Tag: Lambok Sidabutar

GTI Sulut Minta KPK Ambil Alih Kasus Penangkal Ombak di Minsel

Brayen Putra Lajame diwawancarai wartawan usai aksi (Foto Suluttoday.com)

MINSEL, Suluttoday.com – Komitmen untuk memberantak korupsi hingga keakar-akarnya di Indonesia, terutama di Sulawesi Utara (Sulut) terus ditunjukkan Garda Tipikor Indonesia (GTI) Sulut. Dimana LSM binaan Kementrian Pertahanan di bidang Tindak Pidana Korupsi ini meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih kasus dugaan korupsi proyek penanggulangan bencana tanggul tahun 2016 senilai Rp 9,2 Miliar di Desa Ongkaw Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).

Sekretaris GTI Sulut, Brayen Putra Lajame, mengatakan kasus ini sudah di lidik oleh Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan pada beberapa bulan lalu namun dugaan saya ada permainan para elit politik sehingga Kajari Lambok Sidabutar, SH.,MH yang begitu berani mengusut kasus kasus korupsi yang ada di Minahasa Selatan harus di pindahkan di Kalimantan Barat.

”Untuk menindak lanjuti kasus tersebut sudah saatnya KPK turun gunung untuk mengambil alih kasus tersebut apalagi kasus ini dibawah supervisi lembaga KPK. Kami berharap KPK berani menunjukan tamengnya lewat mengambil ahli kasus tersebut sehingga dapat memberikan efek jerah terhadap oknum yang melakukan korupsi, medalam waktu dekat kami akan menyurat secara resmi kepada KPK sebagai langkah profesional kami dalam mendukung supremasi hukum tindak pidana korupsi di negara ini,” tegas Lajame. (*/Redaksi)

Diduga Lawan Instruksi Jokowi, Kajari Minsel Dipertanyakan

Calvin Castro dan Lambok Sidabutar (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Suara kritis terkait penegakan hukum terus disampaikan Aliansi Ormas dan LSM Anti Korupsi (ARMAK) Sulawesi Utara (Sulut), sebagaimana disampaikan langsung Calvin Castro selaku Ketua Umum, Kamis (7/6/2018). Menurut Calvin aparat penegak hukum tak boleh menjadi pembegal hukum, atau menjadikah penegakan hukum sebagai tameng.

”Perilaku ini diharamkan, dimana saja jika terjadi kita lawan dan kutuk bersama bahwa aparat hukum memanfaatkan posisinya untuk mendiskriminasi atau merugikan rakyat. Kemudian, mereka oknum penegak hukum membegal aturan, berdalih supremasi hukum, tapi terjadi menjadikan hukum sebagai tameng untuk menindas orang lain,” ujar Calvin pada Suluttoday.com.

Sekedar ditenyakan soal tindakan Kejari Minahasa Selatan (Minsel) dikatakan Calvin merupakan suatu contoh kasus yang tidak mendidik publik. Praktek yang seperti itu, dimana aparat penegak hukum tak memperhatikan asep etika serta kepentingan umum merupakan titik awal tsunami dalam penegakan hukum di daerah.

”Seperti yang terjadi di Kabupaten Minahasa Seletan, bagi kami sudah sangat keterlaluan. Kasusnya berada di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), kenapa ruangan Bupati harus digeledah?. Seharusnya sudah cukup ‘mempermalukan’ pihak BPBD dan LPSE Minsel di kantornya, bukan malah ruangan lain yang tidak ada kaitan ikut digeledah,” ucap tegas.

Disampaikannya pula, peringatkan keras atas tingkah yang tidak layak ditiru itu semestinya menjadi refleksi bagi para penyidik Kejari Minsel. Calvin berharap ada perbaikan dari cara-cara seperti itu dengan memberi koreksi terhadap sikap responsif Kajari Minsel Lambok Sidabutar agar tidak berdiam diri dalam situasi yang dipersoalkan saat ini.

”Mari kita objektif melihat, dimana masalahnya cukup terang-benderang, kecurigaan penyimpangan berada di bagian LPSE dan kantor BPBD, namun kepala badan serta pejabat lain sudah ditahan. Selanjutnya, dimana korelasinya terhadap penggeledahan di ruang Bupati Minsel,” papar Calvin.

Idealnya, kata Calvin heran pelaksana teknis dan pembuatan kontrak serta kuasa pengguna anggaran yang menjadi fokusnya.

”Begitu membingunkan memang, publik pasti kaget. Kami menyebutkan ini sebagai cara-cara tidak etis dalam penegakan hukum apalagi di era reformasi sekarang ini. Tindakan Kejari Minsel ini sudah merupakan pembangkangan terhadap 8 perintah Presiden RI Joko Widodo,” terang Calvin.

Selanjutnya, diuraikan Calvin soal bentuk pembangkangan terhadap 8 perintah Presiden Joko Widodo, lanjut dia, salah satunya perintah soal kebijakan dan diskresi pemerintah yang seharusnya tak boleh dipidanakan. Sayangnya, tidak diindahkan Kepala Kejari Minsel.

Dilain pihak, Kepala Kejari Minsel sudah mempublish besar-besaran sebelum ada penuntutan kasus, ini jelas pembangkangan. Kemudian dari 8 perintah Pesiden juga dijelaskan berkaitan dengan jangan mengkriminalisasi kebijakan, sebab ancamannya langsung dicopot dari jabatan.

Untuk diketahui, penegakan hukum yang berpolemik ini seperti yang terpantau akhir-akhir ini dimana dua hari berturut-turut Kepala Kejari Minsel melakukan penggeledahan di ruang LPSE kemudian disusul penggeledahan ruang Bupati Christiany Eugenia Paruntu. Upaya paksa yang dilakukan Kajari Lambok Sidabutar terkait pengusutan kasus dugaan korupsi proyek tembok pengaman pantai Ranoyapo tahun anggaran 2016.

Sementara itu, Bupati, Wakil Bupati, Sekda serta seluruh pejabat lingkup Pemkab Minsel begitu kooperatif terhadap pemerikasaan yang dipimpin langsung Kepala Kejari Minsel Lambok Sidabutar tersebut. (*/Redaksi)

Endus Dugaan Kasus Korupsi Dana Siap Bencana, Kejari Minsel Seret 3 Nama Tersangka

Kejaksaan Negeri Minsel saat menyampaikan keterangan pers (FOTO Ist)

AMURANG, Suluttoday.com – Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan (Minsel) sudah menetapkan tersangka dalam dugaan kasus korupsi proyek pembangunan tembok pemecah ombak Ranoyapo Amurang. Hal ini di katakan Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Lambok Sidabutar SH MH, dalam konferensi Pers yang di gelar di Aula Kejari Minsel, Rabu (21/02/18).

Di jelaskan,Kasus dugaan Korupsi dana siap yang di kucurkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp 15 miliar, telah menyeret 2 (dua) orang ASN Pemkab Minsel dan 1 (satu) pihak penyedia barang dan jasa. “dari hasil pemeriksaan oleh penyidik khusus Kejari,untuk proyek penanggualangan Bencana tanggul Ranoyapo sudah kita tanda tangani penetapan tersangkanya.

Ada 3 (tiga) oknum yakni HK dan SYP sebagai ASN Pemkab Minsel dan CYAABW yang merupakan Direktur dari penyedia barang dan jasa pada pekerjaan proyek tersebut, terang Lambok Sidabutar.

Di tambahkan Sidabutar, penetapan tersangka ini setelah melalui proses pemeriksaan terhadap 24 saksi termasuk saksi ahli yang di datangkan dari BNPB dan juga dari Politeknik Negeri Bandung. Sampai saat ini pihak Kejaksaan Negeri Amurang terus melakukan penyidikan yang lebih lanjut, dan akan di adakan pemanggilan dan penetapan tersangka sesuai putusan penyidikan.

”Jadi terhadap tiga tersangka ini kita menyangkakan melanggar pasal 2 dan 3 undang-undang tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 1999 yang sudah direvisi menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2001,” jelasnya.

Di ketahui Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengucurkan dana siap bencana sebesar Rp 15 miliar tahun 2016. Dengan pekerjaan kontruksi darurat pembuatan tembok pemecah ombak di Ranoiapo dengan anggaran Rp 5 miliar, selain itu dana tersebut di peruntukan untuk pekerjaan kontruksi darurat pembuatan tebing di Suluun dan pekerjaan tembok pengaman pantai Desa Ongkaw. (Friska)

Jalin Sinergitas, Kapolres Winardi Ajak Wartawan Koffee Morning

Kapolres Minsel saat tatap muka dengan wartawan (Foto Suluttoday.com)

MINSEL, Suluttoday.com – Kapolres Minahasa Selatan (Minsel) AKBP FX Winardi Prabowo SIK, bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Minsel Lambok Sidabutar SH.MH, dan Kepala Pengadilan Negeri Amurang Rommel Fransiskus Tampubolon SH,MH, mengajak para wartawan Biro Minsel dan Mitra untuk Koffee Morning.

Dalam Coffee Morning pertama yang di gelar Kapolres bersama insan pers membahas tentang berbagai permasalahan yang ada di jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan serta penanganan berbagai kasus di Polres, Kajari serta Pengadilan Negeri Minahasa selatan.Pelaksanaan Coffee Morning (Press Release) dengan sejumlah wartawan dilaksanakan di Sea Side Cafe, kawasan Boulevard Amurang, Rabu (7/2/18).

Pada kesempatan itu Kapolres Minsel menyampaikan pentingnya hubungan dengan para wartawan, karena melalui Media, masyarakat akan mengetahui segala apa yang menjadi program dari pihak Kepolisian serta bagaimana proses penanganan kasusnya.

”Media adalah suatu kekuatan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, dan membantu pihak Kepolisian dalam melaksanakan tugas sebagai pengayom dan pelindung masyarakat,” ujar Kapolres.

Dirinya pun mengatakan bahwa institusi Polri siap menerima kritikan, asalkan yang sifatnya membangun, sambil berharap keakraban yang sudah terjalin ini, agar terus terbina guna memperlancar tugas-tugas Kepolisian.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejari) Minsel Lambok Sidabutar SH.MH, menyampaikan beberapa kasus yang sementara dilaksanakan penyelidikan dan penyidikan, sambil juga berharap kerja sama dari para insan pers untuk membantu tugas-tugas Kejaksaan dalam pengungkapan kasus lewat pemberitaan.

Senada disampaikan Kepala Pengadilan Negeri Amurang Rommel Fransiskus Tampubolon SH, MH bahwa pihaknya sangat terbuka, dalam menyampaikan informasi kepada para wartawan dan tidak ada yang di tutup-tutupi karena kami selalu terbuka untuk media juga masyarakat.

Pada ahir kegiatan Kapolres Minsel AKBP Winardi Prabowo menyamati Para Wartawan dengan Id.Card Kusus liputan Polres Minahasa Selatan di ikuti Kajari dan Ketua Pengadilan Negeri. Turut hadir dalam Coffe Morning pagi tadi, Wakapolres Kompol Prevly Tampanguma SH,Kabag Ops,para pejabat lingkungan Polres Minsel,Unit Tipikor serta Puluhan Wartawan yang meliput di Biro Minsel dan Mitra. (Friska)

Lambok Sidabutar Pimpin Sosialisasi Pencegahan TPK Pengunaan Dandes

Kepala Kejaksaan Negeri Minsel Lambok Sidabutar SH.,MH, saat memberikan pemaparan terkait Dandes (Foto Ist)

AMURANG, Suluttoday.com – Kepala Kejaksaan Negeri(Kejari) Minahasa Selatan(Minsel) Lambok Sidabutar SH,MH, menggelar Sosialisasi pencegahan Tindak Pidana Korupsi (TPK) penggunaan dana desa dan TP4 Kepada Seluruh Hukumtua (Kepala Desa) se-Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dan Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra). Pelaksanaan sosialisasi ini dilaksana di gedung Waleta area kantor Bupati Minsel, Kamis (24/08/17).

Dalam sambutannya Kepala Kejaksaan Negeri Minsel Lambok Sidabutar mengatakan kegiatan sosialisasi seperti ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.

“Sosialisasi ini merupakan perintah langsung dari Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Ini sebagai salah satu bentuk kepedulian dan tanggung jawab penegak hukum agar jangan sampai kedepan terjadi kesalahan penggunaan keuangan Dana Desa,” kata Lambok Sidabutar.

Hadir dalam sosialisasi ini,Sekdakab Minsel Drs. Danny Rindengan M.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PMD)Kab. Minsel Evert Poluakan, seluruh Hukumtua di 500 Desa se Minsel Mitra serta para Camat.(Friska)

iklan1