Tag: KPU

JUWITA Silaturahmi dengan Warg Gorontalo di Singkil

Juwita menyampaikan visinya kepada masyarakat (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Tidak mengenal waktu, begitu pula ia tidak mengenal latar belakang masyarakat dari suku ataupun agama apapun. Bergaul, menjaga silaturahmi lintas batas, itulah ciri khas Juwita Setyarini, M.Ikom. Politisi cantik yang kini menjadi Caleg untuk maju di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) intens melakukan silaturahmi, Sabtu (23/2/2019) tadi malam, Ririn begitu Setyarini akrab disapa bersilaturahmi dengan warga Manado asal Gorontalo.

Ketika berlangsungnya tatap muka, beberapa hal penting soal perhatian atau kepedulian Ririn disampaikannya. Seperti itu pula dengan komitmen, rencana sekaligus Ririn meminta restu warga yang hadir agar ikut mendoakan perjuangannya sebagai Caleg di Dapil Kota Manado. Politisi Partai Gerindra itu menilai kunci keberhasilan sosial adalah silaturahmi.

”Dari siturahmi kita mendapatkan banyak hal. Saya menaruh perhatian terhadap kondisi kebutuhan masyarakat di Singkil, banyak hal yang sudah saya rencanakan untuk dilakukan sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara mendatang. Insya Allah niat baik saya untuk menjadi wakil rakyat ditopang dengan doa, serta dukungan dari Bapak-Ibu yang hadir. Mari bersatu, kita pasti kuat dan berhasil dalam perjuangan serumit apapun,” ujar Ririn Caleg Nomor Urut 3 dari Partai Gerindra Dapil Kota Manado ini.

Salam tiga jari untuk dukungan terhadap Juwita (FOTO Suluttoday.com)

Tambahnya lagi, Ririn yang juga Artis mengajak masyarakat agar terus menjaga kerukunan. Memastikan juga hak pilih masyarakat, sehingga dalam momentum demokrasi (Pemilu 2019) masyarakat secara penuh terlibat menentukan masa depan, baik daerah maupun Nasional dengan memilih pemimpinnya.

”Mari sama-sama kita menjaga suasana hidup rukun dan aman. Jangan saling menebar kebencian, kuatkan persaudaraan kita. Untuk momentum Pemilu 2019 yang jatuh pada Rabu, 17 April 2019 saya ajak masyarakat memastikan bahwa kalian sudah terdaftar di DPT. Tolong dicek, agar pemanfaatan hak demokrasi masyarakat berjalan. Kalau belum terdaftar silahkan laporkan ke KPU atau jajarannya,” tutur Ririn menutup.

Sinergis, Juwita bersama Suharto (FOTO Suluttoday.com)

Ririn pada kesempatan silaturahmi kali ini didampingi Ketua REJU (Relawan Juwita), Fitri Harun bersama Suharto Makka, Caleg Gerindra Dapil Singkil-Mapanget. Mereka bertemu warga Kampug Gorontalo Singkil Satu, tanggapan masyarakat begitu antusias. Terpantau para pemilih Milenial yang hadir selepas pertemuan secara berebutan meminta Selfie dengan Ririn, dengan interaksi mereka penuh keakraban. (*/Redaksi)

Hoax Adalah Ancaman Demokrasi

Sonny Udjaili (FOTO Suluttoday.com)

MENELAAH perkembangan dinamika menjelang Pemilu serentak 2019, isu yang berkeliaran semakin liar hingga yang paling terbaru yaitu adanya temuan surat suara tercoblos dari china sebanyak 7 konteiner di pelabuhan merak. Sontak, hal itu kemudian viral diberbagai media sosial.

KPU BAWASLU sebagai penyelenggara dan pengawas Pemilu pun akhirnya harus turun tangan menyikapi isu liar tersebut. Penyebaran terhadap berita hingga hari ini, dengan menggunakan medium digital dianggap sangat efektif, malahan tingkat akurasi dan kecepatannya bisa melangkahi media mainstream sekalipun. Namun, ditengah kemudahan tersebut, kebanyakan dikonsumsi masyarakat tanpa adanya filterisasi hingga akhirnya akurasinya kemudian harus di uji kembali.

Untuk itu, PB HMI lewat Bidang Politik Pemerintahan Periode 2018-2020 berpandangan; Bahwa Polri untuk segera menindak tegas oknum pembuat dan penyebar hoaks dalam hal ini saudara Andi Arif karena telah menimbulkan kegaduhan nasional dalam masa kampanye.

Bahwa KPU dan BAWASLU lebih proaktif patroli siber untuk mencegah penyebaran hoax guna mencegah menurunnya kepercayaan kepada penyelenggara dan pengawas pemilu. Bahwa demi menjamin terselenggaranya Pemilu yang Jujur dan Adil, masyarakat dan pihak-pihak yang terkait lebih berhati-hati terhadap penyebaran berita-berita yang sifatnya menyesatkan.

Mari ciptakan suasana Pemilu yang nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesuksesan Pemilu Serentak April 2019 mendatang ditentukan oleh masyarakat yang cerdas. Pengawas Pemilu 2019 Bidang Pemerintahan dan Politik PB HMI Periode 2018-2020.

 

Penulis : Sonny Udjaili, fungsionaris PB HMI

KOTAK SUARA PANDORA

DR Ferry Daud Liando (FOTO Ist)

Isu pemilu 2019 tak pernah sepi dari perdebatan. Kali ini yang paling hangat dipolemikan menyangkut kotak suara yang digunakan untuk penempatan surat suara bukan terbuat dari aluminium atau plastik. KPU telah membuat Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2018 yang pengundanganya dilakukan sejak 20 April 2018.

Sebagaimana PKPU lain, proses pembahasannya telah melewati mekanisme uji publik lalu kemudian dikonsultasikan bersama Pemerintah dan DPR. Disatu sisi, jika menggunakan alasan efesiensi, pilihan KPU memilih kotak suara terbuat dari kardus itu tepat. Jika menggunakan bahan aluminium tentu biayanya akan lebih mahal jika dibanding hanya dari kardus. Pemilu tahun 2004 harga per kotak Rp. 147.000.

Jika harga kotak naik menjadi Rp. 250.000 lalu dikali 5 kotak dan dikali 801.838 TPS (perkiraan jumlah TPS pemilu 2019) pasti setara dengan membangun puluhan bahkan ratusan Puskesmas atau sekolah. Belum termasuk dengan biaya perakitan, sewa gudang penyimpanan, pengangkutan pulang pergi dari gudang menuju TPS (terutama untuk lokasi yang tidak bisa dilalui kendaraan), serta pemanfaatan setelah pemilu selesai. Banyak kotak aluminium tidak bisa tertampung dalam satu gudang.

Lantas mengapa kotak kardus baru dipersoalkan sekarang? Pertama, sebagian pengkritik kemungkinan trauma dengan kondisi alam yang sedang terjadi belakangan ini. Hampir disemua wilayah mengalami bencana. Jika saat pemilu terjadi banjir, hujan lebat, atau bencana alam lain. Tentu kotak itu bisa beresiko. Perjalanan kotak suara dari TPS sampai ke gudang penyimpanan yang menggunakan jalur transportasi laut dan sungai memang perlu diantisipasi.

Kedua, pada saat pembahasan PKPU 15 tahun 2018 kemungkinan pada waktu itu dinamika politik tidak sedahsyat seperti sekarang. Saat ini Perdebatan politik tidak sekedar mempersoalkan substansi. Maka, Kesalahan teknis sekecil apapun tetap saja di persoalkan. Kompetisi Pemilihan Presiden dan wakil Presiden yang hanya diikuti oleh dua Kontestan memiliki dinamika tersendiri. Apalagi kompetisi Pilpres terkesan bukan sekedar perebutaan kekuasaan belaka namun telah melebar pada pertarungan kepentingan kelompok.

Banyak penumpang gelap dalam kompetisi ini. Sehingga pembelaan dan perjuangan sesungguhnya bukan karena mendukung atau menolak capresnya tapi karna membela kepentingannya. Sehingga hal apa saja selalu dipersoalkan. Kalau bukan curiga, tentu takut kalah atau sekedar untuk popularitas. Ketiga, belajar dari pengalaman pemilu 2014, hampir semua daerah ada TPS yang harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Penyebabnya banyak faktor. Tapi yang paling sering disebut karena prilaku curang oleh sejumlah oknum petugas TPS. UU Nomor 7 tahun 2017 menyebutkan perolehan kursi masing-masing calon anggota DPR dan DPRD (caleg) ditentukan berdasarkan suara terbanyak di masing-masing partai politik. Dengan demikian, Persaingan caleg bukan hanya antara caleg yang berbeda parpol namun akan terjadi pula dengan sesama caleg dalam satu parpol.

Proses kanibalisme bisa terjadi. Kotak suara yang tidak kokoh bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan kecurangan. Pada saat penghitungan suara di TPS caleg A hanya kalah 10 suara dengan caleg B rekan satu parpol. Bagaimana mensiasati agar caleg A bisa berbalik unggul dengan caleg B. Caleg A bisa saja bersekongkol dengan pihak pemegang kunci dan penjaga gudang penyimpan kotak suara untuk membuka kotak suara dengan maksud merusak minimal 11 kertas suara milik caleg B.

Dalam ketentuan, Jika dalam kertas suara ada dua caleg yang dicoblos maka kertas suara tidak dianggap sah. Jika yang dicoblos adalah dua caleg dalam satu parpol yang sama maka kertas suara akan tetap sah dan suaranya akan menjadi suara parpol dan bukan untuk kedua caleg yang dicoblos. Jika “operasi” ini berhasil, caleg A bisa seolah-olah keberatan dan mengajukan permohonan kepada Bawaslu untuk penghitungan ulang. Jika berdasarkan penghitungan ulang dan keadaanya ternyata sudah berbalik maka caleg A berhasil.

Banyak cara bisa dilakukan oleh politisi untuk membalikam keadaan namun kerjanya pasti bukan tunggal. Keamanan Kotak suara menjadi hal yang amat penting. Itulah sebabnya UU pemilu mewajibkan kotak suara itu harus kokoh (UU pemilu pasal 7 ayat 3). Jika kritik kotak terbuat dari kardus sebagai bagian dari partisipasi publik agar pemilu bisa terjaga dan menghasilkan produk politik berkualitas, tentu kritik ini sesuatu hal yang pantas.

Namun demikian jangan kritik ini karena terlalu khawatir berlebihan dengan kekalahannya kelak. Jangan sampai kritik ini sebagai peringatan bahwa kekalahannya akibat kelalaian pihak lain. Jika saja kotak suara itu tidak efektif, lantas kondisi ini menguntungkan atau merugikan pihak mana? Tentu perlu jawaban sebelum terlanjur. Sesungguhnya ada hal yang lebih urgen untuk kita gumuli kedepan ketimbang hanya mempersoalkan bentuk fisik kotak suara.

Apakah nama-nama caleg yang akan dicoblos pemilih dan dimasukan dalam kotak suara itu adalah caleg-caleg yang memiliki kapasitas dan integritas. Jangan sampai kertas suara yang tercoblos kemudian dimasukan dalam kotak suara itu merupakan hasil konspirasi, hasil intimidasi, hasil politik uang atau perbuatan-perbuatan gelap lainnya. Kita berharap isi dalam kotak suara bukan berisi sesuatu seperti kotak pandora. Kotak pandora adalah cerita mitologi Yunani kuno yang merupakan benda sebagai hadiah dari dewa yang diberikan kepada gadis bernama pandora saat ia dinikahi Epimetheus.

Karena penasaran, meski dilarang dewa, namun Pandora tetap membukanya. Ketika dibuka Ternyata kotak itu berisi segala macam teror dan hal buruk bagi manusia seperti kegilaan, wabah penyakit, keserakahan, pencurian, dusta, kedengkian, kelaparan, dan berbagai malapetaka lainnya. Karena Kotak itu dibuka maka saat itulah segala kejahatan berhasil bebas dan menjangkiti umat manusia. Kita terlalu sibuk mempersoalkan bentuk fisik kotak suara tapi kita sepertinya lupa apakah isi kotak suara pada pemilu 2019 mengandung “harapan” sebagaimana sisi lain dari isi kotak pandora.

Kita tidak berharap nama-nama yang paling banyak dicoblos pada kertas suara tidak lagi terdapat politisi yang kemudian berusaha memperkaya diri dengan banyak cara. Masih sekian banyak masyarakat miskin yang belum terjamah oleh fasilitas negara, banyak yang tidak bisa bersekolah, banyak yang mati menderita karena sakit dan kelaparan. Negara sesungguhnya menyediakan fasilitas untuk mereka, tapi ludes dibawa kabur oleh sebagian oknum bandit yang mengatasnamakan wakil rakyat hasil pemilu 2014.

Jangan sampai kotak suara ini mirip dengan kotak pandora. Setelah dibuka, bencanapun datang. Kapan kita berdebat meyiapkan caleg berkualitas. Adakah alternatif yang bisa kita pikirkan agar masyarakat memilih karena kapasitas dan integritas caleg bukan menentukan pilihannya atas pengaruh intimidasi, bukan terpengaruh sogokan atau bukan karena semata pada kesamaan etnik atau aliran.

Pedulihkah kita soal ini? Jika kita lebih sibuk mempersoalkan hal-hal yang sifatnya teknis lalu mengabaikan hal-hal yang sifatnya substantif bagi terpilihnya caleg berkualitas, maka energi kita yang terbuang saat memperdebatkan banyak hal tentang tahapan selama ini akan sia-sia, uang puluhan triliuanan rupiah yang digunakan dalam Penyelengaraan pemilu akan menjadi mubasir tanpa makna. (***)

 

_________________

Penulis DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si, Dosen FISIP Unsrat

Dari Jarod Manado, Para Ahli Mengungkap Tabir Kenapa ‘Orang Gila Memilih’

Suasana berlangsungnya diskusi sore (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Diskusi Sore, Jumat (23/11/2018) yang diselenggarakan Semesta Otak Indonesia bertempat di Jalan Roda (Jarod) berlangsung alot. Pasalnya, tidak hanya tema ‘Orang Gila Memilih?’, atau umumnya dibahas soal ‘Dinamika Pemilih dan Persoalan DPT Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019’, melainkan sejumlah narasumber yang dihadirkan sangat berkompeten.

Dalam pemaparan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), DR Ardiles Mewoh menjelaskan secara normatif bahwa pihaknya akan menjalankan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan terkait pendataan orang dengan gangguan mental. KPU, kata Ardiles bertekat mendorong masyarakat agar meningkatkan hak pilihnya, pihaknya menekan angka Golput dengan cara diantaranya tidak secara gegabah menghilangkan hak pilih masyarakat dalam Pemilu 2019 mendatang.

”Terkait sikap KPU berkaitan dengan hak orang yang mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa, kami tetap teguh pada ketentuan yang berlaku diantaranya rekomendasi Bawaslu bahwa mereka harus didata dalam DPT. Prinsipnya, kami mengacu dan berlandaskan pada Undang-Undang Pemilu serta PKPU, sehingga segala tantangan tugas yang berkaitan dengan kewenangan kami akan tetap kami sanggupi, meski dengan konsekuensi tertentu. Sebab, ada ketentuan lanjutan mengenai ‘orang gila’ yang akan diberikan hak memilih, teknisnya nanti akan ada rekomendasi dari pihak dan instansi berkompeten untuk menjadi legitimasi atau pengantar bagi mereka untuk memilih, kita tidak menghendaki adanya penghapusan hak pilih warga Negara secara spontan tanpa proses,” ujar Ardiles yang juga pengajar di FISPOL Unsrat Manado ini.

Menurut DR Ferry Daud Liando sebagai pakar politik keterlibatan aktif ‘orang gangguan jiwa’ kedalam DPT disisi lain juga menjadi tantangan bagi demokrasi Indonesia saat ini. Lebih lanjut, ada sentilan dan semacam analisis kritis yang diuraikan Liando soal apakah ‘orang gila’ yang telah diberi hak memilih merupakan bagian dari manuver politik atau by desain, skenario kelompok tertentu ataukah tidak?.

”Siapa yang bisa memberikan akses soal mereka waras atau tidak?. Pada bagian lain, kita juga akan terancam aspek Pemilu yang JURDIL (Jujur dan Adil), kemudian asas LUBER (Langsung Umum Bebas Rahasia). Karena biasanya ‘orang gila’ saat memilih pasti dituntun, apalagi ada jenis-jenisnya, ‘orang gila’ ada yang permanen ada yang tidak, ini juga akan memberi pengaruh pada hasil Pemilu nantinya. Saya prediksikan bila tidak diatur baik akan rawan mobilisasi pemilih, pengkondisian, konsekuensi logisnya memang bersentuhan dengan penambahan anggaran. Kita mengidentifikasi ‘orang gila’ masuk kategori pemilih apa agak sulit?, padahal waktu pencermatan dan perbaikan DPT sampai pelaksanaan Pemilu sudah tidak lama lagi. Maka menurut saya perlu dikaji secara komprehensif dari berbagai dimensi pendekatan keilmuan,” kata Liando seraya menambahkan ada dilema, karena penyelenggara pemilu tak boleh menghilangkan hak pilih masyarakat, hal itu berdampak pidana.

Ketua KPU Sulawesi Utara ketika memaparkan materi (FOTO Suluttoday.com)

Selain itu, dipenghujung acara DR Taufiq Pasiak selaku pengarah diskusi menerangkan beberapa konklusi dari diskusi yang melibatkan penyelenggara Pemilu, para pakar, ahli kejiwaan, psikolog, aktivis pro-demokrasi, praktisi politik, jurnalis dan tokoh masyarakat tersebut.

”Kesimpulan diskusi ini, diantaranya; 1) DPT belum tentu membawa kepada hak memilih. Karena untuk itu dibutuhkan peraturan yang lengkap perihal defenisi disability. KPU RI dan Bawaslu diminta menuntaskan ini. 2) soal Disabilitas dan gangguan jiwa itu tidak sesederhana aturan Bawaslu dan KPU. Tanpa keterlibatan para ahli, maka akan berujung pada masalah. 3) ke depan para penyelenggara pemilu harus lebih komprehensif membahas pelbagai peraturan pemilu,” ujar Pasiak tegas.

DR Taufiq Pasiak saat memberikan pengantar diskusi (FOTO Suluttoday.com)

Para narasumber lain juga ikut memberikan pandangan dalam diskusi tersebut, diantaranya Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda, pakar hukum DR Toar Palilingan, dr Anita Dundu, Hanna Monareh. Kegiatan ini diselingi dengan pembacaan puisi (sajak) ‘Orang Gila’ yang dibacakan Fiksiwan Drs Reiner Emyot Ointoe, pandangan juga disampaikan DR Alex Ulaen selaku sejarawan dan budayawan Sulut, juga tanggapan dari dosen Fakultas Hukum Unsrat Stefan Voges, SH.,MH.

Hadir pula Komisioner KPU Sulut, Salman Sailani, Lanny Ointoe dan Komisioner KPU Kota Manado, Moch Syahrul Setiawan, Abdul Gafur Subaer, serta sejumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang ada di Kota Manado.

Sekedar diketahui, rekomendasi yang dikeluarkan dokter juga mendapat respon tegas, hal mana berdasarkan pengetahuan yang disampaikan DR dr Taufiq bahwa rekom ‘orang gila’ dapat memilih dikeluarkan psikolog hendaknya ditinjau kembali. Seharusnya, yang mengeluarkan rekomendasi adalah dokter ahli jiwa, bukan psikolog. (*/Redaksi)

Soal ‘Kemenangan’ OSO, Abdul K Tulusang: Penyelenggara Pemilu Harus Diberi Ruang

Abdul K Tulusang dan OSO (FOTO Ist)

JAKARTA, Suluttoday.com – Konstalasi politik tingkat Nasional terus mengalami perubahan, kali ini Oesman Sapta Odang (OSO) setelah memengkan gugatan Polemik Hukum Terjadi di dua lembaga Peradilan, yaitu Mahkama Agung (MA) & Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), ada dua hal yang patut di evaluasi Menurut Manager JPPR 2015-2017 Abdul K Tulusang.

Diantaranya menurut Abdul, pertama; Merevisi di UU Pemilu bahwa PTUN merupakan lembaga peradilan terakhir yang menyidangkan Sengketa Proses Pemilu. Haruskah ada lembaga peradilan yg lebih tinggi untuk Mengoreksi putusan PTUN.

”Dinyatakan tidak memenuhi Syarat (TMS) kasus OSO setelah disengketakan ke BAWASLU. Namun maju melakukan gugatan ke PTUN DKI Jakarta, hasil putusan meminta OSO dimasukkan ke Daftar Calon Tetap (DCT). Menurut Abdul Manger Hukum dan Advokasi JPPR 2015-2017 hal tersebut patut dipahami bahwa ketentuan proses yang final di PTUN itu perlu di koreksi,” kata Abdul.

Selanjutnya, yang Kedua; Subjek Pengadu hanya ditujukan bagi peserta Pemilu, UU Pemilu Perlu memberikan ruang bagi Penyelenggara Pemilu untuk melakukan langkah Hukum. Padahal tidak menutup kemungkinan bagi Penyelenggara Pemilu untuk mengambil langkah Hukum demi mempertanggungjawabkan keputusannya.

”Seharusnya diberikan Ruang bagi Penyelenggara Pemilu agar mereka dapat mempertanggungjawabkan kerja & keputusannya apakah sesuai dengan peraturan Per-Undang-undangan atau tidak,” ujar Abdul.

Surat Keputusan (SK) KPU yang menyatakn OSO TMS sebagai Calon anggota perwakilan daerah (DPD). Dalam Putusan PTUN menilai, Bahwa Kepesetaan OSO merupakan Pengurus Partai Politik adalah memenuhi syarat karena dalam PKPU No.26 Tahun 2018 mensyaratkan agar calon anggota DPD mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik telah dinyatakan oleh MA bertentangan dengan UU Pemilu.

Berdasarjan putusan MK meminta agar pengurus partai politik mengundurkan diri jika ingin mendaftar menjadi anggota DPD 2019, dianggap tidak dapat dijalankan jika belum dimasukkan ke dalam UU Pemilu. (*/Redaksi)
iklan1