Tag: LIPI

Politisi Bangun Sentimen, Masyarakat Jadi Sektarian

Renaldo Garedja (FOTO Ist)

Renaldo Garedja, pegiat Klinik Demokrasi

(Studi kasus PEMILU 2019 di kabupaten Halmahera utara, Tobelo)

Setelah pemangamatan beberapa hari pasca pemilu diselenggarakan, rupanya wajah-wajah para politisi lokal kian memburuk. Hal tersebut dapat dilihat dari pembawaan narasi-narasi politik di ruang publik yang kontenya kurang mengenakan. Seharusnya wakil-wakil rakyat yang mengikuti pagelaran politik serentak ini harus siap kalah dan menang pun sudah memprediksi hasil akhir dari proses yang begitu melelahkan bahkan berujung banyak jiwa yang melayang (petugas yang meninggal).

Adapun politisi yang selalu membangun opini publik bahwa penyelenggara pemilu tidak netral atau ASN yang menyimpang dan banyak isu lainya. Akibatnya masyarakat menjadi ambigu ketika hasil pemilu dimumkan (degelegitimasi penyelenggara). Pada kasus lain pula, politisi lokal (daerah) melalui narasi-narasi politik yang dipaparkan di media sosial (Fb, Twitter, dan lain-lain) telah mempolarisasi masyarakat menjadi sektarianisme.

Dari peristiwa ini asumsi saya bahwa masih banyak politisi-politisi lokal yang mengandalkan strategi politik primodial untuk meraut suara rakyat. Dan dari hal ini pula secara subjektif saya melihat tak satu pun politisi lokal yang bertarung di pemilu 2019 ini yang menawarkan gagasan membangun daerah (politik gagasan) semuanya hanya berfokus pada pencapaian kekuasaan.

Kecederungan menggunakan politik primodial Strategi politik ini akan mengakibatkan melemahnya sistem demokrasi saat ini. Seperti yang dikatakan Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, kompetisi pemilu yang berbasis sentimen bersifat primordial justru menurunkan kualitas proses demokrasi.

Pada posisi ini, masyarakat yang sudah telanjur terpolarisasi dengan politik aliran (sektarian) atas dampak dari ulah politisi lokal, akan tidak objektif lagi menilai figur-figur yang menjadi kontestan di pemilu 2019. Selain itu, politisi akan melancarkan politik transaksional (money politik) karena pemilih tidak rasional lagi. Keadaan ini telah menjadi kultur pada masyarakat (budaya politik). Kemudian jika pemimpin yang lahir dari proses demokrasi yang bebas nilai ini, sifat kepemimpinannya akan otoritarian.

Mengapa seperti itu, karena figur yang terpilih nanti adalah bentuk legitimasi kekuasaan rakyat yang dilimpahkan kepada subjek tersebut melalui proses patologi demokrasi. Sentimen berujung konflik Setelah masyarakat sudah menjadi terkotak-kotak, tingkat konflik menjadi naik. Karena dampak dari politik primodial. Struktur sosial rusak karenanya, seharusnya pada posisi pencegahan konflik partai politik (parpol) yang menjadi patron untuk menghadirkan konsesus ditengah-tengah masyarakat (rekonsiliasi), bukan hal sebaliknya.

Perebutan suara dan faktor politis lainya telah merubah citra parpol yang fungsinya sebagai wadah pendidikan politik, sosialisasi politik dan sebagai kontrol konflik menjadi hilang. Perlu ada gerakan reformasi politik oleh partai guna menjadi parpol yang ideal. Sistem rekrutmen politik di setiap internal parpol pun harus diperbaharui kembali. Seperti contoh, setiap parpol yang akan merekrut orang yang mau bergabung dalam suatu parpol harus lulus uji kompetensi dasar.

Penyeleksian berbentuk akademik ini akan menunjang kinerja parpol kedepan, dan orang-orang yang diseleksi nanti kiranya minimal standar pendidikannya adalah sarjana strata satu (1). Kemudian para kader parpol ini harus diberi materi pendidikan politik yang sebagaimana mestinya. Misalnya memberikan pemahaman terhadap dampak negatif dari politik transaksional (politik uang) pada proses demokrasi indonesia sekarang ini.

Tentunya dalam tahap ini bukan hal yang mudah untuk kita laksanakan, perlunya komitmen yang kuat untuk mengembalikan citra parpol yang terlanjur melenceng dari fungsinya. [***]

Bahas Pemilu & Kedaulatan Pemilih, DR FERRY LIANDO Hadirkan Wasekjen AIPI

DR Ferry Daud Liando saat memandu dialog (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Proses demokrasi memang melahirkan dinamika yang beragam, Selasa (26/9/2017), untuk memperkuat kualitas demokrasi kampus Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) melalui Pascasarjana menggelar Diskusi Publik di gedung Pascasarjana Unsrat. DR Ferry Daud Liando, selaku moderator saat ditanya menyampaikan bahwa Diskusi yang diangkat dengan tema “PEMILU DAN KEDAULATAN PEMILIH” sebagai upaya edukasi politik.

Sementara itu, pemberian suara pada pemilihan umum (Pemilu) di indoensia merupakan sebuah hak politik. Sehingga wajib bagi penyelengara menyediakan akses yang memudahkan pemilih dalam pemberian suara. Hal itu dikatakan Wakil Sekjen (Wasekjen) Ssosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Dr Sri Nuryanti SI.p.,MA ketika memberikan kuliah umum pada program magister tata kelola pemilu Pascasarjana Unsrat. Peneliti pada pusat penelitian politik (P2P) LIPI dan anggota KPU RI 2007-2012 itu membawakan materi .

Ditambahkan Nuryanti, manajemen pengelolaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu saja Melahirkan persoalan sehingga diperlukan mekanisme pemecahannya sehingga pemilu Kedepan lebih berkualitas. Ditempat terpisah, Kordinator pengelola program magister tata kelola pemilu Pascasarjana Unsrat Ferry Daud Liando mengatakan bahwa maraknya konflik pasca pemilu maupun Pilkad banyak persoalan yang berhubungan dengan hak pemilih. Kebanyakan gugatan di mk adalah terkait daftar pemilih tetap yang tidak akurat.

Peserta Dialog serius mengikuti pemaparan narasumber (Foto Suluttoday.com)

”Selama ini ada 3 isu yang menyebabkan suara masyarakat tidak diakomodirnya baik dalam pemilu maupun Pilkada. Pertama tidak Terakomodirnya pemilih dalam daftar pemilih. Mk telah memutuskan bahwa persyaratan pemilij tidak perlu harus terdaftar dalam DPT. Cukup dengan menunjukan tanda pengenal maka yang bersangkutan bisa memilih. Persoalannya belum semua yang memiliki hak pilih itu memiliki KTP,” ujar Liando.

Selain itu, pemerihtah kata Liando, menganjurkan menggunakan surat keterangan atau Suket sebagai pengganti KTP. Namun untuk mendapatkan Suket tidsk semua bisa mendapatkannya. Kemudian masalah lain adalah tidsk semua pemilih yang menggunakan Suket mendapatkan kertas suara karena kehabisan di TPS. Kedua, akses dalam pemberian suara sangat sulit terutama di pemilu. Terlalu banyak parpol dan terlalu banyak calon menyebabkan pemilih kesulitan menentukan pilihannya. Ketiga adanya penghilangan suara pemilih. Penyebabnya karena human error atau karena By disgn.

Dr Sri Nuryanti SI.p.,MA (Foto Suluttoday.com)

Kemudian, human error terjadi karena ketidaktelitian dan kekurangpahaman penyelenggara, sehingga menyebabkan suara tidsk tercatat dalam dokumen. Faktor by disgn karena kesengajaan penyelangara melakukan kecurangan dengan cara mengikanahkan suara pemilih. Ketiga faktor ini kerap menjadi permasalahan dalam setiap kali pemilu atau Pilkada. Suara pemilih harus di jaga, karena pemilu itu merupakan sarana kedaulatan rakyat. (Amas)

Sekprov Edwin Silangen Terima Kunjungan LIPI di Kantor Gubernur Sulut

Perwakilan LIPI saat memaberikan pemaparan kepada Sekprov Sulut (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Rabu (13/9/2017), pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menerima kunjungan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang diterima Sekretaris Provinsi Sulut, Edwin H. Silangen. Melalui kesempatan tersebut, Silangen kembali menegaskan komitmen terhadap kesejahteraan daerah, khususnya daerah perbatasan.

Tim LIPI yang beranggotakan Sandy Nur Ikfal Raharjo M.Si, Drs. Bayu Setiawan MA, Muhammad Fakhry Ghafur M.Ag serta Esty Ekawati M.IP menyodorkan Policy Paper, yang berisikan  rekomendasi serta usulan peningkatan kuota perdagangan di daerah perbatasan, serta memperluas komoditas yang diperdagangkan bukan hanya terbatas pada pertanian, namun juga perikanan bahkan hingga sektor industri.

”Ini merupakan upaya untuk mendukung ketahanan sosial masyarakat pulau pulau kecil terluar, yang di dalamnya ada Miangas dan Marore yang merupakan pulau terluar bagian dari Sulawesi Utara,” ujar Raharjo.

Sementara itu, Silangen menjelaskan bahwa  usulan dan rekomendasi dari LIPI ini sebenarnya sudah dikomunikasikan dengan pemerintah pusat namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang lebih detail mengenai perdagangan di daerah perbatasan.

Sementara Filipina sangat membutuhkan ketersediaan SDA yang ada di Indonesia, Terlebih di areal perbatasan seperti Sulawesi Utara, Ujar Silangen.

Silangen juga menambahkan bahwa apa yang dikemukakan oleh LIPI mengenai pembaharuan perjanjian kerjasama lintas batas, harus segera dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Border Crossing Agreement yang dibuat pada 1956 dan Border Trade Agreement 1974 dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Misalnya, dalam Border Trade Agreement kuota perdagangan lintas batas yang di bebaskan dari pajak dan cukai sebesar 150 USD, atau 250 USD yang ditetapkan secara sepihak oleh Pemerintah Indonesia melalui Permenkeu No. 188/2010 Supaya diubah menjadi 360-400 USD, agar melihat dengan kondisi saat ini, masyarakat mendapatkan keuntungan yang layak dengan meningkatkan jumlah atau nilai barang yang diperdagangkan sesuai dengan perhitungan kasar LIPI bagi masyarakat di perbatasan.

Kemudian  dengan menambah komoditas yang dijual di perbatasan  yang selama ini terbatas pada pertanian, sekarang perikanan dan lanjut ke perindustrian. Ini tentunya akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian di daerah perbatasan.

“Ini harus kita cermati sebagai peluang, dan harus dimanfaatkan sebaik baiknya,” ucap Silangen.

Silangen berharap dengan adanya kunjungan dari LIPI akan dapat mendorong Pemerintah Pusat untuk mempercepat tindak lanjut dari kerjasama antar batas kedua Negara Indonesia dan Filipina untuk kemajuan perekonomian Indonesia, utamanya Sulawesi Utara. (*/Fahry)

Fenomena Pecah Kongsi, Ferry Liando: Adanya Koalisi ‘Salah Tempat’

Dr Ferry Daud Liando S.IP,M.Si (Foto Ist)

Dr Ferry Daud Liando S.IP,M.Si (Foto Ist)

MANADO – Berdasarkan data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)  bahwa hampir 95 persen pasangan kepala daerah dan wakil pecah kongsi atau konflik. Hal tersebut menuai tanggapan para akademisi dan pengamat politik Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (14/4/2015), Dr Ferry Daud Liando S.IP,M.Si salah satunya akademisi fenomena ‘pecah kongsi’ terjadi karena terbangunnya koalisi yang sesaat.

”Besarnya Prosentase pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang konflik di Indonesia termasuk Sulut disebabkan karena adanya koalisi yang dibangun hanya atas dasar memperkuat dukungan politik pada saat pemilihan kepala daerah semata . Koalisi tidak dibangun atas dasar yang menjadi tujuan utama yaitu stabilitas pemerintahan. Akibatnya stabilitas pemerintahan tidak bertahan lama,” ucap Liando pada Suluttoday.com.

Ferry yang dikenal sebagai jebolan doktor muda ini bahkan memberikan gambaran atas beberapa fakta pecah kongsi koalisi kepada derah di Sulawesi Utara yang tengah dan sudah pernah terjadi. ”Di Sulut hampir semua daerah mengalami itu. Mulai dari retaknya hubungan Gubernur SHS dengan Sualang, Hanny dgn lahindo di Bitung, RML dan Tuela di Minsel, Djelantik dan Tatong di Kotamobagu, Vreeke dengan Sajow di Minahasa, sajow dan Ivan di Minahasa, Vicky dan Ai di Manado, Tonny dengan kuera di Sitaro, Sehan Lanjar dengan Meidy Lensun di Boltim, Epe dengan Watilangkow di Tomohon, Telly dgn jermia di Mitra dan lain-lain,” papar Liando tegas.

Menurutnya untuk konteks ke-Indonesia-an yang menganut negara demokrasi mestinya koalisi yang dibangun kepala daerah didasarkan atas semangat menjaga stabilitas pemerintah, bukan sekedar berkoalisi dalam memperkuat basis dukungan semata.

”Bagi negara demokrasi, idealnya koalisi di bentuk dalam rangka stabilitas pemerintahan bukan koalisi di bangun hanya dalam rangka memperkuat basis dukungan. Selama ini koalisi yang terbangun dilakukan oleh gabungan dua parpol atau lebih, gabungan-gabungan etnik yang berbeda atau gabungan-gabungan kelompok keagamaan yang berbeda. Akibatnya terjadi gesekan sedikit, langsung terlibat konflik. Kedua, tidak adanya ketegasan soal pembagian kewenangan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam UU pemerintahan daerah sehingga keduanya saling menyerobot kewenangan,” ujar Liando yang juga pengajar di FISPOL Unsrat Manado ini.

Lanjut Liando menyampaikan bahwa yang ketiga, tererlalu dominannya kepala daerah dalam pengambilan keputusan di satu sisi dan di sisi lain tidak adanya kesadaran dari wakil kepala daerah tentang posisinya sebagai wakil kepla daerah yang kebanyakan sering menyamakan posisinya dengan kepala daerah. Dasarnya adalah sama-sama berjuang dan berkorban pada saat Pilkada, sehingga ada keinginan untuk menyama ratakan antara kepala daerah dan wakil dalam setiap pembagian “kue” atau sederajat dalam pengambilan keputusan.prinsip wakil kepala daerah ini sering bertolak belakang dengan prinsip kepala daerah yang bersikap bahwa kepla daerah yang harus lebih dominan. Ke-empat Kuat image bahwa menjadi wakil kepala daerah adalah semata sebagai sarana mempopularitaslan diri. Ketika populer, sang wakil kepla daerah tak segan2 menantang kepala daerahnya pada Pilkada berikutnya. (Amas Mahmud)

Peneliti LIPI Sebut Janji Nawacita Jokowi Tidak Dijalankan

Ikrar Nusa Bakti (Foto Ist)

Ikrar Nusa Bakti (Foto Ist)

JAKARTA/MANADO – Peneliti politik LIPI Ikrar Nusa Bakti menegaskan jika dalam perkembangan akhir-akhir dirinya kecewa dengan pemerintahan Jokowi. Namun, janji-janji Jokowi ketika Pilpres itu hanya menjadi janji dan tidak terbukti, tidak berjalan sampai saat ini termasuk Trisakti dan Nawacita. Rancanagan Pembangunan Jangka Menangah dan Panjangnya (RPJM-P) pun ternyata tidak sesuai dengan janjinya.

“Padahal janji-janji Jokowi selama Pilpres itu seharusnya menjadi perjuangan bersama pemerintahan ini. Tapi, kalau terbukti tidak mampu membentengi KPK sekarang ini, maka kepercayaan rakyat kepada Jokowi akan terus tergerus. Ternyata kini ketika berkuasa kepentingan elit itu berbeda dengan kepentingan rakyat, karena kepentingan elit itu lebih dekat dengan kekuasaan dan jauh dari rakyat,” kata Ikrar Nusa Bakti dalam dialog empat pilar MPR RI ‘Budaya Politik Kebangsaan dan Pengaruhnya Di Masyarakat’ bersama Ketua Badan Sosialiasi Empat Pilar MPR RI di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (23/3). Ikrar Nusabakti sejak Pilpres merupakan pendukung Jokowi.
Karena itu Ikrar meminta kita tidak menjadi pendukung mati seorang tokoh atau parpol dan lain-lain. Menyadari ketika tokoh dan parpol itu tidak penuhi janji-janjinya saat Pilpres, maka kita akan kecewa. “Komisaris beberapa BUMN saja yang kata Jokowi sudah diuji oleh BUMN, tapi tidak demikian oleh otoritas jasa keuangan (OJK). Lalu, revolusi mental macam apa yang akan diperjuangkan oleh Jokowi, kalau yang menjadi komisaris BUMN saja dari tim sukses Pilpresnya berarti kan masih transaksional?” jelas Ikrar.
Kekecewaan Ikrar tersebut diakui bukan karena dirinya tidak mendapatkan jabatan dari Jokowi, melainkan Jokowi sudah mulai mengingkari janji-janji ketika kampanye Pilpres. “Saya justru akan menolak kalau ditawari komisaris apapun karena saya tidak mempunyai kapasitas untuk itu,” tambahnya.
Sama halnya dengan terpecah-belahnya Golkar dan PPP. Padahal, ARB dan Djan Faridz lebih mayoritas, lebih legitimate, dan sesuai dengan AD/ART partai. “Hanya saja problemnya Parpol di Indonesia itu boleh hidup kalau dapat pengesahan dari yang berkuasa, yaitu Menkumham Yasonna Laoly,” pungkasnya. (SOROTnews.com/Amas)
iklan1