Tag: Lafran Pane

HMI di Tengah Konflik dan Kemunduran Budaya Intelektual

Rusmin Hasan (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Rusmin Hasan, Aktivis HmI Cabang Tondano

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) disebut sebagai anak kandung Negara Republik Indonesia, pasalnya HMI lahir tepat dua tahun menyelang kemerdekaan indonesia. Tentu HMI banyak mewarisi persoalan berkaitan dengan kondisi objektif umat dan bangsa. HMI diusia 72 tahun sudah melewati berbagai macam hal dan kondisi, sehingga tidak sedikit HMI turut mewarnai sejarah pembangunan ini. Dinamika kebangsaan serta keumatan menjadi komitmen ideologis kader Himpunan Mahasiswa Islam dalam perpektif ideologi HMI pada fase awal dirikan sampai menyelma dalam geneologi intelektual serta komitmennya.

Sehingga HMI sebagai organisasi yang demokratis telah tuntas dalam diskursus kebangsaan dalam episode dinamika kebangsaan serta keumatan. Fase usai perpolitikan internal HMI pada momentum demokrasi kongres ambon pekan kemarin,menuai suhu konstalasi yang memanas dalam dinamika politik kala itu untuk perebuatan kursi kepemimpinan PB HMI.

Hal ini, menarik dalam proses kepengurusan kita dapatkan secara realitas terdapat peta konflik sehingga berplikasi dua ketua dalam proses berjalan waktu, potret dinamika tersebut ironisnya kedua kubu antara Kakanda Respiratori Saddam Al-Jihad dan Kakanda Arya Kharisma selaku PJ.Ketua Umum PB HMI Saling mengklaim kelempoknya yang paling benar, paling konstitusional sehingga berujung pada adu kekuatan antara gerbonya masing-masing.

Menurut hemat saya, sala satu indikator kemunduran budaya intelektual HMI terdapat pada konflik internal hal ini, disebabkan semua cabang seindonesia merasakan implikasi negatifnya, sampai ditubuh internal cabang seindonesia mengalami kubu serta gerbong kelompoknya masing-masing. Dari konflik tersebut, menjadi problem besar ditengah-tengah kemajemukaan narasi intelektual HMI yang konon katanya kritis, matang diskursus NDP, ideologi serta gerakan.

Melainkan menurut hemat saya dari hasil kontemplasi atau perenungan yang panjang bahwa dalil-dalil tersebut hanya sebagai apologi dan klaim watak politikus amatiran serta pembenaran yang absurditas semata. Seola organisasi Besar Islam hanyalah menjadi arena pertarungan kelompok yang tidak lagi mementing esensi dan subtansi organisasi himpunan.

Seolah-olah kita dijauhhkan dari aktivitas sosial bermasyarakat serta kita dihantarkan pada aktivitas yang kontra produktif, tak rasional dan kecenderungan doktriner semata sebagaimana telah disampaikan oleh Kakanda Agussalim sitompul dalam bukunya; (44 indikator kemunduran HMI) serta Tesis Julian benda ditahun 1960-an yang masih relevan diera digitaisasi dekade ini, ia katakan bahwa penghiatan kaum intelektual serta kemunduran identitas intelektual.

Melihat secara objek kondisi kader HMI dekakade ini, meengalami kemunduran internalisasi nilai cultural himpunan dalam optimalisasi pengembangan budaya intelektual HMI. Kurang lebih ada tiga nilai yang melatarbelakangi diantaranya; menurunya reproduksi intelektual kader secara intensif, menipisnya budaya kritis serta munculnya krisis kader dalam nilai (Islam) dinamika empirio spirit berorganisasi.

Meminjan perkataan Kakanda Anas Urbaningrum (Ketum PB HMI Periode 1997-1999) maka seyogyanya kader HMI harus kembali menginternalisasi nilai ke-HMIan dalam praha tantangan Revolusi indutri 4.0 digitalisasi dekade ini, sehingga menuurut hemat saya kembali merekonstruksi paradigma kader dalam menyembut peluang bonus demografi indonesia emas tahun 2030-2045 kedepan.

Dalam narasi sederhana ini, saya ingin katakan dan berpesan keseluruh kader HMI se-nusantara bahwa apabila HMI terkoptasi dalam arus politik internal terus menerus seperti ini, maka saya takutkan HMI akan mati ditelan waktu serta tak lagi dibutuhkan oleh khayalak masyarakat indonesia, bahkan kalau saja, Kakanda Lafran Pane masih hidup beliau akan menangis melihat kondisi objektif HMI sekarang ini, karena kita kehilangan subtansi serta orientasi khittah Perjuanganya dalam mendirikan Organisasi ini.

Narasi ini, saya persembahkan sebagai bentuk kritis otokritik kontruktif potret HMI untuk kembali berbenah dan intropeksi diri untuk merekonstruksi sera reskonsuliasi gagasan untuk pembaharuan pola politik yang demokratis sera menjunjung tinggi nilai-nilai humanisme serta ideologi himpunan menyelang kongres HmI Dijakarta pekan depan nanti. Sehingga kader-kader Himpunan kembali kehitah perjuangan umat dan bangsa serta kembali kecultur intelektual HMI untuk meneropong misi HMI. Dikarenakan tantangan kita kedepan sangat besar.

Olehnya itu, kita tak harus selalu berpacu dalam skenario konflik internal serta saling mengklaim kelompoknya masing-masing. Harapan saya juga dalam narasi ini, sebagai koreksi, evaluasi PB HMI untuk kembali kekhittah perjuangan HMI untuk menciptakan Masyarakat Adil dan Makmur yang diridhoi Allah SWT. Amin…

Milad HMI ke-71, Radjab: Menjadi Kader ‘Tukang’ HMI

Met milad HMI (Foto Ist)

Oleh : Syamsuddin Radjab
 Ketua PB HMI 2003-2005 dan Direktur Eksekutif Jenggala Center

Tanggal 5 Februari 2018 merupakan peringatan hari lahir atau milad Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang didirikan oleh Prof. Lafran Pane yang baru saja diberi gelar sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, 9 November 2017 lalu.

Lafran Pane mendirikan HMI pada 14 Rabiul Awwal 1336 H. bertepatan dengan 5 Februari 1947 M. atau 71 tahun lalu. Pendirian HMI dalam catatan historiografi yang ditulis almarhum Prof. Agussalim Sitompul (1995), sejarawan HMI, dilatar belakangi permasalahan kondisi kebangsaan (keindonesiaan), keummatan (keislaman) dan kemahasiswaan.

Dalam perkembangannya, ketiga kondisi dasar pendirian HMI di postulasi menjadi materi training dalam setiap jenjang perkaderan HMI, dari level basic hingga advance disamping materi kepemimpinan, managemen, keorganisasian, wawasan internasional serta materi terapan; Ideopolitorstratak (ideologi, politik, organisasi, strategi dan taktik).

Pada periode awal pendirian HMI, tujuannya sesuai dengan konteks kondisi Indonesia pada masa saat itu yakni mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia serta menegakkan dan mengembangkan Agama Islam. Yang dapat disimpulkan menjadi “Ke-Indonesiaan” dan “Ke-Islaman”.

Dalam perkembangan selanjutnya, tujuan HMI yang dikenal saat ini baru dirumuskan dalam Kongres IX HMI Tahun 1969 di Malang yang rumusannya berbunyi, “Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam, dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT”.

Pendirian HMI juga tak bisa dilepaskan dari dinamika politik pada masa awal kemerdekaan berupa kuatnya polarisasi ditengah masyarakat terkait metode perjuangan melawan penjajah Belanda, antara perjuangan diplomasi dan konfrontasi senjata alias perang. Ditambah dengan seringnya gonta-ganti pemerintahan karena sistem parlementer dan bentuk negara RIS (Republik Indonesia Serikat).

Dalam perjuangan fisik, HMI menjadi pelopor dikalangan mahasiswa dengan membentuk Corps Mahasiswa Indonesia (CMI) yang dipimpin Achmad Tirtosudiro yang ikut angkat senjata dalam penumpasan pemberontakan PKI pada peristiwa Madiun 1948. Urusan “NKRI harga mati” bagi HMI tidak perlu dipertanyakan, HMI adalah bagian dari proses panjang bangsa ini.

Dalam Dies Natalis I HMI 1948, Jenderal Besar Sudirman mengartikan HMI sebagai “Harapan Masyarakat Indonesia” yang terkenal hingga saat ini. Demikian halnya, HMI ikut bertempur dalam agresi I dan II karena Belanda ingin kembali menguasai Indonesia sampai digelarnya Konferensi Meja Bundar (KMB) yang mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Kader vs “tukang”

Albert Sydney Hornby (1989) mendefinisikan kader sebagai small group of people who are specially chosen and trained for a particular purpose. Merriem-Webster mengartikannya “a nucleus or core group especially of trained personnel able to assume control and to train others”. Nathan Fiel (1969) menyimpulkan kader sebagai semua jenis inti kepemimpinan (all kinds of leadership core). Sedangkan tukang (artisan) adalah orang yang mempunyai kepandaian dalam suatu pekerjaan seperti tukang batu, besi dan bahkan tukang pukul atau tukang tipu.

Pada intinya, kader adalah ujung tombak dan tulang punggung kontinyuitas organisasi HMI sejak didirikan hingga hingga sekarang dengan hierarti kepemimpinan dari pengurus besar sampai tingkat komisariat yang berbasis di fakultas suatu perguruan tinggi. Tak seperti tukang, tidak perlu pelatihan khusus karena kecakapan yang diraihnya cukup mendampngi tukang senior, belajar otodidak membuat (make) dan bukan menjadi (become).

Dikalangan partai politik, seseorang yang baru saja diangkat sebagai ketua partai pada level tertentu bahkan tingkat paling tinggi pun dikatakan “kader”, padahal yang bersangkutan belum pernah mengikuti pola perkaderan apapun dalam partai. Jangan heran jika menemukan seorang pimpinan partai tertentu hari ini berjaket warna merah, dilain waktu sudah berubah menjadi kuning atau biru. Karena partai baru dapat membuat “tukang” belum mampu menjadi “kader”.

Demikian halnya di HMI, ratusan bahkan ribuan mahasiswa, baru menjadi pengurus “tukang urus” kelembagaan HMI tetapi belum menjadi kader HMI yang dapat menjadi ujung tombak dan tulang punggung organisasi yang memiliki visi kedepan dan dapat melakukan social engineering, kualitas keilmuan, komitmen dalam memperjuangkan kebenaran, dan memahami nilai dasar perjuangan (NDP) dalam mentransformasikan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan sebagai nilai yang inheren dalam kehidupan pribadi kader baik sebagai mahasiswa maupun warga negara.

Menjadi “tukang” tidak perlu visi, yang penting terpenuhi gizi. Tak perlu pemahaman nilai-nilai, mereka hanya butuh angka-angka untuk melanjutkan hidup dan bukan cita-cita seperti rumusan HMI, kader insan cita. Menjadi kader insan cita penuh bentangan aral, berlimpah air mata kesedihan dan tantangan berat; membaca buku, mengikuti pengajian dan diskusi serta pelatihan informal perkaderan.

Di HMI, perkaderan sudah tertata dengan baik. Secara konsepsi, rekrutmen kader, pembentukan kader, pengembangan kader hingga distribusi pengabdian dan arah kader HMI telah tersusun secara sistematis dalam satu pola perkaderan untuk mencapai tujuan HMI. Pola perkaderan HMI tersebut telah melahirkan tokoh nasional dan internasional dalam kepemimpinan pelbagai profesi dan bidang. Dari guru ngaji hingga guru besar dan dari usaha kecil hingga konglomerasi. Bahkan, HMI pun memproduksi kader anti-korupsi sekaligus koruptor.

Kongres para “Tukang”

Tanggal 9-13 Februari 2018, akan digelar Kongres XXX HMI di Kota Ambon, Maluku, dengan tema “Meneguhkan Kebangsaan Wujudkan Indonesia Berkeadilan”. Saya belum menemukan apa alas pikir dan analisis genuine para perumus tema kongres kali ini. Biasanya, ada penjelasan yang melatar belakangi sehingga tema tersebut dipilih dan disepakati dilevel Steering Committee (SC).

Belakangan ini, spektrum jelajah berpikir kader HMI, khususnya ditingkat pengurus besar belum mewarnai poros pemikiran dikalangan mahasiswa bahkan kecenderungannya lebih banyak memilih menjadi “kopral” di DPR sebagai tenaga ahli (TA) anggota dibandingkan fokus di kepengurusan dan melanjutkan kuliah. Tak jarang, mereka masuk pengurus besar hanya loncatan untuk menjadi kopral di DPR.

Akibatnya, pelbagai aksi kepentingan elite politik menggunakan TA yang juga pengurus besar atau mantan pengurus memakai atribut HMI untuk memuaskan nafsu tuannya karena bekerja sebagai kopral politik di Senayan seperti dalam kasus aksi kebhinekaan yang dikenal dengan aksi 412. Perilaku pengurus seperti ini bukan tipikal kader HMI yang merawat independensinya tetapi “tukang” di HMI.

Pengurus juga dilanda skandal plagiasi yang telah dilansir pelbagai media dan menjadi kritik keras oleh kader HMI di daerah akibat perbuatan tak terpuji tersebut. Tradisi membaca buku dan kajian intensif telah lama menghilang dikalangan pengurus terutama ditingkat pengurus besar. Sabang hari, tampilannya necis bak pengusaha minyak dari Qatar, tapi pikiran dan perilakunya datar, tidak dinamis bahkan cenderung oportunis.

Perilaku pimpinan PB HMI bukan saja melanggar kaedah akademik tetapi juga menciderai asas dan tujuan HMI sebagai insan akademis dan pola perkaderan yang selama ini menjunjung tinggi semangat keilmuan. Belum lagi soal masih amburadulnya pengelolaan keuangan yang berujung di tangan aparat penegak hukum yang dilaporkan oleh salah seorang pengurus.

Berharap kongres kali ini berkualitas nampaknya akan menjadi bunga-bunga mimpi. Dengan calon yang akan maju di Kongres tak ada bedanya dengan pilkada. Lebih senang adu foto dan gaya daripada adu gagasan. Saya mendapat laporan bahwa rekomendasi HMI Cabang sebagai syarat pencalonan telah diperjual belikan oleh ketua umum Cabang dengan sang calon. Tentu ini memiriskan, tak ubahnya seperti parpol yang sedang memeras calon dengan dalih uang saksi atau survey dan alin-lain.
Cilakanya lagi, orang parpol pun ikut mendaftar sebagai calon ketua umum PB HMI di Ambon nanti. Inilah kongres para “Tukang”, perhelatan kaum tukang olah, olah sana, olah sini dan pada akhirnya seolah-olah. seolah-olah necis, seolah-olah akademis, tak sadar mereka sesungguhnya dalam olahan.

Billahittaufiq Walhidayah
Yakin Usaha Sampai

Jakarta, 5 Februari 2018

VISI POLITIK LAFRAN PANE

Prof Lafran Pane dan Dr Ferry Liando (Foto Ist)

Oleh : Dr Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si (Dosen FISIP Unsrat Manado)

BAGI saya hal yang paling membanggakan dalam peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun 2017 ini adalah ketika Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Prof Drs Lafran Pane (1922-1991). Pahlawan diartikan sebagai “is a person or main character of a literary work who, in the face of danger, combats adversity through feats of ingenuity, bravery or strength, often sacrificing their own personal concerns for a greater good. Jika pengertiannya sebagaimana maksud diatas maka sangat pantas jika Prof Lafran Pane mendapat gelar itu. Penganugerahan ini tentu secara khusus membanggakan keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan sekaligus membanggakan kalangan Ilmuan Politik/Tata Negara.

Bagi HMI, penganugerahan ini menjadi sebuah kehormatan karena pengakuan negara terhadap Prof Pane sebagai pendiri organisasi ini pada 5 Februari 1947 juga sekaligus sebagai pengakuan terhadap eksistensi dan kontribusi besar HMI yang paling banyak mempengaruhi kemajuan dan perkembangan sejarah bangsa dan hingga kini kader-kadernya banyak dipercayakan pada jabatan-jabatan kelembagaan negara. Saat mahasiswa, saya diuntungkan karena banyak belajar dan berdiskusi politik dengan para aktivis HMI di daerah. Dari situlah sesungguhnya naluri politik, nalar dan kritis saya terasah.

Bagi ilmuan politik/tata negara di tanah air, penganugerahan itu merupakan pengakuan terhadap pikiran-pikiran politiknya. Apa yang menjadi visi politiknya di zaman itu sepertinya sesuatu yang mustahil karena harus berhadapan dengan rezim “zona aman” orde baru. Di zaman itu banyak pemikir dan aktivis dibungkam oleh rezim karena memiliki cara dan jalan beberbeda dengan penguasa. Inilah keberanian yang luar biasa yang dimiliki putra kelahiran Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara itu. Sebuah kebanggaan manakala visi politiknya akhirnya benar-benar terwujud ketika rezim orde baru tumbang.

Pasca gerakan reformasi, salah satu agenda yang dituntut adalah keinginan publik mengubah sumber-sumber kekuasaan yakni memposisikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan (Jean Bodin, Six Lives de La Republique :1679) dan Kontrak Sosial J.J Rousseau (Perancis). Teori kedaulatan rakyat (volks aouvereiniteit) berpandangan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat.

Teori ini menjadi dasar dari negara-negara demokrasi (istilah etimologis berasal dari bahasa Yunani, “demos” dan “kratos” dan pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat). Sehingga dalam memilih presiden dan wakil presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sebagaimana berlaku saat itu dianggap tidak mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Para Ilmuan Politik maupun Tata Negara berpendapat bahwa jika jalan demokrasi yang dipilih Bangsa Indonesia maka untuk menentukan presiden dan wakil presiden ditentukan secara langsung oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Jauh sebelum peredebatan ini muncul, Profesor Lafran Pane telah menggagas dan memperjuangakan itu. Bagi saya ini ciri seseorang yang memiliki pandangan jauh kedepan dan ia adalah visioner di bidang politik. Saat pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Tata Negara pada 16 Juli 1970, dalam pidatonya Ia mengatakan bahwa jika bangsa Indonesia ingin menganut sistim presidensial secara tegas, maka cara pemilihan presiden harus diubah: tidak dipilih lagi oleh MPR, melainkan dipilih langsung oleh rakyat (Tanjung:2017). Gagasan itu adalah sesuatu yang dianggap melampaui zaman dan beresiko secara politik karena kuatnya rezim pemerintahan orde baru kala itu.

Dalam pidato itu Ia mengusulkan adanya amandemen UUD 1945 terutama untuk kalimat yang berbunyi “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945). Komitmen nasionalismenya terbukti ketika mengusulkan adanya amndemen UUD 1945. Meski menginginkan adanya amandeman namun ada hal-hal yang krusial yang baginya tidak perlu diamandemen yaitu dasar (filsafat) negara Pancasila, tujuan negara, asas negara hukum, asas kedaulatan rakyat, asas negara kesatuan, dan asas republik (Hakiem:2017).

Perjuangan Lafran Pane yang dalam literatur sejarah sebagai tokoh pemuda perintis kemerdekaan yang berperan mendorong Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia itu akhirnya benar-benar terwujud dengan adanya Perubahan UUD 1945. Ketentuan perubahanan sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 telah berbunyi menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Perubahan ini menjelaskan bahwa MPR tidak dinyatakan lagi secara tegas sebagai pembentuk kekuasaan tetapi berlaih kepada sang empunya kedaulatan rakyat, (democratische rechtstaat).

Jika hari ini rakyat telah diberikan “kado” yaitu diserahkannya kedaulatan dalam menentukan pemimpin eksekutif baik Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota, tentu tidak berlebihan jika kebanggaaan itu kita sematkan bagi Prof Lafran Pane yang meninggal dunia pada 25 Januari 1991 itu. Karena keinginan rakyat dalam menentukan sendiri pemimpinnya lewat pemilihan umum ternyata telah lama diperjuangkannya. Sebagus apapun sebuah sistim pemeritahan, namun jika dalam pembentukannya tidak didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat maka negara itu tidak akan dianggap demokratis. Pemilu tanpa demokrasi memungkinkan untuk terjadi, namun demokrasi tanpa pemilu adalah hal yang mustahil.

Abraham Lincoln (1809-1865) ketika berhasil memimpin AS saat keluar dari perang saudara mengungkapkan bahwa “tak pernah sekali pun saya berusaha untuk dikenang dunia, hidupku ini kubaktikan pada peristiwa-peristiwa di sekitar, bagi generasi dan jamanku, semata-mata agar diriku terjalin dengan sesuatu yang penting bagi sesamaku”. Perjuangan Lafran Pane, putra yang sangat sederhana ini tidak hanya sekedar untuk dikenang, namun sebagai sebuah semangat setiap anak bangsa untuk menjadi pejuang menjaga dan merawat demokrasi kedepan. Perjuangan menjadikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidaklah mudah karena diperoleh lewat perjuangan yang sangat panjang dan melelahkan.

Bagi saya perjuangan kedepan memberikan dua pesan. Pertama, Manakalah kadaulatan itu telah menjadi milik rakyat saat ini, maka kedaulatan itu tetap perlu dijaga. Ketika rakyat pemilih menentukan pilihanya berdasarkan uang, maka kedaulatan itu tidak lagi dimilikinya. Jika rakyat pemilih menentukan pilihan atas dasar tekanan dan intimidasi maka kedaulatan itu akan ternoda.

Kedua, bagi kaum predator kekuasaan, untuk tidak semena-mena merampas kedaulatan itu dari rakyat. Cara-cara memobilisasi dengan menggelorakan sentimen kelompok untuk mendapatkan kekuasaan sama artinya dengan merampok secara paksa kedaulatan itu dari rakyat sebagai yang empunya kedulatan itu. Memaksa pemilih dengan sogokan, memprovokasi pemilih dengan berita-berita hoax dan intimidasi kekerasan menjadi benalu bagi kemurnian kedaulatan rakyat.

Menjaga kedaulatan rakyat berarti merawat kemurnian demokrasi dengan menjujung tinggi rasa hormat atas jasa-jasa para pahlawan kita. Sebagai akademisi yang telah lama menggeluti politik dan demokrasi maka tidak berlebihan jika saya mendaulat Profoser Pane sebagai pahlawan pejuang demokrasi di Indonesia. [***]

 

*Tulisan ini pernah dimuat di Koran Radar Manado, Edisi 14 November 2017

PENDIRI HMI ITU AKHIRNYA JADI PAHLAWAN NASIONAL

Prof Lafran Pane, pendiri HMI (Foto Ist)

Oleh, Chazali H. Situmorang/ Alumni HMI Cabang Medan

Siang menjelang sore sekitar pukul 15 hari ini Jumat 3 November 2017, telepon saya berdering dari seseorang sahabat saya yang saat ini sedang menjabat di pemerintahan memberitahukan dengan sukacita bahwa Pak Lafran Pane, sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai Pahlawan Nasional.

Saya tidak percaya begitu saja, dan mengcross check informasi tersebut kepada senior saya alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang mengikuti terus proses pengusulan sebagai Pahlawan Nasional sampai masuk ke meja Presiden. Info benar, karena pengurus MN KAHMI dan sebagian Pengurus Daerah KAHMI jam 14.00 wib baru saja diterima Presiden Jokowi di Istana Negara. Dan Presiden menyampaikan persetujuannya untuk pemberian gelar Pahlawan pada Prof Lafran Pane bersama beberapa yang lain.

Perjalanan panjang yang melelahkan dan berliku telah ditempuh oleh Tim Panitia yasng ditunjuk oleh MN KAHMI dan dipimpin oleh Bang Akbar Tanjung. Dimulai diusulkan tahun lalu tetapi masih belum berhasil. Bayangkan ada sebanyak 27 kali seminar dilaksanakan di 27 Perguruan Tinggi di hampir seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai bentuk kecintaan dan semangat yang luar biasa dari para anggota HMI dan Alumni HMI untuk menjadikan tokoh pendiri HMI yang sangat dihormati dan sebagai panutan Profesor H.Lafran Pane untuk mendapatkan kehormatan tertinggi dari Negara Republik Indonesia yaitu sebagai Pahlawan Nasional.

Kita memberikan apresiasi kepada Bang Akbar Tanjung, yang mendorong dan menghadiri langsung seminar di 27 Perguruan Tinggi, dan bahkan sebagian Rektor memberikan statement yang menyatakan bahwa Prof Lafran Pane layak dan pantas untuk menyandang gelar Pahlawan Nasional. Dalam usia bang Akbar yang tidak muda lagi, memberikan pembelajaran kepada kami yang relatif lebih muda tetapi tidak dapat mengikuti langkah dan gerakan bang Akbar yang begitu sangat mobil. Semoga bang Akbar Tanjung diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjaga moral dan kepedulain Alumni HMI lainnya dalam menghantar masa depan adik-adik kader HMI.

Sosok Lafran Pane sangat sederhana sekali. Itu bukan pencitraan tetapi seperti itulah adanya. Saya termasuk yang beruntung karena sempat beberapa kali menemani Prof. Lafran Pane di Medan dalam berbagai kegiatan HMI 35 tahun yang lalu. Saya ingat betul Pak Lafran Pane meminta saya mengantarkannya ketemu Rektor USU ( Prof.AP. Parlindungan). Dan saya mengantarnya bukan dengan mobil tetapi naik Vespa Super saya yang sudah butut. Dan beliau santai saja dan enjoy naik vespa butut tsb. Bagi saya itu kenangan yang manis yang masih terbayang sampai saat ini. Suatu bentuk kesederhanaan yang tulus. Padahal waktu itu sudah banyak Alumni HMI di Medan yang sudah kaya dan bermobil.

Sepintas tentang Prof. Lafran Pane, beliau lahir di kampung Pagurabaan, Kecamatan Sipirok, yang terletak di kaki gunung Sibual-Buali, 38 kilometer kearah utara dari Padang Sidempuan, Ibu kota kabupaten Tapanuli Selatan. Pak Lafran Pane merupakan tokoh prakarsa dan pendiri organisasi HMI. Sebagaimana ditetapkan pada Kongres XI HMI tahun 1974 di Bogor.

Menurut berbagai informasi, sebenarnya Prof.Lafran Pane lahir di Padangsidempuan 5 Februari 1922. Untuk menghindari berbagai macam tafsiran, karena bertepatan dengan berdirinya HMI Lafran Pane mengubah tanggal lahirnya menjadi 12 April 1923.

Sebelum tamat dari STI Lafran pindah ke Akademi Ilmu Politik (AIP) pada bulan April 1948. Setelah Universitas Gajah Mada (UGM) dinegerikan tanggal 19 desember 1949, dan AIP dimasukkan dalam fakultas Hukum, ekonomi, sosial politik (HESP).

Dalam sejarah Universitas Gajah Mada (UGM), Lafran termasuk dalam mahasiswa-mahasiswa yang pertama mencapai gelar sarjana, yaitu tanggal 26 januari 1953. Dengan sendirinya Drs. Lafran pane menjadi Sarjana Ilmu Politik yang pertama di Indonesia. Mengenai Lafran Pane, Sujoko Prasodjo dalam sebuah artikelnya di majalah Media nomor : 7 Thn. III. Rajab 1376 H/ Februari 1957, menuliskan : …._Sesungguhnya, tahun-tahun permulaan riwayat HMI adalah hampir identik dengan sebagian kehidupan Lafran Pane sendiri. Karena dialah yang punya andil terbanyak pada mula kelahiran HMI, kalau tidak boleh kita katakan sebagai tokoh pendiri utamanya_”.

Semasa di STI inilah Lafran Pane mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam (hari rabu pon, 14 Rabiul Awal 1366 H /5 Februari 1947 pukul 16.00). HMI merupakan organisasi mahasiswa yang berlabelkan “islam” pertama di Indonesia dengan dua tujuan dasar. *Pertama*, Mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. *Kedua*, Menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Dua tujuan inilah yang kelak menjadi pondasi dasar gerakan HMI sebagai organisasi maupun individu-individu yang pernah dikader di HMI.

Inilah yang menjadi filosofi berfikir semua kader HMI diseluruh dunia, yaitu *KeIndonesiaan dan KeIslaman*. Jika dinilai dari perspektif hari ini, pandangan nasionalistik rumusan tujuan tersebut barangkali tidak tampak luar biasa. Namun jika dinilai dari standar tujuan organisasi-organisasi Islam pada masa itu, tujuan nasionalistik HMI itu memberikan sebuah pengakuan bahwa Islam dan Keindonesiaan tidaklah berlawanan, tetapi berjalin berkelindan. Dengan kata lain Islam harus mampu beradaptasi dengan Indonesia, bukan sebaliknya.

Dalam rangka mensosialisasikan gagasan keislaman-keindonesiaanya. Pada Kongres Muslimin Indonesia (KMI) 20-25 Desember 1949 di Jogjakarta yang dihadiri oleh 185 organisasi alim ulama dan Intelegensia seluruh Indonesia, Lafran Pane menulis sebuah artikel dalam pedoman lengkap kongres KMI (Yogyakarta, Panitia Pusat KMI Bagian Penerangan, 1949, hal 56). Artikel tersebut berjudul “_Keadaan dan Kemungkinan Kebudayaan Islam di Indonesia_”.

Dalam tulisan tersebut Lafran membagi masyarakat islam menjadi 4 kelompok. *Pertama*, golongan awam , yaitu mereka yang mengamalkan ajaran islam itu sebagai kewajiban yang diadatkan seperti upacara kawin, mati dan selamatan. *Kedua*, golongan alim ulama dan pengikut-pengikutnya yang ingin agama islam dipraktekan sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad S.A.W. *Ketiga*, golongan alim ulama dan pengikutnya yang terpengaruh oleh mistik. Pengaruh mistik ini menyebabkan mereka berpandangan bahwa hidup hanyalah untuk akhirat saja. Mereka tidak begitu memikirkan lagi kehidupan dunia (ekonomi, politik, pendidikan).

Sedangkan golongan *Keempat* adalah golongan kecil yang mecoba menyesuaikan diri dengan kemauan zaman, selaras dengan wujud dan hakikat agama Islam. Mereka berusaha, supaya agama itu benar-benar dapat dipraktekan dalam masyarakat Indonesia sekarang ini.

Lafran sendiri meyakini bahwa agama islam dapat memenuhi keperluan-keperluan manusia pada segala waktu dan tempat, artinya dapat menselaraskan diri dengan keadaan dan keperluan masyarakat dimanapun juga. Adanya bermacam-macam bangsa yang berbeda-beda masyarakatnya, yang terganting pada faktor alam, kebiasaan, dan lain-lain. Maka kebudayaan islam dapat diselaraskan dengan masyarakat masing-masing.

Sebagai muslim dan warga Negara Republik Indonesia, Lafran juga menunjukan semangat nasionalismenya. Dalam kesempatan lain, pada pidato pengukuhan Lafran Pane sebagai Guru Besar dalam mata pelajaran Ilmu Tata Negara pada Fakultas Keguruan Ilmu Sosial, IKIP Yogyakarta (sekarang UNY), kamis 16 Juli 1970, Lafran menyebutkan bahwa Pancasila merupakan hal yang tidak bisa berubah. Pancasila harus dipertahankan sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Namun ia juga tidak menolak beragam pandangan tentang Pancasila, Lafran mengatakan dalam pidatonya:

…._Saya termasuk orang yang tidak setuju kalau Pemerintah atau MPR mengadakan interpretasi yang tegar mengenai pancasila ini, karena dengan demikian terikatlah pancasila dengan waktu. Biarkan saja setiap golongan mempunyai interpretasi sendiri-sendiri mengenai pancasila ini. Dan interpretasi golongan tersebut mungkin akan berbeda-beda sesuai dengan perkembangan zaman. Adanya interpretasi yang berbeda-beda menunjukan kemampuan pancasila ini untuk selama-lamanya sebagai dasar (filsafat) Negara_ “. (hal.6)

Dari tulisan diatas nampak Lafran sangat terbuka terhadap beragam interpretasi terhadap pancasila, termasuk pada Islam. Islam bertumpu pada ajarannya memiliki semangat dan wawasan modern, baik dalam politik, ekonomi, hukum, demokrasi, moral, etika, sosial maupun egalitarianisme. Egalitarianisme ini adalah faktor yang paling fundamental dalam Islam, semua manusia sama tanpa membedakan warna kulit, ras, status sosial-ekonomi. Wajah islam yang seperti ini selazimnya dapat dibingkai dalam wadah keindonesiaan. Wawasan keislaman dalam wadah keindonesiaan akan sesuai dengan perkembangan waktu dan tempat. Untuk kepentingan manusia kontemporer diseluruh jagat raya ini sebagai rahmatan lil alamin.

Setiap 25 Januari, HMI akan mengenang satu orang: Prof. Drs. H. Lafran Pane. Dia pemrakarsa berdirinya HMI, organisasi yang banyak melahirkan sumber daya manusia (SDM) terbaik di negeri ini, juga punya andil besar terhadap lahirnya proklamasi. Pada 25 Januari 1991, beliau meninggal dunia. Singkat kata, Lafran Pane Layak dijadikan tokoh nasional dan PAHLAWAN NASIONAL.

Keppres pengangkatan Prof. Lafran Pane sebagai Pahlawan nasional telah ditanda tangani Presiden Jokowi bersama dengan pejuang asal Aceh Laksamana Malahayati, gerilyawan laut Sultan Mahmyd Riayat Syah dari Riau , tokoh nasionalis religius asal NTB Tuan Guru Pancor (Muhammad Zainudin Abdul Madjid). Presiden, akan menganugerahi gelar tersebut pada 9 atau 10 November 2017 mendatang di Istana Negara. Apakah juga akan bertambah lagi yang akan di anugerahi Pahlawan Nasional dari 9 orang yang diusulkan Kementerian Sosial tentu sesuatu yang bukan mustahil.

*Momentum MUNAS X KAHMI
Munas X KAHMI di Medan (Hotel Santika) pada anggal 17 s/d 19 November 2017 tentunya berbeda dengan Munas-Munas sebelumnya. Munas kali ini terasa istimewah karena keluarga besar HMI dan para alumninya sedang dalam suasana bersuka cita dan bersyukur kepada Allah SWT, karena pendiri HMI Bapak Prof Lafran Pane mendapatkan anugerah oleh Negara dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pahlawan Nasional.

Momentum tersebut memberikan isyarat kepada para Alumni HMI yang bernaung di KAHMI sebagai langkah awal untuk introspeksi diri apakah kita sudah _move on_ dalam mewujudkan cita-cita “_masyarakat adil dan makmur yang di Ridhoi Allah SWT_”. Dengan landasan yang kokoh sebagai “_insan cita, pengabdi dan bernafaskan Islam_”. Punya standar moral, konsisten dan berintegritas sebagaimana telah dicontohkan sebagai Role Model oleh almarhum Prof.Lafran Pane. [***]

Cibubur, 3 November 2017

Silahkan di share jika bermanfaat.

Selamat Milad HMI, 70 Tahun Hadir untuk Umat dan Bangsa

Bahagia HMI dan jayalah selalu (Foto Ist)

Bahagia HMI dan jayalah selalu (Foto Ist)

MANADO – Menginjak usia 70 tahun tidaklah mudah bagi organisasi pengkaderan sekelas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dimana pada Minggu (5/2/2017), terhitung dari kelahirannya 5 Februari 1947 menjadi penanda bahwa usia HMI tidak muda lagi. Dalam memperingati hari jadi (Milad) yang ke-70 peristiwa bersejarah ini dirayakan seluruh kader HMI se-Indonesia tentunya.

Di tengah bertambahnya usia tersebut, ternyata organisasi berjuluk Laskar Hijau Hitam ini turut membangun kemaritiman Indonesia seiring dengan  dicetuskan visi pemerintah poros maritim dunia oleh Presiden Joko Widodo tahun 2014 lalu.

”Di PB HMI, bidang agraria dan kemaritiman ini tergolong bidang baru. Kita baru memulai untuk menopang pembangunan kemaritiman Indonesia,” kata Ketua Bidang Agraria dan Kemaritiman Pengurus Besar (PB) HMI Mahyudin Rumata kepada wartawan, Minggu (5/2/17).

Saat dihubungi dirinya tengah berada di Yogyakarta dalam acara Napak Tilas HMI. Ia menjelaskan bahwa perjalanan kemaritiman di era pemerintahan Jokowi ini cukup progresif, namun sayangnya belum menyentuh dengan kepentingan rakyat.

”Pembangunan 24 pelabuhan di Indonesia dalam konsep tol laut menurut kajian kami belum menyentuh kebutuhan rakyat, karena hanya diprioritaskan untuk kepentingan investor,” tandasnya.

Pria asal Pulau Seram ini menyatakan pihaknya selama ini selain mendukung program pemerintah juga bersikap kritis terhadap kebijakan yang dinilai belum sesuai. Sesuai dengan perjalanan sejarahnya, organisasi yang didirikan oleh Lafran Pane ini kerap menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dengan rakyat.

”Kita selalu aktif mengkritisi kebijakan Kemenko Maritim saat ini. Seperti yang kemarin soal penamaan pulau, di mana Pak Menko tanpa melihat aspek sosiologis dan hukum sehingga cenderung mementingkan kepentingan investor,” ungkapnya.

Di era revolusi fisik periode 1945-1949, HMI pernah disematkan oleh Jenderal Soedirman sebagai Harapan Masyarakat Indonesia, karena keterlibatannya bersama TNI dan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan.

Memasuki era 1960-an, kendati akan dibubarkan oleh Bung Karno karena kedekatannya dengan Masyumi, namun atas arahan J Leimena dan petinggi ABRI saat itu, Sang Proklamator akhirnya mengurungkan niatnya.

Pecahnya gejolak 1965, HMI pun aktif memerangi PKI yang memiliki underbouw Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) di tingkat mahasiswanya. Sehingga memasuki era Orde Baru, HMI memiliki kedekatan dengan pemerintah kala itu.

Kiprahnya dalam memajukan kemaritiman Indonesia, sambung Mahyudin, HMI pernah membuat FGD maritim bersama Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI). “Kita mengupayakan antar elemen maritim untuk menyatukan visi dalam membangun kemaritiman, salah satunya dengan APMI,” terangnya.

Ke depan, organisasi yang memiliki motto ‘Yakusa’ (Yakin Usaha Sampai-red) ini tengah menginisiasi berdirinya Posdamar (Pos Keasadaran Maritim) di berbagai kampus. Karena menurut Mahyudin, pembangunan maritim tanpa disertai dengan membangun kesadaran masyarakatnya akan bernilai nol.

“Kenapa kita membangun dari kampus? Karena di kampus lah tempat pembinaan intelektual bagi anak-anak muda dalam hal ini mahasiswa,” bebernya.

Di akhir penjelasannya, Mahyudin mengulas, untuk tingkat Cabang HMI di berbagai daerah juga tengah digalakan untuk memilki  bidang kemaritiman bagi daerah yang terdapat potensi maritimnya.

“Kan ada cabang yang tidak memiliki laut itu lebih kita prioritaskan kepada agraria, tetapi bagi cabang-cabang yang terletak di daerah pesisir sangat perlu untuk memiliki bidang kemaritiman,” pungkasnya. (*/ST)

iklan1