebagainya, berseliweran baik di dunia nyata maupun dunia maya.

Demikian disampaikan Bung Hery dalam kapasitasnya sebagai Aktivis OKP dan Pengurus LPK Khaira Ummah Sulut.

Sebagai Komisioner KPU Sulut, Lanny Anggriany Ointoe lebih banyak menekankan ajakan pada peserta sosialisasi khususnya para aktivis dan pengurus OKP agar ikut berpartisipasi menjadi agen sosial yang mengampanyekan Pilkada yang damai, sejuk, dan kondusif.

Suasana berlangsungnya dialog (Foto Istimewa)

Agar mereka ikut mendukung terselenggaranya hajatan demokrasi ini dengan ikut datang ke TPS menyalurkan hak pilihnya dan tidak khawatir karena KPU telah mempersiapkan segala sesuatunya utk kesusksesan pilkada di masa pandemi ini.

Kesempatan diskusi antara peserta dan narasumber, dari Praktisi Di Balai Bahasa Sulut Anas Nurdin, M.Hum yang mengangkat isu politik identitas dan efeknya terhadap sikap pemilih. Praktisi Pendidikan Muhammad Helmi Arsjad, M.Pd. berbagi pendapat tentang posisi dan peran umat Islam di tengah pusaran dinamika politik Pilkada Sulut.

Aktivis Pemuda Muhammadiyah Sulut saat bertanya (Foto Istimewa)

Untuk diketahui, para aktivis yang hadir diantaranya Fuad Kadir, S.Hi, Pemuda Muhammadiyah yang lebih menyoroti peran dan kontribusi kaum milenial dan tingkat partisipasinya dalam pilkada Sulut ini.

Di akhir acara, salah satu narasumber yakni Dr. Mardan Umar memberikan hadiah buku karyanya yang berjudul “Islam Rahmatan Lil’ Alamin: Mengenalkan Kelembutan dan Kasih Sayang Islam Kepada Generasi Milenial” kepada Pengurus LPK Khaira Ummah Sulut.

(*/Redaksi)

Struktur Baru JPPR Sulawesi Utara, Bergerak Konsisten Awasi Proses Demokrasi

Logo JPPR Sulawesi Utara (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Melakukan pengawasan ketat terhadap proses demokrasi, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPAR) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) juga telah resmi melaksanakan restrukturisasi. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Sekretariat Nasional JPPR Nomor : 011/SK/SEKNAS-JPPR/IX/2020 tentang susunan kepengurusan Sekretariat Provinsi JPPR Sulawesi Utara Utara periode 2020 – 2022.

Rachmat Machmud didampingi Wakil Manajer Divisi Pemantauan JPPR Sulut, Mulyadi Tuhatelu kepada wartawan Suluttoday.com, Jumat (30/10/2020) menuturkan bahwa dengan kehadiran JPPR di Provinsi Sulawesi Utara semoga dapat memberi warna dan dapat membawa Demokrasi lebih hidup dimata masyarakat Provinsi Sulawesi Utara.

“Salah satu tugas JPPR adalah selain melakukan pemantauan jalannya demokrasi, juga memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat dalam hal menggunakan hak suaranya,” ujar Rahmat sambil menambahkan bahwa tugas JPPR yakni memantau kerja-kerja penyelenggara Bawaslu maupun KPU.

JPPR, tambahnya lagi, akan berusaha mencerdaskan masyarakat sehingga pemilihan atau pesta Demokrasi itu berjalan lancar, aman dan damai. JPPR merupakan salah satu Lembaga Pemantau Pemilu yang bersifat mengawasi tahapan Pilkada dan Pemilu.

Untuk diketahui, Sekretariat JPPR Provinsi Sulawesi Utara beralamat di Jalan Lumimuut IV Teling Bawah Kecamatan Wenang Kota Manado Sulawesi Utara.

Seperti diketahui, untuk susunan Sekretariat Provinsi diantaranya yakni:

Koordinator Provinsi : Rachmat Machmud WakilKoordinator : Nicky B.L.Londok Mario Kaluku Divisi Pemantauan Manajer : Inca Ing Banki Wakil Manajer : Mulyadi Tuhatelu Divisi Hukum dan Advokasi Manajer : Irwandi La Ode Wakil Manajer : GiskaRantung Divisi Media Infomasi Manajer : Fajri Syamsudin Wakil Manajer : Fadila Djami Divisi Pendidikan Pemilih Manajer : Ivo R.T Mentang Wakil Manajer : Ramar Rahasia Divisi Data dan Riset Manajer : ValtriGinoga Divisi Sekretariatan Manajer : SafiraLahati Koordinator JPPR Sulut.

(*/Amas)

iklan1