Tag: Liny Tambajong

Sekda DR Peter KB Assa Pimpin Rapat TAPD Bahas Draft Rancangan APBD-P 2018

Sekda Manado, DR Peter KB Assa memimpin rapat (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Kamis (2/8/2018), Wali Kota Manado DR GS Vicky Lumentut melalui Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Manado DR Peter KB Assa ST MSc PhD memimpin rapat untuk membahas rancangan draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Manado Tahun Anggaran 2018.

Bart Assa begitu sapaan akrab Sekda Manado ini didampingi Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) DR Liny Tambajong ST MSi dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Johnly Tamaka SE. Hadir pula para Asisten dan pejabat kepala Perangkat Daerah dilingkup Pemkot Manado.

Untuk menggenjot pembahasan dengan Perangkat Daerah jajaran Pemkot Manado, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Manado masih melakukan ‘negosiasi’ anggaran yang akan digunakan Perangkat Daerah, dalam draft Rancangan KUA/PPAS APBD-P Tahun Anggaran 2018.

Kata Assa pembahasan akan disesuaikan dengan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan disetiap Perangkat Daerah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada. Sehingga, ada program yang tidak efektif yang diajukan Perangkat Daerah ‘terpaksa’ dipangkas dan dialihkan pada program lain yang lebih urgen dan mendesak.

Berlangsungnya rapat TAPD (FOTO Ist)

”TAPD sedang menyusun draft Rancangan KUA-PPAS, kita akan mengenjot secara maksimal. Penyusunan KUA/PPAS APBD Perubahan Kota Manado tahun 2018 ini penting untuk dilakukan. Dimana, sebelum dibahas lebih lanjut bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado, khususnya dengan Badan Anggaran. Itu sebabnya, setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyerahkan usulan program dan kegiatan masing-masing instansi untuk dibahas TAPD Kota Manado,” kata mantan Kepala Bappeda Manado ini menutup. (*/Redaksi)

Optimalkan Penataan Birokrasi, Wali Kota Manado Bertekad Wujudkan Good Governance

Sedang berlangsungnya acara pembukaan pendampingan (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Wali Kota Manado DR GS Vicky Lumentut melalui Asisten III bidang Administrasi Umum Frans Mawitjere SH, bertempat di Aula Serba guna Kantor Walikota Manado, diikuti para pejabat Perangkat Daerah (PD), Camat dan Kepala Bagian di lingkup Pemkot Manado. Hadir sebagai supervisor dalam kegiatan tersebut, Asisten Deputi Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Wilayah III Naptalina Sipayung SH bersama tim.

”Kami banyak memberikan masukan kepada Menteri PAN-RB terkait penataan birokrasi pemerintahan agar berjalan baik dan sesuai harapan Pak Presiden Joko Widodo. Dan kami memberikan pendampingan kepada Pemerintah Daerah, karena banyak terjadi pelampauan anggaran yang berujung pada tidak efektifnya pengelolaan pemerintahan,” ujar Sipayung, seraya memberikan apresiasi terhadap kehadiran pejabat Pemkot Manado dalam acara itu yang dirasakan sangat serius.

Dikatakannya, langkah-langkah dalam reformasi birokrasi memerlukan komitmen pemimpin yang kuat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk membentuk Tim Reformasi Birokrasi. Langkah awal yang harus dilakukan yakni dengan menetapkan Road Map yang mencakup 8 area perubahan dan menerapkan manajemen berbasis kinerja.

Upaya dan hasil secara berkala, kata Sipayung termasuk quick wins juga harus diinformasikan. Sedangkan, monitoring dan evaluasi melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) harus dilakukan sebagai tindak lanjut hasil review tersebut.

”Nilai akhir bukanlah suatu ukuran, tetapi pelaksanaan dan implementasi reformasi birokrasilah yang menjadi penilaian,” tutur Sipayung.

Disampaikannya bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, KemenPAN-RB RI telah menugaskan Tim Evaluator guna mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemkot Manado.

”Instansi yang telah melakukan reformasi birokrasi harus dirasakan dan diakui oleh publik ataupun masyarakat dan dapat dibuktikan melalui survei internal dan eksternal,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Wali Kota GSVL dalam sambutannya melalui Asisten III Frans Mawitjere menginstruksikan kepada seluruh unit kerja di jajaran Pemkot Manado untuk memberikan akses data dan informasi yang dibutuhkan oleh tim evaluator. Melakukan koordinasi serta membantu pelaksanaan evaluasi dalam mengumpulkan dan menyampaikan data kepada tim evaluator.

”Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi agar tercapai perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi di jajaran Pemkot Manado kedepannya,” tutur Wali Kota yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara dua periode ini.

Wali Kota GSVL juga memaparkan soal reformasi birokrasi merupakah salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur.

”Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelangggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas Vicky Lumentut.

Terutama untuk tahun 2017 ini, Pemkot Manado bertekad memperbaiki nilai SAKIP. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP, KemenPAN-RB RI menetapkan Nilai Hasil Evaluasi tahun 2016 untuk Pemkot Manado mencapai angka 68,32 dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja dengan Nilai B.

”Nilai B yang diraih Pemkot Manado memang sama dengan yang dicapai tahun 2015. Hanya saja evaluasi ini menunjukkan masih banyak hal yang harus dibenahi dalam 5 komponen yang dinilai dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terutama untuk komponen Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Internal. Kami targetkan tahun 2017 ini meningkat, sedapat mungkin naik kategori kalau bisa A. Untuk itu tentu diperlukan komitmen dan kerja keras seluruh Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara di jajaran Pemkot Manado,” kata Wali Kota GSVL sebagaimana disampaikan Asisten Mawitjere.

Untuk diketahui, dalam kegiatan yang berlangsung sehari itu dilakukan pengisian kuisioner terkait tata kelola pemerintahan dan layanan publik. Ada 10 Perangkat Daerah yang melaksanakan presentasi dihadapan tim KemenPAN-RB. Hajatan ini sendiri turut didampingi langsung Sekda Drs Rum Usulu, Kepala Inspektorat Drs Hans Tinangon, Kepala Bapelitbang DR Liny Tambajong dan Kabag Orpad Innov Walelang.

Selain itu, kegiatan ini merupakan bagian dari usaha keras dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia (RI) dalam memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Manado dalam rangka penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di ruang Serbaguna Kantor Walikota Manado, Selasa (19/9/2017). (*/TimST)

Mapanget jadi Kawasan Kota Baru, Pemkot Manado Mulai Sosialisasikan Komitmen

Wali Kota Manado saat hadir dalam sosialisasi (Foto Ist)

MANADO Jumat (5/5/2017) dilaksanakan sosialisasi terkait Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kota Baru Manado, yang dihadiri langsung Wali Kota Manado,  DR Ir GS Vicky Lumentut SH MSi DEA. Dalam sambutannya GSVL sapaan akrab Lumentut mengatakan pengembangan kota baru Manado di kawasan Mapanget telah lama diwacanakan.

“Kota baru Manado memang telah lama direncanakan, tetapi belum terlaksana. Mudah-mudahan rencana ini bisa terwujud sekarang. Saya berterima kasih kepada Pak Gubernur Olly Dondokambey yang mendorong terciptanya kota baru ini, serta mendapat dukungan Kementerian PUPR,” kata Wali Kota GSVL.

GSVL yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara ini menyampaikan bahwa untuk mewujudkan Smart City terrnyata tidak mudah, karena tidak hanya mengandalkan aplikasi saja.

“Saya berharap lewat sosialisasi ini, bisa disiapkan persepsi persiapan kota baru yang lokasinya berada di pintu gerbang Sulut,” ujar Wali Kota Manado dua periode ini.

Pengembangan pembangunan yang didasarkan atas kondisi kewilayahan, kata GSVL menjadi salah satu pertimbangan pentingnya kawasan Mapanget dijadikan kota baru. Ditambahkan Wali Kota GSVL, ketika dirinya menjabat Wali Kota pada tahun 2010 penduduk Kota Manado mencapai 400 ribuan jiwa, namun hingga tahun 2016 ini penduduk Kota Manado sudah lebih dari 500 ribu jiwa.

“Perkembangan penduduk makin meningkat, ini menandakan dalam kurun waktu hampir lima tahun ini bertambah 100 ribu penduduk dan itu tidak sebanding dengan infrastruktur kota. Sehingga, ada pembicaraan dengan Pak Gubernur akan memindahkan layanan publik dalam satu kawasan,” papar GSVL yang juga mantan Sekda Manado ini tegas.

Sosialisasi ini dilaksanakan di Meeting Room Bapelitbang, Kantor Wali Kota Manado yang dikoordinir langsung Kepala Bapelitbang Manado DR Liny Tambajong. Pada kesempatan itu, Tambajong menyampaikan tentang luas kota baru Manado berkisar 5.184,63 Hektar yang meliputi Kecamatan Mapanget dan Kecamatan Bunaken. Acara berjalan lancar dan dihadiri Pelaksana Tugas Sekretaris Kota Manado Drs Rum Dj Usulu serta perwakilan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR RI.(***)

iklan1