Tag: liando

Lahirkan Kepala Daerah Bermoral, DR Ferry Anjurkan Lakukan Hal Ini

DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Praktek politik di era demokrasi modern memang kurang mencerminkan etika dan moralitas. Begitu liberalnya praktek pemilihan umum. Pasalnya, para politisi kebanyakan mengandalkan politik uang. Menggadaikan kewibawaan, reputasi demi meraih suara dengan bermodalkan politik transaksional. Hal itu mendapat tanggapan pengamat politik pemerintahan Sulawesi Utara (Sulut), DR Ferry Daud Liando.

Menurut Ferry yang juga pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu bahwa dalam Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur terkait Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. UU Pilkada yang bermuara dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah mengatur tentang larangan politik uang atau pemberian gratifikasi dan sebagainya.

”Dalam UU Pilkada Pasal 41, jelas menerangkan soal Parpol dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan kepala daerah. Bagi yang pengurus partai politik yang terbukti menerima imbalan dan memberi yang memberi akan mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam UU tersebut yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 Bln dan paling lama 72 Bln dan denda paling sedikit Rp300 jt ,dan paling banyak Rp 1 Miliar,” ujar Ferry yang juga pengurus AIPI Cabang Manado ini.

Dalam rangka menyelamatkan demokrasi dari gelombang rekayasa, pelemahan dan parktek-praket curang, kata Ferry para politisi perlu diberikan pemahaman yang lengkap. Kondisi politik yang menurutnya memprihatinkan ialah kian tumbuhnya politik uang yang dilakukan oknum kader-kader partai politik. Akademisi yang akrab dengan jurnalis ini menawarkan agar dilakukannya pemangkasan tradisi destruktif dalam politik tersebut.

”Politik uang itu ada yang menciptakan. Cara untuk mengatasi politik uang bukan UU atau Bawaslu, tapi dari calon Kepala Daerah itu sendiri. Sebab, yang menciptakan politik uang adalah calon. Jadi, jika semua calon bermoral, maka tak akan mungkin ada politik uang,” tutur Ferry, Rabu (12/2/2020). (*/Am)

Meluruskan Cita-Cita Pilkada

DR Ferry Daud Liando (FOTO Ist)

Oleh : DR Ferry Daud Liando, pengamat Politik

Tahun 2020 akan digelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 270 daerah. Ini merupakan Pilkada serentak tahap ke-4 sebelum menuju Pilkada serentak nasional tahun 2024. Undang-Undang No 10/2016 menyebutkan Pilkada serentak dilakukan pada 2015, 2017, 2018 dan 2020. Pada Pilkada 2024, akan diikuti seluruh daerah yang melakukan Pilkada pada 2020, 2022, dan 2023. Pemenang Pilkada 2020 hanya akan menjabat selama empat tahun. Sementara untuk Pilkada 2022, dan 2023 akan dipilih pejabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan, sambil menunggu Pilkada 2024.

Sebagaimana negara lain, Indonesia memiliki cita-cita yakni mewujudkan masyarakat adili dan makmur. Untuk mencapai cita-cita itu tentu diperlukan sebuah sistim penggerak yang dapat mengoperasionalkan. Mulai dari tahap perencanaan, tindakan hingga dampak dari yang dicita-citakan. Sistim ini membutuhkan dasar hukum, anggaran, sarana hingga sumber daya manusia. Empat aspek ini menjadi penentu utama apakah cita-cita diatas bisa tercapai atau tidak.

KEPEMIMPINAN VISIONER

Kondisi bangsa ini masih terus bergumul dengan banyak persoalan. Mulai dengan masih buruknya sebagian besar pelayanan publik, kemiskinan hingga pemerataan. Tentu banyak aspek yang bisa disebut sebagai penyebab. Namun harus diakui bahwa pergumulan bangsa ini adalah masih kurangnya koleksi pemimpin daerah yang memiliki visi yang baik. Kepemimpinan visioner seakan masih langkah di negeri ini.

Peristiwa hukum melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang sering dilakukan KPK terhadap kepala daerah membuktikan bahwa kekuasaan oleh sebagian kalangan hanya sebagai kesempatan untuk meraup keuntungan ekonomi. KPK kemungkinan memiliki keterbatasan personil sehingga OTT belum mampu menjerat pelaku-pelaku lain. Atau yang terjerat itu hanya karena dalam keadaan sial saja, sebab sesungguhnya pelaku atas tindakan yang sama kemungkinan masih banyak. Ada yang lolos dari jeratan KPK sehingga bisa menyelesaikan kepemimpinan hingga akhir periode.

Namun masalah lain yang terjadi adalah daerah yang dipimpinnya tidak memiliki kemajuan apa-apa. Fasilitas tetap buruk, pelayanan publik bermasalah dan sebagian besar masyarakat masih terperangkap dalam suasana kemiskinan. Padahal saat kampanye, sejumlah janji terucap, namun sulit membuktikan ketika saat menjabat. Mengapa? Karena kekuasaan hanya sekedar untuk menikmati keuntungan ekonomi, pelayanan istimewa, dan kebutuhan akan kehormatan dan kewibawaan.

Kehendak untuk melayani dan memperbaiki nasib warga belum menjadi target utama oleh sebagian besar kepala daerah. Ada yang kelihatan serius tapi jumlahnya tidak banyak. Belum lagi dengan kepemimpinan yang miskin akan inovasi dan kreatifitas akibat miskin pengalaman sebelum berkuasa. Gelagat kepala daerah yang tidak mampu memperbaiki nasib rakyatnya sebetulnya sudah terbaca jauh sebelum ia terpilih.

Gelagat itu antara lain. Pertama, modal utama popularitas adalah sebatas siasat memperkenalkan dirinya lewat baliho secara sitimatis. Publik tidak mengenal sosok itu karena dedikasi, prestasi dan reputasi, tapi karena wajahnya terpampang dimana-mana termasuk di pojok-pojok kuburan hingga di kawasan tempat pembuangan sampah.

Padahal politisi sejati, idealnya dikenal publik dikarenakan jasa-jasanya memperjuangkan kepentingan publik jauh sebelum menyatakan diri ikut berkompetisi pada arena kekuasaan. Kedua, usaha untuk memenuhi syarat pencalonan kerap dilakuakma dengan cara-cara licik seperti menyuap pengurus partai politik untuk mendapatkan restu pencalonan dan atau pemberian sesuatu untuk mendapatkan dukungan KTP bagi calon perseorangan. Ketiga, usaha mendapatkan suara pemilih dengan cara menyuap.

Satu bagian saja yang dilakukan oleh calon maka dapat disimpulkan bahwa dia bukanlah pemimpin yang harusnya diandalkan. Kalaupun terpilih, maka rakyat jangan mengharapkan apa-apa atas kepemimpinannya. Satu-satunya kelompok yang bisa menikmati kepemimpinannya adalah para tim sukses. Jabatan tinggi birokrasi akan banyak dikuasai oleh aparat yang belum pantas mengendalikan unit-unit pemerintahan. Mereka berhasil menduduki jabatan itu karena jasa-jasanya saat kampanye.

Daerah yang banyak mengoleksi Pejabat dengan status pelaksana tugas atau PLT kuat dugaan karena pejabat itu sesungguhnya belum memenuhi syarat kepangkatan namun dipaksa menggantikan pejabat lainnya yang dinilai tidak memiliki andil dalam perjuangan saat kampanye. Wajar jika publik selalu berkeluh kesah terhadap buruknya pelayan publik. Proyek-proyek Pemerintah akan dikendalikan oleh pemilik modal yang ikut berkontribusi pada pembiayaan kampanye.

Persentase potongan jauh melebihi standar ideal. Maka wajarlah jika hampir semua proyek fisik sudah rusak berantakan sebelum diresmikan atau digunakan, karena pengerjaannya tidak seusai bestek. Banyak warga celaka dan tewas karena buruknya fasilitas yang dibangun Pemerintah. Di sejumlah daerah kerap ditemukan pekerjaan proyek-proyek fiktif. Ada yang berproses di pengadilan namun sebagian besar tidak terungkap.

UJIAN PILKADA 2020

Pilkada mengandung dua cita-cita besar yakni sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan sebagai instrument untuk memilih pemimpin-pemimpin terbaik. Pilkada bukan dilakukan oleh lembaga perwakilan seperti DPRD atau lembaga adat, namun dipilih secara langsung oleh rakyat. Jadi rakyat sendiri yang menentukan siapa pemimpin yang dikehendakinya. Namun pertanyaanya adalah sejauh mana rakyat memahami bagaimana menjadi pemilih yang benar.

Tak bisa disangkal bahwa salah satu sebab kegagalan Pilkada dalam menghasilkan pemimpin yang berkualitas disumbang oleh prilaku pemilih yang cenderung bangga jika disuap atau di sogok oleh calon. Pemilih tidak mempedulikan lagi soal kapasitas dan integritas calon. Hal yang paling menentukan atas pilihannya adalah hadiah atau pemberian benda berharga dari calon.

Masyarakat baru sadar atas sikapnya itu ketika pemimpin pilihannya ternyata tidak bisa berbuat apa-apa sampai periode kepemimpinan berakhir. Perlu upaya mengubah paradigma semua pihak terhadap makna dari Pilkada itu. Bahwa yang perlu dipikirkan adalah apakah energi yang kita keluarkan dalam proses Pilkada itu bisa melahirkan pemimpin yang benar-benar dapat diandalkan agar cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur dapat tercapai. Kita jangan bangga jika yang tepilih itu hanya karena sekedar seagama, satu organisasi, satu parpol atau sekampung dengan kita. Tapi yang wajib dipikirkan adalah apakah yang tepilih itu mampu mengubah nasib banyak orang. (***)

Ilmuan Politik Sebut Dr Taufiq Kakak yang Menginspirasi

Dr Ferry Liando saat memberikan testimoni (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Mengalir beragam ucapan selamat terhadap Dr. dr Taufiq Pasiak, M.Kes.,M.Pdi saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 di hotel Aston Manado. Jumat (31/1/2020), Dr Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) yang adalah dosen pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat Manado, menyampaikan kebanggaannya dalam sesi testimoni tokoh dan sahabat Taufiq dalam perayaan HUT.

Menurut Liando yang juga jebolan aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Manado ini menilai sosok Taufiq yang merupakan Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulawesi Utara (Sulut) itu sebagai ilmuan dan senior yang telah banyak berbuat bagi publik. Pengamat politik ini menyebut pilihan dokter Taufiq fokus dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian adalah sangat tepat.

Foto bersama Doktor Ferry dan Doktor dokter Taufiq (Foto Suluttoday.com)

“Saya bersyukur telah menjadi salah satu teman dekat Dr Taufik. Kami tidak punya hubungan daerah, tidak punya hubungan saudara. Tapi pertemanan kami seperti hubungan kakak dan adik. Kami sering berkeluh kesah terhadap suatu maslah. Namun yang kami diskusikan bukan soal kepentingan diri sendiri, lebih dari itu terkait bagaimana memikirkan Sulut maupun negara ini bisa lebih baik. Kami memang memiliki banyak persamaan. Beliau pengajar, peneliti dan penulis. Sama seperti saya. Kami sama-sama menjadi pendidik,” ujar Liando¬†dihadapan hadirin, dan disambut tepukan tangan meriah.

Dosen yang menjadi penggagas utama dan Ketua minat kajian Kepemiluan di Pascasarjana Unsrat Manado ini menyampaikan selamat HUT kepada dokter Taufiq, dan menyampaikan harapannya. Akademisi yang murah senyum, pengurus AIPI dan juga pembicara dalam Seminar-Seminar Tingkat Nasional itu mendoakan agar dokter Taufiq selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya.

Penuh keakraban dokter Taufiq bersama sahabat karibnya (Foto Suluttoday.com)

“Dimana-mana kami ceramah soal etika dan moral, mendidik karakter masyarakat, politisi maupun penyelenggara pemilu. Namun ada yang membedakan kami berdua. Beliua itu pendakwa, saya bukan. Dan beliua meski bergelar dokter namun cukup cakap menganalisis masalah-masalah politik. Tapi saya yang sarjan ilmu politik tidak mampu menganalisis masalah kedokteran. Memang saya akui dalam banyak hal beliau selalu jauh lebih baik dan lebih maju dari saya. Saya menghargai sikap Pak dokter mundur dari pencalonan Wali Kota manado dan itu adalah keputusan tepat,” tutur Liando.

Tambah Liando mengungkapkan sedikit kerisauannya jika dokter Taufiq telah terjun dalam politik praktis, ia akan kehilangan teman-teman diskusi yang berkualitas. Pengabdian kata Liando, bersifat universal sehingga ruang-ruang tersebut akan dapat diisi dirinya bersama dokter Taufiq.

Ucapan dari berbagai pihak, sahabat dan kerabat dokter Taufiq (Foto Suluttoday.com)

“Saya kuatir akan kehilangan teman diskusi yang baik. Saya tidak yakin akan mendapatkan teman pengganti seperti dokter Taufik. Sebab jika beliu terpilih belum tentu cara berpikir beliau akan sama jika beliau tetap sebagai cendekiawan dan ilmuwan. Menjadi politisi terlalu banyak tekanan. Watak seseorang bisa berubah saat berkuasa. Sebab kepentingan selalu identik dengan kompromi sehingga bisa mengabaikan idealisme. Karena menurut saya, mengabdi bagi daerah tidak harus dalam kursi kekuasaan. Masih Banyak cara lain yang bisa dilakukan agar kontribusi pemikiran kita berguna bagi banyak orang. Masih tetap dalam status cendekiawan dan ilmuwan jauh lebih baik ketimbang menjadi politisi. Karena banyak oknum politisi yang selama ini kerap menghalalkan segala cara dalam merebut kekuasaan. Dan motif kekuasaan hanya sebatas untuk kepentingan pribadi,” ujar Liando.

Selain itu, Liando mengatakan dirinya tetap ingin menjadi sahabat dokter Taufik dalam menjaga martabat politik di daerah ini. Sulut harus berbangga, kata Liando, karena punya sosok Dr Taufik di Sulut. Dokter dinilainya telah menjadi aset nasional. Tidak banyak cendekiawan yang progresif seperti ini.

“Mari kita jaga dan lindungi Pak dokter Taufik agar tetap menjadi ilmuan yan disegani,” tutur Liando menutup. (*/Am)

Koalisi Pragmatis

Dr Ferry Liando (Foto Suluttoday.com)

Oleh : DR. Ferry Daud Liando, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat

Koalisi Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah dimungkinkan oleh UU nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Meski dalam penyebutannya bukanlah kaolisi, akan tetapi penggabungan partai politik. Koalisi parpol dalam Pilkada mengandung 3 motif.

Pertama adalah motif untuk memenuhi persyaratan pencaloan. Pasal 40 UU Nomor 10 tahun 2016 menyebutkan jika Partai Politik mendaftarkan Paslon jika memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPRD atau 25 % dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilu. Jika suatu parpol tidak mencapai angka sebanyak itu maka parpol dimungkinkan berkoalisi atau bergabung dgn parpol lain yang memiliki kursi di DPRD hasil pemilu sampai angka minimal 20 persen kursi terpenuhi.

Kedua, koalisi dimaksudkan untuk memperkuat elektabilitas pasangan calon. Agar elektabilitas tepenuhi biasanya terjadi kombinasi pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang masing-masing memiliki basis massa yg kuat. Seperti basis idiologi, agama atau basis etnik. Presiden Joko Widodo yang beridiologi nasionalis menggandeng Maaruf Amin dari tokoh agama. Ketiga, koalisi bermotif stabilitas pemeritahan.

Biasanya terjadi koalisi parpol peraih kursi terbanyak di DPRD. Semakin banyak dukungan DPRD terhadap kepala daerah terpilih maka pemerintahan daerah berpotensi stabil. Oleh karena itu sangat penting harus dipikirkan oleh parpol adalah bagaimana kepentingan koalisi itu bukan hanya sekdar untuk bermotif menang tetapi juga bermotif untuk kepentingan masyarkat. Tidak jarang hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak harmonis lagi padahal keduanya baru saja dilantik.

Konflik keduanya disebabkan karena koalisi pada saat pencalonan tidak bangun atas dasar idiologi dan visi yang sama. Di negara yang menganut sistim parlementer, koalisi terbentuk karena adanya kesamaan visi sejumlah parpol Kemudian untuk mewujudkan visi itu dalam sebuah kebijakan negara parpol-parpol itu membentuk koalisi. Visi yang dibangun Biasnya untuk kepentingan publik. Bukan seperti koalisi Pilkada yang sifatnya pragmatis karena sebagian besar dilakukan karena bermotif untuk sebatas pemenangan Pilkada saja.

NASIB UNDANG-UNDANG PILKADA

DR Ferry Daud Liando (Foto Ist)

 Ferry Daud Liando, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat

Baru saja DPR RI menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020. Salah satunya adalah revisi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Sebuah keputusan yang tidak salah, sebab pembahasan RUU yang dilakukan jauh sebelum tahapan Pemilu akan membatasi para pembuat UU menyusun ala kadarnya saja. Lihat saja nasib UU pemilu sekarang, hingga kini telah terdapat sejumlah pasal yang diajukan melalui judicial review di MK dan sebagian besar di kabulkan. Pembahasan RUU saat itu dikebut karena baru dibahas mendekati tahapan pemilu 2019 dimulai. Pertanyaan saat ini adalah mengapa UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada tidak dibahas bersamaan dengan revisi UU pemilu.

Pada tahun 2024, sesuai grand design pemilu semua jenis pemilihan yang selama ini dilakukan terpisah akan diserentakan. Awal tahun 2015 saya dan sejumlah kawan peneliti kepemiluan seperti Prof Saldi Isra, Prof Nurliah Nurdin, Hasyim Ashari, Wahida S Wittoeng, Veri Amshari, Khairul Fahmi, Ahsanul Minan dan Mada Sukmajati diminta Prof Dr Ramlan Surbakti untuk merumuskan rancangan awal dalam rangka memperkaya naskah akademik RUU Pemilu Tahun 2019. Waktu itu sempat dibahas pentingnya menyatukan sejumlah UU yang berkaitan dengan pemilu seperti UU Pilpres, UU pilcaleg, UU parpol, UU Pilkada dan UU penyelenggara pemilu.

Gagasan kami menyatukan semua jenis pemilihan dalam satu aturan didasari oleh kesamaan filosofi, asas, prinsip, tujuan, penyelenggara, peserta dan pemilih. Entah mengapa konsep ini tidak mendapat perhatian DPR dalam pembahasan. UU pemilu 2017 hanya terdiri dari UU Pilpres , pilcaleg dan penyelenggara. Terjadi perebedaan kewenangan Bawaslu dalam UU pemilu dan dan UU Pilkada yang terjadi saat ini sebetulnya sudah kami pikirkan saat itu. Jika saja menyatu UU pemilu dan Pilkada maka nomenklatur kelembagaan Bawaslu dan Panwaslu tidak terjadi sebagaimana saat ini. Dengan demikian jika DPR merevisi UU pemilu terpisah waktunya dengan revisi UU Pilkada maka potensi sebagaimana kekacauan UU pilkada hari ini bisa terjadi lagi pada pemilihan tahun 2024 nanti.

Entah apa yang mendasari pemikiran DPR untuk tidak merevisi UU Pilkada di tahun ini. DPR beralasan UU ini tidak termasuk dalam Prolegnas pada tahun 2019. Namun Ironinya Undang-undang Nomor 30 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak masuk Prolegnas dapat dengan muda dan cepat bisa direvisi. Demikian juga dengan revisi UU No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) yang juga tidak dimuat dalam Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas 2019. Hal yang dikuatirkan bisa terjadi adalah kebasahan hasil Pilkada 2020 nanti.

Masih banyak persoalan krusial yang hingga kini belum bisa dipecahkan. Mulai dari kelembagaan dan kewenangan penyelenggara, pedoman penyusunan regulasi hingga syarat pemilih. Dalam pembahasan NPHD, UU tidak menyebut Bawaslu kabupaten dalam penanda tanganan bersama Pemerintah daerah. Kemudian satu bulan sebelum tahapan Pilkada dimulai Bawaslu Provinsi harusnya sudah merekrut Panwas kabupaten/kota. Tahapan Pilkada sudah dimulai pada 30 September 2019 lalu. Belum lagi dengan kewenangan dan jumlah Personil Bawaslu Provinsi yang harusnya hanya terdiri dari 3 orang.

Ada upaya untuk melakukan tindakan antisipatif yakni merujuk kembali ke UU 15 tahun 2011 atau menggunakan diskresi. Namun Pasal 570 bahwa UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa peraturan sebelumnya bisa saja berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pemilu. Tindakan lain yang bisa saja dilakukan adalah dikskresi. Namun sesuai UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membatasi diskresi itu pada pejabat tertentu dan ruang lingkup. Hanya oleh pejabat pemerintahan dan terbatas pada ruang lingkup pemerintahan pula.

UU pemilu tidak mengenal istilah diskresi. Permasalahan Pilkada lainnya adalah syarat pemilih. UU mengatur bahwa calon pemilih harus memiliki dan menunjukkan e-KTP. Namun dokumen pemerintah masih ada 4,2 juta penduduk belum punya e-KTP. Konsekuensinya, warga yang tidak memiliki e-KTP terancam tidak bisa mencoblos. Untuk menjaga menumpuknya gugatan hukum terhadap produk Pilkada 2020 akibat ketidakjelasan ini maka hal yang bisa dilakukan adalah perlu kesepakatan bersama dari semua kontestaan untuk tidak mempersoalkan legal standing kelembagan penyelenggara maupun kewenangannya.

Termasuk jika dimunginkannya warga yang tidak punya e KTP sebagai pemilih. Keputusan ini harus dilakukan sebab proses judicial review yang sudah diajukan ke MK belum memiliki tanda-tanda untuk dibahas padahal tahapan Pilkada 2020 terus berjalan termasuk penetapan daftar pemilih yang akan dimulai pada 17 April 2020. Keputusan bersama bisa dilakukan oleh semua parpol pengusung calon dan para calon perorangan. Produk hukumnya bisa saja dalam bentuk surat kesepakatan bersama sebagai political Will. Usulan ini memang akan jauh dari ideal, apalagi tidak ada dasar hukum yang menjadi pegangan. Namun jika juga tanpa ada satupun solusi maka hasil Pilkada 2020 berpotensi menimbulkan banyak gugatan terutama oleh pihak yang kalah. [**]

iklan1