Tag: kur

Pancasila Sebagai Spirit Perjuangan di Tengah Wabah Covid-19

Soekarno dan Frans M T Tarek (Foto Istimewa)

Oleh : Frans M T Tarek, SH, 
(Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Dpc GmnI Manado)

Wabah Covid-19 telah mengguncang dunia sejak awal tahun 2020, penyebarannya memang cukup pesat, bahkan telah membuat beberapa Negara terpaksa melakukan kebijakan lock down, juga melumpuhkan ekonomi di beberapa Negara. Berbeda dengan beberapa Negara yang telah melakukan lock down, Indonesia dengan mengedepankan beberapa aspek memilih untuk mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah untuk memutus mata rantai covid 19.

Di tengah wabah covid 19 ini tidak menyurutkan semangat atau jiwa pancasila itu runtuh. Bung Karno merumuskan ajaran trisakti yang ada di dalam pancasila; 1. Berdaulat dalam bidang politik 2. Berdikari dalam bidang ekonomi 3.

Berkepribadian di bidang kebudayaan Indonesia dalam mengambil kebijakan terkait covid 19 bisa kita lihat di dasari oleh falsafah bernegara itu sendiri yaitu Pancasila, Penerapan dalam berdaulat dalam bidang politik terlihat jelas ketika Indonesia tidak mengikuti beberapa Negara yang lock down tapi lebih kepada PSBB di beberapa daerah dan berdasarakan rekomendasi yang di setujui oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Dengan melihat aspek berdikari di bidang ekonomi, memberikan kelonggarah bagi beberapa pelaku usaha dengan melaksanakan protokol kesehatan, memberikan keringanan di sector keuangan salah satu contoh penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak Covid-19 selama 6 bulan untuk pelaku UMKM dalam dunia usaha.

Dalam kepribadian dan berbudaya Indonesia paling umum kita mengenal yang namanya gotong royong, hal ini adalah budaya Indonesia yang sudah lama ada dan hidup bersama dengan manusia itu sendiri, jiwa inilah yang melatar belakangi di beberapa daerah bahkan di desa-desa melaksanakan kebijakan membuat portal penjagaan di tiap-tiap desa.

Pancasila bukan hanya sekedar dasar Negara atau 5 sila yang hanya di hafalkan di tiap-tiap upacara, tetapi lebih kepada dasar falsafah (Philosofische Grondslag) yaitu sebagai fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, bahkan menjadi spirit perjuangan di tengah pandemi covid yang sedang melanda Indonesia.

Dari spirit pancasila ini indonesia telah membuktikan kepada dunia bahwa indonesia mampu untuk mewujudkan trisakti pancasila : berdaulat dalam bidang politik, berdikrari dalam bidang ekonomi, berkepribadian dalam berbudaya, di tengah penanganan pandemic covid 19.

Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020

Tak Gentar Ditetapkan Tersangka, Firasat Lapor Artha Graha ke Istana

Firasat Mokodompit bersama Wapres Jusuf Kalla (FOTO Ist)

MANADO, Sulutoday.com – Penetapan tersangka oleh Polda Sulut terhadap Firasat Mokodompit, SE atas laporan pencemaran nama baik, mendapatan perlawanan balik dari tokoh masyarskat Bolaang Mongondow (Bolmong) yang juga pemerhati sosial ekonomi ini.

Menurut Firasat, Jumat (23/3/2018) dirinya bersama Lawyer Irwan Lalegit, SH (Peradi Jakarta) telah menemui Wapres JK di Istana untuk menyampaikan laporan mengenai penyimpangan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank Artha Graha, di wilayah Kabupaten Bolmong.

“Kami telah melaporkan kejadian itu ke Wapres dengan membawa laporan tertulis berupa bukti dan fakta lapangan mengenai penyimpangan sistemik KUR Artha Graha, karena diduga telah terjadi pidana penggelapan serta penipuan terhadap masyarakat Bolmong selang 2017-2018,” ujar Firasat.

Sebelumnya persoalan ini pernah diungkap di media sosial olehnya, sehingga pihak bapak angkat sebagai penyalur KUR Artha Graha melaporkan dirinya atas tuduhan pencemaran nama baik, ke Polda Sulut. Dalam laporannya kepada Wapres di istana, Firasat menjelaskan kronologi penyimpangan penyaluran KUR Artha Graha oleh oknum bapak angkat, Hanny Pontoh sebagai penyalur.

“Laporan secara lisan ke Wapres sudah disampaikan mengenai telah terjadi penyaluran kredit KUR yang tidak sesuai dengan akad,” kata Firasat.

Pada laporannya dijelaskan bahwa setiap nasabah yang mengajukan kredit 25 juta setelah dianggap layak dan telah menandatangani Akad Kredit antara Bank Artha Graha (BAG) dan calon nasabah, oleh bapak angkat dan agen kemudian mencairkan dana itu tapi sudah tidak sesuai dengan jumlah kredit yang tertera dalam akad.

“Kejanggalan ini disamping tanpa kwitansi, dana yang diserahkan pun hanya senilai 2 sampai 5 Juta, bahkan ada yg tidak terima sama sekali (Fiktif). Seperti yang dialami nasabah Hamid Mokoginta, warga desa Mondatong Kecamatan Poigar Kabupaten Bolmong, yang dananya diserahkan oleh Sangadi (Kepala Desa), dimana yang bersangkutan merasa tidak pernah menguasakan untuk mencairkan dana tersebut. Nilainya pun hanya 2 Juta, sedangkan pada rekening koran BAG tertera nilai pinjaman sebesar 25 Juta Rupiah,” tuturnya.

Dia mengaku tak gentar ditetapkan sebagai tersangka demi rakyat Bolmong, yang menurutnya patut dibela. Sebab mereka sudah dibodohi dengan jeratan hutang yang mereka sendiri tidak menikmati.

“Sebagai tersangka, saya akan proaktif dan tak akan lari kemana-mana, dan akan menghargai proses hukum di Polda maupun Kejaksaan, serta Pengadilan yg sedang berjalan. Saya siap lahir bathin dipenjarakan, tapi jika Hakim putuskan bebas karena tidak bersalah, maka pada saat itu pula saya minta Bank Artha Graha Manado ditutup dan akan melaporkan balik Hanny Pontoh di Polda Sulut,” sambungnya.

Pria aktivis PMI ini menambahkan, bahwa ini adalah pintu masuk membongkar kebobrokan penyaluran KUR Bank Artha Graha oleh pihak bapak Angkat yang telah merugikan rakyat secara sistemik. Kejadian ini telah dilaporkan kepada Bupati Bolmong Yasty Soepredjo Mokoagow, dan beliau sangat prihatin dengan kejadian ini. Wapres menurutnya, sempat menanyakan apakah ada komplain dari masyarakat penerima dana KUR ke pihak BAG, atau melaporkan yang dialami mereka ke pihak Kepolisian.

Menanggapi pertanyaan itu, kepada Wapres dia menjelaskan bahwa sudah beberapa kali LSM LAKI Sulut bersama 60 orang nasabah yang dirugikan melakukan demo ke Bank Artha Graha, OJK Sulut, serta Polda Sulut. Sehingga pihak BAG datang ke Kecamatan Poigar pada tanggal 24 Nopember 2017 (saya Hadir), dimana 60 orang nasabah yang hanya terima 5 Juta pada Juni-Juli 2017 disanggupi ditambah 9,8 Juta, jadi total yang diberikan cuma 14,8 Juta, dari yang harus dikembalikan 25 Juta ditambah bunga. (*/Redaksi)

Apa Sebabnya Pengusaha Perempuan Masih Sulit Dapat Pinjaman Bank?

Nita Yudi (Foto Ist)

Nita Yudi (Foto Ist)

JAKARTA – Nita Yudi, selaku Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) mengatakan, pengusaha perempuan Indonesia hingga kini masih kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Kendala itu dikarenakan ada persyaratan khusus dimana pengusaha perempuan harus terlebih dulu meminta persetujuan suami atau orangtua saat mengajukan pinjaman.

“Padahal usaha itu dimiliki oleh perempuan, dan tidak ada hubungannya antara bisnis dan keluarga.” kata Nita Yudi saat menjadi pembicara dalam World Assembly for Women (WAW) 2015 di Hotel Grand Princes New Takanawa, Tokyo, 29 Agustus 2015.

Nita bersama Chairman Dohatec New Media Luna Shamsuddoha (Bangladesh), Vice Chairperson BDO Unibank (Filipina) dan President and Founder Aera Company Rika Yajima (Jepang) menjadi pembicara dalam sesi Supporting Women Entrepreneur Across Asia di konferensi itu. Diskusi ini dimoderatori Associate Director The Asia Foundation Ellen Pennington.

Nita mengatakan, dalam menghadapi kendala itu, organisasinya telah bertemu dengan DPR serta pemerintah agar pengusaha perempuan lebih mudah mendapatkan akses pinjaman. “Sulit bagi seorang pengusaha jika mereka kesulitan pendanaan,” ujar Nita.

Padahal kata Nita, kebanyakan pengusaha perempuan Indonesia mampu mengembalikan pinjaman secara teratur dan disiplin. “Perlu dicatat, NPL (non performing loan atau kredit macet) kami sangat kecil. Jadi bank tidak perlu ragu,” katanya.

Cara lainnya adalah, kata Nita pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah bekerjasama dengan IWAPI agar anggotanya bisa menggunakan kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit usaha kecil (KUK). “Kami juga mendorong kepada DPR untuk bisa mensupport pengusaha perempuan,” katanya.

Nita berharap, pemerintah Jepang dan lembaga internasional lainnya bisa membantu pengusaha perempuan Indonesia agar mereka bisa lebih maju.

Wartawan VIVA.co.id dari Tokyo juga melaporkan, menurut Rika Yajima, saat ini kewirausahaan perempuan di Jepang meningkat secara drastis. “Perempuan Jepang bisa lebih banyak mendapatkan akses baik dari sisi keuangan, pemasaran, produk serta distribusi,” kata Rika.

Kata Rika, perlu adanya dorongan dari pemerintah agar bisa memberi kesempatan lebih luas kepada pengusaha perempuan.

Acara WAW 2015 di Tokyo digelar selama dua hari, mulai tanggal 28-29 Agustus 2015. Acara ini dibuka oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Beberapa tokoh penting yang hadir antara lain, Chief Executive Officer Lockhead Martin Corporation, Marillyn Hewson serta beberapa ibu negara sebagai pembicara. Mereka antara lain, Cherie Blair, istri Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Akie Abe, istri Shinzo Abe, Rula Ghani, istri Presiden Afghanistan serta Margaret Kenyatta, istri Presiden Kenya.

Sementara Michelle Obama, istri Presiden Obama dan Nicole Kidman, Duta Perempuan untuk PBB ikut menyampaikan sambutannya dalam bentuk video. (Viva.co.id/Faruk)

2.612 Koperasi Di Sulut Tidak Aktif

kantor-gubernur-sulut

Kantor Gubernur Sulut (Foto Ist)

MANADO – Jumlah unit koperasi di 15 Kabupaten/Kota se Sulut terhitung berjumlah 6.038 unit. Sudah ditambah dengan binaan provinsi sebanyak 253 unit koperasi. Hal ini diungkapkan Sekertaris Dinas Koperasi dan UMKM Sulut . “Per Desember 2014, koperasi yang aktif berjumlah 3.426 sedangkan yang tidak aktif berjumlah 2.612 unit,” sebutnya.

Hal ini mengalami peningkatan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2012 sendiri, total unit koperasi se Sulut berjumlah 5.917 unit dan tahun 2013 berjumlah 5.995 unit. Saat ditanyai mengenai data koperasi tahun 2015, Kalonta mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih merekap data.

”Yang dipakai saat ini masih data sementara per Desember tahun 2014. Untuk tahun 2015 masih sementara berjalan,” imbuhnya.

Ketika disingung mengenai dana dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui koperasi untuk modal usaha masyarakat, Kalonta menjelaskan, bahwa tidak adanya dana buat koperasi. ”Kalau ditanya mengenai dana hibah itu tidak ada, yang ada hanya bantuan modal itupun ada pengembaliannya,” singkatnya.

Tambahanhya juga dulu memang ada dana dari Kementerian, tetapi diambil ke BI (Bank Indonesia) bukan ke Dinas Koperasi. Seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) 70% ditanggung oleh pemerintah, dan 30% dari Bank BUMN yang bersangkutan. Tetapi 2015, hal tersebut sudah tidak ada lag. ”Kalaupun sekarang ada dana dari Kementerian, itu langsung kepada lembaganya yaitu koperasi yang di dalamnya terdapat 20 unit binaan koperasi,” pungkasnya. (Fajri Syamsudin)

iklan1