Tag: KPU

FERRY LIANDO: Sesuai Mekanisme Yessy PAW Anggota KPU RI

DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Kelurnya Surat Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terkait pemberhentian terhadap Evi Novida Ginting Manik, anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), karena melanggar kode etik. Setelahnya, sesuai mekanisme maka yang akan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah calon KPU RI yang berada diranking dibawahnya.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik pemerintahan dan juga pengajar Kepemiluan di Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Dr Ferry Daud Liando menyampaikan pendapatnya. Ferry saat diwawancarai menyebutkan sesuai mekanisme, maka Yessy Momongan akan mengganti posisi Evi selaku KPU RI.

“Yessy yang akang PAW. Berdasarkan pasal 37 ayat (3) huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mekanisme penggantian antarwaktu anggota KPU yang berhenti dilakukan dengan ketentuan, anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR,” ujar Liando, Rabu (18/3/2020).

Kondisi tersebut menjadikan Yessy sangat strategis karena menghadapi agenda Pilkada 2020 dan juga membanggakan warga Sulawesi Utara (Sulut), tambah Liando.

Sekedar diketahui bahwa hasil suara tertinggi anggota KPU RI periode 2017-2022 diantaranya, sebagai berikut :

1. Pramono Ubaid Tanthowi : 55
2. Wahyu Setiawan : 55
3. Ilham Saputra : 54
4. Hasyim Asy’ari : 54
5. Viryan : 52
6. Evi Novida Ginting Manik : 48
7. Arief Budiman : 30

8. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi : 21
9. Yessy Y Momongan : 6
10. Sigit Pamungkas : 4
11. Ferry Kurnia Rizkiyansyah : 1
12. Sri Budi Eko Wardani : 1
13. Ida Budhiati : 1
14. Amus 0.

(*/Bung Amas)

TOAR PALILINGAN: Mantan Terpidana Silahkan Mendaftar

Dr Toar Palilingan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Setelah keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 rupanya membawa angin segar bagi demokrasi kita. Disisi lain, menuai perbedaan interpretasi yang kian meramaikan diskusi-diskusi politik di Kota Manado. Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Sulawesi Utara (Sulut) DR Toar Palilingan saat diminta tanggapannya memberikan komentar.

Rabu (4/3/2020), manurut Toar secara umum penjelasan dalam PKPU tentang terpidana begitu sederhana. Poin penting terkait Mantan Terpidana apakah mendapatkan kesempatan untuk maju dalam Pilkada 2020 juga dijelaskannya agar tidak menjadi benang kusut dalam debat politik.

”Jadi bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri pada pilkada 2020 ini PKPU nomor 1 tahun 2020 telah mengatur secara jelas dan tegas baik perubahan pada pasal satu yakni poin 21 yakni yang dimaksud Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan HAM,” kata Toar yang juga Dosen di Fakultas Hukum Unsrat Manado itu.

Akademisi yang selalu dimintai tanggapan soal analisis hukum dan pendapatnya selalu menghiasi media massa di Sulut itu menilai pada pasal 4 f dikatakan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih. Namun pada ayat-ayat selanjutnya mengecualikan bagi Mantan Terpidana sebagaimana pada pasal 4 poin f tersebut sepanjang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun.

”Setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bisa mengikuti pencalonan dalam pilkada serentak 2020. Adapun persyaratan bagi mantan terpidana tersebut harus mengumumkan dalam bentuk iklan ke publik yang isinya antara lain mencantumkan Nomor dan Tanggal Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang isinya menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara, pembebasan bersyarat kalau yang bersangkutan melewati proses itu juga cuti bersyarat jelang bebas menjalani hukuman penjara,” kata Toar.

Ketika ditanya berkaitan dengan peluang Jimmy Rimba Rogi alias Imba untuk masuk dalam bursa Calon Wali Kota Manado juga dijawab Toar. Pria yang dikenal vokal itu mengingatkan bahwa selanjutnya menjadi wewenang KPU untuk memverifikasi dokumen dimaksud kepada instansi terkait apakah calon-calon tersebut memenuhi syarat administrasi atau tidak, masyarakat ngak usah berandai- andai atau berspekulasi tapi percayakan saja pada penyelenggara pilkada untuk melaksanakan PKPU pencalonan tersebut.

”Untuk Imba dan yang lainnya, mantan terpidana silahkan mendaftar nanti KPU yang akan memverifikasi dokumen Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang terkait dengan 5 tahun telah selesainya menjalanipidana penjara yang bersangkutan/calon,” ucap Toar. (*/Amas)

KPU Sulut dan Kejati Tandatangani MoU

Foto bersama usai penandatanganan MoU (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Dalam semangat merajut kerja sama lintas sektoral dan singkronisasi demi melahirkan Pilkada Serentak 2020 yang berkualitas di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Kamis, (30/1/2020) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Sulut.

Melalui kesempatan sambutan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut, Andi Muh Iqbal Arief, SH.,M.H, berpesan agar KPU terus meningkatkan harmoni kerja bersama Kajati/Kajari. Disampaikannya pula bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan sesuai tugas dan kewenangan mereka.

“Tentu momentum penandatanganan MoU ini sangat penting. Bagian dari kita mendorong proses akuntabilitas publik dan kerja bersama lintas kelembagaan. KPU saya berharap tidak ragu-ragu menyampaikan permasalahan hukum yang terjadi kepada pihak Kajati/Kajari untuk dicarikan solusi penyelesaiannya,” kata Arief.

Sementara itu, menurut Ketua KPU Sulut, Dr Ardiles Mewoh dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kesediaan bekerja sama tersebut. Pilkada Serentak kata Ardiles, merupakan arena kontestasi sehingga nantinya ada yang menang dan kalah. Potensi sengketa selalu ada, dan regulasi yang ada memberikan peluang untuk gugatan melalui sengketa proses / tata usaha negara maupun sengketa hasil.

“Dalam konteks tersebut KPU menyadari perlu pendampingan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerja sama yang terjalin antara KPU Sulut dan Kejati Sulut yang dibangun. Mari kita sama-sama menyukseskan Pilkada Serentak 2020 Sulut,” ujar Ardiles dalam sambutannya di hotel Aryaduta Manado.

Untuk diketahui, ruang lingkup kerjasama antara pihak pertama KPU Sulut dan pihk kedua Kajati Sulut dalam kesepakatan bersama ini adalah di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi kegiatan :

A. Bantuan Hukum, adalah tugas Jaksa Pengacara Negara dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara untuk mewakili PIHAK PERTAMA menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai PENGGUGAT dan atau TERGUGAT;

Sambutan Ketua KPU Sulut (Foto Ist)

B. Pertimbangan Hukum, adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance) dan/atau Audit Hukum (Legal Audite) dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari PIHAK PERTAMA yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dan atau Surat Perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, meliputi:
1). Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) adalah kegiatan memberikan advise hukum terhadap permasalahan yang terjadi di dalam bidang Hukum Perdata atas dasar permintaan dari PIHAK PERTAMA terkait penerbitan/pencabutan Surat Keputusan Tata Usaha;
2). Pendampingan Hukum (Legal Assistance) adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara mendampingi PIHAK PERTAMA dalam hal PIHAK PERTAMA melakukan kegiatan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (misalnya dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah);
3) Audit Hukum (Legal Audit) adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara mendampingi PIHAK PERTAMA dalam hal melakukan Audit Hukum (Legal Audit) atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

Tindakan hukum lainnya adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMND dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara. (*/Am)

Optimalkan Sinergitas KPU Sulut Laksanakan Media Gathering

Berlangsungnya dialog (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Keseriusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2020 terus diperlihatkan. Rabu (29/1/2020), KPU Sulut yang dipimpin DR Ardiles Mewoh melaksanakan Media Gathering. Tema yang diusung adalah “Bersama Media Sukseskan Pemilihan Serentak Tahun 2020”.

KPU Sulut mengundang Dewan Pers, Agus Sudibyo sebagai narasumber. Menurut Ketua KPU Sulut sebagaimana yang dipaparkan Ketua Divisi SDM dan Hupmas, Salman Saelani bahwa KPU Sulut mendorong sinergitas kerja bersama pers guna mewujudkan partisipasi pemilih di Sulut.

“Media gathering dimaksudkan untuk menyatukan sinergi antara KPU Sulut dengan rekan-rekan pers. Kami telah mengevalusi ada progres yang positif dalam kebersamaan kita selama ini. Semoga sosialisasi tentang agenda KPU Sulut terus dipublikasikan dan masyarakat mendapatkan informasi yang proporsional,” ujar Saelani.

Sementara itu, Agus menuturkan pentingnya wartawan memahami tentang kerjanya secara profesional. Disisi lain, akselerasi informasi yang cepat saat ini mengharuskan para wartawan lebih meningkatkan kualitasnya.

Agus saat memaparkan materi (Foto Suluttoday.com)

“Ini era kompetisi terbuka. Sehingga penting membangkitkan semangat membangun bagi wartawan untuk meningkatkan kompetensinya. Jurnalis dan media perlu memperhatikan kualifikasinya, ya tentu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang pers. Tantangan media konfensional yaitu bukan berada di internal, melainkan pada Google, Facebook, Twitter dan lainnya. Kita perlu mewujudkan inovasi, karena kita kalah bersaing media jurnalistik ditinggalkan pembacanya,” kata Agus yang didampingi Ardiles, Salman dan moderator Amanda Komaling.

Sekedar diketahui, Ketua KPU Sulut juga menyebutkan akan dilaksanakan festival anggaran pada tanggal 31 Januari 2020 yang akan membuka secara umum anggaran Pilkada Serentak 2020 di Sulut yang berjumlah Rp. 2.20 Miliar. Selain itu, kegiatan ini dihadiri kurang lebih ratusan jurnalis yang ada di Sulut. Media gathering ini dilaksanakan di Hotel Aryaduta Manado. (*/Am)

Gelar Dialog Politik Awal Tahun 2020, AIPI Manado Hadirkan Ketua DKPP

Raymond Pasla saat menyampaikan laporan panitia (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Kecemasan terhadap proses demokrasi yang menyimpang terus menjadi kajian dan langkah antisipasi bagi Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Manado. Ditengah kesiapan berbagai pihak menghadapi Pilkada Serentak 2020, AIPI Cabang Manado menyelenggarakan Dialog Politik Awal Tahun dengan mengusung tema: “Ujian Integritas Penyelenggaraan Pilkada 2020”. Kegiatan ini dilaksanakan, Selasa (28/1/2020) bertempat di Graha Pena Kota Manado.

Dalam sambutannya, Ketua AIPI Cabang Manado, Drs Steven Kandouw mengingatkan agar dialog tersebut melahirkan formula yang tepat guna meningkatkan kualitas mutu demokrasi di daerah Sulawesi Utara (Sulut). Upaya tersebut, lanjut Steven yang juga Wakil Gubernur Sulut ini diawali dengan pembenahan terhadap sistem rekrutmen penyelenggara Pemilu sehingga benar-benar berintegritas.

”Kerinduan kita semua adalah Pilkada Serentak 2020 yang menyedot anggaran tidak sedikit ini mengasilkan pemimpin yang berkualitas. Artinya dari berbagai aspek memang perlu menjadi pertimbangan kita. AIPI Manado akan hadir disini demi memberi kontribusi nyata, kita punya komitmen melakukan konsolidasi demokrasi. Berbagai cara kita harus lakukan, diantaranya melalui proses seleksi penyelenggara Pemilu yang berintegritas,” ujar Steven.

Sementara itu yang berlaku sebagai pembahas materi adalah Prof. Muhammad Alhamid, S.IP.,M.Si, Plt Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut, Dr Ardiles Mewoh, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut, Dr (C) Herwyn Malonda, SH.,M.Pd dan selaku moderator sekaligus pembahas yaitu Dr Ferry Daud Liando, Ketua Minat Tata Kelola Pemilu Pascasarjana Unsrat Manado.

Ketua AIPI Manado saat menyampaikan sambutan (Foto Suluttoday.com)

Prof Muhammad menjelaskan soal kerja penyelenggara Pemilu yang profesional. Ragam tantangan, godaan dan deviasi demokrasi akan mampu dihadapi penyelenggara Pemilu jika benar-benar konsisten menjalankan aturan. Putra Sulawesi Selatan (Sulsel) yang telah malang melintang di dunia penyelenggaraan Pemilu itu menyampaikan beberapa catatan penting terkait trik menjaga integritas.

”Tentu godaan dan tantangan penyelenggara Pemilu tidak mudah. Bukan hanya penyelenggara Pemilu yang harus dikuatkan, tapi kita memerlukan kerja bersama dari masyarakat dan para kader partai politik. Jangan usik kita yang sedang bekerja menunaikan apa perintah aturan. Kemudian dalam hal menjawab tantangan-tantangan demokrasi yang kompleks, para penyelenggara Pemilu harus memahmi kode etik. Integritas itu bukan sekedar dimengerti, melainkan dijalankan, atas kerja yang benar sesuai aturan, saya percaya Pilkada Serentak 2020 akan kita lalui dengan sangat baik dan sukses,” kata Prof Muhammad yang juga Pengurus DPP AIPI tegas.

Suasana foto bersama usai dialog (Foto Suluttoday.com)

Untuk diketahui, kegiatan ini diawali dengan doa pembuka dan laporan panitia yang disampaikan Reymond Pasla, S.IP. Sjumlah ahli dan pakar politik Sulawesi Utara ikut hadir, berkontribusi secara pemikiran. Terlihat yang memberikan tanggapan sekaligus masukan adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unsrat, Drs Ronny Gosal, Dekan FISPOL Unsrat, Dr Novie R. Pioh, Dr Goinpeace Tumbel, Dr Max Egeten, dan yang lainnya.

Ikut hadir Dr Toar Palilingan, pakar hukum Sulut, Prof Welly Areros, Dr Welly Waworundeng yang merupakan dosen FISPOL Unsrat Manado. Kemudian, para penyelenggara Pemilu seperti KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulut juga hadir, ada para akedmisi. Mantan penyelenggara Pemilu, pegiat demokrasi, mahasiswa, aktivis organisasi Cipayung dan kalangan jurnalis. (*/Redaksi)

iklan1