Tag: KPU

KPU Boltim Disidang, PAN Optimis PSU Dilaksanakan

Berlangsungnya sidang Ajudikasi (FOTO Ist)

BOLTIM, Suluttoday.com – Pemilu Serentak 17 April 2019 tidak berjalan mulus. Pasalnya di Sulawesi Utara (Sulut), khusus di beberapa Kabupaten/Kota masih terdapat permasalahan. Seperti terjadinya Sidang adjudikasi atas gugatan Dewan Perwakilan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kabupaten Bolaang Mangondouw Timur (Boltim), saat ini sudah memasuki tahap akhir.

Menurut informasi setelah tahapan pembacaan kesimpulan pada sidang Senin (27/5/2019), majelis adjudikasi akan membacakan putusan paling lambat 31 Mei nanti. Disampaikan Ketua DPD PAN Boltim, Marsaole Mamonto, bahwa pihaknya yakin bahwa gugatan ke Bawaslu Provinsi terkait pelanggaran administrasi dan teknis pada penyelenggaraan pileg 17 April 2019 itu, akan dikabulkan majelis adjudikasi. Pasalnya, ada banyak kekeliruan KPU Boltim yang terungkap. Seperti temuan pemilih DPK 40 orang di TPS 2 Modayag, yang sulit dibuktikan oleh KPU Boltim.

“Pada persidangan yang sudah berlangsung sejak tanggal 18 Mei, KPU sulit membuktikan pelbagai kesalahan mereka dalam pelaksanaan pileg 17 April. DPK yang 40 orang di Modayag itu, sangat memprihatinkan. KPU sendiri sulit membuktikan bahwa 40 orang itu pemilih sah. Karena C7 yang bisa menjadi bukti lewat daftar hadir pemilih di TPS, itu raib entah kemana. Ini juga diakui pihak terlapor dari PPK Modayag,” ujar Marsaole Mamonto, ketua DPD PAN Boltim.

Sementara kuasa hukum DPD PAN Boltim pada sidang adjudikasi di Bawaslu Provinsi Sulut, Hendro Silow, mengungkapkan ada banyak kekeliruan fatal dalam hukum acara yang disebabkan kesalahan pihak terlapor yakni KPU Boltim, serta Bawaslu Boltim sebagai pihak terkait.

KPU Boltim hadir sebagai Terlapor (FOTO Ist)

“Untuk pihak terlapor yakni KPU, salah satu kesalahan fatal mereka adalah menghadirkan saksi terlapor, dari pihak terlapor sendiri yakni anggota PPK, maupun PPS dan KPPS. Ini menyalahi prosedur beracara, karena terlapor tidak bisa menjadi saksi. Kemudian, saksi terlapor juga tidak bisa dari hubungan kekeluargaan atau hubungan darah, atau wilayah kerja. PPK dan PPS itu adalah pihak yang digaji KPU. Tidak bisa menjadi saksi,” ujar pengacara muda ini.

Bawaslu Boltim sendiri, ketika agenda sidang pembacaan kesimpulan, menyerahkan sebundel bukti pelengkap yakni berisi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) kepada majelis adjudikasi. Ini dengan maksud agar menjadi pelengkap bahwa seluruh kejadian di tps, maupun pleno yang terjadi atas pengawasan Bawaslu dan jajarannya.

“Tapi seluruh berkas yang sebundel itu, 90 persen tidak memiliki nomor surat. Patut disebut, Bawaslu sudah mal-administrasi. Ini menyalahi aturan, surat dan dokumen penting ternyata tak punya nomor surat. Ini fatal sekali akibatnya,” kata Hendro.

Seluruh kejadian di persidangan ini telah dicatat dan direkam oleh majelis hakim dan akan diserahkan kepada pihak pihak. Sehingga DPD PAN melalui kuasa hukumnya, meyakini majelis hakim akan mengabulkan gugatan mereka. Karena temuan betapa banyak kejanggalan baik secara administrasi dan teknis pelaksanaan pileg di Boltim.

“Konsekwensi jika hal gugatan ini tidak dikabulkan, adalah gugatan kode etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Karena, KPU Boltim lalai dalam banyak hal terutama pendataan dan teknis pemilih. Misalnya saja, KPPS 4 yang fungsinya mencocokkan data pemilih, itu tidak dijalankan. Ini kebanyakan karena tidak mendapatkan sosialisasi atau bimbingan dari KPU sebagai pelaksana teknis. Begitu juga Bawaslu Boltim yang menurut catatan kami, lebih banyak melakulan klarifikasi dan kesepakatan dengan KPU jika ada temuan pelanggaran. Ini adalah pelanggaran etik. Bawaslu fungsinya mengawasi, dan memberikan rekomendasi sanksi jika ada pelanggaran. Bukan bersepakat,” tegas ketua DPW PAN Boltim, Sehan Landjar.

Dia menegaskan sudah siap melaporkan kedua institusi penyelenggara pemilu tersebut ke DKPP. Majelis hakim yang terdiri dari 5 Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, mengatakan bahwa terkait pelaksanaan sidang adjudikasi tersebut sudah berjalan sesuai mekanisme sidang.

Segala temuan, bukti, dan keterangan saksi yang muncul di persidangan akan jadi acuan majelis dalam mengambil keputusan.

“Yang pasti pihak kami akan memutuskan dengan netral tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Putusan bisa di akhir Mei ini, mengingat waktu dan tahapan yang ada,” ujar Awaludin Umbola, pimpinan Bawaslu Sulut. (*/Redaksi)

Pemilu, Delegitimasi, Kekerasan, Hoax dan Narasi Politik

Amas Mahmud, potret demokrasi Indonesia (FOTO Suluttoday.com)

PALING tidak semua orang yang merayakan demokrasi mengharapkan adanya penghargaan atas pendapat masing-masing. Mereka enggan menerima perlakukan diskriminasi, menolak tindakan monopoli, penguasaan yang berlebihan dan penindasan. Sekedar kita potret dinamika Pemilu Serentah tahun 2019 yang sedang menanti pengesahan hasil, yang buram kita berusaha menerangi objeknya sehingga menjadi genuine.

Kini tahapan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sedang digulirkan setelah pembacaan hasil perolehan suara Capres Republik Indonesia dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tidak bermaksud meniadakan dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) yang sementara dipolemikkan paslon Capres tertentu, konsen kita membangun demokrasi dengan menghindari kecemasan. Karena kecemasan hanyalah melahirkan keraguan publik.

Soal ada pihak yang mendukung atau menolak hasil Pemilu, dalam konteks demokrasi kita merupakan hal yang lumrah. Begitu pula yang berkaitan dengan demo massa unjuk rasa karena ketidakpuasan atas dalil tertentu, juga adalah hal lazim dalam nalar demokrasi kita. Yang menjadi luar biasa itu, bila perbedaan pendapat dianggap tabu. Seyogyanya melalui perbedaan pendapatlah elemen, sendi-sendi serta nafas demokrasi kita terwujud, tak boleh perbedaan aspirasi dikekang.

Apalagi dengan cara-cara represif. Demokrasi kita harus membawa iklim dan berkah yang positif untuk seluruh alam, bukan menjadi konsumsi komunitas. Jangan batasi demokrasi pada kanal yang sempit, berujung ke penyanderaan aspirasi publik. Kurang tepat rasanya manakala isu-isu dalam kemeriahan pesta demokrasi dikapitalisasi untuk kepentingan mendiskreditkan antar sesama pelaku demokrasi. Kita ingat betul, kekerasan dan intoleransi bukanlah anak kandung demokrasi.

Konsekuensi dari demokrasi yang penuh ramai retorika ialah lahirnya delegitimasi terhadap lembaga penyelenggaraan Pemilu. Pembenaran dan upaya saling menyudutkan dari para politisi terkait siapa dalang yang mendorong delegitimasi lembaga penyelenggara Pemilu menyeruak, tak tau siapa?. Saling mencari kambing hitam. Baik Capres petahana maupun yang non-petahana juga punya kepentingan yang sama dalam mengemas, mengolah dan menanggapi isu tersebut.

Untuk menggapai substansi demokrasi melalui demokrasi prosedural, maka pendekatan-pendekatan persuasif, edukatif dan literasi sangat dibutuhkan. Berat rasanya jika kita mengambil jalan pintas, menjalankan demokrasi dengan mengabaikan teriakan protes atau penyampaian pendapat dari komponen rakyat lainnya. Artinya, demokrasi kita begitu punya ruang mengakomodasi kepentingan semua pihak, nafas demokrasi itu terletak pada heterogenitas, bukan homogenitas.

Jangan sengaja kita kapling, kita belokkan spirit demokrasi pada urusan personal atau kelompok semata. Buka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk memupuk nilai kolektifitas demokrasi dengan saling menghargai perbedaan pikiran. Demokrasi mengharamkan adanya pemimpin yang anti-kritik. Dari konseptualnya, demokrasi itu membanggakan kita semua karena menghargai nilai-nilai egaliter.

Semua rakyat dimata hukum setara posisi dan porsinya. Ini terdeskripsi melalui sistem Pemilu kita, satu orang satu suara. Baik dia pejabat, rakyat jelata, kaum milenial atau kaum tua, kekuatan politiknya sama, masing-masing punya satu suara dalam memilih. Realitas seperti itu mestinya mengilhami kita semua agar berfikir sejalan dengan apa yang menjadi hak kita dalam alam demokrasi, tidak ada satu makhluk di era ini yang superior dan kebal hukum.

Dalam hal supremasi hukum pun keberadaan kita sama. Hanya saja perlakuan-perlakuan spesial, standar ganda sering kita temui dari oknum yang tidak sadar mengamalkan hakikat demokrasi, sehingga menjadi congkak. Merasa dirinya lebih istimewa. Pada level interaksi sosial juga sama, dari sisi strata sosial tak ada distingsi. Dimana rakyat punya pranata sosial yang hendaknya menjadi acuan, kiblat, rujukan hidup yang diyakini benar dalam ruang keberagaman.

Tiba pada ujung cerita demokrasi tidaklah mudah, kita melewati rentetan insiden kekerasan. Aksi reaksi terjadi, bergerak melalui jalan asumsi, analisis, argumentasi lalu kemudian lahirlah akomodasi kepentingan, itulah komposisi demokrasi kita. Konteks ini membuat desain demokrasi kita tidak kaku, tidak pasif, melainkan aktif dan dialogis sifatnya. Detak jantung demokrasi yang bergerak itu tak boleh sekali-kali dihentikan dengan intimidasi atau intervensi dari siapapun.

Kecuali dinamika yang demikian melahirkan ancaman berupa tindakan makar. Demokrasi tanpa demonstrasi akan menjadi hambar, biarlah demonstrasi dihidupkan sebab itu sarana dan saluran penyampaian pendapat. Secara psikologis pendemo hanya menghendaki aspirasinya diterima, apa yang menjadi tuntutan mereka ditindaklanjuti. Tidak lebih dari itu, bukan oknum aparat malah curiga, lalu melakukan semacam blokade. Bersikap tidak sewajarnya, dengan menakut-nakuti, apalagi menembaki rakyat yang menggelar demonstrasi. Kontestasi demokrasi bukan terbatas digaris sirkulasi kepentingan elit.

Tragisnya, dari demokrasi kita mengalirlah hoax, mereduksi kebenaran. Dimana hoax merupakan berita bohong, sesuatu yang belum tentu benar dipublikasi menjadi seolah-olah benar, sehingga sering kali melahirkan provokasi. Kita akhirnya dibawa ke fase post-truth, artinya post-kebenaran atau manusia menjadi mempercayai opini. Sesuatu yang melampauan kebenaran dijadikan kebanaran, dari situasi inilah ruang relatifisme akan bangkit.

Asal-usul informasi hoax, berpotensi juga dilakukan pihak pemerintah, pihak swasta atau kelompok berkepentingan. Sukar rasanya disimpulkan secara mutlak penyebar hoax ini dilakukan satu kalangan tertentu saja, bukan murni dilakukan kelompok yang anti pemerintah secara tunggal. Kemungkinan terjadi ada peternak hoax yang dilindungi atau dipelihara pemerintah. Makanya, harus selektif mendeteksi siapa pelaku penyebar hoax baru menarik kesimpulan. Jangan menghentikan hoax, dengan memperpanjang kehidupan hoax.

Kita pasti merekam dalam memori kolektif, dari pertumbuhan percakapan-percakapan di ruang publik membuat tema-tema politik begitu tinggi marwahnya. Ragam narasi politik yang dihasilkan pula, sayangnya kedalaman narasi tersebut sering tidak sejalan dengan aktualisasinya. Narasi politik itu ada yang konstruktif, ada pula yang destruktif. Pro vs kontra dalam politik telah menjadi skema yang biasa dalam ruang-ruang kompetisi politik, tergantung bagaimana kita mengisi semua dialektika publik tersebut.

Politik bisa dianggap true story, dilain pihak bisa dikisahkan sebagai cerita yang tidak benar. Bermacam anggapan soal politik yang bertujuan positif merupakan jalan berfikir yang benar, walau kadang muncul pula citra buruk terhadap politik yang disepadankan hanya dengan hal-hal buruk. Praktek curang, saling tikung dan intrik politik dianggap sebagai jalan mutlak dalam berpolitik, padahal itulah kekeliruan dalam praktek politik sebetulnya. [***]

 

___________________________

Catatan Amas Mahmud, S.IP, Redpel Suluttoday.com.

JUWITA Silaturahmi dengan Warg Gorontalo di Singkil

Juwita menyampaikan visinya kepada masyarakat (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Tidak mengenal waktu, begitu pula ia tidak mengenal latar belakang masyarakat dari suku ataupun agama apapun. Bergaul, menjaga silaturahmi lintas batas, itulah ciri khas Juwita Setyarini, M.Ikom. Politisi cantik yang kini menjadi Caleg untuk maju di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) intens melakukan silaturahmi, Sabtu (23/2/2019) tadi malam, Ririn begitu Setyarini akrab disapa bersilaturahmi dengan warga Manado asal Gorontalo.

Ketika berlangsungnya tatap muka, beberapa hal penting soal perhatian atau kepedulian Ririn disampaikannya. Seperti itu pula dengan komitmen, rencana sekaligus Ririn meminta restu warga yang hadir agar ikut mendoakan perjuangannya sebagai Caleg di Dapil Kota Manado. Politisi Partai Gerindra itu menilai kunci keberhasilan sosial adalah silaturahmi.

”Dari siturahmi kita mendapatkan banyak hal. Saya menaruh perhatian terhadap kondisi kebutuhan masyarakat di Singkil, banyak hal yang sudah saya rencanakan untuk dilakukan sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara mendatang. Insya Allah niat baik saya untuk menjadi wakil rakyat ditopang dengan doa, serta dukungan dari Bapak-Ibu yang hadir. Mari bersatu, kita pasti kuat dan berhasil dalam perjuangan serumit apapun,” ujar Ririn Caleg Nomor Urut 3 dari Partai Gerindra Dapil Kota Manado ini.

Salam tiga jari untuk dukungan terhadap Juwita (FOTO Suluttoday.com)

Tambahnya lagi, Ririn yang juga Artis mengajak masyarakat agar terus menjaga kerukunan. Memastikan juga hak pilih masyarakat, sehingga dalam momentum demokrasi (Pemilu 2019) masyarakat secara penuh terlibat menentukan masa depan, baik daerah maupun Nasional dengan memilih pemimpinnya.

”Mari sama-sama kita menjaga suasana hidup rukun dan aman. Jangan saling menebar kebencian, kuatkan persaudaraan kita. Untuk momentum Pemilu 2019 yang jatuh pada Rabu, 17 April 2019 saya ajak masyarakat memastikan bahwa kalian sudah terdaftar di DPT. Tolong dicek, agar pemanfaatan hak demokrasi masyarakat berjalan. Kalau belum terdaftar silahkan laporkan ke KPU atau jajarannya,” tutur Ririn menutup.

Sinergis, Juwita bersama Suharto (FOTO Suluttoday.com)

Ririn pada kesempatan silaturahmi kali ini didampingi Ketua REJU (Relawan Juwita), Fitri Harun bersama Suharto Makka, Caleg Gerindra Dapil Singkil-Mapanget. Mereka bertemu warga Kampug Gorontalo Singkil Satu, tanggapan masyarakat begitu antusias. Terpantau para pemilih Milenial yang hadir selepas pertemuan secara berebutan meminta Selfie dengan Ririn, dengan interaksi mereka penuh keakraban. (*/Redaksi)

Hoax Adalah Ancaman Demokrasi

Sonny Udjaili (FOTO Suluttoday.com)

MENELAAH perkembangan dinamika menjelang Pemilu serentak 2019, isu yang berkeliaran semakin liar hingga yang paling terbaru yaitu adanya temuan surat suara tercoblos dari china sebanyak 7 konteiner di pelabuhan merak. Sontak, hal itu kemudian viral diberbagai media sosial.

KPU BAWASLU sebagai penyelenggara dan pengawas Pemilu pun akhirnya harus turun tangan menyikapi isu liar tersebut. Penyebaran terhadap berita hingga hari ini, dengan menggunakan medium digital dianggap sangat efektif, malahan tingkat akurasi dan kecepatannya bisa melangkahi media mainstream sekalipun. Namun, ditengah kemudahan tersebut, kebanyakan dikonsumsi masyarakat tanpa adanya filterisasi hingga akhirnya akurasinya kemudian harus di uji kembali.

Untuk itu, PB HMI lewat Bidang Politik Pemerintahan Periode 2018-2020 berpandangan; Bahwa Polri untuk segera menindak tegas oknum pembuat dan penyebar hoaks dalam hal ini saudara Andi Arif karena telah menimbulkan kegaduhan nasional dalam masa kampanye.

Bahwa KPU dan BAWASLU lebih proaktif patroli siber untuk mencegah penyebaran hoax guna mencegah menurunnya kepercayaan kepada penyelenggara dan pengawas pemilu. Bahwa demi menjamin terselenggaranya Pemilu yang Jujur dan Adil, masyarakat dan pihak-pihak yang terkait lebih berhati-hati terhadap penyebaran berita-berita yang sifatnya menyesatkan.

Mari ciptakan suasana Pemilu yang nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesuksesan Pemilu Serentak April 2019 mendatang ditentukan oleh masyarakat yang cerdas. Pengawas Pemilu 2019 Bidang Pemerintahan dan Politik PB HMI Periode 2018-2020.

 

Penulis : Sonny Udjaili, fungsionaris PB HMI

KOTAK SUARA PANDORA

DR Ferry Daud Liando (FOTO Ist)

Isu pemilu 2019 tak pernah sepi dari perdebatan. Kali ini yang paling hangat dipolemikan menyangkut kotak suara yang digunakan untuk penempatan surat suara bukan terbuat dari aluminium atau plastik. KPU telah membuat Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2018 yang pengundanganya dilakukan sejak 20 April 2018.

Sebagaimana PKPU lain, proses pembahasannya telah melewati mekanisme uji publik lalu kemudian dikonsultasikan bersama Pemerintah dan DPR. Disatu sisi, jika menggunakan alasan efesiensi, pilihan KPU memilih kotak suara terbuat dari kardus itu tepat. Jika menggunakan bahan aluminium tentu biayanya akan lebih mahal jika dibanding hanya dari kardus. Pemilu tahun 2004 harga per kotak Rp. 147.000.

Jika harga kotak naik menjadi Rp. 250.000 lalu dikali 5 kotak dan dikali 801.838 TPS (perkiraan jumlah TPS pemilu 2019) pasti setara dengan membangun puluhan bahkan ratusan Puskesmas atau sekolah. Belum termasuk dengan biaya perakitan, sewa gudang penyimpanan, pengangkutan pulang pergi dari gudang menuju TPS (terutama untuk lokasi yang tidak bisa dilalui kendaraan), serta pemanfaatan setelah pemilu selesai. Banyak kotak aluminium tidak bisa tertampung dalam satu gudang.

Lantas mengapa kotak kardus baru dipersoalkan sekarang? Pertama, sebagian pengkritik kemungkinan trauma dengan kondisi alam yang sedang terjadi belakangan ini. Hampir disemua wilayah mengalami bencana. Jika saat pemilu terjadi banjir, hujan lebat, atau bencana alam lain. Tentu kotak itu bisa beresiko. Perjalanan kotak suara dari TPS sampai ke gudang penyimpanan yang menggunakan jalur transportasi laut dan sungai memang perlu diantisipasi.

Kedua, pada saat pembahasan PKPU 15 tahun 2018 kemungkinan pada waktu itu dinamika politik tidak sedahsyat seperti sekarang. Saat ini Perdebatan politik tidak sekedar mempersoalkan substansi. Maka, Kesalahan teknis sekecil apapun tetap saja di persoalkan. Kompetisi Pemilihan Presiden dan wakil Presiden yang hanya diikuti oleh dua Kontestan memiliki dinamika tersendiri. Apalagi kompetisi Pilpres terkesan bukan sekedar perebutaan kekuasaan belaka namun telah melebar pada pertarungan kepentingan kelompok.

Banyak penumpang gelap dalam kompetisi ini. Sehingga pembelaan dan perjuangan sesungguhnya bukan karena mendukung atau menolak capresnya tapi karna membela kepentingannya. Sehingga hal apa saja selalu dipersoalkan. Kalau bukan curiga, tentu takut kalah atau sekedar untuk popularitas. Ketiga, belajar dari pengalaman pemilu 2014, hampir semua daerah ada TPS yang harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Penyebabnya banyak faktor. Tapi yang paling sering disebut karena prilaku curang oleh sejumlah oknum petugas TPS. UU Nomor 7 tahun 2017 menyebutkan perolehan kursi masing-masing calon anggota DPR dan DPRD (caleg) ditentukan berdasarkan suara terbanyak di masing-masing partai politik. Dengan demikian, Persaingan caleg bukan hanya antara caleg yang berbeda parpol namun akan terjadi pula dengan sesama caleg dalam satu parpol.

Proses kanibalisme bisa terjadi. Kotak suara yang tidak kokoh bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan kecurangan. Pada saat penghitungan suara di TPS caleg A hanya kalah 10 suara dengan caleg B rekan satu parpol. Bagaimana mensiasati agar caleg A bisa berbalik unggul dengan caleg B. Caleg A bisa saja bersekongkol dengan pihak pemegang kunci dan penjaga gudang penyimpan kotak suara untuk membuka kotak suara dengan maksud merusak minimal 11 kertas suara milik caleg B.

Dalam ketentuan, Jika dalam kertas suara ada dua caleg yang dicoblos maka kertas suara tidak dianggap sah. Jika yang dicoblos adalah dua caleg dalam satu parpol yang sama maka kertas suara akan tetap sah dan suaranya akan menjadi suara parpol dan bukan untuk kedua caleg yang dicoblos. Jika “operasi” ini berhasil, caleg A bisa seolah-olah keberatan dan mengajukan permohonan kepada Bawaslu untuk penghitungan ulang. Jika berdasarkan penghitungan ulang dan keadaanya ternyata sudah berbalik maka caleg A berhasil.

Banyak cara bisa dilakukan oleh politisi untuk membalikam keadaan namun kerjanya pasti bukan tunggal. Keamanan Kotak suara menjadi hal yang amat penting. Itulah sebabnya UU pemilu mewajibkan kotak suara itu harus kokoh (UU pemilu pasal 7 ayat 3). Jika kritik kotak terbuat dari kardus sebagai bagian dari partisipasi publik agar pemilu bisa terjaga dan menghasilkan produk politik berkualitas, tentu kritik ini sesuatu hal yang pantas.

Namun demikian jangan kritik ini karena terlalu khawatir berlebihan dengan kekalahannya kelak. Jangan sampai kritik ini sebagai peringatan bahwa kekalahannya akibat kelalaian pihak lain. Jika saja kotak suara itu tidak efektif, lantas kondisi ini menguntungkan atau merugikan pihak mana? Tentu perlu jawaban sebelum terlanjur. Sesungguhnya ada hal yang lebih urgen untuk kita gumuli kedepan ketimbang hanya mempersoalkan bentuk fisik kotak suara.

Apakah nama-nama caleg yang akan dicoblos pemilih dan dimasukan dalam kotak suara itu adalah caleg-caleg yang memiliki kapasitas dan integritas. Jangan sampai kertas suara yang tercoblos kemudian dimasukan dalam kotak suara itu merupakan hasil konspirasi, hasil intimidasi, hasil politik uang atau perbuatan-perbuatan gelap lainnya. Kita berharap isi dalam kotak suara bukan berisi sesuatu seperti kotak pandora. Kotak pandora adalah cerita mitologi Yunani kuno yang merupakan benda sebagai hadiah dari dewa yang diberikan kepada gadis bernama pandora saat ia dinikahi Epimetheus.

Karena penasaran, meski dilarang dewa, namun Pandora tetap membukanya. Ketika dibuka Ternyata kotak itu berisi segala macam teror dan hal buruk bagi manusia seperti kegilaan, wabah penyakit, keserakahan, pencurian, dusta, kedengkian, kelaparan, dan berbagai malapetaka lainnya. Karena Kotak itu dibuka maka saat itulah segala kejahatan berhasil bebas dan menjangkiti umat manusia. Kita terlalu sibuk mempersoalkan bentuk fisik kotak suara tapi kita sepertinya lupa apakah isi kotak suara pada pemilu 2019 mengandung “harapan” sebagaimana sisi lain dari isi kotak pandora.

Kita tidak berharap nama-nama yang paling banyak dicoblos pada kertas suara tidak lagi terdapat politisi yang kemudian berusaha memperkaya diri dengan banyak cara. Masih sekian banyak masyarakat miskin yang belum terjamah oleh fasilitas negara, banyak yang tidak bisa bersekolah, banyak yang mati menderita karena sakit dan kelaparan. Negara sesungguhnya menyediakan fasilitas untuk mereka, tapi ludes dibawa kabur oleh sebagian oknum bandit yang mengatasnamakan wakil rakyat hasil pemilu 2014.

Jangan sampai kotak suara ini mirip dengan kotak pandora. Setelah dibuka, bencanapun datang. Kapan kita berdebat meyiapkan caleg berkualitas. Adakah alternatif yang bisa kita pikirkan agar masyarakat memilih karena kapasitas dan integritas caleg bukan menentukan pilihannya atas pengaruh intimidasi, bukan terpengaruh sogokan atau bukan karena semata pada kesamaan etnik atau aliran.

Pedulihkah kita soal ini? Jika kita lebih sibuk mempersoalkan hal-hal yang sifatnya teknis lalu mengabaikan hal-hal yang sifatnya substantif bagi terpilihnya caleg berkualitas, maka energi kita yang terbuang saat memperdebatkan banyak hal tentang tahapan selama ini akan sia-sia, uang puluhan triliuanan rupiah yang digunakan dalam Penyelengaraan pemilu akan menjadi mubasir tanpa makna. (***)

 

_________________

Penulis DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si, Dosen FISIP Unsrat
iklan1