Tag: kpud manado

WALI KOTA MANADO Ungkap Kondisi Pencairan Dana Pilwako

DR GS Vicky Lumentut (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Perbedaan tafsiran dan informasi terkait penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sedang diributkan, kini mendapatkan tanggapan serius Wali Kota Manado, DR GS Vicky Lumentut. Menurut Wali Kota GSVL, sapaan akrab Lumentut, Jumat (22/11/2019) pemerintah Kota Manado selektif dalam penyaluran anggaran dan mematuhi aturan.

‘’Untuk dana KPUD Manado saya yang minta dihitung yang ril. Tapi diputuskan oleh Kemendagri di Jakarta angkanya Rp 41 Miliar untuk KPUD Manado. Lalu, Bawaslu Rp 13 Miliar. Sekarang yang saya minta tinjau kembali pasal NPHD karena SPJnya nanti diwajibkan 3 bulan seteleh selesai Pilkada,’’ kata Wali Kota Manado dua periode ini.

Tambah GSVL jika tidak dikaji secara komprehensif, maka akan berdampak mengganggu pertanggung jawaban anggaran. Dalam konteks ini, lanjut Wali Kota, pemerintah Kota Manado berhati-hati jangan sampai terseret masalah hukum dikemudian hari.

‘’Ini sangat mengganggu Pemkot dalam rangka pemeriksaan BPK. Karena pengalaman lalu, ada temua BPK dan sampai sekarang belum diselesaikan oleh KPUD dengan alasan bahwa itu KPUD periode. Saya juga sudah konsultasi dengan BPK soal pasal dalam NPHD yang ada dalam permendagri,’’ ujar Wali Kota GSVL.

Apa yang dilakukan pemerintah Kota Manado, kata Wali Kota Manado, adalah melalui semua mekanisme yang berlaku. Wali Kota juga mengingatkan agar KPUD Manado mengikuti dan memperhatikan regulasi soal pertanggung jawaban keuangan nantinya.

‘’Dan BPK paham kesulitan yang nanti dihadapi Pemkot Manado. Saya sampaikan ke KPUD Manado bahwa permintaan dana tahap berikut harus dilampirkan SPJ dana tahap seblmnya. Mekanismenya, jelas dimana NPHD ada 3 tahap penyalurannya,’’ tutur GSVL saat diwawancarai Suluttoday.com. (*/Redaksi)

KPU Manado: Syarat Keanggotaan Parpol Minimal 466 Anggota

Alur pendaftaran dan pemasukan berkas keanggotaan (kepengurusan) di KPU (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Salah satu syarat penting yang harus dipenuhi oleh calon peserta pemilu 2019 adalah melampirkan bukti dokumen kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik (Parpol) minimal 466 anggota, dan dibuktikan dengan KTA/KTP. Jumlah ini adalah hasil hitungan 1/1000 dari jumlah penduduk terakhir di Kota Manado, sebagaimana surat edaran terbaru dari Kementerian dalam negeri yaitu sebanyak 466.176 penduduk, tandas Koordiv Hukum KPU Manado Romy Poli, kepada wartawan, Kamis (5/10/2017).

Karena acuannya seribu atau 1/1000 dari jumlah penduduk, maka syarat jumlah keanggotan Parpol calon peserta pemilu di masing-masing daerah kabupaten/kota di Sulawesi Utara pasti tidak akan sama.

“Kabupaten Boltim misalnya, dengan jumlah penduduk 84.440 maka minimal keanggotaannya yang harus dimasukkan parpol adalah 84 anggota, Sitaro 72 anggota dan seterusnya,” ujar Poli.

Payung hukum dari persyaratan itu adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan petunjuk teknisnya yaitu PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan Parpol peserta pemilu, akunya. Sementara itu, hingga hari kedua Rabu 4-10 pukul 16.00 wita, belum ada satupun partai politik yang datang mendaftar atau memasukkan dokumen keanggotaan/kepengurusannya.

“Kami berharap agar Parpol tidak serentak melakukan pendaftaran menjelang batas akhir pemasukan, agar waktu untuk perbaikan masih bisa dilakukan dan tidak dikejar deadline dan buru-buru,” tambah Amrain Razak, Wakil Koordiv Hukum.(*/Amas)

Maksimalkan Tahapan Pemilu, KPU Manado Gelar Sosialisasi SIPOL

KPU Manado ketika menggelar Bimtek (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado, begitu serius menggenjot pelaksanaan sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek), Senin (2/10/2017) terkait, Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) kepada semua Parpol calon peserta pemilu di salah satu hotel d Manado. Mengawali tahapan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, KPUD Manado terlihat bersemangat melakukan kerja-kerjanya.

Selain aplikasi SIPOL, juga dilakukan sosialisasi PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu. Kordinator Divisi Hukum Romy Poli dalam paparannya menjelaskan, Sistim Informasi Partai Politik merupakan aplikasi penting yang harus dipahami oleh setiap operator di masing-masing parpol.

“SIPOL merupakan pintu masuk bagi setiap calon peserta Pemilu utk bisa terdaftar, diverifikasi hingga kemudian ditetapkan sebagai peserta Pemilu,” kata Poli.

Karena itu lanjut Poli, semua keanggotaan dan kepengurusan Parpol harus terinput dengan baik dalam SIPOL dengan mengikuti petunjuk2 teknis yang ada, karena data itu yg nantinya akan dipakai KPU utk dilakukan verifikasi Khusus mekanisme dan waktu pendaftaran, pentolan Fakultas Hukum Unsrat itu mengatakan, bahwa waktu pendaftaran sebagaimana yg diamanatkan dalam pedoman teknis PKPU yaitu selama 14 hari, yakni tanggal 3 hingga 16 Oktober. Hal itu juga diatur dalam PKPU Nomor 7 tentang jadual, program dan tahapan, dimana waktu pendaftaran adalah selama 14 Hari kalender mulai pukul 08.00 hingga pukul 16.00 wita.

“Khusus hari terakhir pendaftaran tanggal 16 Oktober, diberikan batas waktu hingga pukul 24.00 atau 00.00 Wita,” tandas Romy.

Senada juga dikatakan wakil kordinator divisi Hukum, Amrain Razak. Amrain yg membidangi divisi SDM dan Sosialisasi Mengatakan, dalam kaitannya dengan SIPOL dan pendaftaran Parpol, KPU Kota Manado, memberikan ruang kepada semua partai politik yg mau berkonsultasi.

“KPU Manado sudah menyiapkan help desk khusus Sipol dalam rangka melayani setiap parpol yg mau berkonsultasi untuk teknis pengisian dalam aplikasi Sipol,” ujar Amrain, yang juga moderator dalam kegiatan tersebut.

Acara tersebut dibuka oleh ketua KPU Manado Jusuf Wowor dan dihadiri oleh komisioner lain yakni Ventje Tatimu dan Sunday Rompas, serta sejumlah pengurus Parpol calon peserta pemilu di Kota Manado. (*/Mas)

Merasa Dipermainkan, PPK PPS dan KPPS se-Kota Manado Bakal Goyang Roring

PPK se-Kota Manado usai melakukan pertemuan (Foto Ist)

PPK se-Kota Manado usai melakukan pertemuan (Foto Ist)

MANADO – Suksesi pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado Susulan Tahun 2016 telah terlaksana dengan baik. Kemudian, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Manado sudah menetapkan pasangan calon GS Vicky Lumentut dan Mor Domingus Bastiaan sebagai peraih suara terbanyak mengungguli Hanny Joost Pajow-Gregorius Tony Rawung dan Harley Mangindaan-Jimmy Asiku.

Penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan ini berjalan aman dan lancar tak lepas dari peran serta PPK, PPS dan KPPS yang rela mengorbankan waktu dan tenaganya demi suksesnya Pilwako Susulan tersebut. Berbeda dengan Pilgub 9 Desember 2015 lalu yang juga berlangsung sukses. Sehari menjelang pelaksanaan, KPUD Manado langsung membayar honor PPK, PPS dan KPPS termasuk dana operasionalnya.

Namun pada pelaksanaan Pilwako 17 Ferbruari ini, KPUD Manado diketahui belum sepeserpun membayar honor yang seharusnya mereka dapatkan. Ini dikarenakan dana pergeseran dari Pemkot Manado tak kunjung dicairkan. Dalam surat edaran berkop Pemkot Manado yang diterima oleh KPU dan diteruskan kepada PPK, PPS dan KPPS pada tanggal 15 Februari silam ditulis bahwa pemerintah baru akan mencarikan dana hibah (pergeseran) pada tanggal 22 sampai 23 Februari.

Tapi, ternyata pemerintah diduga telah melakukan pembohonggan lantaran hingga kini dana yang dijanjikan tersebut belum juga dicairkan dengan banyaknya alasan yang dinilai kurang masuk akal. PPK, PPS dan KPPS yang merasa ‘dibohongin’ Pemkot Manado akan menuntut pertanggungjawaban dari Plt Walikota Manado Roy Roring dan jajaraanya.

Pekan ini diperkirakan ribuan penyelenggaran add hoc dari tingkat kecamatan, kelurahan sampai lingkungan termasuk Linmas KPPS akan melakukan aksi demontrasi ke Kantor Wali Kota Manado dan Kantor DPRD Manado. Juliana Sukiman, Ketua PPK Sario yang ditunjuk menjadi juru bicara PPK se-Kota Manado menegaskan bahwa Pemkot Manado jangan bermain api. Menurut wanita berkacamata ini PPK sudah mengkoordinir semua PPS dan KPPS untuk turun ke balai kota.

“Kami seperti dipermainkan, Penjabat Wali Kota Manado harus bertanggungjawab dengan semua ini dan janaga kebanyakan berangkat ke luar kota untuk mencari alasan supaya tidak menandatangani dana pergeseran. Jangan membodohi rakyat sendiri,” tegasnya.

Sukiman yang didampingi Lanny Anggriany (PPK Singgkil), Marlene Kotambunan (PPK Pal Dua), Marcella Supit (PPK Wenang), Deasy Roring (PPK Mapanget), Ketua PPK Tuminting, Donny Wehantouw (PPK Sario) dan lainnya dalam pertemuan Sabtu (27/2/2016) sore mengatakan mereka seperti tersandera karena setiap hari PPS dan KPPS memertanyakan dana honornya kepada mereka. Bahkan mereka dituduh menggelapkan dana tersebut.

“Kami minta supaya ada kejelasan. Kami akan turun dengan ribuan massa pada pekan ini dan kami harap Roy Roring berada di tempat untuk menerima aksi kami,” tegasnya. (Ikhy Tukuboya)

Ini Penjelasan Ketua KPU Manado Terkait Selisih Suara

Jusuf Wowor (Foto Suluttoday.com)

Jusuf Wowor (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Dalam rangka meluruskan ketidaktahuan masyarakat soal adanya selisih suara antara jumlah laki-laki dan perempuan sesuai data yang diposting KPU melalui website C1 scen KPU, Jumat (19/2/2016) disampaikan Ketua KPU Manado, Drs Jusuf Wowor, M.Si. Menurut Wowor terkait hal tersebut merupakan sesuatu yang sifatnya teknis yang sedang dalam tahapan.

”Iya itu teknis, bila benar ada selisih tersebut maka akan disempurnakan. Data C1 KPU yang kami sampaikan melalui website itu resmi, nanti disingkronkan saat Pleno Kecamatan dan Pleno KPU Manado,” ujar Wowor.

Dosen FISIP Unsrat Manado ini menambahkan bahwa pentingnya Pleno dilaksanakan, kemudian apa yang dilakukan KPU saat ini sedang berjalan, sehingga masyarakat diperlukan kesabaran mengikuti tahapan finalisasi.

”Nah, kita belum selesai melakukan tahapan, hal-hal yang misalkan belum valid menyangkut siatuai teknis bisa dirampungkangkan dalam Pleno nantinya. Mari kita kawal bersama proses yang berlangsung, kemudian masyarakat juga harus sabar menunggu hasil akhir,” ucap Wowor. (Amas)

iklan1