Tag: LAKRI

Soal APBD-P, LAKRI Minta DPRD Manado Stop Mencari Alasan

Maxi Malonda (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Makin alot pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) bukan mengalir di internal DPRD Kota Manado, seperti biasanya. Malah kali ini, pembahasan terkait APBD-P 2020 malah terpantau sunyi. Pasalnya, beberapa pembahasan APBD-P 2020 sebagian Anggota DPRD Manado, terlebih Banggar tidak  berada di ruangan.

Ramai dan dinamika terkait esensi anggaran, kronologi molornya pembahasan, sampai prosedur pembahasan APBD-P Tahun 2020 terjadi di luar gedung DPRD Manado. Dimana tokoh masyarakat, aktivis LSM dan pemerhati sosial mulai mempertanyakan dedikasi, serta keberpihakan para wakil rakyat Manado kepada warganya. Menanggapi pernyataan pimpinan DPRD Manado yang terkesan menyalahkan keterlambatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Manado, Micler Lakat, SH.,MH.

Dewan Pembina Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI), Maxi Malonda, Sabtu (17/10/2020) kepada Suluttoday.com menyampaikan bahwa kebutuhan dan poin desakan masyarakat ialah bagaimana APBD-P 2020 itu dibahas. Jangan ada semacam drama, seperti yang terpantau publik. Menurut Maxi saling lempar argumen dan mencari-cari alasan dari pimpinan DPRD Manado hanya menambah polemik, mestinya pembahasan, pengesahan APBD-P 2020 segera dilakukan.

”Stop mencari alasan. Kurang elok rasanya kita mencari-cari cela. Ayo lahirkan solusi. Pimpinan DPRD Manado harus bijak menyikapi dinamika, dan desakan masyarakat agar APBD-P 2020 segera dibahas. Disahkan segera, hal itu ditandai dengan keaktifan para wakil rakyat dalam pembahasan APBD-P. Seperti yang kemarin, hanya Partai NasDem dan Golkar yang hadir dalam pembahasan. Partai lainnya mana?, kan cukup terang-benderang kerancuan yang disajikan. Harusnya hadir, berikan koreksi dan pertimbangan, perbaiki, berdialog, bukan tidak hadir,” ujar Malonda.

Para wakil rakyat yang mulia, lanjut Malonda menyebutkan di tahun politik harus lebih berfikir kepentingan rakyat. Jangan terjebak dengan kepentingan Pilwako Manado yang kemudian mengabaikan kepentingan masyarakat banyak. Terkait program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), merupakan bagian dari instruksi Presiden Jokowi, lalu proses pencairannya sesuai mekanisme. Hal itu perlu didalami wakil rakyat, bukan membabi-buka melakukan penolakan.

”Kalau wakil rakyat pro pada kepentingan masyarakat, ayo ditunjukkan Anggota DPRD Manado. Seolah-olah wakil rakyat kita di DPRD Manado terbawa skema untuk menghambat, menunda agar PEN tidak dicairkan. Toh yang dilakukan pemerintah Kota Manado juga transparan, kemudian untuk masyarakat. Menyangkut pencairan anggaran pun disesuaikan dengan item kegiatan atau program yang diajukan. Lantas, kenapa mau ditolak?,” kata Malonda.

Seperti diketahui, sebelumnya Sekertaris Daerah Kota Manado menyampaikan kalau ada beberapa faktor yang mengakibatkan molornya pembahasan APBD-P 2020 bukan kesalahan yang harus dilimpahkan ke pemerintah Kota Manado. Micler mengajak DPRD Manado untuk mengerti prosedur secara baik, sehingga tidak mencari kambing hitam.

”Kan begini ya, semua Kabupaten/Kota di Sulut baru menerima dokumen daerahnya diatas tanggal 5 september, setelah asistensi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari Bapeda Provinsi. Manado sendiri baru menerimanya pada tanggal 18 September. Kemudian sekitar tanggal 21 kita langsung masukkan draft tersebut ke DPRD untuk pembentukan Bamus dan dijadwalkan pembahasannya,” ucap Micler Selasa (13/10/2020) belum lama ini.

(*/Amas)

Libas Para Koruptor di Sulut, LMI bersama LAKRI, GTI dan Masyarakat Anti Korupsi Siap Lakukan Demo

Para pimpinan LSM di Sulut saat melakukan pertemuan belum lama ini (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Usai menggelar pertemuan, diskusi dan pemetaan masalah korupsi yang begitu kompleks di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), maka sejumlah aktivis LSM anti korupsi seperti Laskar Manguni Indonesia (LMI), Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI), Garda Tipikor Indonesia (GTI), dan masyarakat anti korupsi Sulut bersepakat untuk memberantas praktek korupsi di daerah Nyiur Melambai ini.

Dikutip dari postingan Facebook milik Moning Mamengko, S.IP, yang adalah Ketua Umum DPP LAKRI Sulawesi Utara menegaskan sikap sejumlah LSM yang konsen terhadap pemberantasan korupsi megaku akan melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntaskan berbagai kasus korupsi di Sulut. Ini pernyataan yang dilansir tersebut:

TETAP BERTEKAD MENDESAK KAJATI AGAR MEMERIKSA DUGAAN AKTOR INTELEKTUAL DI BALIK KASUS KORUPSI PROYEK PEMECAH OMBAK LIKUPANG, DUGAAN KORUPSI PLN DAN BEBERAPA KASUS LAINNYA DI SEANTERO SULUT
-PERSIAPAN DEMO TELAH DI MATANGKAN PADA HARI RABU PEKAN DEPAN..
– KAMI AKAN LAPORKAN KASUS INI KE PRESIDEN, MABES POLRI, KEJAGUNG DAN KPK…

KEJATI HARUS TRANSPARAN DAN CERDAS.
JANGAN ADA DUGAAN BAHWA PIHAK-PIHAK PANGLIMA HUKUM DI KEJATI TELAH BERMAIN MATA DALAM KASUS INI. APALAGI BILA TERBUKTI.. HATI-HATI.

DIHIMBAU KEPADA PENGURUS/ ANGGOTA/SIMPATISAN LASKAR MANGUNI INDONESIA SE-SULUT, LAKRI SE-SULUT JUGA PARA “MASYARKAT” ANTI KORUPSI UNTUK BERGABUNG DALAM DEMO INI.

LIBAS HABIS PARA KORUPTOR
BERSAMA KITA BISA..
KORUPTOR MENANG RAKYAT MENANGIS.
– I YAYAT U SANTI.

Bahan yang turut menjadi referensi analisis kasus yang dikutip dari tulisan Samaluddin Daeng, pengamat ekonomi-politik seperti dilansri dari telegram.co.id, ikut disertakan Tonaas Moning Memangko dalam satus Facebooknya.

*PLN Jadi Bancakan Kartel Serakah dengan Menumpuk Utang Sebesar Rp. 500 Triliun*

Kinerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terus menunjukkan performa yang mengkhawatirkan, mengingat utang-utang BUMN listrik ini terus menumpuk bagaikan gunungan sampah di Bantar Gebang.

Padahal, kinerja PLN sendiri sebelumnya telah menaikan tarif dasar listrik (TDL) atau mencabut subsidi terutama untuk golongan 900 volt ampere (VA). Mestinya kebijakan berutangnya tak terlalu tinggi yang berdampak membebani rakyat.

“Tapi anehnya, kebijakan tersebu terus dilakukan, agar bisa punya kemampuan untuk berhutang. Seperti melakukan revaluasi aset. Itu dilakukan hanya untuk memperlebar ruang berhutang bagi PLN”.

Dengan melakukan revaluasi aset, maka aset PLN jadi memabengkak, nilai asset-nya menjadi Rp. 1.250 triliun. Tapi tujuan dari kebijakan itu hanya untuk mempermudah perseroan untuk berhutang saja. Makanya pihak PLN selalu berdalih rasio utangnya atau debt to equity ratio (DER)-nya selalu diklaim masih aman.

“Padahal dari sisi capaian laba PLN, mereka tidak mungkin membayar utang raksasa yang PLN menggunung itu. Bahkan yang ada, cepat atau lambat PLN akan habis dijarah dan jatuh ke tangan asing, oligarki politik dan kartel serakah.

Menurut catatan, total utang PLN telah mencapai Rp. 500,175 triliun. Belum termasuk rencana utang terbaru PLN yang bakal menerbitkan surat utang (obligasi dan sukuk) senilai Rp. 10 triliun.

“Ini merupakan perusahaan dengan rekor tertinggi dalam mengambil utang. Total utang PLN sebelum revaluasi asset itu telah lebih dari 100% dari total assetnya”.

Pertanyaannya, sampai kapan perusahaan ini dapat membayar utangnya? Meskipun seluruh keuntungan perseroan dialokasikan untuk bayar utang, namun dalam tempo 50 tahun belum tentu bisa lunas.

Makanya, itulah mengapa harga listrik terus digenjot naik tanpa memikirkan daya beli masyarakat. “Bahkan kenaikan listrik sendiri telah mengesampingkan kondisi penurunan harga batubara, gas dan minyak yang merupakan unsur biaya terbesar dalam PLN selama ini”.

Selama ini PLN telah dijadikan sandaran oleh penguasa kartel dan oligarki untuk menumpuk utang. “Asset PLN telah digelembungkan untuk menumpuk utang”.

Tahun 2014 asset PLN senilai Rp 539 triliun, tiba-tiba melonjak menjadi Rp. 1.227 Triliun. Akibatnya PLN merupakan perusahaan negara dengan utang menggunung.

Berikut daftar pinjaman luar negeri PLN dari berbagai lembaga keuangan:

1. World Bank sebesar USD 3,75 miliar dalam empat tahun;
2. Asian Development Bank (ADB) sebesar USD 4,05 miliar dalam lima tahun;
3. Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar USD 5 miliar dalam lima tahun;
4. KFW Bankengruppe sebesar EUR 655 juta, EUR 700 juta, EUR 300 juta;
5. AFD Perancis sebesar EUR 300 juta;
6. China Exim Bank sebesar USD 5 miliar;
7. China Development Bank sebesar USD 10 miliar;
8. Islamic Development Bank (IDB) sebesar USD 300 juta.

“Kas PLN hanya 23 triliun. Peringkat utang PLN sangat buruk versi fitch ratings”. (*/TimST)

DPN LAKRI Serukan Lawan Koruptor, LAKRI Manado Bersiap Gelar Kampanye

Ketum DPN LAKRI, Steven Sammy Lahengko dan Anggota Dewan Penasehat, Maxi Malonda (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Dalam rangka memperingati peringatan Hari Anti Korupsi se-dunia 9 Desember, Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) konsisten mewujudkan visinya memberantas praktek korupsi. Melalui semangat tersebut, LAKRI DKI Jakarta akan menggelar kampanye sekaligus deklarasi pemuda, pelajar dan mahasiswa antikorupsi di kawasan CFD Bunderan HI, Jakarta Pusat, Minggu (24/12/2017).

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Ical Syamsudin, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) LAKRI DKI Jakarta melalui pers rilis yang disampaikan ke redaksi radarindonesianews.com, Jumat (8/12/2017).

Kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai upaya mengkampanyekan budaya antikorupsi sekaligus mengedukasi pemuda, pelajar dan mahasiswa untuk memerangi perilaku korup mulai dari lingkungan rumah, sekolah dan kampus. Ical menambahkan, dalam acara tersebut direncanakan hadir ribuan peserta. Dalam giat tersebut akan diberikan buku informasi, kalender, pin, kaos dan stiker imbauan untuk menghindari perilaku korupsi.

“Bahaya korupsi harus dingatkan sejak dini. Selain narkoba, korupsi juga dapat merusak sendi-sendi bangsa. Perilaku korupsi harus dihindari,” kata Ical.

Disampaikannya lagi, bahwa selain sebagai pengawal program pemerintah melalui TP4D, kegiatan kampanye ini lanjut Ical, merupakan salah satu program preventif dari perilaku korupsi. Kampanye antikorupsi yang akan digelar di arena CFD ini akan dilakukan pemasangan stiker antikorupsi di perempatan Jl.Muhammad Husni Thamrin, Bunderan HI dan silang Monas.

Sementara itu ditempat terpisah, Jumat (8/12/2017), merespon kegiatan DPN, Maxi Malonda yang merupakan Anggota Dewan Penasehat LAKRI bersama Ketua DPP LAKRI Sulut, Moning Mamengko saat ditemui, menyambut baik kegiatan tersebut dan menyampaikan bahwa pihaknya berencana melaksanakan kegiatan serupa yakni sosialisasi dan deklarasi pelajar/pemuda anti korupsi di Kota Manado guna mendidik sejak dini generasi muda untuk menghindari praktek korupsi.

”Secara nasional LAKRI menyelanggarakan kampanye serentak sekaligus deklarasi pemuda, pelajar dan mahasiswa anti korupsi guna memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2017. Untuk momentum tersebut, DPK LAKRI Kota Manado juga berencana melaksanakan sosialisasi (kampanye) anti korupsi di Sekolah-Sekolah tujuannya adalah melahirkan generasi yang berintegritas, jauh dari kontaminasi praktek korupsi. Upaya ini sebagai warning bagi para Koruptor, maka kami pun dihimbau kepada segenap masyarakat untuk melawan koruptor, sebagai wujud perlawanan tak kenal henti terhadap para Koruptor. Bersama kita bisa, Say No To Corruption,” tutur Malonda yang didampingi Ketua DPK LAKRI Manado, Rahman dan Sekrteris Amas Mahmud, saat ditemui disalah satu rumah kopi di Manado. (*/Rahmat)

LAK LMI, LAKRI dan LBH LMI Sepakat Mengawal Kasus Pemecah Ombak di Minut

Pdt Hanny Pantouw, STh bersama rekan-rekan aktivis usai melakukan pertemuan (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Kepedulian dan perhatian pada penegakan hukum di daerah Sulawesi Utara (Sulut) juga tak luput dari perhatian aktivis Lembaha Swadaya Masyarakat (LSM), diantaranya seperti yang dilakukan Lembaga Anti Korupsi Laskar Manguni Indonesia (LAK LMI), Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Sulut, dan Lembaga Bantuan Hukum Laskar Manguni Indonesia (LBH LMI). Hal itu disampaikan pada, Sabtu (11/11/2017) disaat rapat bersama LAKRI dan LAK LMI Sulut.

Saat diwawancarai, Tonaas Wangko Pdt Hanny Pantouw, STh yang didampingi sejumlah aktivis seperti Moning Mamengko, S.IP, Maxi Malonda, Michael ‘Patz’ Lantu, Wens Alexander, Arthur Mumu, serta sejumlah aktivis lainnya, menyampaikan bahwa pihaknya akan mengawal kasus hukum di Sulut, terutama dugaan kasus proyek Pemecah Ombak di Kabupaten Minahasa Utara (Minut).

”Kami sudah sepakat akan mendorong semua kasus yang merugikan uang negara, dalam kaitan ini LAK LMI, LAKRI, dan LBH LMI menyikapi Proyek Pemecah Ombak di Minahasa Utara berbandrol sekitar 15 Miliar yang diduga kuat belum terungkap tuntas dan saat ini sedang ditangani Kejati Sulut saat ini,” ujar Pantouw.

Disampaikannya lagi, pelaksanaan proyek yang terindikasi menyalahi prosedur yang semestinya dilaksanakan. Bahkan, berdasarkan hasil investigas LAK LMI, LAKRI dan LBH LMI pihaknya mendukung untuk kasus ini terus dituntaskan pihak penegak hukum. Pihaknya medesak agar aktor intelektual dibalik adanya kerugian negara diungkap secara terang-benderang.

”Diduga pelaksanaan proyek ini tidak melalui Tender dan diduga merugikan keuangan Negara sekitar 8,8 M. Hasil pertemuan siang ini, LAK LMI dan LAKRI beserta LBH LMI mendesak dan mendukung Kajati Sulut untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi ini. Kami berkomitmen untuk mengawal secara penuh sampai kasus ini agar tuntas, serta mengungkap siapa aktor intelektual dibalik kasus ini,‘ ujar Pantouw. (*/Amas)

LAKRI Sulut Siap Giring Bos ”Penjual Sianida” ke Mabes Polri

Moning Mamengko saat melaporkan kasus tertentu ke Polisi (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Rupaya praktek melanggar hukum dan kecenderungan merasa ‘kebal hukum’ seringkali ditunjukkan para pengusaha di daerah Sulawesi Utara (Sulut) ini. Seperti yang dilansir Suluttoday.com, ada dugaan kuat Toko Sumber Agung di Kota Manado Sulut yang adalah agen penyalur Sianida di Sulawesi Utara dan Indonesia bagian timur yang terindikasi memonopoli penjualan bahan Sianida yang sudah berjalan bertahun-tahun.

Sekedar diketahui, praktek bisnis bahan berbahaya dan beracun tersebut (B3) yang dilakukan Sumber Agung diduga kuat lantaran ada backing pihak penegak hukum. Dari hasil investigasi yang dilakukan, mafia Sianida yang dimainkan Sumber Agung, bahkan disebut-sebut miliaran rupiah diraup Ko Ferry Gunawan yang disebut-sebut pemilik Toko Sumber Agung yang beralamat di Kompleks Jalan Roda, Pusat Kota 45 Manado.

“Harga Sianida per koli semestinya dijual 4-5 juta rupiah. Namun oleh Sumber Agung dijual sampai kisaran 6-7 juta rupiah dengan harga beli sekitar 2,5 sampai 3 juta rupiah. Bayangkan berapa besar keuntungan yang diperoleh,” papar sumber tegas yang meminta namanya tidak disebutkan.

Selain itu, beredar dugaan lantaran bos Sumber Agung diback-up oknum aparat untuk menyalurkan bahan berbahaya ini ke daerah-daerah terutama di pertambangan emas berjalan lancar dan seakan tidak tersentuh aparat yang berwenang. Untung dari praktek monopoli ini sepekan mencapai miliaran rupiah dengan hitungan 400 koli dikalikan selisih penjualan sekitar Rp4 juta.

“Lancar dan aman bisnis Sianida ini. Harusnya yang menjadi distributor resmi pihak PPI, namun sudah sekian tahun Sumber Agung menjadi penyalur sianida di wilayah Sulut,” ujar sumber yang juga mengaku tau betul tentang bisnis tersebut.

Ditempat terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) LSM Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Sulawesi Utara, Moning Mamengko, Kamis (28/9/2017) saat dimintai tanggapan angkat bicara, Mamengko menegaskan pihaknya akan mengawal dan menginvestigasi ke lapangan. Menurut Moning yang juga Tonaas di Laskar Manguni Indonesia pihaknya akan melakukan penelusuran dan investigasi di lapangan untuk mencari tahu siapa-siapa yang bermain di belakang penyaluran sianida di Sulut dan Indonesia Timur.

“Karena tidak terdekteksi, ini akan sangat berbahaya. Harus diusut tuntas. Ketum DPN LAKRI dengan tegas menyebut akan membawa kasus-kasus seperti ini ke pusat, terutama Mabes Polri jika ada oknum polisi yang memback-up praktek ini,” tutur Moning.

Untuk itu Moning meminta pihak berwenang melakukan penyelidikan terhadap praktek mafia sianida yang dilakukan Toko Sumber Agung lantaran memonopoli penjualan padahal bukan pihak yang punya agen resmi penyalur di Sulut dan Indonesia Timur.

“Kami menduga ada yang tidak beres. Apalagi senyawa ini termasuk B3 yang penyaluranya harus dalam pengawasan ketat. Bisa saja, kegiatan tambang di Sulut termasuk tambang tradisional membeli dengan jumlah yang tidak terkontrol,” ujar Moning.

Tidak hanya itu, Moning menambahkan, keberadaan sianida di Sulut memang harus dideteksi apakah melalui jalur yang resmi dan berizin atau ilegal. Sebab, penggunaan dan pemanfaatannya sulit diawasi. “Penggunaan sianida haruslah memenuhi kadar batas yang dinyatakan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Bayangkan, ancaman dan risiko yang sedang kita hadapi. Apalagi, jika senyawa mematikan ini jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggungjawab,” kata Mamengko.

Sampai berita ini diterbitkan, Ko Ferry belum dapat dihubungi. (*/TimST)

iklan1